Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan dan mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Haikal juga merupakan anggota Charter Team dari organisasi Students for Liberty (SFL) dan mewakili SFL Indonesia dalam Asia Liberty Forum pada bulan Februari tahun 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, ia adalah salah satu pendiri dan koordinator Indo-Libertarian, sebuah komunitas libertarian pertama di Indonesia. Haikal dapat dihubungi melalui twitter: @HaikalKurnia dan email: [email protected]

Wawancara 3 Agu 2018

Pada tahun 2014, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014 yang berisi penanganan situs yang memiliki konten negative, yang mencakup diantaranya adalah pornografi. Melalui peraturan menteri tersebut, Kemenkominfo memiliki wewenang untuk melakukan langkah blokir terhadap situs-situs yang terindikasi memuat konten negatif.

Namun, implementasi dari peraturan tersebut ditengarai tidak sesuai dengan proses hukum yang seharusnya, karena dalam hal ini Kemenkominfo memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan memerintahkan, dan mengeksekusi peraturan tersebut. Hal tersebut dilihat oleh beberapa pihak sebagai wujud nyata dari pelanggaran hak sipil yang dilakukan oleh negara terhadap warganya.

Salah satu pihak yang memiliki pandangan tersebut adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR sendiri merupakan organisasi yang memiliki fokus terhadap isu-isu hak sipil di Indonesia. Tahun 2015 ICJR melakukan gugatan terhadap peraturan menteri tersebut ke Mahkamah Agung.

Terkait dengan hal tersebut, pada hari Jumat, 13 Juli 2018, Suara Kebebasan yang diwakili oleh Adinda Tenriangke Muchtar (Pemimpin Redaksi) dan Haikal Kurniawan (Kontributor), mewawancarai Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, di kantor ICJR di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

 

Selamat sore Mas Anggara. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bila Mas tidak keberatan kami ingin memulai wawancara ini dengan menanyakan perihal gugatan Permen (Peraturan Menteri) Kemenkominfo mengenai blokir situs konten negatif yang dilakukan ICJR ke MA. Bagaimana prosesnya, Mas?

Pegujian di Mahkamah Agung kalau menurut UU Mahkamah Konstitusi harus dihentikan bila salah satu batu ujinya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. KUHAP sebagai salah satu batu uji yang digunakan untuk gugatan peraturan menteri tersebut selalu diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi oleh MA tidak diterima. Dengan dianggap bahwa KUHAP-nya sedang diuji di MK, padahal setiap tahun KUHAP tersebut diuji di MK. Jadi gugatan tersebut bukan ditolak tapi tidak diterima, karena kalau tidak diterima biasanya karena masalah teknis.

Saya melihat sekarang Menteri Kemenkominfo banyak dipuja. Saya melihat pada masa Tifatul banyak teman-teman yang menolak permen tersebut, dan saya melihat hal tersebut lebih dikarenakan sosok Tifatul-nya, bukan permen-nya. Sekarang setelah menterinya, diganti banyak teman-teman yang tadinya menolak menjadi menganggap hal tresebut tidak bermasalah, padahal persoalannya masih sama.

Opini 26 Jul 2018

Apakah semua tindakan penyiksaan merupakan sesuatu yang mutlak salah atau ada beberapa pengecualian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan dapat dijustifikasi?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apa yang disebut dengan penyiksaan (torture). Pasal 1 Konvensi PBB tentang Menentang Penyiksaan, menyatakan bahwa penyiksaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga."

Opini 26 Jun 2018

"Haruskah kita membela hak individual seseorang, seperti hak mereka untuk bebas berbicara dan berpendapat, yang gemar mengancam kebebasan individu orang lain?"

Inilah pertanyaan yang hampir beberapa bulan ini terus menghantui pikiran saya. Secara konseptual, kebebasan individu merupakan inti dari gagasan yang diperjuangkan oleh libertarianisme dan harus dapat dinikmati oleh setiap orang, termasuk mereka yang memiliki gagasan untuk mencederai kebebasan orang lain.

Kebebasan individu merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi oleh libertarianisme dan diyakini sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Bagi seorang libertarian, kebebasan individu dijaga dan diperjuangkan bukan dengan embel-embel tujuan lain, seperti bahwa kebebasan individu niscaya akan membawa kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan lain-lain. Kebebasan individu adalah tujuan akhir dari gagasan libertarianisme itu sendiri, dan ia harus diperjuangkan secara total dan penuh semangat tanpa pandang bulu.

Opini 2 Apr 2018

Isu mengenai burka atau cadar kembali menyeruak di Indonesia. Beberapa minggu yang lalu, diberitakan bahwa salah satu kampus negeri di Yogyakarta mengeluarkan kebijakan yang melarang mahasiswinya untuk menggunakan cadar. Pihak administrasi universitas menyatakan bahwa adanya larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kegiatan belajar mengajar agar kondusif dan sebagai upaya untuk menangkal gagasan ekstrimisme.

Tak bisa dihindari, adanya kebijakan tersebut lantas menimbulkan pro dan kontra. Kalangan yang kontra menyatakan bahwa adanya kebijakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan beragama. Selain itu, beberapa aktivis feminis dan hak perempuan melalui sosial media juga menyuarakan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk menggunakan pakaian apapun, termasuk cadar, dan adanya kebijakan tersebut berpotensi akan mengambil hak untuk mendapatkan pendidikan bagi kelompok tertentu.

Sementara itu, phak-pihak yang menyetujui aturan tersebut juga memiliki dasar argumen yang beragam, mulai dari persoalan teknis kegiatan belajar mengajar hingga hal yang terkait dengan ideologi. Secara teknis, tidak sedikit kalangan yang pro terhadap peraturan tersebut menyatakan bahwa adanya mahasiswa/i yang tidak bisa diketahui identitasnya karena mengenakan penutup wajah pada saat kegiatan belajar tengah berlangsung tentu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Belum lagi ketika ujian sedang berlangsung, bagaimana pengajar bisa memastikan kalau yang mengerjakan soal ujian tersebut memang benar mahasiswa/i-nya bila mereka mengenakan penutup wajah?

Cerita 27 Mar 2018

Apakah Islam cocok dengan gagasan kebebasan yang menjunjung tinggi kebebasan sipil dan ekonomi?

Bila Anda menanyakan pertanyaan ini kepada penduduk negara-negara Barat, besar kemungkinan Anda akan mendapatkan jawaban tidak. Tidak bisa dipungkiri, bahwa citra Islam di belahan dunia Barat, terutama pasca serangan 11 September 2001 di New York sangatlah buruk. Islam kerap diasosiasikan dengan perilaku ekstrimisme, terorisme, kemunduran, dan keterbelakangan.

Hal tersebut bagi saya bisa dimengerti, terutama bila stigmasisasi tersebut datang dari kalangan yang sama sekali tidak pernah membaca apalagi mempelajari hal apapun yang terkait dengan Islam. Hampir seluruh tindakan terorisme di abad ke 21 yang dipublikasi secara masif oleh media-media besar di Barat, baik yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika maupun di dunia muslim, dilakukan oleh kelompok ataupun pihak-pihak yang mengatasnamakan Islam dan melegitimasi tindakan mereka berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadist.

Tidak hanya terorisme, ekstrimisme dan fundamentalisme agama juga merupakan label yang kerap diasosiasikan dengan Islam. Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim kerap berada di posisi bawah dalam indeks demokrasi, kebebasan ekonomi, dan kebebasan sipil. Pada tahun 2017 misalnya, lembaga think tank Inggris, The Economist Intelligence Unit, mempublikasikan indeks demokrasi negara-negara di dunia, dan 18 dari 25 negara-negara yang menduduki peringkat terbawah merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Opini 7 Mar 2018

Menurut Anda, apakah ada seseorang yang sempurna, yang mampu berkuasa secara absolut di suatu negeri dengan adil, bijak, dan tanpa melakukan kesalahan sekecil apapun? Bila Anda menjawab tidak, ada kemungkinan besar Anda berpotensi menjadi seorang libertarian.

Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak sedikit orang-orang yang memberi respon atas pertanyaan tersebut dengan jawaban "Ya!" secara lantang dan dengan keyakinan yang kuat. Bagi mereka, memang ada sekelompok kecil manusia yang secara inheren memiliki kesempurnaan untuk terlepas dari berbagai kesalahan dan mempu memerintah suatu wilayah secara absolut dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan.

Lembaran-lembaran sejarah umat manusia selalu dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut. Maka tak heran, bila kita membaca buku-buku sejarah, dengan mudah kita akan menemukan berbagai tokoh penguasa yang memiliki kekuasaan secara absolut. Imperium Romawi di Eropa, berbagai dinasti kekaisaran di wilayah China dan Jepang, kekhilafahan Islam di timur tengah, kerajaan-kerajaan monarki absolut di Eropa, hingga para penguasa fasis dan komunis di berbagi belahan dunia pada abad ke 20 merupakan sedikit dari banyak contoh konkret akan manifestasi bentuk pemerintahan yang didasari pada keyakinan terhadap hal semacam ini.