Trending

Pengalaman bertemu dengan seseorang gay terjadi pada saat saya masih SMA di Kota Malang. Saya memiliki sahabat baik yang tiba-tiba mengatakan sesuatu yg tidak biasanya tentang dirinya: “Saya ingin ngomong sesuatu yang mungkin membuat kamu nggak nyaman,” ujar teman saya. “Ngomong apa?” tanya saya. 

"Saya itu jadi presiden cuma modal dengkul, itu pun dengkulnya Amien Rais," kata Abdurahman Wahid (Gus Dur). Lelucon ini kerap dilontarkan oleh Presiden ke-4 RI ini di berbagai kesempatan. Bagi yang paham konteksnya pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan, Amien Rais sendiri mungkin bisa tertawa mendengarnya.

Tulisan ini dibuat pertama kali oleh Friedrich A. Hayek pada tahun 1949. Hayek adalah penerima penghargaan Nobel Ekonomi, terkenal atas bukunya “The Road to Serfdom” (1944) yang menjadi buku utama pengkritik kebijakan sentralistik Barat pada waktu itu. Esai ini menjelaskan bagaimana kelompok baru yang bernama intelektual mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah di negara-negara demokratis. Hayek juga melihat kecenderungan kaum intelektual pada waktu itu, yang cenderung memihak ideologi sosialisme dibandingkan liberalisme. Sebagai catatan, istilah “sosialisme” yang Hayek gunakan dalam esai ini adalah ideologi kiri umum yang mencakup Marxisme, komunisme, sosialisme demokratis, hingga Keynesianisme yang oleh Hayek dianggap sebagai awal menuju otoritarianisme.

John Rawls adalah salah satu pemikir politik liberal kontemporer yang memberikan warna baru pada spektrum liberalisme global saat ini. Magnum Opus Rawls yang berjudul “a Theory of Justice” dan “Political Liberalism” menjadi dua buah karyanya yang menjadi rujukan bagi perkembangan liberalisme kontemporer. Pembenahan besar-besaran terjadi dalam studi-studi mengenai liberalisme di dunia.

Setidaknya, ada dua tulisan akademik yang pernah saya tulis mengenai Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, yang akrab dipanggil Buya ini. Lepas dari segala kontroversinya, Beliau memang sosok yang memikat.

"Dari Etika Al-Quran Menuju Masyarakat Demokratis: Studi Sosiologi Pengetahuan Mengenai Ahmad Syafii Maarif" merupakan skripsi setebal 276 halaman beserta lampiran yang meluluskan saya dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia di penghujung tahun 2011.

Alasan utama mengapa pemerintah (lokal, nasional, regional atau multilateral) di seluruh dunia terus berkembang adalah karena mereka ingin mengoreksi dan memperbaiki "kegagalan pasar", yang secara umum didefinisikan sebagai kegagalan pelaku pasar - perusahaan dan rumah tangga - untuk memasok barang-barang tertentu dan jasa dengan harga dan kuantitas sesuai kebutuhan masyarakat dan permintaan.

Dewasa ini, kita sering mendengar kata sekuler sebagai kata dengan konotasi yang negatif. Seolah-olah menjadi sekuler adalah tindakan tercela bahkan dianggap anti-agama. Hal ini tentu tidak lepas dari propaganda yang gencar dilakukan terutama oleh mereka yang mengaku dirinya religius. Tapi benarkah sekuler adalah anti-agama?

Kabar yang menyedihkan, juga memalukan datang dari Indonesia. Baru-baru ini dikabarkan bahwa seorang pengendara ojek online Gojek, dipukuli sekumpulan pengendara ojek pangkalan tradisional hingga babak belur. Alasannya adalah pengendara Gojek mengambil penumpang dari kawasan yang biasa dikuasai oleh ojek pangkalan tradisional. Peristiwa penganiayaan ini, setidaknya terjadi lebih dari satu kali. Saya sendiri pernah melihat secara langsung bagaimana pengendara Gojek diintimidasi ketika melintasi pangkalan ojek tradisional dengan kata-kata kasar di siang hari dan di jalan yang ramai. 

Ketika membicarakan konsep HAM, berbagai dimensi dapat terkait di dalamnya. Di Indonesia, permasalahan HAM seringkali dikaitkan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hingga persoalan pelanggaran HAM di masa lampau. Pentingnya pemenuhan HAM dapat terlihat dari sejumlah aksi maupun tuntutan yang ditujukan kepada negara oleh kelompok masyarakat sipil. Ketika sejumlah persoalan HAM terjadi di negara ini, tidak jarang kalimat “Negara tidak hadir” menjadi argumen sekaligus tuntutan penting.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan implementasinya di berbagai negara memang acapkali menjadi perhatian. Namun, terlepas dari berkembangnya gagasan demokrasi di banyak negara, konsep ini masih terus saja diperdebatkan. Apakah HAM merupakan sesuatu yang hakiki dan melekat dalam diri manusia, ataukah HAM selalu berkaitan dengan peraturan, kepemilikan dan tanggung jawab negara. Berbagai perbedaan pandangan ini mengulik arti penting mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan HAM, seluas mana cakupannya dan siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab menyelenggarakannya.

Konsep HAM yang seringkali diidentikkan dengan kebebasan dalam berbagai dimensi tentunya tidak lepas dari kontribusi pemikiran Liberal di dalamnya. Makna kebebasan yang terkandung dalam konsep HAM tentunya bukan tanpa batasan. Dalam tulisannya, Hardy Bouillon menyoroti relasi HAM dan hak kepemilikan, serta bagaimana relasi tanggung jawab di dalamnya.

Sebagai contoh, hak untuk hidup tidak lain merupakan hak kepemilikan manusia atas tubuhnya, begitu pula hak untuk memilih penghidupan yang layak bagi dirinya merupakan hak kepemilikan atas kebebasan pribadinya. Namun, hal yang perlu diingat bahwa konsep HAM juga tidak lepas dari adanya tanggung jawab dan kewajiban. Sebagaimana konsepsi HAM yang terdapat dalam Deklarasi Umum HAM Tahun 1948, hak asasi manusia meliputi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Mengambil contoh hak dalam bidang ekonomi, hak asasi seseorang untuk mendapatkan pengupahan yang pantas tentunya mewajibkan seseorang yang lain untuk membayarnya sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukannya. Konsep HAM dan keterkaitannya dengan pemikiran Liberal juga tidak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi. UN Conference on Human Rights 1993 menyebutkan bahwa demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap HAM adalah konsep yang saling terkait dan bergantung satu sama lain.

Artikel 21 dari Deklarasi Umum HAM Tahun 1948 pun menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi dalam berpolitik melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas dan rahasia. Dalam hal ini, demokrasi seharusnya juga dapat mendukung terciptanya sistem yang akuntabel untuk pemenuhan HAM. Terkait dengan pembangunan, tercatat bahwa negara-negara maju (well-developed) menjadi negara yang peduli terhadap pemenuhan HAM warga negaranya.

Dalam tulisan Hardy Bouillon “What Are Human Rights” pada awalnya menjadi makalah berkala yang dipresentasikan dalam Seminar Internasional “The Fate of Liberty” di Potsdam pada 17 - 19 September 2004.  Selain membedah pengertian HAM itu sendiri, tulisan tersebut  juga memaknai jenis-jenis dan model perlindungan HAM. Artikel ini ditulis Bouillon karena melihat sedikitnya jumlah teori HAM yang dikaitkan dengan pemikiran Liberal.

Hal inilah pula yang mendorong Friedrich Naumann Foundation for Freedom untuk menerbitkannya dalam bahasa Indonesia. Dalam analisisnya, Bouillon menelaah model perlindungan HAM melalui model konstitusional Friedrich Hayek dan model konsensus James Buchanan. Namun, apakah kedua pendekatan tersebut merupakan jawaban untuk menghasilkan kebebasan yang konstitusional dan disepakati semua orang? Menarik adanya apabila pemenuhan HAM juga dikaitkan dengan bagaimana negara memberikan ruang untuk kompetisi yang sehat sehingga dapat mendorong pembangunan dan tentunya hak asasi manusia.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang minuman beralkohol dengan kadar apapun dijual di mini market, ritel, dan pengecer di seluruh Indonesia. Minuman alkohol jenis bir misalnya, hanya bisa dijual di kafe, restauran, dan hotel-hotel. Kebijakan ini bertolak dari argumen bahwa minuman beralkohol dengan kadar minimal pun akan merusak generasi muda, yang bisa kapan saja membeli bir di retailer terdekat. Kebijakan ini tentu saja didukung oleh gerakan-gerakan relijius yang memandang bahwa minuman beralkohol adalah sumber amoralitas dan tanda pembangkangan terhadap agama.