Imantaka Nugraha

Imantaka Nugraha

Imantaka Nugraha adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menulis skripsi mengenai perbandingan klasifikasi hukum Bitcoin sebagai barang ekonomi. Studinya di FHUI berfokus pada hukum telematika, hukum tentang kegiatan perekonomian, serta hukum administrasi negara. Pada tahun 2017, dinobatkan menjadi satu dari tiga finalis dalam penghargaan Student of The Year di ISFLC Award yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Students For Liberty di Washington D.C., Amerika Serikat. Pada saat ini, aktif di Students For Liberty Indonesia.

Opini 1 Nov 2017

Pasar adalah suatu hal yang bersifat anarkis. Jual-beli, produksi, konsumsi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadikan pasar tidak terjadi karena adanya perencanaan terpusat maupun koersi. Sebaliknya, pasar terjadi tanpa perlu direncanakan oleh manusia, pasar terjadi karena aksi manusia yang bersifat sukarela dan individual, tanpa perencanaan terpusat maupun koersi.

Berkaca pada hal tersebut, sebagian besar dari kita mungkin akan setuju dengan ide bahwa apa, kapan, bagaimana, dan berapa yang hendak diproduksi, dijual, dibeli, maupun dikonsumsi oleh tiap-tiap individu tidak seharusnya menjadi urusan dari negara, kecuali dalam hal-hal tertentu dimana kegiatan produksi, konsumsi, maupun jual-beli tersebut bersinggungan dengan hak individu, hak kepemilikan, atau melanggar kontrak.

Tapi tak banyak dari kita yang belum bisa menerima, bahwa seharusnya alat tukar yang digunakan oleh tiap-tiap individu untuk menyokong aktivitas produksi, jual-beli, maupun konsumsinya, tak harus pula diatur, dimonopoli, dan/atau dibatasi oleh negara.

Opini 16 Feb 2017

“Aku bersumpah demi hidupku dan demi cintaku terhadapnya, bahwa aku tidak akan pernah menghamba demi hidup orang lain, dan tak akan pula meminta orang lain untuk menghamba demi hidupku.” –John Galt

John Galt adalah tokoh fiksi dalam Atlas Shrugged, novel karya Ayn Rand yang diterbitkan pada tahun 1957. Novel tersebut menceritakan bahwa penerapan nilai-nilai kolektivis sebagai dasar pengambilan kebijakan yang penuh koersi, tidak akan pernah berhasil mendorong peradaban manusia untuk terus maju ke depan. Sebaliknya, penerapan nilai-nilai kolektivis dengan alasan-alasan kunonya seperti mitos-mitos terkait kepentingan publik maupun pemerataan justru akan menjadi disinsentif bagi tiap-tiap individu untuk mengembangkan dirinya sendiri.