Trending

Pengalaman bertemu dengan seseorang gay terjadi pada saat saya masih SMA di Kota Malang. Saya memiliki sahabat baik yang tiba-tiba mengatakan sesuatu yg tidak biasanya tentang dirinya: “Saya ingin ngomong sesuatu yang mungkin membuat kamu nggak nyaman,” ujar teman saya. “Ngomong apa?” tanya saya. 

"Saya itu jadi presiden cuma modal dengkul, itu pun dengkulnya Amien Rais," kata Abdurahman Wahid (Gus Dur). Lelucon ini kerap dilontarkan oleh Presiden ke-4 RI ini di berbagai kesempatan. Bagi yang paham konteksnya pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan, Amien Rais sendiri mungkin bisa tertawa mendengarnya.

John Rawls adalah salah satu pemikir politik liberal kontemporer yang memberikan warna baru pada spektrum liberalisme global saat ini. Magnum Opus Rawls yang berjudul “a Theory of Justice” dan “Political Liberalism” menjadi dua buah karyanya yang menjadi rujukan bagi perkembangan liberalisme kontemporer. Pembenahan besar-besaran terjadi dalam studi-studi mengenai liberalisme di dunia.

Tulisan ini dibuat pertama kali oleh Friedrich A. Hayek pada tahun 1949. Hayek adalah penerima penghargaan Nobel Ekonomi, terkenal atas bukunya “The Road to Serfdom” (1944) yang menjadi buku utama pengkritik kebijakan sentralistik Barat pada waktu itu. Esai ini menjelaskan bagaimana kelompok baru yang bernama intelektual mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah di negara-negara demokratis. Hayek juga melihat kecenderungan kaum intelektual pada waktu itu, yang cenderung memihak ideologi sosialisme dibandingkan liberalisme. Sebagai catatan, istilah “sosialisme” yang Hayek gunakan dalam esai ini adalah ideologi kiri umum yang mencakup Marxisme, komunisme, sosialisme demokratis, hingga Keynesianisme yang oleh Hayek dianggap sebagai awal menuju otoritarianisme.

Alasan utama mengapa pemerintah (lokal, nasional, regional atau multilateral) di seluruh dunia terus berkembang adalah karena mereka ingin mengoreksi dan memperbaiki "kegagalan pasar", yang secara umum didefinisikan sebagai kegagalan pelaku pasar - perusahaan dan rumah tangga - untuk memasok barang-barang tertentu dan jasa dengan harga dan kuantitas sesuai kebutuhan masyarakat dan permintaan.

Kira-kira apa yang ada di benak anda ketika disebutkan kata “kapitalisme” atau kapitalis”? Mungkin, dan pastinya yang ada di pikiran hampir semua orang di Indonesia yang berhubungan dengan “eksploitasi pekerja”, “pengusaha rakus”, “orientasi keuntungan”, dan seterusnya. Kata “kapitalisme” sudah menjadi kata yang busuk sejak dalam pikiran banyak orang di Indonesia. Kata “kapitalisme” sudah disematkan dalam pojokan istilah stigma ekonomi politik sejak perjuangan bapak bangsa Republik Indonesia dahulu. Kapitalisme memang sudah dimusuhi oleh banyak ideologi besar dunia seperti komunisme dan fasisme. Ketika Indonesia memiliki afiliasi yang dalam terhadap gagasan kiri dan marxisme (ketika gagasan kiri berkembang pesat di masa-masa Partai Komunis Indonesia atau secara bawah tanah di masa Orde Baru), kapitalisme semakin dipojokkan sebagai kata kotor yang tak cocok dibawa ke ruang publik gagasan. 

Setidaknya, ada dua tulisan akademik yang pernah saya tulis mengenai Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, yang akrab dipanggil Buya ini. Lepas dari segala kontroversinya, Beliau memang sosok yang memikat.

"Dari Etika Al-Quran Menuju Masyarakat Demokratis: Studi Sosiologi Pengetahuan Mengenai Ahmad Syafii Maarif" merupakan skripsi setebal 276 halaman beserta lampiran yang meluluskan saya dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia di penghujung tahun 2011.

Sampai generasi 2000-an dalam pelajaran sejarah di sekolah, masih banyak tercatat mengenai total tahun tahun penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. 350 tahun, ini angka yang sering disuguhkan oleh buku-buku sejarah. Angka yang fantastis ini tentu membuat banyak orang berpikir, seperti apa bangsa Indonesia dahulu sampai bisa dijajah selama itu. Bahkan sebelum membahas tentang bangsa Indonesia tentu pemberian nama Indonesia teramat baru, yang diberikan dua orang yang beda zaman hidupnya dan tidak saling mengenal.

Ketika membicarakan konsep HAM, berbagai dimensi dapat terkait di dalamnya. Di Indonesia, permasalahan HAM seringkali dikaitkan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hingga persoalan pelanggaran HAM di masa lampau. Pentingnya pemenuhan HAM dapat terlihat dari sejumlah aksi maupun tuntutan yang ditujukan kepada negara oleh kelompok masyarakat sipil. Ketika sejumlah persoalan HAM terjadi di negara ini, tidak jarang kalimat “Negara tidak hadir” menjadi argumen sekaligus tuntutan penting.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan implementasinya di berbagai negara memang acapkali menjadi perhatian. Namun, terlepas dari berkembangnya gagasan demokrasi di banyak negara, konsep ini masih terus saja diperdebatkan. Apakah HAM merupakan sesuatu yang hakiki dan melekat dalam diri manusia, ataukah HAM selalu berkaitan dengan peraturan, kepemilikan dan tanggung jawab negara. Berbagai perbedaan pandangan ini mengulik arti penting mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan HAM, seluas mana cakupannya dan siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab menyelenggarakannya.

Konsep HAM yang seringkali diidentikkan dengan kebebasan dalam berbagai dimensi tentunya tidak lepas dari kontribusi pemikiran Liberal di dalamnya. Makna kebebasan yang terkandung dalam konsep HAM tentunya bukan tanpa batasan. Dalam tulisannya, Hardy Bouillon menyoroti relasi HAM dan hak kepemilikan, serta bagaimana relasi tanggung jawab di dalamnya.

Sebagai contoh, hak untuk hidup tidak lain merupakan hak kepemilikan manusia atas tubuhnya, begitu pula hak untuk memilih penghidupan yang layak bagi dirinya merupakan hak kepemilikan atas kebebasan pribadinya. Namun, hal yang perlu diingat bahwa konsep HAM juga tidak lepas dari adanya tanggung jawab dan kewajiban. Sebagaimana konsepsi HAM yang terdapat dalam Deklarasi Umum HAM Tahun 1948, hak asasi manusia meliputi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Mengambil contoh hak dalam bidang ekonomi, hak asasi seseorang untuk mendapatkan pengupahan yang pantas tentunya mewajibkan seseorang yang lain untuk membayarnya sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukannya. Konsep HAM dan keterkaitannya dengan pemikiran Liberal juga tidak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi. UN Conference on Human Rights 1993 menyebutkan bahwa demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap HAM adalah konsep yang saling terkait dan bergantung satu sama lain.

Artikel 21 dari Deklarasi Umum HAM Tahun 1948 pun menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi dalam berpolitik melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas dan rahasia. Dalam hal ini, demokrasi seharusnya juga dapat mendukung terciptanya sistem yang akuntabel untuk pemenuhan HAM. Terkait dengan pembangunan, tercatat bahwa negara-negara maju (well-developed) menjadi negara yang peduli terhadap pemenuhan HAM warga negaranya.

Dalam tulisan Hardy Bouillon “What Are Human Rights” pada awalnya menjadi makalah berkala yang dipresentasikan dalam Seminar Internasional “The Fate of Liberty” di Potsdam pada 17 - 19 September 2004.  Selain membedah pengertian HAM itu sendiri, tulisan tersebut  juga memaknai jenis-jenis dan model perlindungan HAM. Artikel ini ditulis Bouillon karena melihat sedikitnya jumlah teori HAM yang dikaitkan dengan pemikiran Liberal.

Hal inilah pula yang mendorong Friedrich Naumann Foundation for Freedom untuk menerbitkannya dalam bahasa Indonesia. Dalam analisisnya, Bouillon menelaah model perlindungan HAM melalui model konstitusional Friedrich Hayek dan model konsensus James Buchanan. Namun, apakah kedua pendekatan tersebut merupakan jawaban untuk menghasilkan kebebasan yang konstitusional dan disepakati semua orang? Menarik adanya apabila pemenuhan HAM juga dikaitkan dengan bagaimana negara memberikan ruang untuk kompetisi yang sehat sehingga dapat mendorong pembangunan dan tentunya hak asasi manusia.

Setiap kita mendengar berita tentang masalah-masalah yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, baik itu penganiayaan, pemerkosaan, hukuman mati, dan sebagainya, selalu kita dengar juga seruan untuk menghentikan pengiriman TKI dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri agar warga negara kita tidak perlu bekerja di luar negeri. Dalam tulisan ini saya akan mencoba membahas mengapa asersi di atas tidak tepat dan perlu dikaji lagi.

Satu hal yang sering dilupakan dari isu TKI adalah “reporting bias”, seringkali yang kita dengar hanya masalah saja, sedangkan kisah sukses jutaan TKI yang lain jarang terdengar di media. Inilah mengapa walaupun ada banyak kasus di atas, orang tetap berbondong-bondong ingin menjadi TKI di luar negeri. Mereka tahu resiko yang dihadapi, mereka tahu ada yang dianiaya, dihukum mati, tetapi mereka juga tahu bahwa rekan-rekan mereka yang telah pergi sebelumnya benar-benar mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan mampu memberikan penghidupan yang lebih layak bagi keluarganya di kampung halaman. Mungkin tanpa disadari mereka sudah melakukan “analisis biaya-manfaat”, yaitu membandingkan resiko yang dihadapi masih lebih sedikit dibandingkan dengan manfaat yang akan didapat.

Dengan demikian, ketika pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah, menargetkan untuk menghentikan total pengiriman TKI di 2018, atau  mempersulit pengiriman TKI, pada dasarnya pemerintah menghilangkan hak seseorang mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Ketika kita menyerukan agar pemerintah melakukan hal tersebut, kita seakan-akan merasa bahwa kita lebih mengerti apa yang baik dan buruk bagi orang yang ingin menjadi TKI tersebut, seakan-akan mereka tidak bisa berpikir bagi diri mereka sendiri tentang resiko yang akan dihadapi. 

Hal yang paling sering diutarakan oleh mereka yang ingin menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri adalah bahwa orang ingin menjadi TKI karena kurangnya lapangan pekerjaan di kampung halamannya, sehingga daripada mengirimkan TKI ke luar negeri, pemerintah seharusnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Pernyataan ini absurd, karena seharusnya memang pemerintah harus berusaha mendorong terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya terlepas dari ada atau tidaknya pengiriman TKI ke luar negeri. Keduanya bukan merupakan substitusi, melainkan merupakan sesuatu yang berjalan bersamaan. Kemudahan untuk pergi bekerja di luar negeri juga memberi efek positif bagi para pekerja yang tetap bekerja di dalam negeri, karena berkurangnya penawaran tenaga kerja (karena pergi bekerja di luar negeri) akan menekan upah menjadi lebih tinggi dengan sendirinya. Satu-satunya alasan upah murah adalah karena penawaran tenaga kerja dalam negeri masih besar dengan masih banyaknya orang yang pengangguran dan pengangguran terselubung (unemployed and underemployed).

Salah satu manfaat utama dari pengiriman TKI adalah devisa, dan masa-masa sulit seperti ini tentunya hal ini menjadi krusial. Resesi yang terjadi belakangan ini alasannya sederhana, ekspor penghasil devisa kita selama ini tidak jauh dari bahan mentah, sehingga ketika harga-harga komoditas jatuh seiring lesunya perekonomian dunia, maka neraca berjalan Indonesia pun ikut jatuh. Ketika Amerika Serikat melakukan tapering off dan dolar tersedot kembali ke rumahnya, neraca pembayaran kita tertekan dan mata uang rupiah pun terdepresiasi cepat. Langkah-langkah yang diambil seperti peningkatan suku bunga, peraturan penggunaan rupiah untuk transaksi, dll. hanyalah langkah jangka pendek dan pada prinsipnya kita harus segera mencari sumber devisa tambahan selain ekspor dan tentu logikanya justru di saat seperti inilah seharusnya pengiriman TKI diperbanyak untuk mengimbangi tekanan pada neraca pembayaran kita di atas.

Argumen lain yang banyak dikemukakan, yakni kebanggaan nasional (national pride). Banyak keinginan untuk menghentikan program TKI bersandar pada ketidak mauan orang Indonesia dikesankan sebagai “bangsa jongos”, bangsa pembantu bangsa yang warganya menjadi buruh kasar di negara orang. Untuk ini saya kira jawabannya dapat diformulasikan dalam pertanyaan berikut: Mana yang lebih baik dipilih, tidak ingin bangsa Indonesia disebut sebagai “negara pembantu” atau atau jutaan orang Indonesia mendapatkan rezeki layak di luar negeri? Jawaban dari pertanyaan ini tentu ideologis. Namun bagi saya sangat jelas, saya tidak merasa berhak mencabut hak penghidupan layak orang lain hanya untuk memuaskan dahaga kebanggaan nasional semata.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya meningkatkan – dengan di sisi lain memperbaiki perlindungan – pengiriman TKI ke luar negeri, bukan malah menghentikannya. Pemerintah dapat membantu memberikan persiapan yang layak bagi para calon TKI dalam kemampuan bahasa dan kemampuan lainnya, mendorong negara-negara maju lainnya (yang perlakuannya terhadap tenaga kerja asing lebih baik) untuk menerima TKI bekerja di negara mereka, memperkuat perlindungan hukum yang dapat diberikan Kedutaan Besar RI di negara-negara tersebut, dan masih banyak lainnya. Tentu hal-hal tesebut jauh lebih sulit dan menantang, ketimbang hanya mencari muka untuk menghentikan pengiriman TKI dengan retorika nasionalisme, namun itulah the right thing to do.