Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]

Opini 28 Nov 2018

Kata-kata berupa olokan atau ejekan terhadap bentuk tubuh seseorang merupakan hal yang dapat dengan mudah kita jumpai di Internet, terutama di media sosial. Berbagai ungkapan seperti "kok kamu gendut banget sih" atau "ih kamu agak iteman ya kulitnya sekarang" merupakan beberapa contoh bentuk ekspresi dari sekian banyak ungkapan body shaming yang tak jarang dapat kita temui di dunia maya

Body shaming sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mencela bentuk atau bagian tubuh yang dimiliki oleh orang tersebut.

Indonesia sendiri memiliki hukum yang melarang tindakan body shaming di media sosial. Sebagaimana yang diutarakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang dikutip oleh CNN Indonesia, bahwa pelaku body shaming, apabila mengandung unsur penghinaan dan menjatuhkan martabat, dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 UU ITE. Ancaman pidana bagi pelaku body shaming juga tidak main-main, yakni penjara paling lama selama empat tahun dan denda/atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. (cnnindonesia.com Rabu, 21/11/2018)

Cerita 14 Nov 2018

Bulan Oktober lalu, tepatnya pada 14-25 Oktober 2018, saya mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara seminar International Academy for Leadership (IAF) yang diselenggarakan oleh Friedrich Naumann Foundation (FNF) di kota Gummersbach, Jerman. Acara ini memang acara rutin yang diselenggarakan hampir setiap bulan oleh FNF dan diikuti oleh peserta dari berbagai belahan dunia. Dalam hal ini, saya merupakan wakil dari Indonesia yang dinominasikan oleh Suara Kebebasan sebagai salah satu organisasi mitra FNF di Indonesia.

Dalam seminar tersebut, tema yang dibahas adalah mengenai dasar dari masyarakat terbuka (Foundations of Open Society). Open Society sendiri merupakan istilah yang dipopulerkan oleh filsuf liberal kelahiran Austria, Karl Popper, dan merupakan bagian dari visi liberalisme terhadap masyarakat. Salah satu karakteristik penting dari masyarakat terbuka adalah pengakuan terhadap kedaulatan individu serta perlindungan terhadap hak dan kebebasan individual yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk itulah, toleransi terhadap keberagaman, baik keberagaman agama, ras, serta etnis merupakan nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi.

Opini 10 Okt 2018

Libertarianisme sebagai sebuah gagasan yang mengadvokasi kebebasan ekonomi dan kemerdekaan individu memiliki berbagai variasi pemahaman dan pemaknaan. Selain itu, setiap individu merupakan entitas yang unik dan berbeda. Tidak ada satupun individu di dunia ini yang 100% mutlak sama dengan individu lain, baik sifatnya, seleranya, nilai dan pemahamannya akan moralitas yang dianutnya, impiannya, hingga ketertarikannya akan suatu hal. Termasuk diantaranya mereka yang menyebut dirinya sebagai seorang libertarian.

Dari aspek kesehatan misalnya, seorang libertarian bisa memiliki pandangan bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dijaga. Bahwa makan makanan yang memiliki nutrisi yang baik, olahraga teratur, dan menghindari konsumsi zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti tembakau merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijalankan.

Namun, tidak mustahil ada seorang libertarian yang memiliki pandangan yang berbeda, yang menganggap bahwa hidup merupakan sesuatu yang harus dinikmati dan menomorduakan aspek kesehatan. Bahwa tidak masalah mengorbankan sebagian kesehatan tubuh dengan tidak berolahraga, makan makanan tidak sehat, hingga mengkonsumsi zat-zat yang dapat membahayakan tubuh, seperti alkohol dan tembakau, selama kita mendapatkan kesenangan dan kenyamanan dengan melakukan hal tersebut.

Wawancara 30 Sep 2018

Pemblokiran akses internet situs yang dianggap bermuatan konten negatif oleh Kementerian Komunikasi  dan Informatika (Kominfo) merupakan hal yang bisa dipastikan sudah diketahui oleh hampir seluruh pengguna Internet di Indonesia. Hal tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 tahun 2014 tentang Penanganan Terhadap Situs Bermuatan Konten Negatif.

Tidak hanya pemblokiran, sejak 10 Agustus 2018 lalu, Kemenkominfo mengeluarkan peraturan baru, yakni memerintahkan penyedia jasa internet (internet service provider atau ISP) untuk mengaktifkan fitur SafeSearch pada search engine seperti Google dan Bing, untuk memfilter konten porno dalam tampilan mesin pencari. Hal ini dikarenakan meskipun banyak wesbite yang sudah diblokir, namun konten seperti pornografi dapat ditemukan melalui mesin pencari.

Lantas bagaimanakah prediksi mengenai langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meregulasi internet. Selain itu, apakah bentuk regulasi terhadap internet merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi?

Untuk membahas hal tersebut, kontributor tetap Suara Kebebasan, Haikal Kurniawan mewawancarai Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet), Damar Juniarto, pada 8 Agustus 2018.

 

Opini 18 Sep 2018

 "Apakah perang merupakan sesuatu yang dibolehkan, dan bila memang demikian, lantas dalam situasi apa dan bagaimana tata cara agar peperangan dapat dijustifikasi?"

Pertanyaan diatas merupakan pertanyaan yang sudah hadir dalam benak umat manusia sejak ribuan tahun. Perang memang merupakan sesuatu yang sama tuanya dengan spesies homo sapiens. Manusia sudah melakukan tindakan kekerasan kolektif terhadap kelompok lain jauh sebelum peradaban lahir.

Pernyataan tersebut juga diamini oleh ilmuan kognitif dan penulis kondang kelahiran Kanada, Steven Pinker. Dalam bukunya The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, Pinker mengutip berbagai bukti dokumentasi dan penelitian arkeologis mengenai banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh nenek moyang kita puluhan ribu tahun yang lalu melalui tengkorak dan tulang-tulang yang tersisa dan ditemukan di bawah tanah.

Opini 16 Sep 2018

Bagi Anda yang memiliki ketertarikan terhadap isu kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya di dunia maya, pasti tidak asing lagi dengan Peraturan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Permenkominfo tersebut merupakan peraturan yang di sahkan oleh Tifatul Sembiring, Menteri Kominfo saat itu, pada tahun 2014 terkait dengan peran Kemenkominfo dalam melakukan pemblokiran terhadap situs yang dianggap bermuatan konten negatif.

Lahirnya Permenkominfo tersebut tidak bisa dilepaskan dari fenomena revolusi komunikasi dan teknologi yang kita alami saat ini. Di era moderen, internet merupakan teknologi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, terlebih lagi untuk kalangan yang tinggal di daerah urban. Perkembangan teknologi internet tentu membawa berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat, seperti kemudahan mencari berita dan informasi hingga kemudahan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja dan bepergian.

Namun, perkembangan internet juga membawa banyak dampak negatif, setidaknya menurut Kemenkominfo dan para pembuat kebijakan di Indonesia. Hal-hal yang dimaksud diantaranya adalah pornografi, perjudian online hingga pembajakan karya-karya kreatif seperti musik dan film. Untuk itulah, tidak sedikit pihak yang berpandangan bahwa negara memiliki peran penting untuk menjaga masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan dunia maya.