Brad Lips: Pemberantasan Kemiskinan Harus Datang Dari Bawah

Wawancara    | 2 Mar 2018 | Read 422 times
Brad Lips: Pemberantasan Kemiskinan Harus Datang Dari Bawah

Pada hari Minggu, 11 Februari 2018, Pemimpin Redaksi SuaraKebebasan.org, Adinda Tenriangke Muchtar, mendapatkan kesempatan untuk mewawancari Brad Lips, Direktur Eksekutif Atlas Network di sela-sela Asia Liberty Forum 2018 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Suara Kebebasan tertarik untuk mengetahui lebih jauh soal kampanye Atlas Network dan organisasi mitranya terkait strategi “Doing Development Differently” (DDD, red.). Atlas Network mengkombinasikan sumberdaya filantropi dengan agenda riset dan advokasi lembaga think-tank local untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendorong pertumbuhan di belahan dunia yang miskin.

Dalam Manifesto DDD (Oktober 2014), DDD merupakan inisiatif untuk pembangunan yang berdampak lebih besar dan relevan bagi para pemangku kepentingan. DDD juga diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan fokus pada solusi lokal  untuk masalah lokal, berdasarkan kepemilikan bersama, dengan legitimasi berbagai tingkat dan aktor. DDD juga didasarkan pada rancangan dan penerapan pembangunan yang reflektif, serta mempertimbangkan manajemen resiko dan mendorong hasil nyata yang berbasis kepercayaan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, DDD menerapkan pendekatan bottom-up dan inisiatif para pemangku kepentingan lokal dalam menghadapi permasalahan bersama di tingkat lokal dengan solusi lokal, dibandingkan dengan pendekatan pembangunan yang mengandalkan intervensi dari pihak luar maupun keterlibatan pemerintah secara top-down. Bagaimana strategi DDD dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara yang memberdayakan dan berkelanjutan? Berikut wawancara Adinda (ATM) dengan Brad Lips (BL).

Kami ingin mengetahui penjelasan ringkas Anda tentang strategi atau kampanye DDD. Apa yang membuat DDD berbeda dari cara pembangunan dijalankan sebelumnya?

Ada beberapa hal bagus tentang aspek DDD seiring munculnya kritik yang membangun terhadap komunitas pembangunan, dimana orang lebih sadar tentang model pembangunan tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dan bantuan internasional. Dalam hal ini, kebijakan dan lembaga yang tepat sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan.

Strategi bantuan internasional telah banyak membantu, terutama di saat darurat. Di sisi lain, bantuan internasional juga menciptakan ketergantungan dan permasalahan korupsi. Menurut kami di Atlas Network, DDD adalah strategi yang menarik untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan memperbaiki prospek untuk orang miskin. 

Atlas Network ada dalam posisi yang menyenangkan dimana kami membantu untuk memfasilitasi organisasi-organisasi mitra kami. Kami sangat tergantung pada organisasi-organisasi lokal yang ada dalam komunitas mereka sendiri yang muncul dengan visi tentang reformasi yang perlu dicapai, bagaimana mewujudkan reformasi yang dapat mencapai reformasi ekonomi yang lebih jauh, sehingga mendatangkan beragam kesempatan.

Rekan saya, Matt Warner menulis artikel tentang “Overcoming the Outsider’s Dilemma” (Mengatasi Dilema Pihak Luar, red.). Matt fokus pada kecenderungan komunitas bantuan internasional untuk selalu dilibatkan dan ada dalam formulasi dan penerapan program pembangunan karena kepakaran dan pengetahuan mereka. Menurut mereka, kehadiran bantuan internasional dengan pengetahuan teknis berharga untuk menciptakan kondisi yang mendukung untuk pembangunan ekonomi.  Namun, kami mengambil strategi yang berbeda. Lihat apa yang telah dilakukan Jeffrey Sachs yang kemudian menimbulkan konsekuensi besar yang tidak diharapkan karena ketergantungan yang tinggi terhadap kepakaran pihak luar.

Padahal yang dibutuhkan adalah pengetahuan lokal misalnya untuk menghapus peraturan-peraturan yang buruk, dimana visinya muncul dari masyarakat lokal itu sendiri karena mereka lah yang dapat mengidentifikasikan solusi lokal untuk mendorong perubahan kebijakan. Itu rahasia sesungguhnya. Dan kami menantang jaringan kami untuk melakukan hal tersebut.

Mengenai ketergantungan terhadap bantuan internasional, sebenarnya sudah ada kesepakatan Paris, Accra, Busan dan sebagainya untuk memperbaiki rancangan bantuan internasional. Menurut Anda apa yang salah dengan kesepakatan-kesepatan tersebut? Apakah bantuan internasional belum optimal mempraktikkannya terutama dalam melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, apalagi dengan konsep-konsep yang dianggap baik seperti partisipasi, kemitraan, dan sebagainya?

Mungkin tantangannya adalah bahwa bantuan internasional masih menerapkan pendekatan top-down dan menjadikan birokrasi lokal sebagai pelaku utama untuk mendorong perubahan, meskipun kita mengetahui bahwa birokrasi dan para birokrat juga memiliki kapasitas terbatas yang membuatnya tidak berfungsi dengan baik, belum lagi masalah korupsi.

Sebagai entitas nirlaba, kami juga tidak lepas dari tantangan untuk mengukur hasil dan dampak kerja kami. Di sisi lain, sulit untuk menciptakan perubahan dengan efisien secara top-down. Yang kami anggap paling menarik adalah memiliki mitra lokal seperti Center for Civil Society (CCS) di India menggerakkan ide mereka untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dengan cara yang dapat diukur seperti dengan melihat laporan terkait kemudahan berbisnis. Misalnya, dengan menghapuskan aturan modal minimum untuk memulai usaha secara legal, khususnya untuk para pelaku usaha kecil. CCS kemudian melakukan kampanye media sosial untuk menekan dan mendapatkan perhatian pembuat kebijakan. Pada akhirnya kampanye CCS berhasil membuat Pemerintahan Modi menghapus kebijakan tersebut. Keberhasilan ini muncul karena ide reformasi CCS yang mungkin dilakukan.

Anda menyebutkan tentang pentingnya kebijakan dan lembaga yang tepat dan berfungsi dengan baik, misalnya terkait hak kepemilikan, peraturan berdasarkan hukum, dan pasar bebas. Dapatkah Anda jelaskan lebih jauh hal ini dalam kaitannya dengan penerapan DDD?

Bagian dari fokus strategi DDD kami adalah penelitian dari Bank Dunia yang kami gunakan sebagai acuan karena reputasi globalnya. Index Kemudahan Melakukan Bisnis (Doing Business Index) adalah alat yang sangat bagus dan juga sejalan dengan argumen kami untuk kebebasan ekonomi yang mendorong kewirausahaan dan penciptaan bisnis, tanpa terlalu banyak campur tangan negara. Studi Semion Djankov Yankov, Dorina Georgieva, Rita Ramalho tentang “Business Regulations and Poverty”  menunjukkan relasi antara perbaikan kemudahan berusaha terhadap penurunan angka kemiskinan. Temuan studi yang berlangsung dari tahun 2004-2016 tersebut menunjukkan relasi nyata bahwa setiap lima persen peningkatan peringkat suatu negara dalam indeks Kemudahan Berusaha Bank Dunia menghasilkan satu persen penurunan kemiskinan.

Atlas Network mendanai 29 proyek yang memiliki tujuan reformasi yang spesifik. Sepuluh dari 29 proyek berhasil menunjukkan bukti yang sejalan dengan studi tersebut, dimana lewat 10 proyek ini, Atlas Network dan mitra jaringannya berhasil mengeluarkan 410.000 orang dari kemiskinan. Dibandingkan dengan USD 2 juta yang diinvestasikan (kurang dari $5/orang), keberhasilan ini sangat mengesankan! Kondisi ini bisa jadi merupakan salah satu dampak tidak langsung dari keberhasilan proyek. Kami juga tidak mengatakan bahwa hal ini terjadi hanya karena proyek ini, namun kami tahu bahwa keberhasilan ini masuk akal dan terjadi karena iklim yang mendukung untuk penciptaan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan lebih banyaknya kompetisi yang menekan harga yang pada akhirnya  mengangkat kehidupan ratusan ribu orang dari kemiskinan.

Hal lain yang ingin kami tanyakan, apakah Atlas Network pernah mendapatkan kritik balik dari lembaga pembangunan internasional: Karena bagaimanapun juga bantuan internasional adalah industri dan bisa jadi ada pertanyaan bagaimana peran lembaga bantuan internasional dengan adanya pendekatan DDD ini?

Kampanye ini masih baru untuk kami, jadi kami belum mendapatkan kritik sejauh ini, tapi pasti akan ada kritik. Kami juga masih memikirkan apakah kampanye yang kami lakukan ini dapat direplikasi dan ditingkatkan. Pertanyaan menarik juga apakah jika kami mereplikasi hal ini, kami juga dapat menggunakan ukuran-ukuran lain selain metodologi dari Bank Dunia. Kami juga masih terbuka dan mempelajari bidang ini karena kami baru memiliki beberapa contoh kasus dan butuh membuat strategi yang beragam.

Menurut kami, bantuan internasional seperti untuk situasi darurat atau penyediaan kawat nyamuk di Afrika masih bermanfaat. Kami tidak ingin mengkritik setiap hal yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat baik, namun kami berpikir ada cerita lain di balik bantuan internasional. Saya mengunjungi seorang investor dan filantropis, Sir John Templeton 14 tahun lalu di the Bahamas. Saya menanyakan mengapa Beliau mau membantu komunitas think tanks kami. Sir John mengatakan bahwa banyak filantropi pengentasan kemiskinan diarahkan untuk mengatasi gejala-gejala kemiskinan, seperti yang dilakukan “Soup Kitchen”. Namun, hanya sedikit yang diinvestasikan untuk mencegah kemiskinan di masa depan dengan mendorong kebijakan yang tepat.

Ini benar-benar formulasi yang menarik dan mendorong kami untuk memikirkan efektivitas kegiatan kami dan dengan data yang memadai dari Bank Dunia untuk muncul dengan angka ini dan mengarahkan ke perbaikan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, kapasitas yang lebih baik untuk mitra kami sehingga dapat memiliki target yang spesifik dan berupaya untuk itu,  serta mencapai tujuan mereka. Dan ternyata strategi ini berhasil dan sejauh ini berjalan dengan baik.

Menarik untuk mengetahui pernyataan Sir John mengenai filantropi dan upaya pengentasan kemiskinan, terutama dari aspek penceegahan. Dan hal ini dapat dilakukan lewat penerapan DDD. Namun, dimana pemerintah dan apa peran pemerintah? Apalagi jika masyarakat menuntut negara hadir dan tidak membiarkan pasar mengambil alih semua peran. Bagaimana penjelasan Anda terkait DDD dan posisi pemerintah?

Ya, menurut saya kami memang berpikir ada peran yang sesuai untuk pemerintah dalam hal melindungi hak kepemilikan, mempermudah untuk menjalankan kontrak dan semua ini tergantung pada kapasitas pemerintah terkait. Beberapa mitra kami punya strategi menarik dengan bermitra dan melindungi hak kepemilikan mereka dengan blockchain. Namun, kami memang membicarkan tentang pentingnya hak kepemilikan dan peraturan hukum, serta peran pemerintah untuk fokus menjalankan perannya secara terbatas dalam hal ini.

Mitra-mitra kami fokus lebih pada hal hambatan usaha karena previlese untuk usaha-usaha yang ada yang mengorbankan pemain baru termasuk orang-orang yang terpinggirkan dan menghambat mereka untuk memulai usaha tanpa ketakutan terhadap penegak hukum, seperti yang dialami pedagang kaki lima yang dikejar-kejar polisi. Intinya, kami ingin mengarahkan fokus ke permasalahan yang ada dan bagaimana pemerintah menjadi hambatan dalam hal ini.

Terkait data yang dirilis Oxfam bulan Januari 2018 lalu tentang 1 persen orang terkaya yang menguasai 82 persen kekayaan di dunia, menurut Anda, bagaimana strategi DDD dapat menanggapi dan mengatasi hal tersebut?

Saya akui saya belum mempelajari studi Oxfam dan ukuran yang mereka gunakan, namun kami menggunakan data Bank Dunia tentang USD 1,9/hari untuk kemiskinan yang ekstrim. Namun, ada juga orang yang hidup sederhana dan tidak berada di tingkat kemiskinan ekstrim. Sejarah menunjukkan bahwa kita hidup dalam periode dimana kita mampu keluar dari kemiskinan.

Bantuan internasional telah lama dikucurkan di negara-negara seperti China dan India yang mengalami masalah kemiskinan. Namun perdagangan global juga terbukti telah mendorong kebebasan ekonomi dan negara-negara seperti China dan India juga telah lama mengabaikan sistem disfungsional yang mencegah mereka menjadi sejahtera. Di sisi lain, bantuan internasional juga telah lama dipusatkan di negara-negara di kawasan Afrika berdasarkan pendapatan perkapita, namun kondisi perekonomian di negara-negara ini masih stagnan.

Sejarah juga menunjukkan contoh kasus yang penting dan besar, bahwa ekonomi pasar kapitalisme adalah jawaban terbaik dan sudah terbukti untuk mengatasi kemiskinan absolut! Kita hanya perlu membuktikan perdebatan soal ketimpangan. Kita mengakui bahwa kita mengalami pertumbuhan dalam tingkat yang berbeda, namun kita juga perlu mencatat bahwa kita mengalami pertumbuhan.

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.