Samuella Christy

Samuella Christy

Samuella Christy adalah siswi SMA yang aktif menulis di berbagai media mengenai isu-isu politik dan sosial. Dapat dihubungi di [email protected].

Opini 30 Mei 2019

Pada bulan Maret 2017 lalu, Presiden Joko Widodo sempat meminta masyarakat untuk memisahkan persoalan politik dan agama. Pernyataan tersebut mengundang banyak kontroversi. Apalagi saat itu bertepatan dengan selesainya pilkada yang sempat timbul gejolak perbedaan.

Segmentasi antara agama dan politik itu perlu. Pencampuran kedua persoalan tersebut rentan akan pergesekan antarumat yang dapat berujung konflik horizontal. Selain itu, garis batas agama dan politik pun semakin tidak jelas. Kasus-kasus simposium dalam negara dapat turut mengalami miskonsepsi hanya karena permasalahan tersebut.

Alasan sebagian masyarakat yang menganggap agama termasuk bagian dalam berpolitik juga beragam. Namun, faktor paling kuatnya adalah agama dianggap sebagai patokan moral dan etika dalam eksistensi manusia.

Terkadang, moral seseorang objektif dinilai berdasarkan agama yang dianut. Sama kasusnya dengan fenomena laju zeitgeist moral. Banyak orang percaya bahwa laju pergerakan moral ditentukan oleh ras, agama, suku, dan adat. Padahal, itu belum sepenuhnya benar.

Perubahan-perubahan iklim moral tersinyalir dalam editorial-editorial dalam sejumlah media, orasi politik, bahkan dalam pepesan kosong pelawak dan skrip-skrip opera sabun. Itu dapat membuat hukum dan keputusan-keputusannya merekonsiliasi dan menafsirkan ulang substansi mereka.