Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]

Opini 18 Jun 2019

Individualisme. Sebuah kata yang memiliki kesan cukup negatif bagi banyak kalangan di Indonesia. Ia kerap diasosiasikan dengan sikap ketidakpedulian terhadap sesama. Seorang yang mendaku sebagai individualis, dianggap sebagai seorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan tidak memiliki kepekaan sosial dengan lingkungan yang berada di sekitarnya.

Seorang individualis tak jarang digambarkan sebagai pribadi yang hanya ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Ia hanya akan peduli pada suatu hal atau permasalahan apabila masalah tersebut berpotensi memiliki dampak buruk terhadap dirinya. Oleh karena itu, tidak bisa dihindarkan bahwa individualisme (individualism) kerap disamakan dengan sikap egois (selfish).

Pada akhirnya, tidak heran berbagai gagasan politik yang menjadikan kemerdekaan individu sebagai salah satu pilarnya, seperti liberalisme klasik atau libertarianisme, mendapatkan banyak pertentangan. Investor Nick Hanauer & mantan penulis pidato untuk Presiden Bill Clinton, Eric Lau, misalnya, dalam kolom opininya yang dipublikasikan oleh Evonomics, menuduh libertarianisme sebagai gagasan yang menyatakan bahwa manusia merupakan spesies yang secara alamiah egois, dan mengabaikan fakta bahwa manusia bisa melakukan kooperasi dan kerja sama terhadap sesamanya (sumber: http://evonomics.com/why-libertarians-are-the-new-communists/ )

Resensi 20 Mei 2019

"Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before!"

Bagi Anda yang gemar menonton serial televisi Star Trek, kata-kata diatas tentu merupakan sesuatu yang sangat akrab di telinga. Ucapan kapten James T. Kirk tersebut selalu muncul dalam setiap awal episode serial sains fiksi karya Gene Roddenberry tersebut. Star Trek sendiri merupakan kisah sains fiksi tentang penjelajahan semesta. Cerita berpusat pada petualangan pesawat luar angkasa USS Enterprise di abad ke-23, yang berada dibawah organisasi Starfleet, yang salah satu tugasnya diantaranya adalah memimpin eksplorasi alam semesta.

Luar angkasa memang selalu menjadi tempat misteri sepanjang sejarah manusia. Berbagai budaya dari masa ke masa selalu berupaya untuk menjelaskan misteri tersebut melalui berbagai cerita yang beragam. Bangsa Romawi misalnya, percaya bahwa luar angkasa merupakan tempat tinggal para dewa-dewa, dan sampai saat ini kita masih merasakan pengaruh dari cerita tersebut, diantaranya melalui penamaan berbagai planet berdasarkan dewa-dewa Romawi, seperti Yupiter dan Neptunus.

Opini 11 Mei 2019

"Kapitalisme pasar bebas merupakan ideologi yang sudah melahirkan banyak kejahatan dan penderitaan di bumi ini. Mulai dari pembunuhan, penyiksaan, hingga perampasan lahan-lahan warga merupakan akibat dari implementasi kebijakan pro pasar, seperti yang terjadi di Indonesia era Orde Baru serta di Chile era Pinochet." ujar salah satu kawan kuliah saya ketika kami sedang mendiskusikan gagasan dan ide-ide politik.

Bagi Anda yang suka berdiskusi tentang kapitalisme dan pasar bebas dengan mereka yang berafiliasi dengan gagasan kiri, pernyataan seperti diatas kemungkinan besar merupakan salah satu opini yang akan Anda dapatkan. Demonisasi kapitalisme pasar bebas, yang merupakan salah satu pilar terpenting dari gagasan libertarianisme, sebagai sesuatu keji yang telah menumbulkan banyak penderitaan dan kematian merupakan hal yang dapat dengan mudah kita temukan.

Suharto dan Pinochet merupakan dua dari sekian tokoh yang kerap dijadikan referensi oleh sebagian kalangan ketika membicarakan tentang kapitalisme dan ekonomi pasar, karena berbagai kebijakan reformasi ekonomi yang mereka lakukan, seperti privatisasi dan membuka pintu untuk investasi asing. Tak bisa dipungkiri bahwa, rezim Orde Baru serta rezim diktator militer di Chile merupakan rezim yang telah membawa banyak penderitaan dan kejahatan HAM berat terhadap banyak warga yang hidup dibawah kekuasaan mereka.

Opini 18 Apr 2019

Pada hari rabu, tanggal 27 Maret 2019 lalu, terlansir berita yang menulis bahwa Menkopolhukam, Wiranto, menyatakan bahwa orang yang mengajak orang lain untuk golput dapat dikenakan sanksi pidana.  "Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu," kata Wiranto dikutip dari detik.com.[1] (27/03.2019)

Fenomena golput, atau tidak memilih, merupakan hal yang lumrah terjadi pada setiap kali masa pemilihan umum di Indonesia. Pada pemilihan umum tahun ini, pernyataan untuk memilih golput merupakan hal yang dapat dengan mudah kita temui, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Ketidakpuasan terhadap para calon yang ditawarkan, tidak adanya perbedaan yang terlihat diantara pada kandidat, hingga sikap apatis dan skeptis terhadap jalannya proses politik di tanah air merupakan beberapa dari banyak alasan untuk seseorang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Dan hal ini tentu saja bukan terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di banyak negara demokrasi lain, seperti di Amerika Serikat. Menurut studi Pew Research Center yang dikutip oleh Fortune, pada pemiihan presiden negeri Paman Sam tahun 2016, empat dan sepuluh warga Amerika yang memiliki hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya.[2]

Opini 16 Apr 2019

"Mengapa warga sipil seperti kita membutuhkan senjata semi-otomatis?"

Inilah pertanyaan yang kerap muncul di media massa setiap ada kasus penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat, yang diutarakan baik oleh politisi, jurnalis, maupun akademisi. Penembakan massal dengan menggunakan senjata semi-otomatis merupakan hal yang tak jarang terjadi di negeri Paman Sam tersebut.

Penembakan di konser musik Las Vegas pada tahun 2017 yang menewaskan 58 jiwa, penembakan di sekolah dasar Sandy Hook pada tahun 2012 yang membuat 27 orang kehilangan nyawa, hingga penembakan di klub malam di kota Orlando yang telah mengambil kehidupan 49 orang merupakan beberapa contoh dari berbagai penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat dalam dekade terakhir yang melibatkan senjata semi-otomatis. Maka tidak mengherankan bahwa pertanyaan "mengapa kita membutuhkan jenis senjata tersebut" merupakan hal yang banyak diutarakan oleh berbagai pihak.

Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang dikenal sangat melindungi kebebasan memiliki senjata untuk warganya. Hal tersebut dituangkan dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat kedua, yang berbunyi "Milisi yang diregulasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga negara yang bebas, dan oleh sebab itu, hak warga negara untuk memiliki dan menggunakan senjata, tidak boleh dilanggar."

Opini 15 Apr 2019

Pelarangan Indomaret dan Alfamart di Padang. Pembubaran paksa diskusi Irshad Manji di Komunitas Salihara. Adanya pembatasan impor daging dalam bentuk kuota di Indonesia. Pemberedelan buku yang dianggap kiri yang terjadi di berbagai daerah.

Bagi sebagian pembaca, mungkin keempat kasus yang saya angkat diatas tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Kasus-kasus tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Bagaimana kita bisa mensejajarkan pelarangan Indomaret dan Alfamart dengan pemberedelan buku kiri? Atau pembubaran paksa diskusi dengan pembatasan impor daging?

Namun, pada dasarnya, ada kemiripan yang sangat kuat dari kasus-kasus yang saya cantumkan di atas, yakni bahwa hal tersebut merupakan perwujudan nyata dari banyaknya warga Indonesia yang sangat takut terhadap kebebasan.