Terbaru

Setelah MBCI 2 bulan Januari lalu, Suara Kebebasan terus melanjutkan dengan kegiatan rutinnya. Kami makin bersemangat apalagi sejak pertengahan Januari kemarin, kami sudah resmi memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Jaksa. Bulan Januari juga menjadi bulan yang penting untuk kami, karena akhirnya Yayasan Kebebasan Indonesia (YKI) resmi mempunyai akta legal. YKI memayungi Suara Kebebasan dan Initiative for Market Reform and Policy Action (IMPACT), yang jadi kegiatan baru untuk kami dalam mempromosikan kebebasan individu dan pasar bebas di Indonesia.

Dengan adanya kantor dan payung hukum yayasan, kami semakin bersemangat untuk melanjutkan misi mempromosikan libertarianisme di Indonesia. Tentu saja, misi ini membutuhkan kerjasama dengan para pihak lain yang bervisi sama dan itu juga mengapa bekerjasama dan memperluas jaringan sangat penting! Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan bertemu dengan teman-teman jaringan di kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tanggal 9 Januari, dimana CIPS memfasilitasi pertemuan dengan lembaga lain, seperti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Student for Liberty (SFL) Indonesia, Indeks (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial), serta Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia. Pertemuan pertama para promotor libertarian ini juga dimanfaatkan CIPS untuk membahas agenda Asia Liberty Forum (ALF) 2018 yang diselenggarakannya pada 10-11 Februari lalu di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Big Data merupakan kumpulan data digital raksasa yang dimiliki oleh pemerintah, dan organisasi besar lainnya dan dianalisis dengan menggunakan komputer canggih. Keberadaan Big Data erat kaitannya dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Saat ini, mayoritas dari kita sangat tergantung dengan adanya internet dan media sosial. Keberadaan google, media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp, dan lain-lain merupakan wujud nyata dari adanya Big Data. Melalui mesin-mesin ini lah data-data mengenai banyak hal dikumpulkan.

Topik tentang pengelolaan Big Data ini juga menjadi topik yang diangkat dalam diskusi Miriam Budiarjo Resource Center (MBRC) FISIP UI bekerjasama dengan The Indonesian Institute dan SuaraKebebasan.org. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Februari 2018 pukul 14.00 sampai 16.00 WIB di Gedung MBRC FISIP UI dengan narasumber Baladevan Rangaraju (Bala) selaku Pendiri dan Direktur India Institute, New Delhi.

Acara yang dihadiri oleh peneliti The Indonesian Institute, perwakilan FISIP UI, analis pajak Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari media diawali dengan pembukaan bahasan mengenai bahaya dari penyalahgunaan data masyarakat oleh pemerintah. Bala menjelaskan bahwa hampir semua data privasi kita dapat diketahui oleh pemerintah. Pemerintahlah merupakan satu-satunya aktor yang memiliki otoritas penuh terhadap data privasi kita. Tetapi disaat yang bersamaan, data kita tersebut dijamin kerahasiannya oleh pemerintah. Dengan demikian, bisa jadi data pribadi kita dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun aktor lainnya guna kepentingan politik maupun bisnis tanpa sepengetahuan kita.

Mazhab ekonomi Austria memandang bahwa fenomena ekonomi hanya akan muncul karena adanya tindakan manusia yang diarahkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal inilah yang membedakannya dari pemikiran ekonomi arus utama yang memandang bahwa secara alamiah, setiap orang adalah makhluk rasional yang selalu mengejar kepentingannya sendiri dengan cara-cara yang paling efisien dan optimal (homo economicus). Padahal, menurut mazhab ekonomi Austria, seringkali tindakan manusia bersifat tidak rasional, tidak melulu berorientasi pada kepentingannya sendiri, dan sering pula tidak efisien.

Mazhab ekonomi Austria menjadikan “tindakan manusia” (human action) sebagai objek kajian utama, sehingga sama sekali tidak berusaha untuk memahami motif atau psikologi dibalik tindakan manusia. Studi mengenai tindakan manusia inilah yang disebut oleh Ludwig Von Mises sebagai Prakseologi (dari kata Yunani Kuno ‘praxis’ yang berarti ‘tindakan’). Pembahasan mengenai mazhab ekonomi Austria ini hadir dalam acara tahunan Mises Bootcamp Indonesia 2 (MBCI 2) yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan di Jakarta pada 20-21 Januari 2018. Dihadiri oleh dua puluh peserta terpilih dari berbagai daerah, MBCI 2 berusaha membedah tiga subtema utama bersama pembicara yang berkompeten pada bidangnya. 

Ketika fajar tahun 2018 baru mulai merekah, justru bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Seorang pejuang revolusi 45, seorang cendekiawan sekaligus guru bangsa, dialah Daoed Joesoef. Nama Daoed Joeseof belakangan ini mulai dilupakan orang, sebab nampaknya orang-orang lebih sibuk memikirkan urusan perpolitikan tanah air yang tidak ada habisnya ketimbang menengok kembali mereka-mereka yang pernah berjasa pada negeri ini.

Bagi sebagian orang, nama Daoed Joesoef tidak  asing di telinga mereka. Sebab, selain sebagai cendekiawan yang terus mengemukakan gagasan di media massa, Daoed Joeseof juga seorang penoreh sejarah di dunia pendidikan tanah air, salah satunya adalah konsep NKK/BKK yang kerap dianggap kontroversial.

Saya pribadi tidak mengenal Daoed Joeseof secara langsung, tetapi hanya mengenal beliau lewat buah pikirnya yang terdapat di surat kabar dan buku. Namun lewat buah karya tersebut, saya memahami bahwa Daoed Joesoef adalah seorang anak bangsa yang visioner dan mempunyai pemikiran yang terbuka. Dan yang menarik dari Daoed Joesoef bukan hanya pada konsep pendidikannya, namun konsep pluralisme agama yang menurut saya perlu diekspos dan diketahui khalayak.

Katherine Graham bimbang. Malam itu, tanggal 17 Juni 1971, ia harus membuat salah satu keputusan terbesar dalam hidupnya, yakni apakah ia akan menerbitkan cerita mengenai kebohongan pemerintah Amerika Serikat mengenai kebijakan Perang Vietnam selama hampir 3 dekade oleh koran harian yang dimilikinya.

Sejak suaminya meninggal pada tahun 1963, Graham telah menjadi pemimpin dan penerbit salah satu koran harian paling terkemuka di Amerika Serikat, The Washington Post. Ia berusaha untuk memimpin The Washington Post secara profesional dan berupaya untuk menjaga intergritas setinggi mungkin. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat Graham secara personal memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik dengan banyak pejabat tinggi Amerika Serikat, salah satunya adalah menteri pertahanan Amerika pada masa itu, Robert McNamara.

Sebagai seorang libertarian, hak & kebebasan individu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi saya. Setiap individu merupakan subjek yang otonom dan memiliki hak untuk membuat pilihan bagi dirinya sendiri. Namun, diakui atau tidak, pemahaman individu sebagai subjek yang otonom merupakan hal yang sangat tidak populer di tanah air kita yang (mengaku) menjunjung tinggi "budaya Timur." Individu dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari entitas yang lebih besar, baik keluarga, komunitas, dan masyarakat. Oleh karenanya, sangat diwajibkan bagi individu untuk mengikuti norma serta nilai-nilai tertentu yang berkembang dan dianut oleh individu lain yang hidup di sekitarnya, demi menciptakan "harmoni sosial."

Pemahaman inilah yang menjadi dasar untuk menjustifikasi dan membenarkan berbagai upaya untuk mencederai kebebasan individu lain yang memiliki pilihan hidup yang berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Penutupan rumah ibadah kelompok minoritas, pelarangan mengkonsumsi barang-barang tertentu, serta pembredelan berbagai kegiatan akademis dan pertunjukan seni yang dianggap tidak mengikuti dengan norma yang ada merupakan sebagian kecil dari berbagai aksi yang dilakukan atas dasar pandangan tersebut.

Topik tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kembali meruak. Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan, tentang adanya lima Fraksi di DPR yang tidak bermasalah soal LGBT telah memantik debat panas tak hanya di kalangan elit politik, namun juga di tengah masyarakat setelah LGBT cukup lama tidak dibicarakan. Salah satu berita yang sempat hangat seputar LGBT adalah soal tuntutan Aliasi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi Pasal  284, 285, dan 292 KUHP tentang kejahatan kesusilaan. Sebelumnya, aliansi ini juga menuntut sanksi pidana hubungan sesama jenis dan hubungan seksual di luar nikah. Kami juga pernah mengangkat tentang prioritas moral yang absurd di republik ini di Editorial kami dua tahun lalu.

Seiring waktu berjalan, kami melihat bahwa kebebasan individu masih terus mendapatkan ancaman, termasuk tentang HAM dan Hak Hidup LGBT. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 25 Januari kemarin merilis hasil survei nasional mereka yang dilakukan sejak Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 tentang LGBT. Hasil survei ini menyebutkan bahwa sebesar 58,3% responden (dari total 1500 responden) mengetahui tentang LGBT. Selain itu, 41,4% responden menilai LGBT sangat mengancam. Hanya 9,4% responden mengatakan bahwa LGBT tidak mengancam dan 1,4% responden mengatakan LGBT sangat tidak mengancam.

Beberapa pekan lalu saya terlibat pembicaraan yang sengit dengan salah satu teman di media sosial. Permasalahan yang dibahas awal mulanya bersifat politis yaitu tentang kebijakan pemerintah terhadap subsidi rakyat, pendidikan, pembangunan infrastruktur, sampai kepada ideologi negara. Pembicaraan yang santai tersebut lama kelamaan malah berujung panas. Sebab kawan saya yang satu ini begitu ngotot bahwa problematika ekonomi, sosial, pendidikan plus segudang masalah lainnya dapat diselesaikan hanya dengan satu jalan: Khilafah.

Jawaban spontan yang membuat saya tercengang tersebut terlontar dari sahabat karib saya yang jujur dan polos hampir membuat saya tidak percaya. Tetapi pendapat seperti ini pasti juga diamini oleh beribu bahkan beratus orang di luar sana yang masih percaya bahwa problematika negara serta masalah-masalah sosial di negara ini lahir dari sistem kufur sehingga membuat Allah murka kepada bangsa kita.

Pasca Orde Baru, pintu gerbang demokrasi yang diawali oleh gerakan reformasi justru malah membuka peluang lahirnya berbagai gerakan pemikiran baik pemikiran kanan dan kiri plus varian-variannya.  Ideologi khalifah adalah salah satu dari puluhan varian yang lahir di era reformasi ini. Ide tentang khalifah mulai disebarkan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan dewasa ini mendapat simpati massa yang besar.