Trending

Pengalaman bertemu dengan seseorang gay terjadi pada saat saya masih SMA di Kota Malang. Saya memiliki sahabat baik yang tiba-tiba mengatakan sesuatu yg tidak biasanya tentang dirinya: “Saya ingin ngomong sesuatu yang mungkin membuat kamu nggak nyaman,” ujar teman saya. “Ngomong apa?” tanya saya. 

"Saya itu jadi presiden cuma modal dengkul, itu pun dengkulnya Amien Rais," kata Abdurahman Wahid (Gus Dur). Lelucon ini kerap dilontarkan oleh Presiden ke-4 RI ini di berbagai kesempatan. Bagi yang paham konteksnya pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan, Amien Rais sendiri mungkin bisa tertawa mendengarnya.

Kira-kira apa yang ada di benak anda ketika disebutkan kata “kapitalisme” atau kapitalis”? Mungkin, dan pastinya yang ada di pikiran hampir semua orang di Indonesia yang berhubungan dengan “eksploitasi pekerja”, “pengusaha rakus”, “orientasi keuntungan”, dan seterusnya. Kata “kapitalisme” sudah menjadi kata yang busuk sejak dalam pikiran banyak orang di Indonesia. Kata “kapitalisme” sudah disematkan dalam pojokan istilah stigma ekonomi politik sejak perjuangan bapak bangsa Republik Indonesia dahulu. Kapitalisme memang sudah dimusuhi oleh banyak ideologi besar dunia seperti komunisme dan fasisme. Ketika Indonesia memiliki afiliasi yang dalam terhadap gagasan kiri dan marxisme (ketika gagasan kiri berkembang pesat di masa-masa Partai Komunis Indonesia atau secara bawah tanah di masa Orde Baru), kapitalisme semakin dipojokkan sebagai kata kotor yang tak cocok dibawa ke ruang publik gagasan. 

John Rawls adalah salah satu pemikir politik liberal kontemporer yang memberikan warna baru pada spektrum liberalisme global saat ini. Magnum Opus Rawls yang berjudul “a Theory of Justice” dan “Political Liberalism” menjadi dua buah karyanya yang menjadi rujukan bagi perkembangan liberalisme kontemporer. Pembenahan besar-besaran terjadi dalam studi-studi mengenai liberalisme di dunia.

Tulisan ini dibuat pertama kali oleh Friedrich A. Hayek pada tahun 1949. Hayek adalah penerima penghargaan Nobel Ekonomi, terkenal atas bukunya “The Road to Serfdom” (1944) yang menjadi buku utama pengkritik kebijakan sentralistik Barat pada waktu itu. Esai ini menjelaskan bagaimana kelompok baru yang bernama intelektual mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah di negara-negara demokratis. Hayek juga melihat kecenderungan kaum intelektual pada waktu itu, yang cenderung memihak ideologi sosialisme dibandingkan liberalisme. Sebagai catatan, istilah “sosialisme” yang Hayek gunakan dalam esai ini adalah ideologi kiri umum yang mencakup Marxisme, komunisme, sosialisme demokratis, hingga Keynesianisme yang oleh Hayek dianggap sebagai awal menuju otoritarianisme.

Alasan utama mengapa pemerintah (lokal, nasional, regional atau multilateral) di seluruh dunia terus berkembang adalah karena mereka ingin mengoreksi dan memperbaiki "kegagalan pasar", yang secara umum didefinisikan sebagai kegagalan pelaku pasar - perusahaan dan rumah tangga - untuk memasok barang-barang tertentu dan jasa dengan harga dan kuantitas sesuai kebutuhan masyarakat dan permintaan.

Manakah yang lebih baik, hidup dengan dikurung seumur hidup oleh seseorang yang tidak dikenal ataupun oleh seorang kerabat kita sendiri?

Banyak orang tentu akan menjawab tidak keduanya. Hidup dengan cara dikurung seumur hidup oleh siapapun, bukanlah sesuatu yang menjadi impian setiap individu. Hidup dalam kurungan sama saja dengan menghilangkan kemerdekaan yang kita miliki. Kemerdekaan untuk bepergian, untuk berkarya, untuk aktualisasi diri, dan yang terpenting, memiliki kemerdekaan untuk mengatur jalan hidup diri kita sendiri.

Setidaknya, ada dua tulisan akademik yang pernah saya tulis mengenai Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, yang akrab dipanggil Buya ini. Lepas dari segala kontroversinya, Beliau memang sosok yang memikat.

"Dari Etika Al-Quran Menuju Masyarakat Demokratis: Studi Sosiologi Pengetahuan Mengenai Ahmad Syafii Maarif" merupakan skripsi setebal 276 halaman beserta lampiran yang meluluskan saya dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia di penghujung tahun 2011.

Sampai generasi 2000-an dalam pelajaran sejarah di sekolah, masih banyak tercatat mengenai total tahun tahun penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. 350 tahun, ini angka yang sering disuguhkan oleh buku-buku sejarah. Angka yang fantastis ini tentu membuat banyak orang berpikir, seperti apa bangsa Indonesia dahulu sampai bisa dijajah selama itu. Bahkan sebelum membahas tentang bangsa Indonesia tentu pemberian nama Indonesia teramat baru, yang diberikan dua orang yang beda zaman hidupnya dan tidak saling mengenal.

Ketika membicarakan konsep HAM, berbagai dimensi dapat terkait di dalamnya. Di Indonesia, permasalahan HAM seringkali dikaitkan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hingga persoalan pelanggaran HAM di masa lampau. Pentingnya pemenuhan HAM dapat terlihat dari sejumlah aksi maupun tuntutan yang ditujukan kepada negara oleh kelompok masyarakat sipil. Ketika sejumlah persoalan HAM terjadi di negara ini, tidak jarang kalimat “Negara tidak hadir” menjadi argumen sekaligus tuntutan penting.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan implementasinya di berbagai negara memang acapkali menjadi perhatian. Namun, terlepas dari berkembangnya gagasan demokrasi di banyak negara, konsep ini masih terus saja diperdebatkan. Apakah HAM merupakan sesuatu yang hakiki dan melekat dalam diri manusia, ataukah HAM selalu berkaitan dengan peraturan, kepemilikan dan tanggung jawab negara. Berbagai perbedaan pandangan ini mengulik arti penting mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan HAM, seluas mana cakupannya dan siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab menyelenggarakannya.

Konsep HAM yang seringkali diidentikkan dengan kebebasan dalam berbagai dimensi tentunya tidak lepas dari kontribusi pemikiran Liberal di dalamnya. Makna kebebasan yang terkandung dalam konsep HAM tentunya bukan tanpa batasan. Dalam tulisannya, Hardy Bouillon menyoroti relasi HAM dan hak kepemilikan, serta bagaimana relasi tanggung jawab di dalamnya.

Sebagai contoh, hak untuk hidup tidak lain merupakan hak kepemilikan manusia atas tubuhnya, begitu pula hak untuk memilih penghidupan yang layak bagi dirinya merupakan hak kepemilikan atas kebebasan pribadinya. Namun, hal yang perlu diingat bahwa konsep HAM juga tidak lepas dari adanya tanggung jawab dan kewajiban. Sebagaimana konsepsi HAM yang terdapat dalam Deklarasi Umum HAM Tahun 1948, hak asasi manusia meliputi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Mengambil contoh hak dalam bidang ekonomi, hak asasi seseorang untuk mendapatkan pengupahan yang pantas tentunya mewajibkan seseorang yang lain untuk membayarnya sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukannya. Konsep HAM dan keterkaitannya dengan pemikiran Liberal juga tidak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi. UN Conference on Human Rights 1993 menyebutkan bahwa demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap HAM adalah konsep yang saling terkait dan bergantung satu sama lain.

Artikel 21 dari Deklarasi Umum HAM Tahun 1948 pun menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi dalam berpolitik melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas dan rahasia. Dalam hal ini, demokrasi seharusnya juga dapat mendukung terciptanya sistem yang akuntabel untuk pemenuhan HAM. Terkait dengan pembangunan, tercatat bahwa negara-negara maju (well-developed) menjadi negara yang peduli terhadap pemenuhan HAM warga negaranya.

Dalam tulisan Hardy Bouillon “What Are Human Rights” pada awalnya menjadi makalah berkala yang dipresentasikan dalam Seminar Internasional “The Fate of Liberty” di Potsdam pada 17 - 19 September 2004.  Selain membedah pengertian HAM itu sendiri, tulisan tersebut  juga memaknai jenis-jenis dan model perlindungan HAM. Artikel ini ditulis Bouillon karena melihat sedikitnya jumlah teori HAM yang dikaitkan dengan pemikiran Liberal.

Hal inilah pula yang mendorong Friedrich Naumann Foundation for Freedom untuk menerbitkannya dalam bahasa Indonesia. Dalam analisisnya, Bouillon menelaah model perlindungan HAM melalui model konstitusional Friedrich Hayek dan model konsensus James Buchanan. Namun, apakah kedua pendekatan tersebut merupakan jawaban untuk menghasilkan kebebasan yang konstitusional dan disepakati semua orang? Menarik adanya apabila pemenuhan HAM juga dikaitkan dengan bagaimana negara memberikan ruang untuk kompetisi yang sehat sehingga dapat mendorong pembangunan dan tentunya hak asasi manusia.