Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]

Resensi 19 Feb 2019

Bila Anda bertanya negara apa yang terbaik untuk ditinggali saat ini kepada kalangan kiri di Amerika Serikat, kemungkinan besar Swedia merupakan salah satu dari negara yang akan dipilih.

Swedia merupakan salah satu negara yang paling banyak memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Mulai dari fasilitas kesehatan gratis universal, sarana pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi, serta jatah libur cuti yang panjang untuk orang tua yang baru memiliki anak hingga 480 hari (dengan tetap mendapatkan 80% dari gaji) merupakan beberapa layanan sosial yang dinikmati oleh penduduk Swedia.

Hal ini merupakan kebalikan ekstrem dari praktik yang dilakukan di Amerika Serikat. Negeri Paman Sam sendiri tidak dikenal sebagai negara yang memberikan layanan sosial secara komprehensif kepada warganya. Amerika Serikat tidak memiliki layanan kesehatan yang universal, perguruan tinggi yang dibiayai negara, ataupun aturan kewajiban cuti bagi pekerja.

Maka tak ayal, banyak politisi-politisi berhaluan kiri di negeri Paman Sam yang melirik Swedia sebagai salah satu contoh negara yang paling ideal, diantaranya adalah Bernie Sanders. Sanders, yang menyebut dirinya sebagai seorang sosialis, kerap merujuk kepada negara-negara Skandinavia seperti Swedia dalam kampanyenya sebagai salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat 3 tahun lalu.

Namun, apakah hal itu benar adanya? Benarkah Swedia merupakan negara sosialis utopia sebagaimana yang digambarkan oleh Bernie Sanders dan kalangan-kalangan kiri di negeri Paman Sam?

Hal inilah yang menjadi topik bahasan dari film dokumenter yang berjudul "Sweden: Lessons for America" yang dibawakan oleh sejarawan dan akademisi liberal kelahiran Swedia, Johan Norberg. Dalam pembukaan awalnya, Norberg memperkenalkan kepada kita seorang tokoh era pencerahan bernama Anders Chydenius.

Chydenius merupakan seorang pendeta dan filsuf yang lahir pada tahun 1729 di kota Sotkarno. Sotkarno pada saat ini masuk di dalam wilayah Finlandia, namun pada abad ke 18 kota tersebut merupakan bagian dari kerajaan Swedia. Meskipun terdidik sebagai pendeta, Chydenius memilih untuk masuk ke dalam dunia politik, dan pada tahun 1765, is terpilih sebagai salah satu anggota parlemen Swedia dan tinggal di ibukota Stockholm.

Sebagai anggota parlemen Chydenius memperjuangkan berbagai gagasan yang pada saat ini kita anggap sebagai bagian dari nilai-nilai liberalisme, seperti perdagangan bebas, kebebasan beragama, berekspresi, pers dan migrasi, serta penghapusan praktik penyiksaan.

Pada tahun 1765, 11 tahun sebelum Adam Smith menerbitkan magnum opus-nya, “The Wealth of Nations”, Chydenius sudah mempublikasikan pamflet yang berjudul “The National Gain” (dalam bahasa Swedia, Den nationnale winsten) yang mengadvokasi gagasan pasar bebas. Diantaranya, Chydenius mengadvokasi hak para petani untuk menjual hasil panennya kepada siapapun dan dengan harga apapun yang dikehendaki, serta menyerang kebijakan subsidi ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah Swedia.

Advokasi Chydenius terhadap kebebasan pers mendorong Swedia menjadi negara pertama yang memasukkan kemerdekaan pers di dalam konstitusi pada tahun 1766. Karena kritik kerasnya kepada pemerintah Swedia, terutama pada aspek kebijakan ekonomi, Chydenius akhirnya diusir dari parlemen pada tahun 1766. Ia akhirnya pergi meninggalkan Stockholm dan meninggal pada tahun 1803. Saat ini, Chydenius dikenang sebagai bapak liberalisme Swedia.

Lebih dari 50 tahun pasca wafatnya Chydenius, akhirnya gagasan-gagasan pendeta kelahiran Sotkarno tersebut dapat mulai diterapkan, yakni oleh seorang tokoh bernama Johan August Gripenstedt. Gripenstedt, yang menjabat sebagai menteri keuangan Swedia selama 10 tahun dari tahun 1856 - 1866, mengeluarkan serangkaian kebijakan reformasi ekonomi, diantaranya menghapuskan sistem guild yang sudah diterapkan selama ratusan tahun, memberlakukan perdagangan bebas dengan menghapuskan tarif, mengurangi biaya bea cukai, serta menderegulasi industri, terutama regulasi yang menghambat perkembangan industri besi dan kayu.

Hasil dari reformasi ekonomi tersebut menunjukkan dampak yang sangat positif. Swedia berubah dari salah satu negara termiskin di Eropa menjadi salah satu negara terkaya di benua tersebut. Sepanjang 100 tahun dari 1850 - 1950, gross domestic product (GDP) per kapita Swedia naik hingga 7 kali lipat, tingkat kematian bayi berkurang hingga 85%, serta usia harapan hidup yang naik hingga 26 tahun.

Namun pada pertengahan abad ke 20, teapatnya pada dekade 1960-an, Swedia mengambil jalan lain untuk kebijakan ekonominya. Serikat buruh bersama dengan pemerintah Swedia mengambil kebijakan untuk membangun negara kesejahteraan (welfare state) yang menjamin kehidupan seluruh rakyat Swedia dari lahir hingga akhir hayat. Berbagai layanan kesehatan, pendidikan, serta dana pensiun akan dikelola oleh pemerintah dan dibiayai dari uang masyarakat melalui peningkatan pajak.

Pada tahun 1970, untuk memenuhi anggaran belanja negara yang semakin meningkat dikarenakan penyediaan berbagai layanan sosial, Swedia mengeluarkan kebijakan "employers fee" yang dikenakan berdasarkan gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk lain dari pajak yang tidak terlihat, dan dikenakan terlepas dari apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Awalnya persentase fee tersebut adalah 12,5% dari gaji pegawai. Akan tetapi, 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1979, fee tersebut meningkat 3 kali lipat menjadi 37%. Meskipun demikian, para pekerja di Swedia tidak merasakan dampak dari kebijakan tersebut karena yang membayar adalah pihak perusahaan.

Pada akhirnya kebijakan tersebut membawa dampak yang sangat buruk bagi ekomi Swedia. Banyak penduduk Swedia yang berpenghasilan tinggi yang pindah ke negara-negara lain. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Swedia menjadi stagnan serta produktivitas perusahaan-perusahaan menjadi menurun.

Tidak cukup dengan itu semua, serikat buruh di Swedia juga menginginkan kebijakan yang memungkinkan mereka untuk menjadi pemilik dari perusahaan tempat mereka bekerja, yang dilakukan melalui mekanisme "wage-earner funds." Dana tersebut diambil dari sebagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang dikontrol oleh serikat buruh, dan dana tersebut akan digunakan untuk membeli sedikit demi sedikit saham perusahaan yang mempekerjakan buruh tersebut.

Hal tersebut tentu sangat tidak masuk akal karena sama saja dengan menggunakan uang perusahaan untuk kembali "membeli" perusahaan tersebut. Selain itu, kebijakan ini di Swedia juga mendapatkan protes keras dari banyak kalangan, terutama para pemilik usaha kecil dan menengah yang merasa bahwa nantinya usaha yang mereka miliki akan diambil alih oleh serikat butuh.

Hampir 100.000 warga Swedia turun ke jalan memprotes aturan dana tersebut, yang merupakan demonstrasi terbesar dalam sejarah Swedia. Selain itu, Swedia juga mengalami krisis ekonomi, dimana inflasi melonjak sampai 10% dan suku bunga naik hingga 500%. Berbagai perusahaan besar Swedia pindah ke luar negeri, termasuk diantaranya adalah perusahaan retail IKEA yang pindah ke Swiss. Swedia akhirnya memutuskan untuk berubah haluan pada dekade 1990an dan pemerintah mengeluarkan serangkaian reformasi kebijakan ekonomi, yang diantaranya adalah penghapusan "wage-earner funds" dan pemotongan pajak.

Tidak cukup sampai disitu, reformasi juga merambah ke bidang lain, seperti pendidikan dan dana pensiun. Pasca reformasi ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi Swedia menjadi meningkat pesat, hingga 50% lebih tinggi dari negara-negara maju. Melalui pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Swedia itulah negara dapat membiayai berbagai layanan sosial, seperti sarana kesehatan, pendidikan sampai perguruan tinggi, hingga rumah jompo untuk warga lansia, berkat pertumbuhan ekonomi.

Namun, bukan berarti lantas pemerintah Swedia memonopoli layanan sosial tersebut. Berbagai perusahaan swasta juga diizinkan untuk terlibat dalam berbagai layanan seperti kesehatan dan pendidikan. Untuk layanan kesehatan di Swedia, sebagian besarnya bukan dikelola oleh pemerintah pusat, namun oleh pemerintah lokal. Selain itu, masyarakat juga memiliki opsi untuk menggunakan asuransi dan layanan kesehatan swasta apabila menginginkan opsi yang lebih banyak dan waktu antrian yang lebih cepat.

Di bidang pendidikan, pada tahun 1992 pemerintah Swedia mengeluarkan kebijakan voucher pendidikan (school vouncher). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Swedia memberikan keleluasaan kepada para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah apapun yang mereka inginkan dengan memberi voucher pendidikan yang dapat digunakan di sekolah apapun di Swedia, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Untuk sekolah menengah atas (SMA) misalnya, 50% dari SMA di Swedia dikelola oleh pihak swasta. Sebelum adanya kebijakan voucher pendidikan, hanya orang tua dari keluarga kaya saja yang memiliki kebebasan untuk memilih sekolah apapun bagi anaknya, karena mereka bisa membeli rumah di kawasan yang memiliki sekolah bagus serta kemampuan finansial yang cukup. Dengan adanya kebijakan voucher pendidikan, orang tua yang berasal dari keluarga menengah kebawah juga memiliki kebebasan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik sesuai dengan pilihannya.

Swedia juga merupakan negara yang tidak memiliki kebijakan upah minimum. Upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya ditentukan secara bersama--sama oleh pihak perusahaan dan para pekerja karena serikat buruh memiliki kekuatan yang cukup di Swedia.

Norberg menggambarkan bahwa pola hubungan antara serikat buruh dan perusahaan di Swedia pasca reformasi ekonomi pada dekade 1990an sangat kooperatif dan tidak antagonistik seperti di Amerika Serikat. Para pekerja di Swedia mengerti bahwa bila mereka melakukan pemogokan kerja dan bersikap keras tidak mau bernegosiasi dengan perusahaan, maka para pekerja tersebutlah yang akan rugi karena perusahaan tidak akan dapat beroperasi yang niscaya tidak akan mendapat pemasukan.

Terkait dengan kebijakan dana pensiun di Swedia, besarnya dana tersebut sangat dinamis sesuai dengan kondisi ekonomi Swedia pada saat itu. Apabila ekonomi membaik, maka dana pensiun akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila ekonomi memburuk, maka dana pensiun akan berkurang. Dengan demikian, politisasi terhadap pengelolaan dana pensiun di Swedia dapat dihilangkan.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dari praktik dana pensiun (social security) di Amerika Serikat yang sangat politis. Keputusan untuk menaikkan atau memotong social security tidak dibuat berdasarkan keadaan ekonomi, namun berdasarkan partai apa yang berkuasa. Apabila Partai Republikan yang berkuasa, maka dana pensiun akan dikurangi. Sementara bila partai Demokrat yang berkuasa, dana pensiun akan ditambah.

Sebagai penutup, dalam film ini Norberg menunjukkan bahwa Swedia bukanlah "surga sosialisme" sebagaimana yang banyak dianggap kalangan kiri di Amerika Serikat seperti Bernie Sanders.

Keberhasilan Swedia bukan disebabkan oleh adanya peran pemerintah yang besar dalam mengatur hidup perekonomian, namun karena pemerintah berhasil mereformasi ekonomi yang mendekati ekonomi pasar. Kebijakan ekonomi yang intervensionis sudah terbukti gagal dalam membawa kesejahteraan di Swedia sebagaimana yang ditunjukkan pada periode 1970an sampai 1990an.

Memang benar bahwa pemerintah Swedia membiayai banyak layanan sosial kepada wargaya, namun bukan berarti kompetisi sektor swasta menjadi dihilangkan dan pemerintah memonopoli seluruh bidang tersebut. Masyarakat Swedia memahami bahwa kompetisi dan mekanisme pasar merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menumbuhkan inovasi yang akan membawa pada kesejahteraan.

 

 

Opini 29 Jan 2019

"Tidak ada seorangpun yang ingin bekerja sebagai pekerja seks."

Itulah salah satu pernyataan yang banyak diamini oleh berbagai kalangan ketika membicarakan topik terkait prostitusi. Tentu saja pernyataan ini sangat mengeneralisir dan sangat mudah untuk dibantah. Sebagaimana yang sudah saya tulis di bagian pertama, ada pula seseorang yang memang memilih untuk menjadi pekerja seks secara sukarela seperti Christina Perrera. Bila Anda berselancar di dunia maya, dengan sangat mudah Anda dapat menemukan video wawancara ataupun artikel yang ditulis oleh pekerja seks yang memang bekerja atas keinginan mereka sendiri dari berbagai belahan bumi.

Akan tetapi, hal ini tidak menafikkan bahwa ada juga pekerja seks yang memang bekerja karena terpaksa oleh keadaan, seperti kebutuhan finansial dan sebagainya. Meskipun demikian, bagi saya alasan tersebut merupakan pernyataan yang sangat tidak masuk akal untuk menjustifikasi pelarangan praktik prostitusi.

Pertanyaan utamanya, apakah memang hanya pekerja seks yang bekerja karena terpaksa oleh kebutuhan finansial? Tentu saja tidak. Di berbagai belahan dunia, ada jutaan orang yang menjalani profesi tertentu karena terpaksa oleh kebutuhan finansial. Sebut saja berbagai profesi yang banyak dikategorikan sebagai pekerja kasar, seperti kuli bangunan dan porter stasiun.

Opini 28 Jan 2019

Sabtu 5 Januari 2019, 5 hari pasca perayaan tahun baru, publik Indonesia kembali digegerkan oleh terkuaknya kasus prostitusi artis yang melibatkan seorang selebriti berinisial VA dan model berinisial AS. Kedua perempuan tersebut ditangkap oleh Kepolisian Surabaya di dua hotel yang berbeda dan langsung digiring ke kantor aparat.

Kasus yang menimpa VA dan AS tentu bukanlah kasus protitusi artis pertama yang mencuat ke publik tanah air. Pada bulan Mei 2015, publik juga dikejutkan oleh penangkapan seorang model berinisial AA yang ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah hotel di Jakarta karena diduga terlibat dalam prostitusi artis.

Dalam kasus prositusi artis, hampir selalu yang dikenakan jerat hukum adalah pihak mucikari dengan tuduhan tindakan perdagangan manusia. Prostitut maupun pelanggan biasanya langsung dilepaskan oleh aparat setelah dibawa ke kantor polisi, dengan alasan bahwa kita tidak memiliki dasar hukum untuk menjerat mereka.

Opini 26 Des 2018

Poligami. Apa hal pertama yang muncul di benak Anda ketika mendegar hal tersebut? Sunah Rasul, perintah agama, dan keharmonisan, atau simbol patriarki, pelampiasan syahwat, dan ketidakadilan?

Apapun yang terlintas di pikiran Anda, tidak bisa dipungkiri bahwa poligami merupakan praktik yang kontroversial, khususnya di tanah air. Wacana mengenai poligami sendiri merupakan hal yang kerap menimbulkan pro-kontra, dimana tak jarang kedua kubu yang berseberangan berada di posisi yang sangat terpolarisasi.

Di Indonesia, pihak yang menyetujui hingga menganjurkan praktik poligami umumnya berasal dari kalangan muslim konservatif dan tradisionalis, yang berpandangan bahwa poligami merupakan praktik yang diperbolehkan di dalam kitab suci. Selain itu, tak sedikit yang juga berpandangan bahwa seorang lelaki yang menikahi lebih dari satu perempuan merupakan bagian dari sunah Rasul karena Nabi Muhammad sendiri juga melakukan poligami.

Tak hanya menjustifikasi poligami melalui teks keagamaan dan risalah Rasul, tidak jarang kita menemukan beberapa kalangan konservatif muslim yang memberikan pemaknaan lain untuk membenarkan praktik tersebut. Diantaranya adalah poligami dianggap dapat membantu lelaki untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dengan perempuan yang bukan pasangan sah-nya.

Di pihak lain yang bersebreangan, kalangan yang memiliki pandangan sosial yang progresif, termasuk diantaranya kelompok feminis dan pejuang hak perempuan, kerap menjadi garda terdepan dalam menentang poligami. Kalangan progresif umumnya berpandangan bahwa poligami merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, serta cenderung membawa dampak buruk bagi keluarga baik istri maupun anak.

Pandangan lain juga dikemukakan oleh beberapa kalangan progresif yang berangkat dari tradisi keagamaan Islam juga kerap menunjukkan sikap skeptis dengan motivasi mengikuti sunah Rasul yang sering digunakan sebagai justifikasi oleh lelaki pelaku poligami untuk memiliki istri lebih dari satu. Mereka menyatakan bahwa klaim justifikasi agama untuk membenarkan poligami merupakan sesuatu yang dipelintir, karena semangat Islam pada dasarnya ingin menghapuskan poligami, dengan cara perlahan-lahan yakni membatasi poligami terlebih dahulu dari yang semula seorang lelaki dapat menikahi perempuan dengan jumlah tak terhingga menjadi maksimum hanya empat.

Selain itu, bila melihat kisah Nabi sendiri, meskipun Nabi melakukan poligami namun beliau hanya pernah menikahi satu perempuan yang masih gadis, yakni Aisyah putri Abu Bakar, sementara istri-istri beliau yang lain merupakan janda-janda. Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan banyaknya fenomena pelaku poligami di tanah air yang justru memilih perempuan-perempuan yang masih muda untuk dijadikan istri kedua, ketiga, dan keempat.

Fenomena poligami sendiri bukan hanya hal yang terjadi di Indonesia. Praktik menikah dengan lebih dari satu perempuan oleh laki-laki merupakan sesuatu yang sudah dilakukan di berbagai belahan dunia selama ribuan tahun, dan terus berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu setiap negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda-beda sehubungan dengan hal tersebut.

Di Amerika Serikat misalnya, poligami merupakan praktik yang dapat dikenakan sanksi hukum. Fenomena poligami di negeri Paman Sam sendiri umumnya dilakukan oleh para pengikut aliran keagamaan Mormon fundamentalis yang banyak bermukim di negara bagian Utah di sebelah barat Amerika Serikat.

Sementara itu, di India poligami merupakan hal yang hanya diperbolehkan oleh penduduk yang beragama Islam, dan dilarang untuk pemeluk Hindu. Untuk di tanah air, praktik poligami sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum, sesuai dengan ketentuan dalan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, dengan beberapa persyaratan tertentu.

Sebelum membahas lebih lanjut, sekiranya saya perlu meluruskan beberapa istilah terlebih dahulu. Istilah poligami sendiri pada dasarya bukan hanya untuk menggambarkan praktik pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap lebih dari satu perempuan, namun juga bagi perempuan yang menikah dengan lebih dari satu laki-laki. Poligami dapat dibagi menjadi dua, yakni poligini (ketika seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu orang perempuan) dan poliandri (ketika seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki)

Namun di Indonesia istilah poligini memang cenderung jarang digunakan, dan masyarakat justu lebih akrab dengan istilah poligami untuk menggambarkan praktik pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap lebih dari satu perempuan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, istilah poligami yang saya gunakan dalam arikel ini merujuk pada praktik tersebut, untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca.

Lantas, bagaimana seharusnya kita menaggapi persoalan poligami dalam masyarakat bebas? Bila poligami merupakan bentuk ketidakadilan bagi perempuan dan warisan budaya patriarki, bukankah pelarangan oleh negara merupakan sesuatu yang tepat? Bukankah tidak ada seorang perempuan pun yang bersedia untuk dimadu?

*****

Sebelum menjawab mengenai pertanyaan tersebut, izinkan saya menguraikan ilustrasi sederhana. Bayangkan bila Anda merupakan seorang perempuan yang berhijab, yang bekerja di kantor di sebuah kota besar. Anda pun mengenakan hijab karena pilihan Anda sendiri, dan bukan karena paksaan dari orang lain.

Suatu ketika, ada salah seorang rekan kerja Anda yang menyatakan mengapa Anda mengenakan hijab. Anda menjawab bahwa karena hal tersebut merupakan bagian dari ajaran agama yang Anda yakini, dan merupakan bentuk ekspresi dari identitas keagamaan yang melekat pada diri Anda.

Akan tetapi rekan kerja Anda tidak menerima penjelasan tersebut. Dia menyatakan bahwa pemakaian hijab merupakan bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan, karena ia membaca bahwa dalam ajaran agama Anda, hanya perempuan yang diwajibkan menutup rambutnya, namun tidak dengan laki-laki.

Anda pun menjawab bahwa Anda memiliki pemaknaan terhadap hijab dengan cara yang berbeda dari yang dipaparkan oleh rekan Anda. Anda dalam hal ini tidak merasa hijab sebagai bentuk ketidakadilan, namun sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, Anda juga mengenakan hijab secara sukarela dan tidak ada siapapun yang mengancam keselamatan diri Anda bila Anda memutuskan untuk melepas penutup kepala yang Anda gunakan.

Meskipun demikian, rekan kerja Anda tetap bersikukuh dengan pandangannya dan menganggap penjelasan Anda tidak masuk akal. Ia pun justru mengambil langkah untuk menulis surat kepada CEO perusahaan tempat ia dan Anda bekerja agar mengeluarkan kebijakan melarang penggunaan hijab bagi karyawan, karena ia memaknai bahwa pemakaian hijab merupakan bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Ilustrasi di atas merupakan penggambaran sederhana yang menyentuh inti dari wacana mengenai pelarangan poligami dengan dasar argumen ketidakadilan, yakni siapa yang berhak menentukan apakah suatu hal itu adil atau tidak? Apakah orang yang terlibat langsung pada hal tersebut, atau orang lain yang berada diluar dan tidak memiliki keterlibatan sama sekali?

Keadilan merupakan sesuatu yang subjektif, apalagi bila konsep tersebut ditarik ke ranah hubungan sosial antar individu. Setiap orang memiliki pemaknannya sendiri mengenai apa yang adil dan tidak, yang dipengaruhi oleh banyak hal seperti tradisi keluarga serta budaya tempat ia tumbuh, ajaran agama yang ia yakini, serta pemikiran dan filsafat moral yang menjadi pegangan hidupnya. Apa yang dianggap seseorang merupakan bentuk ketidakadilan bukan berarti lantas setiap orang akan memaknai hal tersebut dengan cara yang sama.

Terkait poligami, ambil contoh kejadian yang dialami oleh salah satu penceramah kondang di tanah air beberapa tahun yang lalu, dimana ia melakukan poligami setelah hidup bersama istri pertamanya selama lebih dari 20 tahun. Kejadian tersebut pun langsung membuat publik geger serta menimbulkan pro dan kontra. Banyak wartawan datang ke rumah penceramah tersebut dan untuk mewawancarai sang istri pertama.

Dalam salah satu wawancara, istri pertama dari penceramah tersebut menyatakan bahwa ia justru memaknai praktik poligami yang dilakukan oleh suaminya bukan sebagai bentuk ketidakadilan. Sebagaimana dengan tokoh 'Anda' yang memiliki pemaknaan terhadap hijab yang berbeda dengan rekan Anda dalam ilustrasi di atas, sang istri pertama dari penceramah kondang tersebut juga memiliki pemaknaan tersendiri terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh suaminya, yang bisa jadi sangat berbeda dari pemaknaan orang lain atau mayoritas masyarakat.

Istri pertama dari penceramah tersohor tersebut juga mengatakan bahwa ia memaknai tindakan poligami yang dilakukan suaminya sebagai bentuk peringatan dari Yang Maha Kuasa, dimana mungkin ia selama ini terlalu mencintai suaminya sehingga mengurangi cintanya kepada Tuhan yang seharusnya berada di urutan pertama. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini Tuhan memperingatkan dirinya dengan cara memaksa untuk membagi suaminya dengan perempuan lain sebagai salah satu jalan dan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Bagi sebagian kalangan yang memiliki sikap kontra, pemaknaan seperti ini mungkin merupakan sesuatu yang konyol dan tak masuk akal. Bahwa penjelasan yang diberikan oleh istri pertama dari penceramah kondang tersebut merupakan sesuatu yang mengada-ada saja. Anda mungkin akan berpikir bahwa ada sangat banyak cara yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dibandingkan harus rela dimadu oleh suami yang menikahi perempuan lain.

Namun, bila dilihat lebih jauh, bukankah semua ritual serta cara-cara yang dilakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan sesuatu yang tak masuk akal bila dilihat dari sudut pandang pihak tidak percaya dengan cara-cara tersebut? Bukankah kebebasan beragama juga berarti mencakup kebebasan setiap individu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan caranya masing-masing, meskipun cara yang dilakukan bertentangan dengan pandangan pribadi kita, selama cara-cara tersebut tidak melanggar hak individu orang lain?

Namun, kenyataan bahwa setiap individu memiliki pandangan pribadinya masing-masing mengenai keadilan, bukan berarti lantas konsepsi mengenai keadilan harus dihilangkan dalam kehidupan bernegara. Keadilan merupakan nilai yang sangat penting untuk dilindungi dan diwujudkan oleh negara, namun ranahnya harus dibatasi semaksimal mungkin, yakni hanya pada ranah hukum dan politik, bukan dalam kehidupan sosial, apalagi dalam lingkup yang lebih private seperti keluarga.

Tugas negara dalam masyarakat bebas, selain memastikan agar setiap individu dapat menikmati kebebasannya semaksimal mungkin, serta melindungi setiap anggota masyarakat dari tindakan agresi yang dilakukan oleh individu lainnya, adalah juga harus memastikan terwujudnya keadilan dalam ranah hukum dan politik.

Dalam ranah hukum yang dimaksud, diantaranya adalah memastikan kesetaraan di mata hukum bagi seluruh anggota masyarakat, terlepas apapun latar belakangnya. Bahwa tidak boleh suatu hukum mengistimewakan satu kelompok, atau hanya menjerat sebagian kelompok namun tidak berlaku bagi kelompok yang lain. Selain itu, keadilan dalam ranah politik diantaranya adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan bernegara dan turut serta dalam pemerintahan, seperti kesempatan menjadi pegawai negeri sipil dan kesempatan memilih atau menjadi kandidat pejabat publik, terlepas dari apapun identitas yang melekat pada dirinya.

Namun, dalam hal poligami di Indonesia, bukankah hal tersebut juga merupakan perwjudan dari ketidakadilan dalam ranah hukum, karena menurut ketentuan perundang-undangan hanya laki-laki yang boleh memiliki pasangan lebih dari satu namun tidak perempuan?

Terkait dengan hal tersebut, saya harus menyatakan bahwa hal tersebut memang benar adanya. Hukum terkait poligami di Indoensia dalam hal ini memang merupakan bentuk ketidakadilan dalam ranah hukum karena hanya memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu, yakni laki-laki.

Opini 27 Des 2018

Membahas mengenai poligami tentu tidak bisa dilepaskan dari menyinggung sistem sosial yang ada di masyarakat, yang cenderung meninggikan dan mengistimewakan kaum laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik poligami yang dilakukan di tanah air, merupakan salah satu perwujudan akan hal tersebut.

Namun, bukankah perwujudan dari sistem sosial tersebut tidak hanya melekat pada institusi pernikahan yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, melainkan juga pada aspek kehidupan lain, seperti diantaranya institusi atau organisasi keagamaan tertentu?

Di Indonesia misalnya, ada tidak sedikit institusi serta organisasi keagamaan yang melarang perempuan untuk menjadi pemuka agama atau pemimpin organisasi, dengan anggapan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan kepada kaum perempuan. Hal tersebut tentu merupakan salah satu perwujudan dari sistem sosial patriarkis yang paling jelas dan terang benderang.

Opini 28 Nov 2018

Kata-kata berupa olokan atau ejekan terhadap bentuk tubuh seseorang merupakan hal yang dapat dengan mudah kita jumpai di Internet, terutama di media sosial. Berbagai ungkapan seperti "kok kamu gendut banget sih" atau "ih kamu agak iteman ya kulitnya sekarang" merupakan beberapa contoh bentuk ekspresi dari sekian banyak ungkapan body shaming yang tak jarang dapat kita temui di dunia maya

Body shaming sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mencela bentuk atau bagian tubuh yang dimiliki oleh orang tersebut.

Indonesia sendiri memiliki hukum yang melarang tindakan body shaming di media sosial. Sebagaimana yang diutarakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang dikutip oleh CNN Indonesia, bahwa pelaku body shaming, apabila mengandung unsur penghinaan dan menjatuhkan martabat, dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 UU ITE. Ancaman pidana bagi pelaku body shaming juga tidak main-main, yakni penjara paling lama selama empat tahun dan denda/atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. (cnnindonesia.com Rabu, 21/11/2018)