Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected]gmail.com dan [email protected]

Opini 18 Sep 2018

 "Apakah perang merupakan sesuatu yang dibolehkan, dan bila memang demikian, lantas dalam situasi apa dan bagaimana tata cara agar peperangan dapat dijustifikasi?"

Pertanyaan diatas merupakan pertanyaan yang sudah hadir dalam benak umat manusia sejak ribuan tahun. Perang memang merupakan sesuatu yang sama tuanya dengan spesies homo sapiens. Manusia sudah melakukan tindakan kekerasan kolektif terhadap kelompok lain jauh sebelum peradaban lahir.

Pernyataan tersebut juga diamini oleh ilmuan kognitif dan penulis kondang kelahiran Kanada, Steven Pinker. Dalam bukunya The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, Pinker mengutip berbagai bukti dokumentasi dan penelitian arkeologis mengenai banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh nenek moyang kita puluhan ribu tahun yang lalu melalui tengkorak dan tulang-tulang yang tersisa dan ditemukan di bawah tanah.

Opini 16 Sep 2018

Bagi Anda yang memiliki ketertarikan terhadap isu kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya di dunia maya, pasti tidak asing lagi dengan Peraturan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Permenkominfo tersebut merupakan peraturan yang di sahkan oleh Tifatul Sembiring, Menteri Kominfo saat itu, pada tahun 2014 terkait dengan peran Kemenkominfo dalam melakukan pemblokiran terhadap situs yang dianggap bermuatan konten negatif.

Lahirnya Permenkominfo tersebut tidak bisa dilepaskan dari fenomena revolusi komunikasi dan teknologi yang kita alami saat ini. Di era moderen, internet merupakan teknologi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, terlebih lagi untuk kalangan yang tinggal di daerah urban. Perkembangan teknologi internet tentu membawa berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat, seperti kemudahan mencari berita dan informasi hingga kemudahan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja dan bepergian.

Namun, perkembangan internet juga membawa banyak dampak negatif, setidaknya menurut Kemenkominfo dan para pembuat kebijakan di Indonesia. Hal-hal yang dimaksud diantaranya adalah pornografi, perjudian online hingga pembajakan karya-karya kreatif seperti musik dan film. Untuk itulah, tidak sedikit pihak yang berpandangan bahwa negara memiliki peran penting untuk menjaga masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan dunia maya.

Opini 5 Sep 2018

 "Ah, bisanya kritik pemerintah terus lu! Emang lu sendiri punya solusi?!"

"Dia mah bisanya cuma ngomong kritik doang, coba aja kalau disuruh cari solusinya, bisa ga?!"

Bagi Anda yang gemar berdiskusi atau membicarakan isu-isu politik, baik dengan teman maupun keluarga, ada kemungkinan besar Anda pasti pernah mendengar ucapan tersebut kawan bicara Anda. Tidak sedikit kalangan masyarakat yang menganggap kritikan sebagai sesuatu yang negatif, terlebih lagi bila kritik yang diucapkan tersebut dianggap tidak disertai dengan solusi dari permasalahan.

Secara personal, saya sendiri sudah berkali-kali mengalami hal tersebut. Salah satunya yang belum lama terjadi adalah ketika saya sedang menghadiri acara keluarga beberapa minggu yang lalu. Setelah makan siang, sebagaimana acara keluarga pada umumnya, dilanjutkan dengan kegiatan mengobrol dan berbincang-bincang.

Wawancara 3 Agu 2018

Pada tahun 2014, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014 yang berisi penanganan situs yang memiliki konten negative, yang mencakup diantaranya adalah pornografi. Melalui peraturan menteri tersebut, Kemenkominfo memiliki wewenang untuk melakukan langkah blokir terhadap situs-situs yang terindikasi memuat konten negatif.

Namun, implementasi dari peraturan tersebut ditengarai tidak sesuai dengan proses hukum yang seharusnya, karena dalam hal ini Kemenkominfo memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan memerintahkan, dan mengeksekusi peraturan tersebut. Hal tersebut dilihat oleh beberapa pihak sebagai wujud nyata dari pelanggaran hak sipil yang dilakukan oleh negara terhadap warganya.

Salah satu pihak yang memiliki pandangan tersebut adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR sendiri merupakan organisasi yang memiliki fokus terhadap isu-isu hak sipil di Indonesia. Tahun 2015 ICJR melakukan gugatan terhadap peraturan menteri tersebut ke Mahkamah Agung.

Terkait dengan hal tersebut, pada hari Jumat, 13 Juli 2018, Suara Kebebasan yang diwakili oleh Adinda Tenriangke Muchtar (Pemimpin Redaksi) dan Haikal Kurniawan (Kontributor), mewawancarai Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, di kantor ICJR di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

 

Selamat sore Mas Anggara. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bila Mas tidak keberatan kami ingin memulai wawancara ini dengan menanyakan perihal gugatan Permen (Peraturan Menteri) Kemenkominfo mengenai blokir situs konten negatif yang dilakukan ICJR ke MA. Bagaimana prosesnya, Mas?

Pegujian di Mahkamah Agung kalau menurut UU Mahkamah Konstitusi harus dihentikan bila salah satu batu ujinya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. KUHAP sebagai salah satu batu uji yang digunakan untuk gugatan peraturan menteri tersebut selalu diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi oleh MA tidak diterima. Dengan dianggap bahwa KUHAP-nya sedang diuji di MK, padahal setiap tahun KUHAP tersebut diuji di MK. Jadi gugatan tersebut bukan ditolak tapi tidak diterima, karena kalau tidak diterima biasanya karena masalah teknis.

Saya melihat sekarang Menteri Kemenkominfo banyak dipuja. Saya melihat pada masa Tifatul banyak teman-teman yang menolak permen tersebut, dan saya melihat hal tersebut lebih dikarenakan sosok Tifatul-nya, bukan permen-nya. Sekarang setelah menterinya, diganti banyak teman-teman yang tadinya menolak menjadi menganggap hal tresebut tidak bermasalah, padahal persoalannya masih sama.

Opini 26 Jul 2018

Apakah semua tindakan penyiksaan merupakan sesuatu yang mutlak salah atau ada beberapa pengecualian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan dapat dijustifikasi?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apa yang disebut dengan penyiksaan (torture). Pasal 1 Konvensi PBB tentang Menentang Penyiksaan, menyatakan bahwa penyiksaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga."

Opini 26 Jun 2018

"Haruskah kita membela hak individual seseorang, seperti hak mereka untuk bebas berbicara dan berpendapat, yang gemar mengancam kebebasan individu orang lain?"

Inilah pertanyaan yang hampir beberapa bulan ini terus menghantui pikiran saya. Secara konseptual, kebebasan individu merupakan inti dari gagasan yang diperjuangkan oleh libertarianisme dan harus dapat dinikmati oleh setiap orang, termasuk mereka yang memiliki gagasan untuk mencederai kebebasan orang lain.

Kebebasan individu merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi oleh libertarianisme dan diyakini sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Bagi seorang libertarian, kebebasan individu dijaga dan diperjuangkan bukan dengan embel-embel tujuan lain, seperti bahwa kebebasan individu niscaya akan membawa kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan lain-lain. Kebebasan individu adalah tujuan akhir dari gagasan libertarianisme itu sendiri, dan ia harus diperjuangkan secara total dan penuh semangat tanpa pandang bulu.