Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]

Opini 10 Okt 2018

Libertarianisme sebagai sebuah gagasan yang mengadvokasi kebebasan ekonomi dan kemerdekaan individu memiliki berbagai variasi pemahaman dan pemaknaan. Selain itu, setiap individu merupakan entitas yang unik dan berbeda. Tidak ada satupun individu di dunia ini yang 100% mutlak sama dengan individu lain, baik sifatnya, seleranya, nilai dan pemahamannya akan moralitas yang dianutnya, impiannya, hingga ketertarikannya akan suatu hal. Termasuk diantaranya mereka yang menyebut dirinya sebagai seorang libertarian.

Dari aspek kesehatan misalnya, seorang libertarian bisa memiliki pandangan bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dijaga. Bahwa makan makanan yang memiliki nutrisi yang baik, olahraga teratur, dan menghindari konsumsi zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti tembakau merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijalankan.

Namun, tidak mustahil ada seorang libertarian yang memiliki pandangan yang berbeda, yang menganggap bahwa hidup merupakan sesuatu yang harus dinikmati dan menomorduakan aspek kesehatan. Bahwa tidak masalah mengorbankan sebagian kesehatan tubuh dengan tidak berolahraga, makan makanan tidak sehat, hingga mengkonsumsi zat-zat yang dapat membahayakan tubuh, seperti alkohol dan tembakau, selama kita mendapatkan kesenangan dan kenyamanan dengan melakukan hal tersebut.

Wawancara 30 Sep 2018

Pemblokiran akses internet situs yang dianggap bermuatan konten negatif oleh Kementerian Komunikasi  dan Informatika (Kominfo) merupakan hal yang bisa dipastikan sudah diketahui oleh hampir seluruh pengguna Internet di Indonesia. Hal tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 tahun 2014 tentang Penanganan Terhadap Situs Bermuatan Konten Negatif.

Tidak hanya pemblokiran, sejak 10 Agustus 2018 lalu, Kemenkominfo mengeluarkan peraturan baru, yakni memerintahkan penyedia jasa internet (internet service provider atau ISP) untuk mengaktifkan fitur SafeSearch pada search engine seperti Google dan Bing, untuk memfilter konten porno dalam tampilan mesin pencari. Hal ini dikarenakan meskipun banyak wesbite yang sudah diblokir, namun konten seperti pornografi dapat ditemukan melalui mesin pencari.

Lantas bagaimanakah prediksi mengenai langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meregulasi internet. Selain itu, apakah bentuk regulasi terhadap internet merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi?

Untuk membahas hal tersebut, kontributor tetap Suara Kebebasan, Haikal Kurniawan mewawancarai Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet), Damar Juniarto, pada 8 Agustus 2018.

 

Opini 18 Sep 2018

 "Apakah perang merupakan sesuatu yang dibolehkan, dan bila memang demikian, lantas dalam situasi apa dan bagaimana tata cara agar peperangan dapat dijustifikasi?"

Pertanyaan diatas merupakan pertanyaan yang sudah hadir dalam benak umat manusia sejak ribuan tahun. Perang memang merupakan sesuatu yang sama tuanya dengan spesies homo sapiens. Manusia sudah melakukan tindakan kekerasan kolektif terhadap kelompok lain jauh sebelum peradaban lahir.

Pernyataan tersebut juga diamini oleh ilmuan kognitif dan penulis kondang kelahiran Kanada, Steven Pinker. Dalam bukunya The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, Pinker mengutip berbagai bukti dokumentasi dan penelitian arkeologis mengenai banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh nenek moyang kita puluhan ribu tahun yang lalu melalui tengkorak dan tulang-tulang yang tersisa dan ditemukan di bawah tanah.

Opini 16 Sep 2018

Bagi Anda yang memiliki ketertarikan terhadap isu kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya di dunia maya, pasti tidak asing lagi dengan Peraturan Kemenetrian Telekomunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Permenkominfo tersebut merupakan peraturan yang di sahkan oleh Tifatul Sembiring, Menteri Kominfo saat itu, pada tahun 2014 terkait dengan peran Kemenkominfo dalam melakukan pemblokiran terhadap situs yang dianggap bermuatan konten negatif.

Lahirnya Permenkominfo tersebut tidak bisa dilepaskan dari fenomena revolusi komunikasi dan teknologi yang kita alami saat ini. Di era moderen, internet merupakan teknologi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, terlebih lagi untuk kalangan yang tinggal di daerah urban. Perkembangan teknologi internet tentu membawa berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat, seperti kemudahan mencari berita dan informasi hingga kemudahan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja dan bepergian.

Opini 5 Sep 2018

 "Ah, bisanya kritik pemerintah terus lu! Emang lu sendiri punya solusi?!"

"Dia mah bisanya cuma ngomong kritik doang, coba aja kalau disuruh cari solusinya, bisa ga?!"

Bagi Anda yang gemar berdiskusi atau membicarakan isu-isu politik, baik dengan teman maupun keluarga, ada kemungkinan besar Anda pasti pernah mendengar ucapan tersebut kawan bicara Anda. Tidak sedikit kalangan masyarakat yang menganggap kritikan sebagai sesuatu yang negatif, terlebih lagi bila kritik yang diucapkan tersebut dianggap tidak disertai dengan solusi dari permasalahan.

Secara personal, saya sendiri sudah berkali-kali mengalami hal tersebut. Salah satunya yang belum lama terjadi adalah ketika saya sedang menghadiri acara keluarga beberapa minggu yang lalu. Setelah makan siang, sebagaimana acara keluarga pada umumnya, dilanjutkan dengan kegiatan mengobrol dan berbincang-bincang.

Wawancara 3 Agu 2018

Pada tahun 2014, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014 yang berisi penanganan situs yang memiliki konten negative, yang mencakup diantaranya adalah pornografi. Melalui peraturan menteri tersebut, Kemenkominfo memiliki wewenang untuk melakukan langkah blokir terhadap situs-situs yang terindikasi memuat konten negatif.

Namun, implementasi dari peraturan tersebut ditengarai tidak sesuai dengan proses hukum yang seharusnya, karena dalam hal ini Kemenkominfo memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan memerintahkan, dan mengeksekusi peraturan tersebut. Hal tersebut dilihat oleh beberapa pihak sebagai wujud nyata dari pelanggaran hak sipil yang dilakukan oleh negara terhadap warganya.

Salah satu pihak yang memiliki pandangan tersebut adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR sendiri merupakan organisasi yang memiliki fokus terhadap isu-isu hak sipil di Indonesia. Tahun 2015 ICJR melakukan gugatan terhadap peraturan menteri tersebut ke Mahkamah Agung.

Terkait dengan hal tersebut, pada hari Jumat, 13 Juli 2018, Suara Kebebasan yang diwakili oleh Adinda Tenriangke Muchtar (Pemimpin Redaksi) dan Haikal Kurniawan (Kontributor), mewawancarai Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, di kantor ICJR di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

 

Selamat sore Mas Anggara. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bila Mas tidak keberatan kami ingin memulai wawancara ini dengan menanyakan perihal gugatan Permen (Peraturan Menteri) Kemenkominfo mengenai blokir situs konten negatif yang dilakukan ICJR ke MA. Bagaimana prosesnya, Mas?

Pegujian di Mahkamah Agung kalau menurut UU Mahkamah Konstitusi harus dihentikan bila salah satu batu ujinya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. KUHAP sebagai salah satu batu uji yang digunakan untuk gugatan peraturan menteri tersebut selalu diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi oleh MA tidak diterima. Dengan dianggap bahwa KUHAP-nya sedang diuji di MK, padahal setiap tahun KUHAP tersebut diuji di MK. Jadi gugatan tersebut bukan ditolak tapi tidak diterima, karena kalau tidak diterima biasanya karena masalah teknis.

Saya melihat sekarang Menteri Kemenkominfo banyak dipuja. Saya melihat pada masa Tifatul banyak teman-teman yang menolak permen tersebut, dan saya melihat hal tersebut lebih dikarenakan sosok Tifatul-nya, bukan permen-nya. Sekarang setelah menterinya, diganti banyak teman-teman yang tadinya menolak menjadi menganggap hal tresebut tidak bermasalah, padahal persoalannya masih sama.