Djohan Rady

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady

Opini 3 Apr 2019

Pada hari Jumat 29 Maret lalu, Suara Kebebasan bekerja sama dengan Kafha Laboratory for Humanity and Culture mengadakan seri kedua dari rangkaian acara diskusi Obrolan Kebebasan (OrKes). Pada kesempatan kali itu, diskusi publik yang mendiskusikan hasil karya ilmiah dari rekan-rekan jejaring gerakan libertarian di Indonesia ini mengangkat topik program-program pemberdayaan dan persepsi perempuan, sesuai dengan topik disertasi pembicara diskusi, Adinda Tenriangke Muchtar, yang juga merupakan salah satu tim editor website SuaraKebebasan.org.

Makalah Adinda, yang berjudul “Memahami Pengaruh Intervensi Pembangunan Terhadap Persepsi Perempuan Penerima Manfaat Tentang Pemberdayaan (Sebuah Studi Kasus di Sulawesi Selatan, Indonesia)”, diambil dari disertasi beliau yang berjudul sama dan diajukan sebagai syarat kelulusan kuliah program doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand. Tesis utama disertasi Adinda menyatakan bahwa ada pengaruh besar terhadap persepsi perempuan sebagai penerima manfaat dari program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Oxfam, sehingga diperlukan semacam kerangka program yang refleksif dan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan nuansa sosio-kultural tempat perempuan penerima manfaat tinggal.

Opini 2 Apr 2019

Tampaknya masyarakat kita memiliki semacam fetishisme terhadap otoritas keilmiahan. Hal ini sangat kentara apabila kita melihat bagaimana orang-orang menyangkal para climate change deniers dengan argumen yang kurang-lebih berbunyi seperti ini: “lebih dari 90 persen ilmuwan sepakat bahwa isu perubahan iklim itu nyata dan disebabkan oleh aktivitas manusia”.

Argumen semacam itu terdengar sangat menyakinkan karena menempatkan otoritas keilmiahan sebagai basis argumennya. Para ilmuwan, kita tahu, adalah sosok protagonis di dalam narasi pencarian kebenaran ala metode empiris. Mereka adalah orang-orang yang bergelut dengan realitas untuk mencari bukti-bukti. Dan bukti, kita juga tahu, adalah basis yang paling kuat untuk membangun pemahaman yang paling objektif terhadap realitas di sekeliling kita.

Tetapi, menurut saya, ada kenaifan yang tersembunyi dari fethishisme tersebut. Kenaifan ini berkaitan erat dengan kepercayaan kita yang sangat polos bahwa ada korelasi positif antara kebenaran ilmiah dengan akumulasi data-data empiris. Kita, misalnya, percaya bahwa seribu pengamatan yang menunjukkan angsa berwarna putih entah bagaimama bisa dijadikan dasar generalisasi bahwa semua angsa berwarna putih.

Opini 11 Feb 2019

At federal level, I’m a libertarian

At state level, I’m a Keynesian

At district level, I’m a socialist

At family/friend level, I’m a Marxist

Salah satu problem terbesar ketika kita berbicara tentang ideologi ekonomi-politik adalah keengganan kita untuk memperhatikan skala implementasi. Maksudnya, kita mengira bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh ideologi seperti sosialisme atau libertarianisme dapat kita implementasikan pada semua skala sosial, mulai dari skala sempit (misalnya keluarga) hingga ke skala yang sangat luas (misalnya negara). Dalam konteks ini, kita benar-benar murid dari filosofi universalisme ala Kantian yang paling kaffah.

Padahal, ideologi ekonomi-politik tidaklah bebas dari problem skalabilitas. Tergantung pada skala implementasinya, suatu ideologi bisa menjadi sangat sukses atau menjadi bencana sosial seutuhnya. Ini karena setiap unit skala sosial adalah “binatang” yang berbeda, dan masing-masing membutuhkan prinsip-prinsip sosial-ekonomi yang berbeda pula. Budi sebagai individu bukanlah entitas yang sama dengan entitas abstrak “masyarakat Indonesia”.

Opini 12 Okt 2018

Jika kita ingin hidup di dalam masyarakat yang demokratis, maka tidak bisa tidak kita harus melaksanakan proses pemilu.

Bahkan seorang anarkis yang paling radikal sekalipun harus terpaksa mengakui bahwa pemilu tidak bisa dihapuskan di dalam masyarakat yang seratus persen bebas dan voluntaristik. Ini karena di dalam masyarakat anarki yang paling ideal sekalipun, kita masih membutuhkan suatu otoritas politik untuk menegakkan kontrak atau perjanjian. Tanpa kehadiran pihak ketiga yang netral dan otoritatif, akan sulit bagi dua individu untuk menegakkan suatu kontrak jika hanya berdasarkan komitmen dan rasa saling percaya belaka.

Sejauh yang saya dapat bayangkan, sampai saat ini masyarakat anarkis seratus persen adalah mustahil, dan masyarakat yang bebas dan merdeka tetap membutuhkan peran negara. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana membatasi kekuasaan negara agar tidak membengkak melebihi fungsi alamiahnya sebagai penegak hukum dan pelindung kebebasan individu. Salah satu cara yang paling mungkin adalah dengan menggilir jabatan politik melalui mekanisme pemilihan yang disebut sebagai pemilu.

Melalui pemilu, jabatan politik menjadi lahan yang tidak lagi monopolistik. Pemilu memungkinkan saya, anda, dan siapa saja yang merupakan warga biasa untuk ikut serta di dalam proses pemilihan pejabat publik, entah sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Jabatan publik tidak lagi menjadi privilese bagi raja, anak raja, atau kerabat raja. Selain itu, proses pemilu juga membuat jabatan politik menjadi lebih akuntabel karena melibatkan partisipasi masyarakat luas. Konsekuensinya, pejabat publik yang terpilih bertanggung jawab secara langsung kepada publik. Ini berarti pejabat publik tidak bisa mengeksekusi kekuasaan mereka secara arbitrer dan semena-mena.

Opini 7 Agu 2018

Tingkat inflasi di Venezuela bisa mencapai 1.000.000 persen akhir tahun ini. Begitu kata salah seorang pejabat International Monetary Fund (IMF) sebagaimana diberitakan situs berita Time.com. Ini berarti, jika harga telur di Venezuela saat ini 150 bolivar (15.76 dollar AS) per kilogram, maka tahun depan harganya bisa naik menjadi 1,5 juta bolivar (157.600 dollar AS).

Tentu saja angka 1.000.000 persen itu tidak perlu kita pahami secara literal. Dengan menyebut angka satu juta persen, si pejabat IMF sebetulnya ingin mengatakan bahwa kondisi perekonomian di Venezuela sudah sangat buruk, sehingga bisa kita bandingkan dengan kondisi perekonomian Jerman setelah kalah perang di tahun 1923 atau Zimbabwe di akhir dekade 2000-an.

Opini 11 Apr 2018

Apa perbedaan paling mendasar antara ilmu alam dan ilmu sosial? Sang begawan ekonomi mazhab Austria, Friedrich Hayek, di dalam esainya yang berjudul The Pretense of Knowledge (1974, ditulis sebagai pidato penerimaan hadiah Nobel bidang ekonomi) menjawab pertanyaan tersebut dengan gamblang.

Menurut Hayek, ada tiga perbedaan mendasar antara ilmu alam dan ilmu sosial. Perbedaan pertama terletak pada perbedaan kompleksitas variabel atau data. Ilmuwan yang bekerja mempelajari fenomena alam menghadapi kompleksitas data yang jauh lebih rendah ketimbang mereka yang berhadapan dengan fenomena-fenomena sosial. Seorang fisikawan bisa dengan yakin menetapkan korelasi antara dua variabel, misalnya antara massa benda dengan gaya resultan. Tetapi, seorang ekonom yang yakin bahwa ada korelasi antara total produksi suatu negara dengan pertambahan lapangan kerja akan kebingungan melihat fenomena stagflasi (situasi di mana aggregate demand stagnan tetapi tingkat pengangguran dan inflasi meninggi secara berbarengan). Ini karena variabel yang mempengaruhi peristiwa sosial jauh lebih banyak dan kompleks, dan ilmuwan sosial seringkali hanya mengambil beberapa variabel yang ia anggap penting dan, terutama, dapat diukur.

Perbedaan kedua: oleh karena variabelnya lebih kompleks, ilmuwan sosial hanya dapat memberikan prediksi yang bersifat umum, bukan prediksi-prediksi yang spesifik. Sementara astronom Edmond Halley mampu memprediksi dengan presisi kapan komet Halley akan muncul di masa depan, para ekonom masih kebingungan menentukan berapa level harga dan upah yang paling tepat untuk menurunkan tingkat pengangguran, meskipun mereka tahu secara garis besar bahwa jumlah pengangguran sangat dipengaruhi oleh perubahan pada level harga dan upah.