Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]

Opini 29 Jan 2019

"Tidak ada seorangpun yang ingin bekerja sebagai pekerja seks."

Itulah salah satu pernyataan yang banyak diamini oleh berbagai kalangan ketika membicarakan topik terkait prostitusi. Tentu saja pernyataan ini sangat mengeneralisir dan sangat mudah untuk dibantah. Sebagaimana yang sudah saya tulis di bagian pertama, ada pula seseorang yang memang memilih untuk menjadi pekerja seks secara sukarela seperti Christina Perrera. Bila Anda berselancar di dunia maya, dengan sangat mudah Anda dapat menemukan video wawancara ataupun artikel yang ditulis oleh pekerja seks yang memang bekerja atas keinginan mereka sendiri dari berbagai belahan bumi.

Akan tetapi, hal ini tidak menafikkan bahwa ada juga pekerja seks yang memang bekerja karena terpaksa oleh keadaan, seperti kebutuhan finansial dan sebagainya. Meskipun demikian, bagi saya alasan tersebut merupakan pernyataan yang sangat tidak masuk akal untuk menjustifikasi pelarangan praktik prostitusi.

Pertanyaan utamanya, apakah memang hanya pekerja seks yang bekerja karena terpaksa oleh kebutuhan finansial? Tentu saja tidak. Di berbagai belahan dunia, ada jutaan orang yang menjalani profesi tertentu karena terpaksa oleh kebutuhan finansial. Sebut saja berbagai profesi yang banyak dikategorikan sebagai pekerja kasar, seperti kuli bangunan dan porter stasiun.

Opini 28 Jan 2019

Sabtu 5 Januari 2019, 5 hari pasca perayaan tahun baru, publik Indonesia kembali digegerkan oleh terkuaknya kasus prostitusi artis yang melibatkan seorang selebriti berinisial VA dan model berinisial AS. Kedua perempuan tersebut ditangkap oleh Kepolisian Surabaya di dua hotel yang berbeda dan langsung digiring ke kantor aparat.

Kasus yang menimpa VA dan AS tentu bukanlah kasus protitusi artis pertama yang mencuat ke publik tanah air. Pada bulan Mei 2015, publik juga dikejutkan oleh penangkapan seorang model berinisial AA yang ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah hotel di Jakarta karena diduga terlibat dalam prostitusi artis.

Dalam kasus prositusi artis, hampir selalu yang dikenakan jerat hukum adalah pihak mucikari dengan tuduhan tindakan perdagangan manusia. Prostitut maupun pelanggan biasanya langsung dilepaskan oleh aparat setelah dibawa ke kantor polisi, dengan alasan bahwa kita tidak memiliki dasar hukum untuk menjerat mereka.

Opini 26 Des 2018

Poligami. Apa hal pertama yang muncul di benak Anda ketika mendegar hal tersebut? Sunah Rasul, perintah agama, dan keharmonisan, atau simbol patriarki, pelampiasan syahwat, dan ketidakadilan?

Apapun yang terlintas di pikiran Anda, tidak bisa dipungkiri bahwa poligami merupakan praktik yang kontroversial, khususnya di tanah air. Wacana mengenai poligami sendiri merupakan hal yang kerap menimbulkan pro-kontra, dimana tak jarang kedua kubu yang berseberangan berada di posisi yang sangat terpolarisasi.

Di Indonesia, pihak yang menyetujui hingga menganjurkan praktik poligami umumnya berasal dari kalangan muslim konservatif dan tradisionalis, yang berpandangan bahwa poligami merupakan praktik yang diperbolehkan di dalam kitab suci. Selain itu, tak sedikit yang juga berpandangan bahwa seorang lelaki yang menikahi lebih dari satu perempuan merupakan bagian dari sunah Rasul karena Nabi Muhammad sendiri juga melakukan poligami.

Tak hanya menjustifikasi poligami melalui teks keagamaan dan risalah Rasul, tidak jarang kita menemukan beberapa kalangan konservatif muslim yang memberikan pemaknaan lain untuk membenarkan praktik tersebut. Diantaranya adalah poligami dianggap dapat membantu lelaki untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dengan perempuan yang bukan pasangan sah-nya.

Di pihak lain yang bersebreangan, kalangan yang memiliki pandangan sosial yang progresif, termasuk diantaranya kelompok feminis dan pejuang hak perempuan, kerap menjadi garda terdepan dalam menentang poligami. Kalangan progresif umumnya berpandangan bahwa poligami merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, serta cenderung membawa dampak buruk bagi keluarga baik istri maupun anak.

Pandangan lain juga dikemukakan oleh beberapa kalangan progresif yang berangkat dari tradisi keagamaan Islam juga kerap menunjukkan sikap skeptis dengan motivasi mengikuti sunah Rasul yang sering digunakan sebagai justifikasi oleh lelaki pelaku poligami untuk memiliki istri lebih dari satu. Mereka menyatakan bahwa klaim justifikasi agama untuk membenarkan poligami merupakan sesuatu yang dipelintir, karena semangat Islam pada dasarnya ingin menghapuskan poligami, dengan cara perlahan-lahan yakni membatasi poligami terlebih dahulu dari yang semula seorang lelaki dapat menikahi perempuan dengan jumlah tak terhingga menjadi maksimum hanya empat.

Selain itu, bila melihat kisah Nabi sendiri, meskipun Nabi melakukan poligami namun beliau hanya pernah menikahi satu perempuan yang masih gadis, yakni Aisyah putri Abu Bakar, sementara istri-istri beliau yang lain merupakan janda-janda. Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan banyaknya fenomena pelaku poligami di tanah air yang justru memilih perempuan-perempuan yang masih muda untuk dijadikan istri kedua, ketiga, dan keempat.

Fenomena poligami sendiri bukan hanya hal yang terjadi di Indonesia. Praktik menikah dengan lebih dari satu perempuan oleh laki-laki merupakan sesuatu yang sudah dilakukan di berbagai belahan dunia selama ribuan tahun, dan terus berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu setiap negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda-beda sehubungan dengan hal tersebut.

Di Amerika Serikat misalnya, poligami merupakan praktik yang dapat dikenakan sanksi hukum. Fenomena poligami di negeri Paman Sam sendiri umumnya dilakukan oleh para pengikut aliran keagamaan Mormon fundamentalis yang banyak bermukim di negara bagian Utah di sebelah barat Amerika Serikat.

Sementara itu, di India poligami merupakan hal yang hanya diperbolehkan oleh penduduk yang beragama Islam, dan dilarang untuk pemeluk Hindu. Untuk di tanah air, praktik poligami sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum, sesuai dengan ketentuan dalan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, dengan beberapa persyaratan tertentu.

Sebelum membahas lebih lanjut, sekiranya saya perlu meluruskan beberapa istilah terlebih dahulu. Istilah poligami sendiri pada dasarya bukan hanya untuk menggambarkan praktik pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap lebih dari satu perempuan, namun juga bagi perempuan yang menikah dengan lebih dari satu laki-laki. Poligami dapat dibagi menjadi dua, yakni poligini (ketika seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu orang perempuan) dan poliandri (ketika seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki)

Namun di Indonesia istilah poligini memang cenderung jarang digunakan, dan masyarakat justu lebih akrab dengan istilah poligami untuk menggambarkan praktik pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap lebih dari satu perempuan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, istilah poligami yang saya gunakan dalam arikel ini merujuk pada praktik tersebut, untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca.

Lantas, bagaimana seharusnya kita menaggapi persoalan poligami dalam masyarakat bebas? Bila poligami merupakan bentuk ketidakadilan bagi perempuan dan warisan budaya patriarki, bukankah pelarangan oleh negara merupakan sesuatu yang tepat? Bukankah tidak ada seorang perempuan pun yang bersedia untuk dimadu?

*****

Sebelum menjawab mengenai pertanyaan tersebut, izinkan saya menguraikan ilustrasi sederhana. Bayangkan bila Anda merupakan seorang perempuan yang berhijab, yang bekerja di kantor di sebuah kota besar. Anda pun mengenakan hijab karena pilihan Anda sendiri, dan bukan karena paksaan dari orang lain.

Suatu ketika, ada salah seorang rekan kerja Anda yang menyatakan mengapa Anda mengenakan hijab. Anda menjawab bahwa karena hal tersebut merupakan bagian dari ajaran agama yang Anda yakini, dan merupakan bentuk ekspresi dari identitas keagamaan yang melekat pada diri Anda.

Akan tetapi rekan kerja Anda tidak menerima penjelasan tersebut. Dia menyatakan bahwa pemakaian hijab merupakan bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan, karena ia membaca bahwa dalam ajaran agama Anda, hanya perempuan yang diwajibkan menutup rambutnya, namun tidak dengan laki-laki.

Anda pun menjawab bahwa Anda memiliki pemaknaan terhadap hijab dengan cara yang berbeda dari yang dipaparkan oleh rekan Anda. Anda dalam hal ini tidak merasa hijab sebagai bentuk ketidakadilan, namun sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, Anda juga mengenakan hijab secara sukarela dan tidak ada siapapun yang mengancam keselamatan diri Anda bila Anda memutuskan untuk melepas penutup kepala yang Anda gunakan.

Meskipun demikian, rekan kerja Anda tetap bersikukuh dengan pandangannya dan menganggap penjelasan Anda tidak masuk akal. Ia pun justru mengambil langkah untuk menulis surat kepada CEO perusahaan tempat ia dan Anda bekerja agar mengeluarkan kebijakan melarang penggunaan hijab bagi karyawan, karena ia memaknai bahwa pemakaian hijab merupakan bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Ilustrasi di atas merupakan penggambaran sederhana yang menyentuh inti dari wacana mengenai pelarangan poligami dengan dasar argumen ketidakadilan, yakni siapa yang berhak menentukan apakah suatu hal itu adil atau tidak? Apakah orang yang terlibat langsung pada hal tersebut, atau orang lain yang berada diluar dan tidak memiliki keterlibatan sama sekali?

Keadilan merupakan sesuatu yang subjektif, apalagi bila konsep tersebut ditarik ke ranah hubungan sosial antar individu. Setiap orang memiliki pemaknannya sendiri mengenai apa yang adil dan tidak, yang dipengaruhi oleh banyak hal seperti tradisi keluarga serta budaya tempat ia tumbuh, ajaran agama yang ia yakini, serta pemikiran dan filsafat moral yang menjadi pegangan hidupnya. Apa yang dianggap seseorang merupakan bentuk ketidakadilan bukan berarti lantas setiap orang akan memaknai hal tersebut dengan cara yang sama.

Terkait poligami, ambil contoh kejadian yang dialami oleh salah satu penceramah kondang di tanah air beberapa tahun yang lalu, dimana ia melakukan poligami setelah hidup bersama istri pertamanya selama lebih dari 20 tahun. Kejadian tersebut pun langsung membuat publik geger serta menimbulkan pro dan kontra. Banyak wartawan datang ke rumah penceramah tersebut dan untuk mewawancarai sang istri pertama.

Dalam salah satu wawancara, istri pertama dari penceramah tersebut menyatakan bahwa ia justru memaknai praktik poligami yang dilakukan oleh suaminya bukan sebagai bentuk ketidakadilan. Sebagaimana dengan tokoh 'Anda' yang memiliki pemaknaan terhadap hijab yang berbeda dengan rekan Anda dalam ilustrasi di atas, sang istri pertama dari penceramah kondang tersebut juga memiliki pemaknaan tersendiri terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh suaminya, yang bisa jadi sangat berbeda dari pemaknaan orang lain atau mayoritas masyarakat.

Istri pertama dari penceramah tersohor tersebut juga mengatakan bahwa ia memaknai tindakan poligami yang dilakukan suaminya sebagai bentuk peringatan dari Yang Maha Kuasa, dimana mungkin ia selama ini terlalu mencintai suaminya sehingga mengurangi cintanya kepada Tuhan yang seharusnya berada di urutan pertama. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini Tuhan memperingatkan dirinya dengan cara memaksa untuk membagi suaminya dengan perempuan lain sebagai salah satu jalan dan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Bagi sebagian kalangan yang memiliki sikap kontra, pemaknaan seperti ini mungkin merupakan sesuatu yang konyol dan tak masuk akal. Bahwa penjelasan yang diberikan oleh istri pertama dari penceramah kondang tersebut merupakan sesuatu yang mengada-ada saja. Anda mungkin akan berpikir bahwa ada sangat banyak cara yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dibandingkan harus rela dimadu oleh suami yang menikahi perempuan lain.

Namun, bila dilihat lebih jauh, bukankah semua ritual serta cara-cara yang dilakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan sesuatu yang tak masuk akal bila dilihat dari sudut pandang pihak tidak percaya dengan cara-cara tersebut? Bukankah kebebasan beragama juga berarti mencakup kebebasan setiap individu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan caranya masing-masing, meskipun cara yang dilakukan bertentangan dengan pandangan pribadi kita, selama cara-cara tersebut tidak melanggar hak individu orang lain?

Namun, kenyataan bahwa setiap individu memiliki pandangan pribadinya masing-masing mengenai keadilan, bukan berarti lantas konsepsi mengenai keadilan harus dihilangkan dalam kehidupan bernegara. Keadilan merupakan nilai yang sangat penting untuk dilindungi dan diwujudkan oleh negara, namun ranahnya harus dibatasi semaksimal mungkin, yakni hanya pada ranah hukum dan politik, bukan dalam kehidupan sosial, apalagi dalam lingkup yang lebih private seperti keluarga.

Tugas negara dalam masyarakat bebas, selain memastikan agar setiap individu dapat menikmati kebebasannya semaksimal mungkin, serta melindungi setiap anggota masyarakat dari tindakan agresi yang dilakukan oleh individu lainnya, adalah juga harus memastikan terwujudnya keadilan dalam ranah hukum dan politik.

Dalam ranah hukum yang dimaksud, diantaranya adalah memastikan kesetaraan di mata hukum bagi seluruh anggota masyarakat, terlepas apapun latar belakangnya. Bahwa tidak boleh suatu hukum mengistimewakan satu kelompok, atau hanya menjerat sebagian kelompok namun tidak berlaku bagi kelompok yang lain. Selain itu, keadilan dalam ranah politik diantaranya adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan bernegara dan turut serta dalam pemerintahan, seperti kesempatan menjadi pegawai negeri sipil dan kesempatan memilih atau menjadi kandidat pejabat publik, terlepas dari apapun identitas yang melekat pada dirinya.

Namun, dalam hal poligami di Indonesia, bukankah hal tersebut juga merupakan perwjudan dari ketidakadilan dalam ranah hukum, karena menurut ketentuan perundang-undangan hanya laki-laki yang boleh memiliki pasangan lebih dari satu namun tidak perempuan?

Terkait dengan hal tersebut, saya harus menyatakan bahwa hal tersebut memang benar adanya. Hukum terkait poligami di Indoensia dalam hal ini memang merupakan bentuk ketidakadilan dalam ranah hukum karena hanya memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu, yakni laki-laki.

Opini 27 Des 2018

Membahas mengenai poligami tentu tidak bisa dilepaskan dari menyinggung sistem sosial yang ada di masyarakat, yang cenderung meninggikan dan mengistimewakan kaum laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik poligami yang dilakukan di tanah air, merupakan salah satu perwujudan akan hal tersebut.

Namun, bukankah perwujudan dari sistem sosial tersebut tidak hanya melekat pada institusi pernikahan yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, melainkan juga pada aspek kehidupan lain, seperti diantaranya institusi atau organisasi keagamaan tertentu?

Di Indonesia misalnya, ada tidak sedikit institusi serta organisasi keagamaan yang melarang perempuan untuk menjadi pemuka agama atau pemimpin organisasi, dengan anggapan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan kepada kaum perempuan. Hal tersebut tentu merupakan salah satu perwujudan dari sistem sosial patriarkis yang paling jelas dan terang benderang.

Opini 28 Nov 2018

Kata-kata berupa olokan atau ejekan terhadap bentuk tubuh seseorang merupakan hal yang dapat dengan mudah kita jumpai di Internet, terutama di media sosial. Berbagai ungkapan seperti "kok kamu gendut banget sih" atau "ih kamu agak iteman ya kulitnya sekarang" merupakan beberapa contoh bentuk ekspresi dari sekian banyak ungkapan body shaming yang tak jarang dapat kita temui di dunia maya

Body shaming sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mencela bentuk atau bagian tubuh yang dimiliki oleh orang tersebut.

Indonesia sendiri memiliki hukum yang melarang tindakan body shaming di media sosial. Sebagaimana yang diutarakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang dikutip oleh CNN Indonesia, bahwa pelaku body shaming, apabila mengandung unsur penghinaan dan menjatuhkan martabat, dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 UU ITE. Ancaman pidana bagi pelaku body shaming juga tidak main-main, yakni penjara paling lama selama empat tahun dan denda/atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. (cnnindonesia.com Rabu, 21/11/2018)

Cerita 14 Nov 2018

Bulan Oktober lalu, tepatnya pada 14-25 Oktober 2018, saya mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara seminar International Academy for Leadership (IAF) yang diselenggarakan oleh Friedrich Naumann Foundation (FNF) di kota Gummersbach, Jerman. Acara ini memang acara rutin yang diselenggarakan hampir setiap bulan oleh FNF dan diikuti oleh peserta dari berbagai belahan dunia. Dalam hal ini, saya merupakan wakil dari Indonesia yang dinominasikan oleh Suara Kebebasan sebagai salah satu organisasi mitra FNF di Indonesia.

Dalam seminar tersebut, tema yang dibahas adalah mengenai dasar dari masyarakat terbuka (Foundations of Open Society). Open Society sendiri merupakan istilah yang dipopulerkan oleh filsuf liberal kelahiran Austria, Karl Popper, dan merupakan bagian dari visi liberalisme terhadap masyarakat. Salah satu karakteristik penting dari masyarakat terbuka adalah pengakuan terhadap kedaulatan individu serta perlindungan terhadap hak dan kebebasan individual yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk itulah, toleransi terhadap keberagaman, baik keberagaman agama, ras, serta etnis merupakan nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi.