Terbaru

Pada hari Kamis, 7 Juni lalu, Suara Kebebasan mengadakan Ngopi Sore untuk Kebebasan (Ngopsor) ke-12, yang mengangkat tema tentang Badan Usaha Milik Negara dari Perspektif Libertarianisme. Poltak Hotradero, Kepala Litbang Bursa Efek Indonesia dan Ketua Pembina Yayasan Kebebasan Indonesia, menjadi pembicara dalam Ngopsor kali ini. Yang menarik dari diskusi soal BUMN ini adalah pendekatan analisis dengan mengkritisi BUMN lewat laporan keuangan. Dengan kata lain, sisi teknis atau ekonomi terapan menjadi langkah awal sebelum menganalisis tentang BUMN.

Latar belakang Poltak di bidang jurnalistik dan pasar saham, juga menjadi alasan kenapa ia mengulas BUMN dengan pendekatan teknis, lewat membaca laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, kita akan mampu untuk mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan. Poltak juga menggarisbawahi bahwa perusahaan merupakan bagian dari kebebasan berusaha (kebebasan ekonomi). Ia juga mengatakan bahwa perusahaan dan kebebasan berusaha adalah satu entitas yang saling terkait dan mendasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah dan lebih baik.

Dawam adalah kata serapan dalam bahasa Arab yang maknanya adalah konsisten, terus-menerus, kontinyu. Jadi seorang yang dijuluki sebagai dawam berarti adalah orang yang mempunyai prinsip dan konsistensi yang tinggi, dapat diandalkan dan melaksanakan sesuatu sesuai prinsip dan nilai-nilai yang mendarah daging. Mencoba berkompromi atau membengkokkan 180 derajat prinsip seorang dawam sama saja dengan mencoba membengkokkan karang di laut, yang berarti hampir mustahil!

Begitu juga terjadi pada seorang anak yang bernama Dawam. Anak kepala batu yang tegas dan konsisten yang kelak menjadi salah satu tokoh Indonesia, cendekiawan Muslim Indonesia, pelopor dari pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penegak toleransi, kebebasan berpendapat, dan kerukunan antar umat beragama. Pemikirannya sangat berjasa bagi modernisasi pemikiran keagamaan di Indonesia. Muhammad Dawam Rahadjo nama lengkapnya.

Dalam seminggu terakhir ini kita menyaksikan serangkaian peristiwa serangan bom yang terjadi atas fasilitas-fasilitas publik di negeri ini. Reaksi terkejut sangatlah wajar, tetapi bukan berarti ini harus menjadi alasan untuk menjadi paranoid terhadap situasi keamanan pada umumnya.

Terlepas dari segala rasa waswas yang sering beredar di media sosial belakangan ini, data WHO pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 10 penyebab kematian teratas di Indonesia didominasi oleh penyakit dan bukan kekerasan. Teratas diantaranya stroke dengan 328 ribu kasus kematian, disusul oleh penyakit jantung kardiovaskular dengan 138 ribu kasus.

Bagaimana dengan korban dari terorisme di tahun yang sama? Enam orang. Bahkan saking sulitnya mencari data-data korban teror di Indonesia, saya terpaksa harus mengandalkan data dari Wikipedia yang biasanya bukan menjadi sumber data acuan utama oleh para peneliti. 

Dari enam orang ini, satu orang tewas di Papua ketika pesawatnya ditembaki, 2 orang polisi gugur di Poso ketika menyelidiki sebuah tempat yang dicurigai sebagai tempat pelatihan teroris, dan 3 anggota polisi lainnya gugur di Papua di pegunungan Jayawijaya, dicurigai didalangi oleh anggota separatis Papua.

Sekali lagi, data di atas adalah data dari tahun 2012. Bagaimana dengan tahun 2017 lalu? 3 orang, yaitu ketika bom meledak di terminal Kampung Melayu, Jakarta yang menewaskan 3 anggota Polri.

Angka-angka ini bahkan jauh lebih kecil dari jumlah korban pembunuhan pada tahun 2016 yang menurut publikasi Statistik Kriminal 2017 dari Biro Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 1.292 orang di seantero negeri ini, atau bila dipukul rata sebanyak 3,54 orang setiap hari. Patut dicatat bahwa kasus pembunuhan ini juga seringkali tidak dapat dicegah karena kemampuan polisi untuk mencegah seluruh kasus kejahatan pun ada batasnya.

Sebagai reaksi atas serangkaian serangan teror ini, banyak dari anggota masyarakat kemudian menyerukan untuk membungkam pihak-pihak oposisi, salah satunya yang beraliran Islam konservatif yang oleh mereka dianggap menyemai bibit-bibit intoleransi yang berujung pada aksi teror ini.

Persoalannya adalah, membatasi hak-hak orang yang pendapatnya berseberangan acapkali menumbuhkan rasa penzoliman/represi dari antara kelompok masyarakat yang melihat hak sipilnya dikebiri.

Dalam skenario terburuk, tindakan ini dapat berujung pada rasa ketidakadilan yang bisa saja berujung pada penjungkalan pemerintahan atau yang dikenal dengan nama kudeta. Kudeta model ini pada masa-masa sekarang ini terutama dapat dilihat beberapa tahun silam di puncak Musim Semi Arab (Arab Spring), yang akibatnya masih berentet hingga saat ini di antaranya di Suriah, Irak, Yaman, dan Libya yang masih dirundung perang, di mana pemimpin atau mantan pemimpinnya dikenal memberangus hak-hak sipil warganya.

UU Terorisme yang belum lama ini digolkan oleh DPR mungkin saja memberikan rasa aman bagi warga seakan negara sudah melakukan sesuatu untuk melindungi keamanan. Namun bukankah perbuatan-perbuatan yang oleh UU ini dijadikan tindak pidana memang sudah dilarang oleh hukum yang berlaku? Apakah tindakan lone wolf seperti yang dilakukan oleh pelaku bom gereja di Surabaya dapat dicegah dengan UU ini bila saat itu sudah diterapkan?

Wajar saja apabila orang-orang yang dilaporkan ataupun disinyalir akan melakukan tindak terorisme diawasi gerak-geriknya. Namun, apabila UU ini juga membatasi kebebasan suatu kelompok masyarakat yang notabene tidak bersalah, maka tidak mustahil kelompok ini dapat merasa kebebasannya dirampas yang dapat saja berujung pada skenario yang saya jabarkan di atas.

Sudah tentu, kita harus terus waspada tentang tindakan terorisme dimanapun kita berada, tetapi bukan berarti kita harus diam di rumah karena takut terkena serangan, sebab ketakutan inilah yang teroris mau dari aksi-aksi keji mereka. Secara harafiah, kata terorisme berarti “penakutan”. Dampak dari aksi semacam ini adalah penghilangan nyawa dimana kehadiran negara diharapkan dan dibutuhkan untuk melindungi nyawa dan kebebasan warganya.

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan kejadian terorisme tersebut. Sangat manusiawi bagi kita semua untuk merasa terkejut dan takut, apalagi melihat detail kejadian dan postingan-postingan yang lalu lalang di media sosial dalam beberapa hari pasca kejadian. Namun, alangkah bijaknya apabila kita melihat kejadian ini dalam konteks yang lebih luas dan tidak melihat kejadian ini sebagai problem terbesar yang negeri ini hadapi

Tahun lalu tepatnya Mei 2017, Indonesia memperoleh kenaikan peringkat kredit serta memberikan tingkat layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P). Peringkat Indonesia kini di level BBB- dengan outlook stabil. Akhirnya, S&P mengikuti jejak lembaga pemeringkat internasional lainnya yakni: Fitch Ratings sejak 2011 dan Moody’s sejak 2012 telah memberikan status investment gade. Dengan perbaikan peringkat investasi tentu menghadirkan opitimisme bagi kita agar iklim investasi semakin kondusif dan menurunkan cost of financing, serta debt servicing bagi pemerintah.

Namun, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) sektor pubik meningkat sementara ULN sektor swasta menuurn. Data per Mei 2017 mencapai 333, 6 miliar USD dimana 50,5 persen dari jumlah total adalah ULN sektor publik. Dengan demikian, dalam tiga tahun terakhir posisi ULN sektor publik telah bertambah lebih dari 1,000 triliun Rupiah. Pola ULN berupa pertumbuhan ULN jangka panjang melambat, sementara ULN jangka pendek meningkat. Polemik dan perdebatan di publik juga melampaui data faktual di atas.

 Saya tidak setuju dengan pendapat Anda, namun saya akan membela sampai mati hak Anda untuk mengatakan hal itu.- Voltaire

Menyelenggarakan demokrasi artinya meluruskan niat untuk menjunjung hak orang untuk berpendapat. Dan menerima perbedaan pendapat memungkinkan kita untuk mengaktifkan akal sehat. Hanya dengan mengaktifkan akal sehat potensi sampai pada demokrasi yang subtansial akan terwujud. Namun, hari-hari ini ikhtiar untuk merawat demokrasi telah tergelicir ke dalam permainan kriminalisasi politik tertentu. Percakapan di ruang publik yang berbasis kekuatan rasional selalu dibatalkan oleh argumen nir-nalar. Akibatnya, bahasa percakapan, opini, dan diskursus di ruang publik selalu diawasi oleh mereka yang gemar membungkam pikiran dengan dalih doktrin yang mengklaim sebagai penjaga kebenaran–yang selalu meminjam tangan aparat negera. Hasilnya, demokrasi tanpa empirisme rasional sama dengan memburuk.

Jika Anda menjalani hidup berdasar keputusan atau pilihan orang lain, mengabdi atau tunduk hanya pada kepentingan orang di luar diri Anda sebagai individu, maka Anda tidak/belum bisa disebut sebagai manusia bebas. Anda, dalam hal ini, tidak/belum menjadi manusia utuh seutuh-utuhnya.

Demikian Rofi Uddarojat, Content Manager Suara Kebebasan, mempertegas itu. Dalam Diskusi Buku & Ngopi Sore untuk Kebebasan, Rofi menekankan betapa pentingnya kebebasan individu. Bukan hanya karena kebebasan itu sebagai hak alamiah masing-masing individu, melainkan menjadi jalan agar manusia mampu bersikap rasional, yang dengan demikian akan hidup secara dewasa, utuh sebagai manusia.

 Berlangsung di Kafe Basabasi, Yogyakarta, 28 April 2018, agenda ini merupakan bedah buku Apa Pilihanmu: Pengendalian Diri atau Pengendalian Negara—terjemahan dari Self Control or State Control? You Decide (Ed. Tom G. Palmer). Agenda ini sendiri merupakan kerja sama antara Forum Libertarian Yogyakarta (FLY) dengan Suara Kebebasan dan Nalar Politik.

Pada tahun 2005 salah satu tokoh politik terkemuka Malaysia Anwar Ibrahim berkunjung ke Cato Institute. Pada foto di sebelah kanan ini, saya menyerahkan kepada beliau satu eksemplar buku saya yang berjudul Libertarianisme: Suatu Premier (Libertarianism: A Primer), yang Ia bilang sudah baca - ketika ia di dalam tahanan. Sebagai penulis saya terkejut! Setelah menjadi pemimpin dari partai oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR), kembali lagi ia dipenjarakan akibat tuduhan palsu pada tahun 2015. Tapi berkat hasil pemilu baru-baru ini, tampaknya ia bukan hanya akan dilepaskan, tetapi juga akan diangkat sebagai perdana menteri.

Sungguh cerita yang tidak mudah dicerna. Dulunya Anwar merupakan seorang pemimpin muda yang sedang naik daun di UMNO, partai yang sudah memerintah Malaysia selama enam dekade sejak merdeka. Ia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri oleh Mahathir Muhamad, yang dikenal membela mati-matian “nilai-nilai ketimuran” dari ide-ide demokrasi dan hak asasi manusia a la Barat. Tetapi Anwar bersitegang dengan Mahathir tentang kebijakan terhadap krisis moneter Asia tahun 1998 dan atas tuduhan korupsi. Pada tahun 1998 pula Anwar dilepaskan dari jabatannya dan dijebloskan ke tahanan yang proses pengadilannya disorot seluruh dunia. Organisasi Amnesty International menyatakan bahwa proses pengadilannya “membeberkan pola manipulasi politik oleh lembaga negara, di antaranya Kepolisian, Jaksa Penuntut, dan Kehakiman”. Ia dilepaskan pada tahun 2004 namun dilarang ikut serta dalam dunia perpolitikan hingga lima tahun berikutnya. Setelah ia kembali ke politik bersama pihak oposisi, ia kembali lagi membuat murka partai pemerintah dan kembali lagi ke dalam tahanan.

Pada hari Jumat, tanggal 27 April, Suara Kebebasan bekerjasama dengan Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan jaringan Gusdurian di Yogyakarta, mengadakan diskusi buku “Islam dan Kebebasan” di CRCS UGM. Kerjasama dengan CRCS UGM dan Gusdurian Yogyakarta ini adalah kerjasama perdana kami dengan teman-teman di Yogyakarta. Sementara diskusi ini merupakan diskusi publik kedua kami terkait buku “Islam dan Kebebasan” terbitan Institute of Economic Affairs yang kami terjemahkan dan diseminasi dengan dukungan dari Network for a free society.

Dalam diskusi ini, Dr. Zainal Abidin Bagir (Ketua Prodi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM) merupakan penanggap tunggal buku tersebut,  dan juga dipantik oleh moderator diskusi Azis Anwar. Ada 50 lebih peserta yang ikut meramaikan dan mendiskusikan isi buku terjemahan ini dan mengaitkannya dengan konteks Islam di Indonesia. Dr. Zainal menekankan bahwa liberalisme adalah mengenai kebebasan, terutama pentingnya untuk memiliki kebebasan untuk memilih menjadi apa.

Argumen dalam buku ini mengatakan bahwa Islam dan liberalsime sejalan. Dalam hal ini, Dr. Zainal menekankan bahwa liberalisme tidak selalu anti agama dan memberikan orang konservatif untuk bersuara menjadi lebih baik. Dr. Zainal juga menegaskan bahwa liberalisme tidak sesederhana mengatakan bahwa kebebasan sebebasnya karena liberalisme sifatnya kompleks dan melibatkan banyak aktor.

Lebih jauh, Dr. Zainal juga mengkritik bahwa kelompok liberal atau progresif kurang memberikan perhatian ke masalah yang jelas terjadi dan mengancam keberlangsungan hidup manusia di muka bumi  ini, yaitu masalah lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Deklarasi HAM Internasional tahun 1948 juga bukan merupakan hal yang statis karena dalam perkembangannya hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak individu, namun juga hak masyarakat ada. Di sini sangat penting untuk membuat agama menjadi relevan, termasuk untuk berkontribusi dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup dan perlu didorong ecological Islam.

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang menarik yang diangkat oleh para peserta diskusi. Diantaranya adalah mengenai apa yang dimaksud dengan persepsi moderat dalam Islam, apa seperti di Arab Saudi yang kini sudah membiarkan perempuan mengemudi dan menonton bioskop?; bahwa generasi Nahdliyin sebenarnya sudah lama bergerak untuk berkontribusi terkait masalah lingkungan hidup; siapa pemegang otoritas terkait kebebasan, terutama ketika misalnya Kyai dengan fatwa cenderung memegang kendali. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa seperti yang dikatakan Azyumardi Azra, dengan banyaknya sekolah Islam, pendekatan soal kebebasan tidak selalu harus menggunakan pendekatan Barat.

Dr. Zainal juga mengatakan bahwa label seperti liberalisme bukanlah hal yang penting. Jangan berhenti di label semata. Membaca kembali buku “Islam dan Kebebasan” juga membantu kita untuk membuat pilihan sendiri. Apa yang kita inginkan ketika dilabeli sebagai ‘liberal’? Bahkan dalam kenyataannya, liberalisme begitu saja dimasukkan dalam satu label yang sama dengan label lain yang tidak disukai masyarakat, seperti komunisme. Dr. Zainal menganjurkan untuk kembali ke ide dan melihat manfaat ideologi dalam memperkaya pikiran. Tidak perlu dogmatis. Catatan lain yang penting adalah memahami liberalisme dengan komprehensif mengingat gagasannya lebih kompleks dari pemaknaan simplistik tentang kebebasan tanpa batas yang memang tidak ada.

Lebih jauh, catatan terhadap buku ini juga datang dari Azis Anwar, yang mengatakan adanya penjelasan yang kurang akurat di buku ini. Misalnya, paham Mu’tazilah bukanlah contoh baik kebebasan terkait persekusi, sehingga tidak seharusnya dikutip dalam liberalisme individu dalam Islam. Selain itu, perlu ketat dalam mengutip dan juga ke depan penting untuk memasukkan perspektif Islam dari penulis Indonesia juga.