M. Zainal Anwar

M. Zainal Anwar

M. Zainal Anwar adalah research associate Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Memiliki minat kajian pada pembaruan desa, demokrasi dan politik lokal serta reformasi kebijakan publik. Email: [email protected] 

 

Sindikasi 12 Jul 2018

Akhir-akhir ini kita seperti diingatkan kembali bahaya terorisme dan radikalisme ekstrem. Beberapa waktu lalu, Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan bahwa mahasiswa di kampus dan pelajar SMA menjadi sasaran empuk jaringan teroris dan paham radikal ekstrem.

 Merujuk data BIN, ada tiga perguruan tinggi yang sedang dalam pengawasan ketat terkait gerakan radikal. Tidak lama setelah pernyataan tersebut, kita disuguhi drama penyanderaan yang dilakukan napi teroris di Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua – Depok Jawa Barat. Aksi kekerasan ini mengakibatkan lima orang polisi meninggal dunia. Kedua peristiwa tersebut menjadi tanda bahwa radikalisme ekstrem dan terorisme belum redup dan terus menebar ancaman.

Yang pasti, kita tidak bisa menganggap peristiwa ini sebagai suatu kejadian yang remeh dan biasa saja. Ini jelas sebuah ancaman nyata yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pernyataan BIN bahwa sasaran gerakan radikal ekstrem dan jaringan teroris mengarah pada anak muda yakni mahasiswa dan pelajar SMA tentu membutuhkan perhatian bersama.

Opini 9 Mei 2017

Dari Aceh, para petinggi di jajaran Kementerian Agama khususnya para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada 26 April 2017 mengumandangkan Deklarasi Aceh yang salah satunya berisi tentang perlunya mengembangkan Islam inklusif dan moderat serta menghargai kemajemukan. Mahasiswa dan civitas akademika pada umumnya juga diminta menjadi garda depan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam konteks perguruan tinggi, anjuran ini diaktualisasikan dalam tri darma perguruan tinggi dengan pondasi kebebasan akademik.

Opini 6 Jan 2016

Visi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran sambil memperkuat daerah dan memberdayakan desa tidak mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi masih carut marutnya penataaan aset desa. UU Desa Pasal 116 (4) secara gamblang sebetulnya mewajibkan inventarisasi aset desa paling lambat dua tahun sejak disahkannya UU Desa pada 15 Januari 2014. Artinya, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Pemdes) harusnya sudah mulai melakukan kegiatan inventarisasi aset dan sudah selesai sebelum 15 Januari 2016.