Reynaldi Adi Surya

Reynaldi Adi Surya

Reynaldi adalah Mahasiswa Aqidah Filsafat UIN Jakarta, Seorang aktivis Muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: [email protected]

Opini 16 Des 2018

“Negara tidak akan menjamin dirimu selalu bahagia, hanya negara yang bersikap demokratis dan menjamin kebebasan rakyatnya (dalam menentukan pilihan) yang dapat membuka peluang bagi setiap individu untuk berbahagia”

 

Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2019. Ya, memang tahun 2019 tidak ada bedanya dengan tahun-tahun yang sudah berlalu atau tahun yang akan datang. Tetapi di tahun tersebut rakyat Indonesia akan melewati sebuah peristiwa penting, yaitu pesta demokrasi alias Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan serentak di seluruh Indonesia.

 

Walau belum genap memasuki tahun 2019, media sosial, televisi, radio, koran, bahkan tempat-tempat seperti kedai dan warung kopi kerap membicarakan soal-soal yang berbau politik. Beberapa dekade ini Indonesia tengah dilanda demam politik, hampir di setiap pemberitaan di media pasti menyinggung soal-soal politik atau pemerintahan (dengan segala baik-buruk dan hitam-putih pemberitaan).

 

Para politisi yang akan maju di Pemilu 2019, saat ini berbondong-bondong menghampiri rakyat untuk mendapat simpati. Masa kampanye yang pada dasarnya untuk melatih dan membangkitkan kesadaran politik masyarakat, justru malah menjadi ajang bagi setiap calon untuk tebar pesona dengan menebar janji manis yang membuat hati rakyat berbunga-bunga, bahagia, dan membuat mata berbinar penuh harap.

 

Ajang kampanye bukan lagi diisi dengan berbagai program dan solusi yang ditawarkan politisi kepada rakyat, tetapi justru telah terdistorsi menjadi ajang tebar janji-janji yang kelewat manis dan tidak realistis kepada rakyat. Tak ayal banyak para politisi atau calon-calon pemimpin yang maju dengan berbagai wacana dan isu yang sama sekali tidak masuk akal. Misalnya, menjanjikan kemakmuran, kesenangan, kekayaan, bahkan berjanji jika si paslon naik, dia akan membahagiakan rakyatnya.

 

Kampanye yang terlalu memberi janji manis dan harapan kepada rakyat bukanlah contoh berpolitik yang baik. Rakyat akan merasa bahwa kehidupan dan nasib mereka berada di bawah naungan penguasa (politisi), sehingga mereka bersifat manja dan duduk termangu saja menunggu apa yang pemerintah berikan pada mereka.

 

Pada akhirnya, rakyat juga yang menjadi korban dari janji kosong para politisi tersebut, sehingga akhirnya mereka selalu menunggu-nunggu tokoh pemimpin yang bisa membahagiakan mereka. Jika pemimpin tersebut tidak dapat membuat kehidupan mereka bahagia dan senang, berarti pemimpin tersebut dikategorikan sebagai pemimpin yang gagal.

 

Pemimpin yang ideal di mata masyarakat kita saat ini adalah pemimpin yang bisa membuat hidup mereka bahagia, senang, makmur, dan terjamin. Namun, tolak ukur pemimpin seperti inilah yang menjadi masalah sehingga sikap masyarakat terhadap politik menjadi negatif.

 

****

 

“Negara tidak memiliki kewajiban membahagiakan rakyatnya.. kebahagiaan itu bersifat personal bukan publik.. Jadi, kesalahan besar jika memilih presiden karena percaya orang itu bisa bikin bahagia seluruh rakyat!

 

Banyak orang yang tidak sadar bahwa kebahagian suatu masyarakat tidak dikontrol oleh seorang pemimpin. Kebahagiaan adalah milik individu dan hanya individu saja yang bisa meraih kebahagiaan untuk dirinya sendiri, bukan melalui orang lain (apalagi politisi). Kalimat tersebut adalah contoh dari kutipan status Facebook penulis. Beberapa orang memberi komentar negatif dan mungkin di luar sana banyak netizen yang tidak setuju dengan pandangan penulis.

 

 Beberapa orang mengira bahwa salah satu kewajiban penguasa adalah selain membuat rakyatnya kaya juga harus membuat rakyat bahagia. Jika si rakyat tidak merasa bahagia - atau ada individu yang berteriak bahwa dirinya tidak merasa bahagia- maka pemerintah tersebut dianggap gagal dalam memimpin.

 

Memang kita maunya pemerintah membuat hidup kita makmur, membuat hidup kita bahagia, membuat hidup kita senang. Makanya di benak kita, pemimpin yang tidak bisa membuat rakyat bahagia, senang, dan makmur, otomatis merupakan pemimpin yang gagal, sehingga harus digulingkan bahkan dipasang hastag #gantipemimpin.

 

Untuk mengenal kebahagiaan rakyat, tentu terlebih dahulu harus diketahui apa  makna kebahagiaan dan apakah kebahagiaan absolut yang mejadi tolak ukur. Jika ditanya pada setiap orang tentang kebahagiaan menurut pandangannya masing-masing, pasti setiap orang mendefinisikan “bahagia” secara berbeda.

 

Ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah jika hati riang gembira. Ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah jika mendapat sesuatu yang diinginkan. Ada pula yang berpendapat jika kebahagiaan adalah hidup shalih dan dekat dengan Tuhan, dan sebagainya.

 

Jika melihat lembaran sejarah pemikiran manusia, maka setiap ahli pikir pun memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dinamakan kebahagiaan. Socrates menamakan “bahagia” sebagai  eudaimonia atau jiwa yang baik. Manusia menurut Socrates, akan berbahagia jika jiwanya tetap murni dan bersih. Sedangkan bagi Aristoteles dan juga Sang Buddha, kebahagiaan adalah ketika manusia sudah puas dan tidak memiliki keinginan apapun. Ketika hati manusia telah merasa cukup dan kosong dari keinginan, maka inilah yang disebut sebagai kondisi kebahagiaan.

 

Berkebalikan dengan makna kebahagiaan Aristoteles dan Socrates yang bersifat mentafisis, Epicurus berpendapat bahwa kebahagiaan adalah jika manusia mendapat sesuatu yang membuat hatinya senang. Dan terakhir, Eric From, tokoh Psikolog modern, berpandangan bahwa kebahagiaan adalah bagian integral dalam  setiap perilaku manusia, dimana manusia bisa disebut bahagia jika mengeluarkan emosi gembira dan perilaku yang positif.

 

Dari berbagai pandangan di atas, jelas bahwa kebahagiaan bersifat subjektif alias personal. Kebahagiaan adalah kepuasan suatu individu terhadap kualitas hidupnya. Dan siapa yang bisa menilai kebahagiaan orang? Tentu saja orang yang merasakan kebahagiaan itu sendiri. Kesimpulannya, kebahagiaan adalah perasaan manusia yang berifat personal, dimana setiap individu memiliki makna dan kriteria yang berbeda tentang kebahagiaan dan apa yang membuat mereka bahagia.

 

Karena kebahagiaan adalah bersifat subjektif alias individual. Tidak mungkin pemerintah atau siapapun yang bisa membuat definisi dan tolak ukur kebahagiaan yang disepakati publik. Masalah kebahagiaan ini jugalah yang menghancurkan sistem komunis yang sentralistik dan otoriter di Rusia. Pemerintah komunis berusaha “mendikte” kebahagiaan negara sebagai kebahagiaan umum, dimana rumusannya jika negara makmur, maka dianggap masyarakat sudah bahagia. Selanjutnya, jika masyarakat bahagia, setiap individu juga dianggap telah berbahagia.

 

Tetapi pada faktanya, generalisasi kebahagiaan oleh sistem totaliter telah dimentahkan oleh kenyataan: tidak ada kebahagiaan yang bersifat umum atau universal. Kebahagiaan bersifat partikular alias personal, dimana ukuran ideal kebahagiaan antara  satu individu dengan individu yang lain berbeda beda.

 

Tidak pasti bahwa orang kaya lebih bahagia dari yang miskin. Tidak menjamin bahwa yang mereka yang single tidak sebahagia dengan mereka yang sudah menikah. Tidak ada ukuran pasti dalam menilai kebahagiaan. Inilah yang membuat sistem komunis hancur karena negara terlalu egois karena mendikte kebahagiaan(bagi) partai pada orang lain.

 

Negara komunis dan totaliter juga telah megeneralisir kebahagiaan individu sebagai kebahagiaan negara. Sehingga pada puncaknya, rakyat melakukan sebuah revolusi untuk merebut kebahagiaan yang telah dirampas oleh diktator negara (lihat Perancis tahun 1789 dan keruntuhan komunisme Soviet 1991)

 

Setiap individu memiliki hak untuk bahagia, kosekuensinya, biarkan setiap individu mengejar kebahagiaan menurut keinginan masing-masing. Negara hanya berperan sebagai penjamin bahwa rakyat bisa bebas untuk mengekspresikan kebahagiaannya, tanpa mendikte kebahagiaan yang seperti apa.

 

Kewajiban negara bukan menjamin rakyatnya bahagia, sebab negara tidak mungkin mengurus urusan personal rakyatnya. Negara hanya menyiapkan prasarana agar rakyat bisa bahagia. Kebijakan-kebijakan negara (dengan mengikutsertakan swasta tentunya) seperti membangun taman bermain, ruang publik yang nyaman, menciptakan peluang kerja dan usaha, memberikan kebebasan berekspresi kepada setiap orang dan memberikan jaminan keamanan untuk setiap orang menganut keyakinannya, adalah beberapa hal yang sebenarnya cukup memadai untuk memberi peluang setiap individu untuk mencari kebahagiaan sesuai kemauannya.

 

Yang terjadi di negeri kita saat ini, orang terlalu yakin bahwa kebahagiaan dan kesenangan berada di genggaman tangan pemerintah. Hal ini pulalah yang membuat rakyat selalu meminta dan menuntut halusinasi yang tidak mungkin mereka dapatkan. Negara tidak akan menjamin bahwa kita bisa selalu bahagia. Dan hanya negara yang bersikap demokratis dan menjamin kebebasan rakyatnya (dalam menentukan pilihan) yang dapat membuka peluang bagi setiap individu untuk berbahagia.

Opini 27 Nov 2018

Polemik Perda Agama sebenarnya sudah muncul pasca Orde Baru runtuh. Namun polemik itu bergulir hanya dikalangan elit akademisi dan politisi saja. Dewasa ini polemik Perda Agama kembali mencuat dan mendapat banyak tanggapan ketika Ketua umum Grace Natalie mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki prinsip untuk menolak mendukung perda-perda yang bercirikan menguntungkan agama tertentu. Seperti Perda Syariah dan Perda Injil. Pernyataan ini disampaikan Grace  dalam peringatan ulang tahun keempat PSI di ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11).

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah," ujar Grace (cnnindonesia.com, 2018).

 Pidato ketum PSI ini membuat keadaan politik di Indonesia kembali meletup, ditambah dengan mendekatnya tahun politik 2019, banyak politisi yang unjuk gigi menyerang PSI bahkan menuduhnya sebagai penista sehingga berhak dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Tantangan yang dihadapi oleh PSI merupakan hal biasa, dimana kultur politik Indonesia tak lepas dari citra agama. Selain sebagai bangsa yang mayoritas orang-orangnya memeluk agama, agamapun kadang menjadi komoditas politik demi menaikkan elektabilitas suara para politisi dan partainya. Pemilu 2014, Pilkada 2017 dan 2018 juga tidak lepas dari kentalnya agama dalam ruang politik Indonesia.

Opini 27 Nov 2018

Salah satu tokoh politik Indonesia kembali mengeluarkan komentar yang kontroversial, yaitu mengenai anak muda Indonesia yang disekolahkan tetapi malah menjadi tukang ojek. Dilansir dari situs Tribunnews.com (wow.tribunnews.com, 22/11/2018), pernyataan "Tukang Ojek" yang sekarang menjadi pembicaraan berawal ketika Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam Event Indonesia Economic Forum 2018 di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat pada Rabu (21/11/2018).

Dalam pidatonya Prabowo berkata:“Saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan realita yang sedih namun juga kejam. Ini adalah meme yang sedang tersebar di internet. Jalur karier seorang anak muda Indonesia. Yang paling kanan adalah topi Sekolah Dasar, topi Sekolah Menengah Pertama dan setelah dia lulus dari Sekolah Menengah Atas, dia menjadi supir ojek, ini adalah realita yang kejam," kata Prabowo,

Resensi 22 Nov 2018

“Jangan Pernah Berhenti untuk mencintai Negeri ini”

-Pesan Kim Nam pada Ahok dalam film A Man Called Ahok-

Apa yang terlintas di pikiran kita jika disebut nama Ahok?..  Cina? Galak? Giat bekerja? Anti mafia? atau sebagai penista?.. Ahok dipandang sebagai sosok antagonis oleh sebagian orang dan dianggap sebagai sosok protagonis yang heroik oleh sebagian yang lain. Ia dipandang sebagai iblis, sekaligus juga dipandang sebagai malaikat oleh banyak pasang mata. Itulah Ahok, dia bisa dipandang dari sisi positif sekaligus negatif, dua sisi yang berbeda inilah yang membuat tokoh ini menjadi populer sekaligus membuat  banyak orang bertanya: “siapa sebenarnya Ahok ini?

 Rasa penasaran terhadap sosok yang satu ini akan pupus melalui  film A Man Called Ahok, sebuah film epik yang menggambarkan riwayat hidup Ahok sebagaimana adanya. Dari film ini orang dapat mengenal “Ahok melalui Ahok” alias memahami kehidupan Ahok secara objektif tanpa unsur politis dan kebencian.

A Man Called Ahok merupakan film besutan  Putrama Tuta yang diadaptasi dari buku yang berjudul sama, karya Rudi Valinka. Buku dan film ini menceritakan secara ringkas namun padat tentang latar belakang Ahok, baik keluarga, lingkungan, dan teman sepermainannya, dengan tujuan untuk menggali lebih jauh pengaruh masa kecil Ahok terhadap dirinya yang menjadi figur publik saat ini.

Opini 31 Okt 2018

Dikutip dari media Liputan6.com yang mengambil data The Next Web tentang survei jumlah pengguna sosial di seluruh dunia, Indonesia termasuk di dalam daftar 5 pengguna paling banyak yang memakai media sosial di dunia, khususnya media Facebook dan Twitter. Tepatnya dengan pengguna media sosial sebanyak 130 juta orang, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang “cerewet”

Tentu berkembangnya media sosial juga berdampak bagi perkembangan demokrasi kita, sebab seyogyanya media sosial adalah sarana di mana individu dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas ke publik dan setiap orang dapat melihat dan belajar memahami pikiran masing-masing individu yang saling berbeda.

Selain sebagai alat demokrasi, media sosial juga dianggap mempunyai sisi negatif, salah satunya adalah penyebaran hoax yang cepat melalui media sosial, dan juga merenggangnya interaksi sosial secara fisik. Namun terlepas dari penilaian positif – negatif, adalah salah satu pengaruh media sosial terhadap penggunanya, yaitu: narsistik.

Opini 26 Okt 2018

“Tetapi apa yang kita “catut” dari Kalam Allah dan Sunnah Rasul itu? Bukan apinya, bukan nyalanya, bukan flonenya, tetapi abunya, debunya asbesnya..”

Kasus pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimah syahadat membuat geger masyarakat kita, khususnya media sosial. Mereka marah karena bendera bertuliskan tauhid itu dibakar dan dinistakan. Kasus pembakaran bendera tersebut dilakukan oleh Banser. Dikutip dari Detik.com (24/10), Pemimpin umum GP Anshor, Yaqut Cholil Qoumas atau yang biasa disebut Gus Yaqut menyatakan bahwa yang mereka bakar bukan bendera Islam tetapi bendera HTI.

Alasan mereka membakar bendera tersebut, karena HTI adalah ormas terlarang. HTI memang dikenal sebagai ormas yang bersifat ekstrim sebab tujuan utama mereka adalah mengganti sistem bernegara Indonesia menjadi negara Khilafah atau negara Islam secara total menurut perspektif mereka. Atas alasan inilah tindakan Banser merampas dan membakar bendera HTI dinilai sebagai bentuk antisipasi perkembangan organisasi terlarang ini.