Dipa Ena

Dipa Ena

Dipa Ena merupakan alumnus S1 filsafat Universitas Indonesia. Pernah bekerja sebagai jurnalis viva.co.id. Bisa dihubungi melalui [email protected]

Laporan Khusus 27 Jul 2018

Belakangan masyarakat dan media ramai-ramai mengkritik Jokowi soal utang luar negeri. Banyak pendapat bermunculan saling kontradiktif. Politisi sesumbar Indonesia telah masuk periode ‘darurat utang’. Pejabat publik membela kuota utang masih aman.

Isu darurat utang muncul tahun 2015 sebagai reaksi politisi, media dan masyarakat terhadap pernyataan SBY. SBY (28/4/2015) di Facebook dan Twitter, menyanggah pernyataan Presiden Jokowi dalam pembukaan Konfrensi Asia Afrika (KAA). Jokowi, (27/4/2015) dalam pidato pembukaan sepintas menyinggung soal utang Indonesia ke IMF yang belum lunas. Namun menurut SBY utang ini telah lunas tahun 2006 silam.

Dilanjutkan Yusril Ihza Mahendra (25/7/2017), “Utang Indonesia sudah diatas 50 persen dari APBN, mustinya presiden sudah bisa (kena) impeachment. Daripada mengeluarkan Perppu Ormas, lebih baik Jokowi mengeluarkan Perppu tentang utang negara yang saat ini sudah melebihi ketentuan 30% dari APBN yang ada di undang-undang keuangan.”

Kemudian tahun 2018, Tommy Soeharto  pada sambutan Rapimnas III di Solo (10/03/2018), “Utang negara tahun 2018 capai 4.700 Triliun Rupiah, nantinya anak cucu yang akan menanggung.” Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap laporan BI mengenai utang luar negeri, Debt Outlook Report oleh BI dan Laporan APBN oleh Kemenkeu pada akhir Februari.

Laporan Khusus 15 Nov 2016

Suara Kebebasan, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usulkan sayembara tangkap tikus. Pemda mematok harga 20 ribu rupiah untuk setiap ekor tikus yang tertangkap. Sayembara ini diadakan lantaran musim hujan yang sudah di ambang pintu menimbulkan keresahan warga terhadap penyakit-penyakit akibat hama tikus. Sayembara ini tentu timbulkan banyak kontroversi. Mulai dari jubir timses Agus Yudoyono pertanyakan jumlah tikus di Jakarta, Cawagub Sandiaga Uno mengatakan bahwa pembiayaan dari dana APBN kurang inovatif, hingga Cagub Anies Baswedan yang menilai kebijakan semacam ini tidak akan efektif, karena sudah terbukti oleh kebijakan serupa di negara lain.

Laporan Khusus 24 Okt 2016

Suara Kebebasan, Jakarta - Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam Indeks Kapitalisme Kroni 2016 yang diterbitkan oleh The Economist minggu lalu. Indeks ini mengukur tren rent-seeking dalam suatu negara untuk menentukan seberapa bergantungnya sistem ekonomi negara terhadap kedekatan pengusaha dan oknum pemerintah. Walau peringkat Indonesia naik dibanding tahun 2014, namun persentase global menurun. Penurunan ini, menurut The Economist, disebabkan oleh harga komoditas yang terjun bebas di pasar dunia dan kerasnya kritik kelas menengah menentang kolusi.