Reynaldi Adi Surya

Reynaldi Adi Surya

Reynaldi adalah Mahasiswa Aqidah Filsafat UIN Jakarta, Seorang aktivis Muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: [email protected]

Opini 29 Agu 2018

Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para bapak bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan telah bersepakat bahwa sistem bernegara yang tepat dan adil bagi Republik Indonesia adalah demokrasi, bukanlah monarki keluarga, bukan pula diktator proletarian atau aristokrasi, tetapi demokrasi. Ya, jauh sebelum negara kita lahir, ide mengenai demokrasi  telah menjadi impian bagi rakyat dan para pejuang kemerdekaan kita.

Dalam  Majalah Daulat Rakyat, Bung Hatta pernah  berkata: “kedemokrasian adalah keyakinan  keadilan segenap bangsa Indonesia, bukan keyakinan cap Volkssouvereiniteit atau lain, melainkan keyakinan Indonesia sejati”.  Kesimpulannya, sifat demokrasi yang menjunjung keadilan dan kesetaraan inilah yang membuatnya  menjadi pilihan  para pendiri republik, selain karena tidak ada lagi deskriminasi dan juga tuan dan budak, jiwa demokrasi juga telah tertanam dalam nilai-nilai rakyat kita, yaitu musyawarah

Mengapa para pendiri bangsa kita memilih demokrasi? Jawabannya sangat simpel, Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, bukan cuma khusus kaum ningrat atau jenderal. Selain itu, demokrasi dipilih oleh para pendiri bangsa karena hanya dalam sistem demokrasi lah rakyat mendapatkan jaminan kebebasan, kesetaraan, kebahagiaan, dan keamanan dari setiap penindasan.

Opini 29 Agu 2018

Sebentar lagi rakyat Indonesia akan kembali merayakan pesta lima tahunan, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun ke depan di tahun 2019. Banyak orang percaya bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 akan membuat negara kita mengalami perubahan, bukan hanya negara tetapi nasib rakyat kita.

Walaupun mustinya kita harus menunggu setahun lagi untuk memilih Presiden-Wakil Presiden dan wakil rakyat, tetapi suasana Pilpres 2019 sudah terasa dari tahun 2017 dan mulai tegang pada tahun ini (2018). Anggota  partai, para simpatisan, rakyat bawah, telah meramaikan media sosial dan warung-warung kopi dengan obrolan-obrolan politik.

Para buzzer dan surveyor mulai mendapatkan rezeki nomplok karena bisnis mereka mulai dibutuhkan, sedangkan parpol pengusung mulai membuat tim sukses. Sementara, para simpatisan sudah siap menggoreng isu-isu panas untuk menjatuhkan lawan. Sedangkan  rakyat kecil tidak bisa berbuat lain, kecuali berharap semoga di tahun 2019 nasib mereka bisa berubah drastis dari kehidupan sekarang.

Momentum Pilpres telah berhasil menghipnotis rakyat Indonesia, segala harapan, impian, kekecewaan, bahkan makian dapat kita saksikan di media sosial. Semua itu tak lain dan tak bukan untuk menyambut Pilpres tahun 2019 mendatang dan mendukung pasangan calon yang menjadi jagoan mereka.

Pemilihan Presiden dan Mitosnya

Kita tidak perlu kaget dengan euforia Pilpres 2019 seperti seruan “ganti presiden” dan lain sebagainya. Keriuhan dan sorak gempita yang sedang melanda bangsa kita saat ini muncul dari hasrat dan harapan seluruh warga negara agar muncul pemimpin yang bisa membawa mereka dan negara keluar dari kesulitan dan menuju kesejahteraan. Rakyat menunggu sang Ratu adil atau presiden yang mampu menjadi messias bagi rakyat Indonesia.

Masyarakat kita yakin (dan telah diyakinkan) bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bertumpu pada suatu institusi umum yang bernama negara. Seluruh permasalahan baik dari hilir-mudiknya, semua tergantung bagaimana pengelolaan negara. Tak heran jika pemimpin negara, yaitu presiden, dianggap oleh rakyat sebagai tokoh yang vital dan menentukan masa depan mereka.

Tak heran, jika muncul persoalan dalam suatu negara, misalnya bencana lingkungan, kelaparan, wabah penyakit, atau menurunnya tingkat prestasi siswa, semua dilihat bersumber dari ketidakberesan pemimpin atau aparatur negara. Bahkan banyak pula orang mempercayai keyakinan mistik zaman dahulu, yang mengatakan bahwa bencana alam bahkan wabah penyakit disebabkan karena aura negatif dari sang Pemimpin.

Begitulah realita yang kita hadapi saat ini, efek dari harapan yang berlebihan pada sang pemimpin dan institusi negara, justru akan menanamkan sikap fatalistik alias kebergantungan pada sesuatu di luar diri kita sendiri sehingga hilang kemandirian rakyat. Tidak heran jika orang banyak berkata: “ Jangan menjadi golongan putih (tidak memilih) demi masa depan Indonesia maju”, “Nasib kita 5 tahun kedepan ditentukan oleh pemilu”, “Kalau pemerintahnya benar pasti kita hidup enak”

Tentu saja peran Presiden dan negara dibutuhkan oleh rakyat kita, tetapi yang harus kita camkan, bahwa kita sebagai rakyat sangat menentukan maju dan mundurnya suatu negara. Ibu pertiwi justru berharap pada rakyat, sebab peran dari rakyat (sekecil apapun) sangat penting bagi negara.

Kita harus garis bawahi, bahwa dalam suatu negara yang berperan besar tidak lain bersumber dari rakyatnya. Dalam suatu negara yang berdaulat adalah rakyat, bukan parpol atau paslon capres-cawapres. Marilah kita berpikir sejenak, negara membutuhkan pajak dari rakyat, negara membutuhkan orang-orang kreatif, negara membutuhkan produktivitas kerja rakyatnya, dan pangan suatu negara juga bertumpu pada hasil kerja para petaninya.

Intinya  untuk  menggerakkan dan menstabilkan ekonomi suatu negara yang menjadi aktor dan tulang punggungnya adalah rakyat. Karyawan, petani, seniman, guru, wartawan, bahkan tukang koran sekalipun mempunyai arti penting dalam suatu negara.  Yang kita harapkan saat ini adalah munculnya kesadaran dari masyarakat, bahwa nasib mereka dan negara ada ditangan mereka. Tak perlu terlalu berharap pada janji manis politisi atau capres mendatang.

Negara yang baik dan ideal bukanlah negara yang pemimpinnya mengatur keseluruhan tingkah laku rakyat, bahkan sampai sibuk mengatur pikiran dan agama rakyatnya. Negara yang baik, dimana pemimpinnya memberi fasilitas dan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkreasi dan berinovasi. kedewasaan masyarakat, serta  meningkatkan kualitas SDM itulah yang membuat suatu negara menjadi kokoh dan maju.

Di negara kita, umumnya masyarakat masih bergantung dan melihat pada aktor yang akan memimpin, bukan melihat kemampuan diri sendiri.  Mereka percaya dengan naiknya si A maka Indonesia akan maju, beres dan damai.  Mereka merasa yakin jika si B nanti jadi presiden, maka bencana alam, wabah penyakit, kemiskinan, dan kesusahan akan hilang selamanya

Pola pikir seperti inilah yang melahirkan mentalitas ndoroisme, yaitu rakyat merasa diri mereka hanya sebagai kawulo atau wong cilik yang tertunduk sujud sembari menunggu  sabda dan titah ”Sang Ndoro” yang bisa seenaknya memperlakukan mereka. Hampir setiap 5 tahun sekali kita selalu ribut, berharap, dan akhirnya kecewa. Bahkan sampai saat ini rakyat selalu menunggu-nunggu momen kehadiran sosok sang "Ratu Adil" yang akan memakmurkan negaranya.

Padahal apa yang ditunggu hanyalah sesosok bayangan hampa alias tahayul yang lahir dari sikap nerimo wong cilik yang sudah tidak mampu berbuat apa apa lagi. Mitos Ratu Adil tersebut harus dilenyapkan, dan mentalitas ndoroisme yang menjangkit rakyat kita harus dihancurkan.

Rakyat harus disadarkan bahwa kemakmuran negara sebagian besarnya  berada di tangan mereka bukan hanya di tangan pemimpin atau para politisi. Untuk menjadi negara maju dan makmur, tidak cukup hanya sekedar 5 tahun atau menunggu kinerja si presiden terpilih. Menjadikan  Indonesia maju dan makmur adalah proses yang panjang dan penuh kerja keras antara rakyat dan pemimpinnya.

Di abad global ini yang terpenting adalah meningkatnya keterampilan masyarakat. Kemampuan, wawasan,  kreativitas dan kualitas rakyatlah yang menentukan gerak kemajuan dari negara. Rakyat yang bisa berpikir secara bebas akan melahirkan kreasi dan inovasi. Peran negara hanyalah sebagai penunjang rakyatnya, negara hadir untuk mengembangkan kualitas masyarakat.

Negara bukanlah suatu institusi militer yang memerintahkan rakyat bak prajurit yang hormat dan patuh saja. Diharapkan di alam demokrasi saat ini, setiap gagasan dan proses pengembangan diri dijamin oleh negara. Dengan demikian, dari kebebasan tersebut muncul insan-insan kreatif yang mandiri, berkualitas, setara sehingga dapat memajukan Indonesia.

Opini 24 Agu 2018

Beberapa hari yang lalu kita baru saja menikmati perayaan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia. Hari kemerdekaan yang bersamaan dengan perhelatan akbar pesta olahraga Asian Games yang diadakan di Indonesia, membuat suasana hari kemerdekaan bertambah semakin semarak dan bergairah.

Ditengah-tengah euforia hari kemerdekaan dan perhelatan Asian Games, jagad media sosial dihebohkan oleh suatu video yang merekam  acara pawai budaya di Probolinggo, jawa Timur, yang dianggap menampilkan atribut kelompok radikal. Acara pawai yang diikuti  oleh anak-anak  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut sebenarnya bertujuan untuk mempringati hari kemerdekaan Indonesia.

Namun, salah satu peserta karnaval, yaitu  TK Kartika V Probolingggo, menampilkan tema yang tergolong unik, yaitu membawa tema "Perjuangan Bersama Rasulullah untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa".

Opini 11 Jun 2018

Dawam adalah kata serapan dalam bahasa Arab yang maknanya adalah konsisten, terus-menerus, kontinyu. Jadi seorang yang dijuluki sebagai dawam berarti adalah orang yang mempunyai prinsip dan konsistensi yang tinggi, dapat diandalkan dan melaksanakan sesuatu sesuai prinsip dan nilai-nilai yang mendarah daging. Mencoba berkompromi atau membengkokkan 180 derajat prinsip seorang dawam sama saja dengan mencoba membengkokkan karang di laut, yang berarti hampir mustahil!

Begitu juga terjadi pada seorang anak yang bernama Dawam. Anak kepala batu yang tegas dan konsisten yang kelak menjadi salah satu tokoh Indonesia, cendekiawan Muslim Indonesia, pelopor dari pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penegak toleransi, kebebasan berpendapat, dan kerukunan antar umat beragama. Pemikirannya sangat berjasa bagi modernisasi pemikiran keagamaan di Indonesia. Muhammad Dawam Rahadjo nama lengkapnya.

Opini 5 Feb 2018

Ketika fajar tahun 2018 baru mulai merekah, justru bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Seorang pejuang revolusi 45, seorang cendekiawan sekaligus guru bangsa, dialah Daoed Joesoef. Nama Daoed Joeseof belakangan ini mulai dilupakan orang, sebab nampaknya orang-orang lebih sibuk memikirkan urusan perpolitikan tanah air yang tidak ada habisnya ketimbang menengok kembali mereka-mereka yang pernah berjasa pada negeri ini.

Bagi sebagian orang, nama Daoed Joesoef tidak  asing di telinga mereka. Sebab, selain sebagai cendekiawan yang terus mengemukakan gagasan di media massa, Daoed Joeseof juga seorang penoreh sejarah di dunia pendidikan tanah air, salah satunya adalah konsep NKK/BKK yang kerap dianggap kontroversial.

Saya pribadi tidak mengenal Daoed Joeseof secara langsung, tetapi hanya mengenal beliau lewat buah pikirnya yang terdapat di surat kabar dan buku. Namun lewat buah karya tersebut, saya memahami bahwa Daoed Joesoef adalah seorang anak bangsa yang visioner dan mempunyai pemikiran yang terbuka. Dan yang menarik dari Daoed Joesoef bukan hanya pada konsep pendidikannya, namun konsep pluralisme agama yang menurut saya perlu diekspos dan diketahui khalayak.

Opini 19 Jan 2018

Beberapa pekan lalu saya terlibat pembicaraan yang sengit dengan salah satu teman di media sosial. Permasalahan yang dibahas awal mulanya bersifat politis yaitu tentang kebijakan pemerintah terhadap subsidi rakyat, pendidikan, pembangunan infrastruktur, sampai kepada ideologi negara. Pembicaraan yang santai tersebut lama kelamaan malah berujung panas. Sebab kawan saya yang satu ini begitu ngotot bahwa problematika ekonomi, sosial, pendidikan plus segudang masalah lainnya dapat diselesaikan hanya dengan satu jalan: Khilafah.

Jawaban spontan yang membuat saya tercengang tersebut terlontar dari sahabat karib saya yang jujur dan polos hampir membuat saya tidak percaya. Tetapi pendapat seperti ini pasti juga diamini oleh beribu bahkan beratus orang di luar sana yang masih percaya bahwa problematika negara serta masalah-masalah sosial di negara ini lahir dari sistem kufur sehingga membuat Allah murka kepada bangsa kita.

Pasca Orde Baru, pintu gerbang demokrasi yang diawali oleh gerakan reformasi justru malah membuka peluang lahirnya berbagai gerakan pemikiran baik pemikiran kanan dan kiri plus varian-variannya.  Ideologi khalifah adalah salah satu dari puluhan varian yang lahir di era reformasi ini. Ide tentang khalifah mulai disebarkan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan dewasa ini mendapat simpati massa yang besar.