Terbaru

Kapitalisme hingga hari ini masih merupakan fakta yang menyedihkan dan tidak bermoral di mata lawan-lawannya. Seakan basis intelektual dan muatan moral yang dirumuskan oleh para ekenom dan filsuf zaman dulu terhadap sistem ini tidak ada gunanya sama sekali. Sekali satu prinsip dalam liberalisme diangakat dalam hubungannya dengan pasar (sebagai rumusan ideologis) mesti dicurigai. Seperti ada di hati kecil mereka yang selalu berkata: " sistem ini kurang manusiawi, terlalu egois, busuk".

Wajar-wajar saja jika noda-noda itu selalu tampak di mata para pencibir kapitalisme, karena mereka selalu terpaku pada permukaan sistem ini, bukan pada efek-efeknya yang tak terlihat. Mereka sangat yakin telah melihat kekurangannya dan hendak dengan segera membuat suatu sistem artfisial, tak peduli sistem itu memaksa ataupun sejalan dengan hukum ekonomi. Sosialisme dengan segala variannya menjadi ide segar bagi mereka, dan konon adalah sistem paling peka dalam melihat ketimpangan di masyarakat. Tapi sayangnya, kepekaan itu sekaligus membutakan mereka bahwa sosialisme  pada dirinya mensyaratkan perampasan, pun perbudakan dalam menjalankannya. Sejarah telah mencatat itu.

Apa perbedaan paling mendasar antara ilmu alam dan ilmu sosial? Sang begawan ekonomi mazhab Austria, Friedrich Hayek, di dalam esainya yang berjudul The Pretense of Knowledge (1974, ditulis sebagai pidato penerimaan hadiah Nobel bidang ekonomi) menjawab pertanyaan tersebut dengan gamblang.

Menurut Hayek, ada tiga perbedaan mendasar antara ilmu alam dan ilmu sosial. Perbedaan pertama terletak pada perbedaan kompleksitas variabel atau data. Ilmuwan yang bekerja mempelajari fenomena alam menghadapi kompleksitas data yang jauh lebih rendah ketimbang mereka yang berhadapan dengan fenomena-fenomena sosial. Seorang fisikawan bisa dengan yakin menetapkan korelasi antara dua variabel, misalnya antara massa benda dengan gaya resultan. Tetapi, seorang ekonom yang yakin bahwa ada korelasi antara total produksi suatu negara dengan pertambahan lapangan kerja akan kebingungan melihat fenomena stagflasi (situasi di mana aggregate demand stagnan tetapi tingkat pengangguran dan inflasi meninggi secara berbarengan). Ini karena variabel yang mempengaruhi peristiwa sosial jauh lebih banyak dan kompleks, dan ilmuwan sosial seringkali hanya mengambil beberapa variabel yang ia anggap penting dan, terutama, dapat diukur.

Perbedaan kedua: oleh karena variabelnya lebih kompleks, ilmuwan sosial hanya dapat memberikan prediksi yang bersifat umum, bukan prediksi-prediksi yang spesifik. Sementara astronom Edmond Halley mampu memprediksi dengan presisi kapan komet Halley akan muncul di masa depan, para ekonom masih kebingungan menentukan berapa level harga dan upah yang paling tepat untuk menurunkan tingkat pengangguran, meskipun mereka tahu secara garis besar bahwa jumlah pengangguran sangat dipengaruhi oleh perubahan pada level harga dan upah.

Is it true that Islam is against the idea of liberty, democracy, and human rights? How does Islam as a religion see the concept of free trade and free market? Can we really blame anyone for thinking Islam as an intolerant and aggressive religion? These are the questions that many people, including non-Muslims who live in North America and European countries, ponder.

There are many events in our contemporary society, such as the terrorists attack of 9/11, the Afghanistan crisis, the Iraq War, the Arab Spring, and the emergence of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), that draw the world’s attention to the Arab people and Islam in particular. Many people are interested in the question whether the religion initiated by Muhammad more than a thousand years ago really encourages terrorism. Is it true that Islam is extremely intolerant that the followers of the religion want to kill those of the other faith whom they call ‘kafir’ (infidel)?

Isu mengenai burka atau cadar kembali menyeruak di Indonesia. Beberapa minggu yang lalu, diberitakan bahwa salah satu kampus negeri di Yogyakarta mengeluarkan kebijakan yang melarang mahasiswinya untuk menggunakan cadar. Pihak administrasi universitas menyatakan bahwa adanya larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kegiatan belajar mengajar agar kondusif dan sebagai upaya untuk menangkal gagasan ekstrimisme.

Tak bisa dihindari, adanya kebijakan tersebut lantas menimbulkan pro dan kontra. Kalangan yang kontra menyatakan bahwa adanya kebijakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan beragama. Selain itu, beberapa aktivis feminis dan hak perempuan melalui sosial media juga menyuarakan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk menggunakan pakaian apapun, termasuk cadar, dan adanya kebijakan tersebut berpotensi akan mengambil hak untuk mendapatkan pendidikan bagi kelompok tertentu.

Sementara itu, phak-pihak yang menyetujui aturan tersebut juga memiliki dasar argumen yang beragam, mulai dari persoalan teknis kegiatan belajar mengajar hingga hal yang terkait dengan ideologi. Secara teknis, tidak sedikit kalangan yang pro terhadap peraturan tersebut menyatakan bahwa adanya mahasiswa/i yang tidak bisa diketahui identitasnya karena mengenakan penutup wajah pada saat kegiatan belajar tengah berlangsung tentu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Belum lagi ketika ujian sedang berlangsung, bagaimana pengajar bisa memastikan kalau yang mengerjakan soal ujian tersebut memang benar mahasiswa/i-nya bila mereka mengenakan penutup wajah?

Apakah Islam cocok dengan gagasan kebebasan yang menjunjung tinggi kebebasan sipil dan ekonomi?

Bila Anda menanyakan pertanyaan ini kepada penduduk negara-negara Barat, besar kemungkinan Anda akan mendapatkan jawaban tidak. Tidak bisa dipungkiri, bahwa citra Islam di belahan dunia Barat, terutama pasca serangan 11 September 2001 di New York sangatlah buruk. Islam kerap diasosiasikan dengan perilaku ekstrimisme, terorisme, kemunduran, dan keterbelakangan.

Hal tersebut bagi saya bisa dimengerti, terutama bila stigmasisasi tersebut datang dari kalangan yang sama sekali tidak pernah membaca apalagi mempelajari hal apapun yang terkait dengan Islam. Hampir seluruh tindakan terorisme di abad ke 21 yang dipublikasi secara masif oleh media-media besar di Barat, baik yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika maupun di dunia muslim, dilakukan oleh kelompok ataupun pihak-pihak yang mengatasnamakan Islam dan melegitimasi tindakan mereka berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadist.

Tidak hanya terorisme, ekstrimisme dan fundamentalisme agama juga merupakan label yang kerap diasosiasikan dengan Islam. Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim kerap berada di posisi bawah dalam indeks demokrasi, kebebasan ekonomi, dan kebebasan sipil. Pada tahun 2017 misalnya, lembaga think tank Inggris, The Economist Intelligence Unit, mempublikasikan indeks demokrasi negara-negara di dunia, dan 18 dari 25 negara-negara yang menduduki peringkat terbawah merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Pada tanggal 10 Maret lalu, Suara Kebebasan kembali mengadakan diskusi sambil ngopi, atau biasa disebut Ngopi Sore untuk Kebebasan/ngopsor di Warung Sahabat, Manado. Tapi diskusi kali ini berbeda. Suara Kebebasan membawa hadiah berupa buku gratis dan kebetulan buku itu yang menjadi tema diskusi. Buku yang diterjemahkan Suara Kebebasan itu adalah “Apa Pilihanmu: Pengendalian Diri atau Pengendalian Negara? Editor Tom G. Palmer. Teman-teman dari berbagai organisasi pun hadir untuk berdiskusi. Kira-kira 60-an orang yang hadir. Luar biasa!

Lebih menarik lagi, pemateri saat itu adalah Amato Assagaf, pendiri Amagi Indonesia dan MCI (Mises Club Indonesia). Adapun moderator dibawakan dengan baik oleh Jaja Citrama, salah satu pegiat di Amagi Indonesia. Diskusi pun berjalan lancar dan sukses  tanpa kurang suatu apapun. Para undangan begitu antusias untuk bertanya sehingga harus dihentikan dan dibatasi oleh moderator.

Pada saat diskusi, pembicara memaparkan beberapa prinsip kebebasan bersama konsekuensi-konsekuensi logisnya, serta melihat posisi individu berhadap-hadapan dengan negara, atau kekuasaan. Dengan menempatkan kedua entitas semacam itu, maka dapat dilihat prinsip filosofis yang terkandung dalam kebebasan beserta tanggung jawab sebagai buah dari tindakannya. Dengan begitu, ide tentang  kebebasan dan tanggung jawab tidak bisa dipisahkan, atau kita tidak bisa berbicara kebebasan tanpa tanggung jawab.

Musuh besar filsafat ialah kata “finalitas”. Jadi, haram hukumnya kata final diucapkan di ranah institusi pendidikan, khususnya universitas. Sebab, universitas dalam definisi bebas adalah wilayah di mana sikap kritis dan berpikir tidak boleh layu. Keduanya mesti terus-menerus disirami supaya tumbuh lebat. Hanya dengan cara seperti itu, universitas dapat menjadi bandara, terminal, dan jalan raya–tempat lalu lintasnya pikiran. Karena dalam ranah pendidikan, musuh terbesar bagi seorang pelajar ialah lack of thinking.

Namun, permasalahan ini kurang mendapat perhatian oleh pengajar. Justru secara diam-diam kultur feodalisme dipelihara rapih di institusi pendidikan. Semisal, mahasiswa harus tunduk pada dosen; dosen bergelar doktor, ketua prodi, dan rektor tidak boleh dikritik.  Pada praktik itulah terjadi pengendalian narasi–di mana diskurus disodorkan terus-menerus oleh pihak pengajar saja. Maka, yang terjadi ialah minus interpretasi baru.

Disuatu jum’at sore yang basah tanggal 9 Februari lalu telah berlangsung acara peluncuran buku karya Tom G Palmer (editor) Moral Kapitalisme. Buku yang diterjemahkan oleh Rofi Uddarojat dengan saya selaku penyelia penerjemah. Kami senang sekaligus bergembira penantian cukup lama akhirnya berbuah hasil yang manis. Setelah sebelumnya, Rofi telah meresensikan buku dalam book review Menggali Arti Kapitalisme yang Sebenarnya” dengan menggunakan edisi bahasa Inggris. Akhirnya edisi bahasa Indonesia karya Tom Palmer ini dapat dihadirkan kepada pembaca bahasa.

Acara peluncuran yang dihadiri 90 orang peserta dari dalam negeri maupun delegasi internasional. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan peluncuran buku Moral Kapitalisme ini bagian dari pre-kegiatan Asia Liberty Forum 2018 (ALF 2018) yang berlangsung 10-11 Februari 2018. Acara yang terselenggara atas dukungan dan kerjasama Frederich Naumann Foundation for Freedom Indonesia dengan Suara Kebebasan.