Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]

Opini 18 Apr 2019

Pada hari rabu, tanggal 27 Maret 2019 lalu, terlansir berita yang menulis bahwa Menkopolhukam, Wiranto, menyatakan bahwa orang yang mengajak orang lain untuk golput dapat dikenakan sanksi pidana.  "Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu," kata Wiranto dikutip dari detik.com.[1] (27/03.2019)

Fenomena golput, atau tidak memilih, merupakan hal yang lumrah terjadi pada setiap kali masa pemilihan umum di Indonesia. Pada pemilihan umum tahun ini, pernyataan untuk memilih golput merupakan hal yang dapat dengan mudah kita temui, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Ketidakpuasan terhadap para calon yang ditawarkan, tidak adanya perbedaan yang terlihat diantara pada kandidat, hingga sikap apatis dan skeptis terhadap jalannya proses politik di tanah air merupakan beberapa dari banyak alasan untuk seseorang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Dan hal ini tentu saja bukan terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di banyak negara demokrasi lain, seperti di Amerika Serikat. Menurut studi Pew Research Center yang dikutip oleh Fortune, pada pemiihan presiden negeri Paman Sam tahun 2016, empat dan sepuluh warga Amerika yang memiliki hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya.[2]

Opini 16 Apr 2019

"Mengapa warga sipil seperti kita membutuhkan senjata semi-otomatis?"

Inilah pertanyaan yang kerap muncul di media massa setiap ada kasus penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat, yang diutarakan baik oleh politisi, jurnalis, maupun akademisi. Penembakan massal dengan menggunakan senjata semi-otomatis merupakan hal yang tak jarang terjadi di negeri Paman Sam tersebut.

Penembakan di konser musik Las Vegas pada tahun 2017 yang menewaskan 58 jiwa, penembakan di sekolah dasar Sandy Hook pada tahun 2012 yang membuat 27 orang kehilangan nyawa, hingga penembakan di klub malam di kota Orlando yang telah mengambil kehidupan 49 orang merupakan beberapa contoh dari berbagai penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat dalam dekade terakhir yang melibatkan senjata semi-otomatis. Maka tidak mengherankan bahwa pertanyaan "mengapa kita membutuhkan jenis senjata tersebut" merupakan hal yang banyak diutarakan oleh berbagai pihak.

Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang dikenal sangat melindungi kebebasan memiliki senjata untuk warganya. Hal tersebut dituangkan dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat kedua, yang berbunyi "Milisi yang diregulasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga negara yang bebas, dan oleh sebab itu, hak warga negara untuk memiliki dan menggunakan senjata, tidak boleh dilanggar."

Opini 15 Apr 2019

Pelarangan Indomaret dan Alfamart di Padang. Pembubaran paksa diskusi Irshad Manji di Komunitas Salihara. Adanya pembatasan impor daging dalam bentuk kuota di Indonesia. Pemberedelan buku yang dianggap kiri yang terjadi di berbagai daerah.

Bagi sebagian pembaca, mungkin keempat kasus yang saya angkat diatas tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Kasus-kasus tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Bagaimana kita bisa mensejajarkan pelarangan Indomaret dan Alfamart dengan pemberedelan buku kiri? Atau pembubaran paksa diskusi dengan pembatasan impor daging?

Namun, pada dasarnya, ada kemiripan yang sangat kuat dari kasus-kasus yang saya cantumkan di atas, yakni bahwa hal tersebut merupakan perwujudan nyata dari banyaknya warga Indonesia yang sangat takut terhadap kebebasan.

Cerita 12 Apr 2019

Pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 lalu, Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan kembali untuk mengadakan diskusi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (UNILA) dengan membahas makalah penelitian Suara Kebebasan mengenai Permenkominfo No. 19 tahun 2019 tentang Penanganan Situs Internet dengan Muatan Negatif, yang diterbitkan tahun lalu. Diskusi ini merupakan diskusi kedua yang dilakukan Suara Kebebasan di Universitas negeri di kota Bandar Lampung tersebut, dan merupakan hasil undangan dari ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Lampung, Ikram Baadila, serta berkat kerjasama Suara Kebebasan dengan jurusan Sosiologi, Hubungan Internasional, serta Komunikasi FISIP UNILA.

Saya mewakili tim penulis Suara Kebebasan, mendapatkan kesempatan sebagai salah satu pemateri dari diskusi ini. Selain itu, ada panelis lain yang menjadi kontributor serta pembahas, yakni Kamilia Manaf yang merupakan salah satu pendiri Institut Pelangi Perempuan, yang bergerak di bidang advokasi untuk kelompok lesbian serta transgender perempuan. Kamilia juga memiliki perhatian terhadap representasi dan kehadiran kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam dunia maya di Indonesia.

Opini 27 Mar 2019

Tanggal 17 April nanti, Indonesia akan menjalankan pemilihan umum serentak, yakni pemilihan umum presiden, serta pemilu legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun demikian, efek dari diadakannya pesta demokrasi lima tahunan ini dapat kita rasakan sejak jauh-jauh hari, mulai dari kampanye media sosial, adanya spanduk dan baliho para kandidat calon yang tersebar dimana-mana, hingga topik pemilu yang memasuki pembicaraan kita sehari-hari baik dengan keluarga maupun kawan-kawan.

Pembicaraan mengenai politik menjelang pemilu dilakukan melalui berbagai medium, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bila Anda aktif di media sosial Facebook atau Twitter misalnya, atau bila Anda bergabung dengan grup di media sosial seperti WhatsApp dengan kerabat atau kawan-kawan, besar kemungkinan Anda akan ikut terlibat, atau setidaknya menyaksikan pembicaraan tersebut.

Tidak sedikit teman-teman saya yang menceritakan bahwa sejak memasuki tahun pemilu, topk pembicaraan mereka, baik dengan keluarga maupun teman-teman, menjadi berubah. Mereka kerap membicarakan perihal mengenai politik dan pemilu. Hal tersebut tidak hanya terjadi di media sosial, namun juga secara langsung di berbagai kegiatan, seperti pada saat makan malam misalnya. Pembicaraan tersebut pun tidak jarang dilakukan dengan nada emosi, keras kepala, hingga berujung pada keributan dan perdebatan yang tiada akhir yang tentunya memiliki dampak yang sangat negatif terhadap hubungan personal kita dengan orang lain.

Cerita 19 Mar 2019

Pada 15 Maret 2019 lalu, Suara Kebebasan mengadakan acara serial diskusi Obrolan Kebebasan (Orkes) pertama di Universitas Paramadina yang bekerja sama dengan Anggon dan Kahfa, serta didukung oleh Atlas Network. Tema yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah 'Mengenal Gagasan Posnerian dalam Hukum Islam' yang dibawakan oleh narasumber Pramudya Oktavinanda, seorang advokat ternama lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan University of Chicago Law School, serta dimoderatori oleh kontributor tetap Suara Kebebasan, Djohan Rady.

Tema yang diangkat tersebut merupakan topik yang dibahas oleh Pramudya dalam disertasi Ph. D nya di Sekolah Hukum Universitas Chicago. Gagasan Posnerian sendiri diambil dari nama salah seorang pakar hukum kenamaan Amerika Serikat yang juga pernah menjadi salah satu hakim federal di negeri Paman Sam bernama Richard Posner. Posner merupakan salah satu akademisi dan tokoh terkemuka dari gagasan law and economics yang mengaplikasikan teori-teori ekonomi sebagai alat analisis hukum.