Hendra Sunandar

Hendra Sunandar

Hendra Sunandar adalah lulusan program studi Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pria yang pernah menjadi Runner Up lomba debat dalam ‘Political Science Student Fair 2012 ‘ ini menulis skripsi dengan judul ‘Analisis Sistem Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Studi Atas Divided Government dalam Relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Jokowi-JK’. Bisa dihubungi melalui [email protected] dan twitter @hendra_lfc

Laporan Khusus 7 Des 2015

Sejak kemunculannya di tahun 2009, Uber banyak mendapatkan sorotan negatif, tak hanya di Indonesia, beberapa negara di Eropa juga menunjukkan hal yang sama. Banyak aksi demonstrasi, blokir jalan dan tuntutan agar Uber dibubarkan, karena dianggap merugikan para supir taksi konvensional secara finansial dan dianggap menabrak aturan perundang-undangan oleh masyarakat dan pemerintah. Apakah sebenarnya yang terjadi dengan Uber? Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap?

Seperti diketahui, Uber merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan aplikasi untuk menghubungkan pengguna transportasi atau penumpang dengan pengendara. Sebenarnya, perusahaan ini tidak memiliki kendaraan, para pengendaranya pun pada dasarnya juga tidak bekerja untuk Uber. Perusahaan penyewaan mobil atau mitra Uber yang sebetulnya menjadi tempat pengendara bekerja dan dibayar. Dengan demikian, Uber sifatnya hanya perantara yang terkoneksi dengan jaringan internet saja. Layanan ini diinisiasi oleh seseorang bernama Travis Kalanick yang berkantor di San Fransisco, California, Amerika Serikat.

Meskipun didirikan tahun 2009 di negara asalnya, layanan ini baru hadir di Indonesia pada tahun 2014. Kini, layanan ini mengalami kemajuan pesat, terbukti dari perluasan kerjasama Uber dengan berbagai penyewaan mobil. Dengan layanan ini, kendaraan mobil dapat dipesan melalui gadget, sehingga calon penumpang tidak perlu lagi untuk menunggu di pinggir jalan layaknya taksi konvensional. Kemajuan teknologi ini pula yang membawa aplikasi ini dapat melacak mobil pesanan pengguna untuk selanjutnya diantarkan ke tempat tujuan. Ini layaknya aplikasi Go-Jek yang membumi akhir-akhir ini, tetapi jika Uber jenis kendaraan yang ditawarkan adalah mobil.

Berbeda dengan Go-Jek, dari segi metode pembayaran, moda transportasi ini menggunakan sistem kartu kredit dan tidak ada pembayaran melalui uang tunai. Dengan demikian, tidak sembarang orang yang bisa memanfaatkan Uber, mengingat untuk memiliki kartu kredit saja harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang belum tentu semua orang sanggup memenuhinya.

Perbedaan lain jika dibandingkan dengan taksi konvensional, Uber menawarkan banyak pilihan jenis mobil, beberapa diantaranya adalah Mercedes, Alphard, Innova, Hyundai, Sonata, Avanza, Yarris dan lain-lain. Dengan demikian, konsumen bisa menikmati beragam jenis mobil bila menggunakan aplikasi Uber. Kelebihan ini yang tidak bisa dirasakan jika kita menggunakan taksi konvensional yang kebanyakan memiliki mobil yang sejenis.

Namun, kenikmatan tersebut ternyata berbanding terbalik dengan respon di berbagai negara. Di Perancis misalnya, pada bulan Juni 2015 lalu terjadi demonstrasi besar oleh pengemudi taksi konvensional yang tidak menerima keberadaan Uber. Demonstrasi besar tersebut membuat Paris menjadi lumpuh karena para pendemo memasang barikade di jalan utama. Akses menuju Bandara Charles de Gaulle yang menjadi jalur utama Uber untuk beroperasi pun diblokir. Tak hanya di Perancis, penolakan terhadap Uber juga terjadi di beberapa negara, seperti Spanyol, Belgia dan Belanda. Mereka menganggap Uber adalah layanan transportasi illegal.

Di Indonesia, Uber juga mengalami penolakan, seperti yang terjadi di negara-negara Eropa. Di Bandung misalnya, demonstasi menolak Uber terjadi di depan Kampus ITB pada 24 Agustus 2015 silam. Para demonstran menuntut agar Uber tidak beroperasi di Bandung. Menurut pemberitaan, penolakan terhadap Uber juga datang dari Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung.

Di Jakarta, penolakan terhadap Uber datang dari Organda karena keberadaannya dianggap menurunkan omzet operator taksi konvensional hingga 30%, spanduk penolakan pun juga tersebar di beberapa tempat. Selain itu, pernyataan Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan terhadap Uber juga bernada penolakan karena jumlah taksi di Jakarta sudah terlalu banyak dan membuat mereka semakin banyak waktu nganggur berjam-jam untuk mendapatkan penumpang, atau supply lebih besar dari demand. Selain itu PT Angkasa Pura juga menolak keberadaan Uber di kawasan Bandara Soekarno Hatta. Beragam penolakan terkait Uber sangat mudah ditemukan di Jakarta.

Padahal dari segi potensi bisnis, Uber menawarkan kemudahan baik dari sudut pandang mitra maupun pengguna. Redaksi SuaraKebebasan.org berhasil menggali informasi dari salah seorang yang tergabung menjadi mitra dan pengguna Uber. Berdasarkan informasi dari wawancara untuk artikel ini, menurut penulis banyak hal yang harus diklarifikasi kepada masyarakat dan pemerintah agar persepsi tentang Uber bisa segera diluruskan. Ini penting untuk menjaga kultur kebebasan ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu mitra Uber yang berhasil diwawancarai, mengaku senang bisa berpartisipasi di dalamnya karena menawarkan potensi bisnis yang cukup menarik perhatian dari segi keuntungan dan efisiensi. “Waktu itu saya ditawari oleh seorang teman untuk bergabung menjadi mitra Uber, nah awalnya dia bilang kalau ini bisnis yang menjanjikan jika punya mobil sendiri. Kebetulan saya juga punya mobil yang jarang dipakai, kecuali weekend, jadi ya kenapa tidak saya  coba untuk bergabung?” ujarnya.

Selain fleksibel, Uber juga tidak memaksakan target penumpang per harinya, karena memang Uber hanyalah sebagai perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi konvensional. Hal ini membuat mitra Uber bisa bekerja berdasarkan pesanan yang masuk ke aplikasi Uber, tidak perlu mengelilingi jalan untuk mendapatkan penumpang layaknya moda transportasi pada umumnya. Dan secara tidak langsung, hal tersebut juga bisa menghemat waktu berkendara dan bahan bakar kendaraan. Tidak heran para mitra Uber merasa nyaman. Selain itu, dari segi keuntungan, aplikasi Uber pun menjanjikan bagi para mitranya. Salah seorang mitra Uber tersebut mengatakan, “Sampai saat ini jika dilihat berdasarkan keuntungan dari setiap jalan, sebesar 100% keuangan akan dikelola oleh partner atau mitra, berbeda dengan Go-jek. Mungkin nanti jika sudah settle di Indonesia, Uber akan menarik potongan, tapi untuk saat ini belum.” pungkasnya.

Ironis memang, di saat masyarakat membutuhkan moda transportasi yang nyaman dan fleksibel, justru mengalami beragam penolakan. Menurut penulis, setidaknya ada 4 aspek terkait Uber yang menjadi perdebatan di antara masyarakat dan pemerintah, yakni: 1) Status Lembaga; 2) Produk hukum;  3) Keamanan, dan 4) Mental Anti-Kompetisi.

Pertama, dari status lembaga, banyak yang mengira bahwa Uber adalah penyedia jasa transportasi, padahal sesungguhnya status Uber hanyalah sebagai aplikasi yang berusaha menghubungkan antara penumpang dengan mitra Uber yakni perusahaan penyewaan transportasi. Tidak ada satu kendaraan pun yang dimiliki Uber untuk dijadikan alat gerak transportasi layaknya perusahaan taksi konvensional. Kendaraan yang digunakan pun terintegrasi dengan perusahaan penyewaan mobil. Oleh karenanya,  Uber hanya sebagai aplikasi dan bukan sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi. Dengan kata lain, dorongan agar Uber mengajukan surat izin legal sebagai angkutan umum jelas tidak tepat. Tetapi cukup untuk mendaftarkannya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kedua, dari segi produk hukum. Banyak yang mengira bahwa Uber menabrak aturan-aturan yang ada di Indonesia, bagi pihak yang menolak keberadaan Uber, alasan yang dikemukakan adalah terkait plat nomor kendaraan yang seharusnya berwarna kuning, layaknya transportasi umum. Jelas ini keliru, kembali ke penjelasan pertama, Uber hanyalah sebuah aplikasi, bukan perusahaan transportasi umum.

Dengan menggunakan plat nomor kendaraan berwarna hitam Uber sesungguhnya sudah menjalankan amanat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003, di dalam Pasal 30 ayat 3a, disebutkan bahwa mobil penumpang umum untuk angkutan sewa harus dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih. Dalam kapasitasnya yang menghubungkan penumpang dengan mitra Uber yakni perusahaan penyewaan mobil, maka ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Karena kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang dikelola oleh perusahaan penyewaan mobil atau rental. Karena mobil itu adalah barang yang dikelola oleh mitra Uber, maka argumen yang mengatakan bahwa Uber harus memiliki plat kendaraan kuning layaknya taksi konvesional jelas tafsiran yang keliru.

Mengenai status hukum, masyarakat juga seharusnya bisa membedakan Uber dengan moda transportasi konvensional. “Uber sudah menyiapkan tim lawyer-nya, sebetulnya Uber pun juga masuk ke investor saham berbasis internet, jadi secara hukum, ya legal. Memang tidak seperti kendaraan transportasi konvensional, karena Uber sifatnya hanya aplikasi saja.” ujar salah satu mitra yang sudah bergabung selama kurang lebih dua minggu dengan Uber ini sambil meyakinkan.

Ketiga, dari segi keamanan, Uber sebetulnya juga membawa kita pada sistem keamanan yang berteknologi. Misalnya ketika penumpang menaiki Uber, maka penumpang bisa membagikan lokasi perjalanan (ETA) kepada teman atau kerabat, sehingga mereka bisa mengetahui lokasi dan waktu tiba konsumen. Keamanan  jenis ini tidak dapat kita temukan di taksi konvensional. Selain itu, fitur keamanan Uber juga mencakup nama, foto, plat nomor kendaraan serta detail pengemudi yang bisa dilihat sebelum penumpang menaiki kendaraan. “Pengguna itu keamanannya lebih terjamin, karena kita bisa ngecek siapa drivernya, mobilnya juga bisa dilacak plat nomornnya. Jadi sebetulnya jika ada sesuatu hal buruk yang terjadi, bisa langsung dibawa ke ranah hukum berdasarkan database yang tersedia.” ujarnya.

Tak hanya itu, di akhir perjalanan, penumpang juga diharuskan memberikan rating untuk pengemudi. Hal ini penting sebagai penilaian penumpang terhadap service yang diberikan. Dengan demikian, jika ada penumpang yang tidak puas dengan Uber, maka penumpang tersebut bisa memberikan punishment-nya melalui fitur ini.

Selain itu, sebagai upaya preventif, seseorang yang ingin menjadi driver juga diharuskan membawa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebelum mereka bergabung dengan Uber. Oleh karenanya, untuk menjadi pengemudi Uber harus melalui tahap yang cukup ketat. Jika dilihat dari fakta-fakta tersebut, maka sikap meragukan keamanan Uber menjadi sesuatu yang mengada-ada.

Keempat, mungkin ini salah satu problem mendasar yang dihadapi oleh mereka yang anti terhadap Uber, yakni mental anti kompetisi. Kalau kita lihat ketiga point diatas maka hampir seluruh asumsi yang mengitari Uber selama ini menjadi keliru. Atau jangan-jangan, keberadaan semangat anti-kompetisi yang masih menyelimuti cara pandang masyarakat untuk kemudian dibungkus oleh beragam alasan oleh mereka yang anti terhadap Uber ini. Saya tidak mengatakan ini benar, tetapi dugaan saya, iya!

Lalu, jika kita baca pemberitaan terkait pendapat para supir taksi konvensional yang menolak Uber, kebanyakan mereka selalu beralasan keberadaan Uber membuat pendapatan mereka berkurang. Dalam logika kompetisi, jelas ini konyol!

Jika mengambil argumen utama Fredrich A. Hayek dalam The Constitution of Liberty, tanpa kebebasan bertindak, maka tidak mungkin ada kemajuan bagi individu dan masyarakat. Nah, aplikasi Uber ini harus kita dipandang sebagai bentuk kebebasan individu untuk memajukan sebuah peradaban. Bisa dilihat, orang yang dahulu jika ingin mendapatkan taksi harus menunggu berjam-jam di pinggir jalan, atau mendatangi tempat ngetem taksi, kini kebiasaan tersebut bisa dikurangi dengan adanya kebebasan individu untuk berkreasi dalam menyediakan jasa dan memilih jasa transportasi yang diinginkan. Jelas ini merupakan sebuah kemajuan yang harus diapreasi, bukan justru ditolak.

Seharusnya, kemajuan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor determinan yang berorientasi pada kepuasan konsumen, oleh karenanya produsen sebisa mungkin untuk saling berkompetisi agar mencapai kepuasan konsumen tersebut. Hal ini pula yang menjadi keputusasaan Adam Smith dalam |The Wealth of Nations. Menurut Smith, ada dua hal yang menjadi kesulitan dalam mencapai prospek keberhasilan kebebasan ekonomi, yakni: 1) Prasangka Publik dan 2) Kepentingan pribadi.

Prasangka publik terkait dengan kesulitan orang untuk mengikuti alur logika ekonomi yang memperlihatkan kinerja yang lebih unggul dari pasar bebas dibandingkan berbagai bentuk intervensi pemerintah. Prasangka ini muncul seperti anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa pasar bebas identik dengan kepentingan asing, sehingga harus ditutupi oleh intervensi pemerintah dalam persoalan ekonomi, apapun itu.

Hal ini yang juga muncul dalam dialektika terkait Uber di masyarakat, entah dikarenakan yang mendirikan aplikasi ini adalah orang kelahiran Amerika Serikat, maka bisnis ini dianggap memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan Amerika Serikat. Nah, prasangka buruk ini sudah seharusnya ditinggalkan jika Indonesia ingin menjadi negara yang terbuka dengan inisiasi baru yang sebetulnya juga menguntungkan Indonesia sendiri secara domestik. Sejarah sudah membuktikan bahwa kebijakan proteksionisme hanya akan membawa negara pada perlambatan ekonomi dan perlahan mengalami kemunduran.

Lalu, kepentingan pribadi juga erat menjadi hambatan pasar bebas. Yang dimaksud di sini adalah berbagai macam kelompok kepentingan yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari regulasi pemerintah yang membatasi persaingan bebas. Dalam konteks Uber, ini terkait dengan adanya penolakan yang muncul dari pengemudi taksi konvensional yang merasa dirugikan dengan hadirnya Uber ini.

Dalam logika kompetisi, hal ini jelas memalukan, karena mereka berlindung dari regulasi yang dianggap menguntungkan dirinya dan kelompok tertentu, serta secara tidak langsung menutup diri terhadap inovasi dan kemajuan teknologi yang sebetulnya menguntungkan dan memudahkan masyarakat banyak. Salah satu pengguna Uber, berinisial BR mengakui bahwa menggunakan moda transportasi melalui Uber jauh lebih nyaman dibandingkan taksi konvensional. Pria yang sudah menggunakan jasa Uber sejak awal Oktober 2015 ini juga berbagi pengalamannya dengan SuaraKebebasan.org. “Saya merasa menaiki Uber jauh lebih nyaman dari taksi biasa, jenis mobilnya bermacam-macam, harganya pun jauh lebih murah dari taksi konvensional. Saya naik dari Bandara Soekarno Hatta sampai Serpong hanya menghabiskan uang Rp 30.000,00. Jika dibandingkan dengan taksi konvensional, mungkin saya akan kena biaya di atas Rp 100.000.00.” ujar pria yang juga lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini. Dari pengamatan penulis sendiri, bisnis ini juga memberikan kenyamanan dari sudut pandang mitra dan penggunanya, meskipun rasa nyaman tersebut mendapatkan halangan dari banyak pihak.

Jelas bahwa segala bentuk halangan terhadap kebebasan ekonomi dan bisnis harus diminimalisir jika negara ingin maju dan berkembang. Penelitian berbasis akademik juga sudah menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi memiliki korelasi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait ini, senada dengan pendapat Frederic Bastiat mengenai anugerah Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat yakni individualitas, kebebasan, dan hak milik.

Ketiga anugerah yang harus dijadikan dasar bagi regulasi yang dihadirkan pemerintah untuk masyarakatnya karena perpaduan dari ketiganya mampu membuat sebuah kompetisi yang berujung pada banyaknya pilihan. Dengan adanya beragam pilihan tersebut, maka akan tercipta ragam persaingan di antara individu. Dengan adanya persaingan, maka perbaikan kualitas akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Perbaikan kualitas moda transportasi melalui aplikasi Uber adalah hasil dari buah kompetisi yang harus diapresiasi, bukan ditolak. Penolakan terhadap Uber secara tidak langsung sudah melanggar ketiga prinsip anugerah Tuhan tersebut.

Idealnya, masyarakat tidak seharusnya melakukan penolakan terhadap Uber, karena aplikasi dan inovasi semacam Uber adalah hal yang membawa kita pada kemajuan, bukan kemunduran. Pemerintah juga idealnya harus memberikan kebebasan ekonomi bagi masyarakat. Hal itu bisa tercermin dalam kebijakan yang pro terhadap ide-ide baru yang akan membawa kita pada kehidupan yang lebih moderen. Sejarah sudah membuktikan bahwa melalui ide-ide baru inilah, dunia berhasil keluar dari proteksionisme yang memiliki tendensi pada perampasan legal.

Cerita 30 Nov 2015

Redaksi SuaraKebebasan.org untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan bagi para kontributor portal liberal ini. Acara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan ide dan menjalin silaturahmi dengan para penulis, sekaligus membentuk komunitas epistemik libertarian di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan pada 28 November 2015 di Fave Hotel, Jakarta Selatan. Dalam acara ini hadir pula Rainer Heufers, pendiri Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) sebagai pembicara utama. Tidak hanya itu, acara juga diikuti dengan sharing session dan kesepakatan pembentukan komunitas epistemik dengan nama “Indo-Libertarian” dengan Haikal Kurniawan selaku Koordinator terpilih.

Opini 9 Okt 2015

Beberapa hari yang lalu, masyarakat cukup dihebohkan oleh pernyataan Mantan Menpora, Adhyaksa Dault yang meminta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok untuk masuk Islam terlebih dahulu supaya jalan menuju Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 lancar dan dirinya menyatakan dukungannya jika Ahok memenuhi syarat tersebut.