Terbaru

Khalayak sudah sering membicarakan tentang trickle-down economics atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut “efek menetes ke bawah”, namun tidak banyak yang benar-benar mempelajarinya. Banyak politisi bahkan kaum intelektual begitu sering menggunakan istilah ini, tapi ironisnya istilah ini justru hampir tidak digunakan oleh para ekonom. Terlebih karena istilah ini lebih dipahami sebagai kecenderungan politik yang masih berlaku di seluruh dunia.

Ungkapan berlebihan muncul di Indonesia baru-baru ini melalui dua tokoh masyarakat. Meskipun saling bertentangan dalam isu-isu ekonomi saat ini, kedua tokoh tersebut benar-benar sepakat dan menggunakan teori trickle-down economics. Hal ini menunjukkan kekuatan ekspresi jika seorang tokoh masyarakat di sisi yang berlawanan akan menggunakan istilah yang sama untuk menyatakan sesuatu, meskipun di kesempatan berbeda. Sayangnya, istilah trickle-down economics ini sebenarnya tidak memiliki tingkatan yang umum dan teoritis, bahkan tidak terbukti kebenarannya. 

Tingkat inflasi di Venezuela bisa mencapai 1.000.000 persen akhir tahun ini. Begitu kata salah seorang pejabat International Monetary Fund (IMF) sebagaimana diberitakan situs berita Time.com. Ini berarti, jika harga telur di Venezuela saat ini 150 bolivar (15.76 dollar AS) per kilogram, maka tahun depan harganya bisa naik menjadi 1,5 juta bolivar (157.600 dollar AS).

Tentu saja angka 1.000.000 persen itu tidak perlu kita pahami secara literal. Dengan menyebut angka satu juta persen, si pejabat IMF sebetulnya ingin mengatakan bahwa kondisi perekonomian di Venezuela sudah sangat buruk, sehingga bisa kita bandingkan dengan kondisi perekonomian Jerman setelah kalah perang di tahun 1923 atau Zimbabwe di akhir dekade 2000-an.

Pada tahun 2014, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014 yang berisi penanganan situs yang memiliki konten negative, yang mencakup diantaranya adalah pornografi. Melalui peraturan menteri tersebut, Kemenkominfo memiliki wewenang untuk melakukan langkah blokir terhadap situs-situs yang terindikasi memuat konten negatif.

Namun, implementasi dari peraturan tersebut ditengarai tidak sesuai dengan proses hukum yang seharusnya, karena dalam hal ini Kemenkominfo memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan memerintahkan, dan mengeksekusi peraturan tersebut. Hal tersebut dilihat oleh beberapa pihak sebagai wujud nyata dari pelanggaran hak sipil yang dilakukan oleh negara terhadap warganya.

Salah satu pihak yang memiliki pandangan tersebut adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR sendiri merupakan organisasi yang memiliki fokus terhadap isu-isu hak sipil di Indonesia. Tahun 2015 ICJR melakukan gugatan terhadap peraturan menteri tersebut ke Mahkamah Agung.

Terkait dengan hal tersebut, pada hari Jumat, 13 Juli 2018, Suara Kebebasan yang diwakili oleh Adinda Tenriangke Muchtar (Pemimpin Redaksi) dan Haikal Kurniawan (Kontributor), mewawancarai Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, di kantor ICJR di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

 

Selamat sore Mas Anggara. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bila Mas tidak keberatan kami ingin memulai wawancara ini dengan menanyakan perihal gugatan Permen (Peraturan Menteri) Kemenkominfo mengenai blokir situs konten negatif yang dilakukan ICJR ke MA. Bagaimana prosesnya, Mas?

Pegujian di Mahkamah Agung kalau menurut UU Mahkamah Konstitusi harus dihentikan bila salah satu batu ujinya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. KUHAP sebagai salah satu batu uji yang digunakan untuk gugatan peraturan menteri tersebut selalu diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi oleh MA tidak diterima. Dengan dianggap bahwa KUHAP-nya sedang diuji di MK, padahal setiap tahun KUHAP tersebut diuji di MK. Jadi gugatan tersebut bukan ditolak tapi tidak diterima, karena kalau tidak diterima biasanya karena masalah teknis.

Saya melihat sekarang Menteri Kemenkominfo banyak dipuja. Saya melihat pada masa Tifatul banyak teman-teman yang menolak permen tersebut, dan saya melihat hal tersebut lebih dikarenakan sosok Tifatul-nya, bukan permen-nya. Sekarang setelah menterinya, diganti banyak teman-teman yang tadinya menolak menjadi menganggap hal tresebut tidak bermasalah, padahal persoalannya masih sama.

Belakangan masyarakat dan media ramai-ramai mengkritik Jokowi soal utang luar negeri. Banyak pendapat bermunculan saling kontradiktif. Politisi sesumbar Indonesia telah masuk periode ‘darurat utang’. Pejabat publik membela kuota utang masih aman.

Isu darurat utang muncul tahun 2015 sebagai reaksi politisi, media dan masyarakat terhadap pernyataan SBY. SBY (28/4/2015) di Facebook dan Twitter, menyanggah pernyataan Presiden Jokowi dalam pembukaan Konfrensi Asia Afrika (KAA). Jokowi, (27/4/2015) dalam pidato pembukaan sepintas menyinggung soal utang Indonesia ke IMF yang belum lunas. Namun menurut SBY utang ini telah lunas tahun 2006 silam.

Dilanjutkan Yusril Ihza Mahendra (25/7/2017), “Utang Indonesia sudah diatas 50 persen dari APBN, mustinya presiden sudah bisa (kena) impeachment. Daripada mengeluarkan Perppu Ormas, lebih baik Jokowi mengeluarkan Perppu tentang utang negara yang saat ini sudah melebihi ketentuan 30% dari APBN yang ada di undang-undang keuangan.”

Kemudian tahun 2018, Tommy Soeharto  pada sambutan Rapimnas III di Solo (10/03/2018), “Utang negara tahun 2018 capai 4.700 Triliun Rupiah, nantinya anak cucu yang akan menanggung.” Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap laporan BI mengenai utang luar negeri, Debt Outlook Report oleh BI dan Laporan APBN oleh Kemenkeu pada akhir Februari.

Apakah semua tindakan penyiksaan merupakan sesuatu yang mutlak salah atau ada beberapa pengecualian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan dapat dijustifikasi?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apa yang disebut dengan penyiksaan (torture). Pasal 1 Konvensi PBB tentang Menentang Penyiksaan, menyatakan bahwa penyiksaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga."

Apa itu kapitalisme? Menurut pemahaman modern kita, kapitalisme adalah ide yang relatif baru, dan landasan intelektual untuk model pasar bebas dapat dilacak hingga ke abad 18  melalui Filsuf Adam Smith. Namun, narasi tentang perkembangan pasar bebas pada dasarnya tidak tepat.

Jauh sebelum inovasi baru-baru ini, perusahaan, bank, praktik komersial yang maju, dan pasar bebas berkembang sekitar 4.000 tahun yang lalu di negara-negara yang saat ini kita kenal sebagai Irak dan Suriah.  Pemahaman yang lebih baik tentang kisah kapitalisme diperlukan; karena ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pasar bagi kemajuan manusia dan betapa universalnya relasi antara pengembangan dan kebijakan pasar di seluruh masyarakat yang berbeda.

Seiring waktu, para arkeolog telah menemukan dan menerjemahkan banyak sekali artefak yang tersisa dari peradaban kuno. Banyak peninggalan dari Babylonia dan Asyur, di Irak dan Suriah kontemporer, meninggalkan jejak usaha ekonomi. Mereka menunjukkan bahwa para pedagang pencari keuntungan pribadi, investasi yang agak canggih dan pengaturan harga pasar adalah hal biasa dalam peradaban-peradaban ini. Buku harian astronomi yang ditulis sekitar 2.500 tahun yang lalu menunjukkan bagaimana harga pasar berubah secara bulanan, atau bahkan mingguan, di Babylonia.

Akhir-akhir ini kita seperti diingatkan kembali bahaya terorisme dan radikalisme ekstrem. Beberapa waktu lalu, Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan bahwa mahasiswa di kampus dan pelajar SMA menjadi sasaran empuk jaringan teroris dan paham radikal ekstrem.

 Merujuk data BIN, ada tiga perguruan tinggi yang sedang dalam pengawasan ketat terkait gerakan radikal. Tidak lama setelah pernyataan tersebut, kita disuguhi drama penyanderaan yang dilakukan napi teroris di Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua – Depok Jawa Barat. Aksi kekerasan ini mengakibatkan lima orang polisi meninggal dunia. Kedua peristiwa tersebut menjadi tanda bahwa radikalisme ekstrem dan terorisme belum redup dan terus menebar ancaman.

Yang pasti, kita tidak bisa menganggap peristiwa ini sebagai suatu kejadian yang remeh dan biasa saja. Ini jelas sebuah ancaman nyata yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pernyataan BIN bahwa sasaran gerakan radikal ekstrem dan jaringan teroris mengarah pada anak muda yakni mahasiswa dan pelajar SMA tentu membutuhkan perhatian bersama.

"Haruskah kita membela hak individual seseorang, seperti hak mereka untuk bebas berbicara dan berpendapat, yang gemar mengancam kebebasan individu orang lain?"

Inilah pertanyaan yang hampir beberapa bulan ini terus menghantui pikiran saya. Secara konseptual, kebebasan individu merupakan inti dari gagasan yang diperjuangkan oleh libertarianisme dan harus dapat dinikmati oleh setiap orang, termasuk mereka yang memiliki gagasan untuk mencederai kebebasan orang lain.

Kebebasan individu merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi oleh libertarianisme dan diyakini sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Bagi seorang libertarian, kebebasan individu dijaga dan diperjuangkan bukan dengan embel-embel tujuan lain, seperti bahwa kebebasan individu niscaya akan membawa kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan lain-lain. Kebebasan individu adalah tujuan akhir dari gagasan libertarianisme itu sendiri, dan ia harus diperjuangkan secara total dan penuh semangat tanpa pandang bulu.