Pradhana Adi

Pradhana Adi

Pradhana Adimukti bekerja sebagai Legal Officer. Ia meminat isu-isu hukum, kebebasan, kajian Islam Awal, sejarah dan sastra. Ia juga menulis ulasan film dan sepakbola. Penulis dapat ditemui di [email protected].   

Opini 28 Des 2018

Pada pertengahan November 2018 lalu, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam paket tersebut, pemerintah merelaksasai beberapa usaha yang sebelumnya masuk Daftar Negatif Investasi (DNI). Relaksasi DNI ini, diharapkan mampu menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya secara langsung di Indonesia. Tujuannya, guna mengurangi defisit neraca berjalan yang menyebabkan melemahnya rupiah pada beberapa waktu lalu.

Melindungi pengusaha lokal dari persaingan dengan pengusaha asing adalah tujuan ditetapkannya DNI oleh pemerintah. Caranya, pemerintah membatasi atau menutup modal asing pada bidang-bidang usaha tertentu yang masuk ke dalam daftar. Terdapat 54 bidang usaha yang awalnya akan direlaksasi pemerintah. Dengan demikian, pihak asing dapat menguasai 100% (seratus persen) kepemilikan saham dalam 54 bidang usaha tersebut. Di antaranya, jasa pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, warung internet, industri rokok kretek, rokok putih, gedung pertunjukkan seni dan galeri seni.

Resensi 4 Des 2018

Ditonton satu juta lebih penonton hingga tulisan ini dibuat, A Man Called Ahok (AMCA) menjadi salah satu film Indonesia yang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Selain figur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang masih kontroversial sampai sekarang, materi film ini pun cukup berhasil memukau penonton.

Reynaldi Adi sudah menguraikan teladan yang dapat diambil dari Ahok. Sikap anti kompromi pada penyelewengan, sikap egaliter dan tradisi membantu sesama yang kekurangan adalah beberapa teladan yang dapat diambil dari Ahok. Aspek teknis A Man Called Ahok sudah saya ulas di situs Qureta. Aroma drama keluarga dalam film ini jauh lebih kuat dibanding biopik personal Ahok.

Bagi seorang libertarian, ada beberapa pelajaran yang ditunjukkan dalam AMCA. Libertarianisme adalah pandangan bahwa setiap orang punya hak menjalani hidup dengan cara apapun yang dia pilih selama dia menghargai hak yang sama pada orang lain.[1]

Libertarian membela hak setiap orang atas hidup, kebebasan dan properti—hak-hak yang orang miliki secara alami, sebelum pemerintahan diinstitusikan. Dalam pandangan libertarian, semua hubungan manusia harus bersifat sukarela; satu-satunya tindakan yang harus dilarang secara hukum adalah tindakan-tindakan yang melibatkan penggunaan paksaan terhadap mereka yang tidak melakukan hal serupa—pembunuhan, perkosaan, perampokan, penculikan dan penipuan.[2]