Terbaru

At federal level, I’m a libertarian

At state level, I’m a Keynesian

At district level, I’m a socialist

At family/friend level, I’m a Marxist

Salah satu problem terbesar ketika kita berbicara tentang ideologi ekonomi-politik adalah keengganan kita untuk memperhatikan skala implementasi. Maksudnya, kita mengira bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh ideologi seperti sosialisme atau libertarianisme dapat kita implementasikan pada semua skala sosial, mulai dari skala sempit (misalnya keluarga) hingga ke skala yang sangat luas (misalnya negara). Dalam konteks ini, kita benar-benar murid dari filosofi universalisme ala Kantian yang paling kaffah.

Padahal, ideologi ekonomi-politik tidaklah bebas dari problem skalabilitas. Tergantung pada skala implementasinya, suatu ideologi bisa menjadi sangat sukses atau menjadi bencana sosial seutuhnya. Ini karena setiap unit skala sosial adalah “binatang” yang berbeda, dan masing-masing membutuhkan prinsip-prinsip sosial-ekonomi yang berbeda pula. Budi sebagai individu bukanlah entitas yang sama dengan entitas abstrak “masyarakat Indonesia”.

Menjadi selalu mengkhawatirkan ketika penguasa, atau pemimpin, dari suatu tempat berhasil mendapatkan diagn

 

Mewakili Yayasan Kebebasan Indonesia, saya berkesempatan mengikuti seminar di International Academy for Leadership (IAF) Gummersbach Jerman yang bertajuk “Promoting Enterpreneurship and Open Markets”. Seminar berlangsung selama 12 hari (12-24 Agustus 2018) dan diikuti oleh 25 peserta dari 24 negara.

 

Meskipun datang dari berbagai latar belakang, para peserta seminar memiliki kemiripan cara pandang. Bahwa setiap individu berhak untuk melakukan kegiatan usaha. Bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih produk dan jasa yang menurut mereka terbaik sehingga terjadi kompetisi dan inovasi di antara produsen. Dan bahwa negara wajib melindungi hak kepemilikan (property rights) dan menegakkan aturan main (rule of law) dalam berbisnis.

 

Dalam literatur ilmu ekonomi, cara pandang semacam itu dikenal sebagai paham kapitalisme atau aliran liberalisme ekonomi.

 

Sayangnya, istilah kapitalisme dan liberalisme saat ini cenderung memiliki konotasi buruk. Ia dianggap menyuburkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Jargon yang umum dikutip para pengkritik kapitalisme adalah “yang kaya semakin kaya sementara yang miskin semakin miskin”. Pengusaha yang berhasil dalam sistem ini sering diasumsikan sebagai pebisnis yang jahat, rakus atau berlaku curang.

 

Seminar ini memang bertujuan untuk mendiskusikan berbagai topik seputar bisnis dan ekonomi dari sudut pandang liberal. Termasuk strategi meluruskan pandangan masyarakat yang terlanjur keliru tersebut.

 

Memerangi Miskonsepsi

 

Di awal seminar, peserta mendiskusikan berbagai dimensi kewirausahaan. Di satu sisi, seorang pengusaha (kapitalis) biasanya dielu-elukan karena menciptakan lapangan kerja, melayani kebutuhan masyarakat dan memperkenalkan inovasi terbaru sehingga peradaban manusia menjadi maju. Namun di sisi lain, pengusaha sering mendapat cap buruk sebagai serakah karena mengejar profit. Pengusaha juga dituduh mendorong konsumerisme dan menciptakan jarak dengan kaum pekerja yang harus puas menerima gaji pas-pasan.

 

Kritik keras terhadap pengusaha biasanya kemudian melebar ke sistem yang memungkinkan mereka berjaya: pasar bebas. Ekonomi pasar bebas dianggap menguntungkan segelintir saja manusia dengan mengeksploitasi sebagian besar yang lain. 

 

Bagi para pengkritik ini, pasar seharusnya diatur dengan berbagai instrumen. Mereka memimpikan sebuah ekonomi utopia ketika Pemerintah mengurus segalanya, mulai dari produksi, kualitas hingga harga. Bagi mereka, harga barang harus murah dan dijaga oleh Pemerintah. Profit dari bisnis pun harus dibatasi agar kemakmuran merata. Bidang usaha yang strategis dikuasai oleh badan usaha milik negara sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah.

 

Dalam konteks perdagangan antarnegara, pasar bebas sering dilihat sebagai ancaman terhadap industri lokal dan kedaulatan negara (misal dalam kasus impor pangan).

Diskusi di kelas mengungkapkan bahwa miskonsepsi semacam ini ternyata terjadi dimana-mana. Paranoia terhadap free market economy ada di berbagai negara dengan bermacam alasan.

 

Lalu apa argumen terbaik untuk membela pasar bebas? Dr. Emmanuel Martin, salah seorang narasumber, memutar video singkat yang menceritakan upaya seseorang untuk memproduksi sendiri sebuah roti isi (sandwhich). Sang aktor berkeras untuk swasembada dan benar-benar memproduksi sendiri semua komponen makanan favoritnya tersebut. Mulai dari gandum, sayur, daging hingga saus kecapnya.

 

Alhasil, setelah enam bulan bekerja dan menghabiskan biaya US$1.500, ia berhasil membuat sendiri sebuah sandwich. Sungguh sebuah harga dan usaha yang amat mahal untuk sebuah makanan sederhana yang hanya dinikmati dalam sekejap.

 

Pesan yang ingin disampaikan oleh video tersebut tidak ada negara/ekonomi yang mampu memproduksi sendiri semua kebutuhan masyarakatnya. Kalaupun negara semacam itu ada, pasti ada negara lain di luar sana yang mampu memproduksi barang dan jasa yang sama namun dengan lebih baik (lebih efisien, lebih murah, lebih berkualitas).

 

Maka perdagangan antar negara sebenarnya adalah mekanisme yang wajar. Untuk memastikan terjadinya alokasi sumber daya secara efisien. Mereka yang paling efisien akan berjaya. Mereka yang kurang efisien akan kalah dan harus mencari produk/servis baru yang mampu ia produksi secara lebih kompetitif. Sebuah konsep yang dikenal sebagai “division of labor.”

 

Sejarah dunia juga membuktikan bahwa perdagangan antarnegara berkontribusi positif pada perdamaian dunia. Karena kalau tidak terjadi pertukaran sumber daya secara baik-baik (melalui transaksi jual beli), besar kemungkinan akan terjadi dengan tidak baik-baik.

 

Terkait harga, ekonomi pasar bebas memperlakukan harga barang dan jasa sebagai indikator yang penting. Ia adalah refleksi kondisi penawaran dan permintaan. Harga mencerminkan keseimbangan antara jumlah yang dibutuhkan dan jumlah yang tersedia.

 

Oleh karena itu, harga adalah cara alami untuk mengkoordinasikan begitu banyak pelaku dalam suatu sistem ekonomi. Sebagai contoh, kenaikan harga karena permintaan yang meningkat memberi insentif bagi produsen untuk memprodusi lebih banyak dan meraih lebih besar keuntungan. Semua itu terjadi begitu saja secara otomatis dan sukarela di antara pelaku ekonomi, tanpa paksaan apalagi intervensi Pemerintah (“spontaneous order”) 

Peran Pemerintah

 

Miskonsepsi lain terkait liberalisme ekonomi adalah absennya pemerintah. Banyak yang menganggap bahwa pasar bebas adalah kegiatan ekonomi tanpa kehadiran pemerintah. Oleh karena itu, pelaku usaha yang kuat niscaya akan memangsa yang lemah sehingga terjadi penindasan dan ketimpangan.

 

Padahal, pasar bebas bukan berarti tanpa regulasi sama sekali. Tetap perlu sebuah pengaturan untuk memastikan terjadi kompetisi yang adil dan tersedianya kesempatan bagi semua. Pemerintah diperlukan untuk menjamin hak kepemilikan (property rights).

 

Selain itu, ada beberapa kebutuhan hidup mendasar yang hanya bisa disediakan oleh Pemerintah dan tidak bisa diserahkan pengadaannya kepada pasar. Misalnya, keamanan dan fasilitas publik seperti taman kota dan jalan raya.

 

Komponen penting dari setiap seminar IAF adalah kunjungan lapangan (excursion). Kami diajak mengunjungi sejumlah institusi yang relevan dengan tema seminar.

 

Gründer- und Technologie Centrum (GTC) Gummersbach

 

GTC adalah perusahaan swasta yang memberi jasa layanan dan dukungan usaha bagi perusahaan rintisan (start up). Semacam inkubator bisnis. Layanan yang disediakan bervariasi mulai dari penyewaan kantor, konsultasi bisnis, permodalan hingga pemasaran.

 

Sejak berdiri tahun 1996, GTC mengklaim telah berhasil “meluluskan” 174 perusahaan yang menciptakan hampir 1.000 lapangan kerja.

 

Startup Dock Hamburg

 

Startup Dock memiliki peran yang kurang lebih mirip dengan GTC namun berfokus pada perusahaan rintisan yang lahir di lingkungan akademis/kampus. Berbeda dengan GTC, Startup Dock dibiayai oleh anggaran publik (hibah dan APBD) sehingga jasa yang diberikan bersifat cuma-cuma.

 

Di sini, kami berkesempatan untuk berdialog langsung dengan sejumlah perusahaan rintisan yang sedang dalam “masa asuhan”. Para pendiri perusahaan ini umumnya mahasiswa tingkat akhir atau yang baru lulus kuliah. Alih-alih mencari kerja, mereka memilih untuk serius mengembangkan ide bisnis dan meluncurkan perusahaan sendiri.

Keistimewaan Startup Dock adalah dukungan total terhadap perusahaan yang diasuh. Sebagai contoh, selama dua tahun, para mahasiswa ini mendapat uang saku yang cukup untuk membiayai ongkos hidup sehari-hari. Bantuan finansial ini diberikan tanpa ikatan dan tanpa kewajiban mengembalikan sehingga para wirausaha muda ini dapat berfokus mengembangkan bisnis mereka.

 

Hamburg Chamber of Commerce (HCC)

 

Kami juga berkunjung ke semacam KADIN di Hamburg untuk mendapat wawasan tentang tantangan utama yang dihadapi pebisnis. Di wilayah Hamburg dan sekitarnya, HCC memang menjadi wakil resmi pengusaha (keanggotaan HCC adalah wajib) ketika berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Selain melobi pemerintah, HCC juga memfasilitasi kerjasama di antara anggotanya, termasuk menjadi mediasi perselisihan bisnis.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber HCC memaparkan sebuah position paper yang menarik tentang sikap HCC terhadap maraknya bisnis berbasis sharing economy seperti Uber, AirBnB, dan Spotify. HCC menerima banyak keluhan dari anggota tentang persaingan yang dirasakan tidak adil. Pelaku bisnis sharing economy dianggap menikmati keuntungan secara biaya (cost advantages) karena tidak perlu memenuhi persyaratan yang rumit sebagai badan usaha dan tidak menanggung berbagai implikasinya termasuk membayar pajak.

Secara ringkas, paper HCC menyatakan bahwa pebisnis di Hamburg sebenarnya tidak keberatan untuk berkompetisi. Mereka justru meyakini bahwa kompetisi itu bagus untuk mendorong inovasi dan menyortir bisnis yang tidak efisien (“creative destruction”). Namun HCC berharap Pemerintah memfasilitasi sebuah kompetisi yang adil. Keunggulan seharusnya didapatkan dari model bisnis yang lebih baik dan bukan karena memanfaatkan kelemahan regulasi.

 

Program selama 12 hari ini terasa singkat karena metode penyampaian materi yang menarik dan bervariasi. Proses belajar menjadi menyenangkan. Ada studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, bermain peran (role play), hingga kompetisi berhadiah!

 

Sebagai fasilitator adalah Julian Kirchherr dan Sarinthorn Sachavirawong (Jyothi) yang ternyata pernah menjadi peserta seminar yang sama belasan tahun silam. Julian memiliki gelar doktor ilmu Geografi namun bekerja untuk McKinsey&Co Berlin sementara Jyothi berprofesi sebagai communcation specialist di British Chamber of Commerce Bangkok.

Latar belakang peserta yang beragam menambah seru interaksi. Peserta dari Filipina adalah seorang walikota muda yang harus mengatasi berbagai masalah klasik pemerintahan daerah kecil dan terpencil. Panama diwakili oleh pemuda berusia 22 tahun namun sudah memimpin perusahaan konsultasi bisnis sekaligus menjadi aktivis cryptocurrency. Sementara itu, Ekuador mengirimkan seorang agen properti profesional yang menyambi sebagai pengasuh acara radio bertemakan liberalisme.

 

Pada malam penutupan seminar, Direktur IAF Bertina Solinger menyimpulkan dengan apik benang merah dari kegiatan kami selama hampir dua minggu.

 

“Division of labor is necessary so free trade is just natural. Capitalism is good because it respects property rights. Competition promotes innovation and, most importantly, entrepreneurship is the path to prosperity.”

 

Sindikasi ini Dicetak ulang dari Laman FNF  Indonesia. Serta terdapat pada link:https://indonesia.fnst.org/content/mengapa-perlu-pasar-bebas Kami berterima kasih telah memperoleh izin mensindikasikan kembali.

Salah satu superioritas manusia atas makhluk lain adalah kemampuannya berbahasa. Itu bukan berarti makhluk lain tidak memiliki kemampuan tersebut. Namun tingkat kompleksitas bahasa manusia secara fakta jauh melampaui yang lain.

Dalam bukunya, Sapiens, sejarawan Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa semut dapat mengomunikasikan lokasi gula dan monyet dapat memberi tahu kawannya jika ada bahaya. Namun hanya manusia yang dapat menciptakan beragam kalimat kompleks dan koheren yang memberikan keunggulan tidak hanya dalam mempertahankan hidup, tapi juga dalam mengomunikasikan sesuatu yang abstrak dan fiktif.

“Sepupu” kita, Homo neanderthalensis, memang mempunyai volume otot dan otak yang lebih besar, tapi mereka tak mahir berbahasa seperti kita. Keunggulan berbahasa itulah yang memungkinkan Homo sapiens berburu dengan koordinasi dan strategi dalam sebuah grup. Karena itu, tidak aneh jika kitalah yang menjadi apex predator dan menyabet gelar makhluk termaut di muka bumi meski tak sekuat gajah, segesit citah, atau sebuas singa.

RESEARCH: Policy Study of Ministry Communication and Information Regulation on Handling Internet Websites Containing Negative Content

DOWNLOAD THE FULL STUDY 

 

Pendahuluan

Reformasi Mei 1998 telah mendorong intensnya demokratisasi di pelbagai aspek di Indonesia, termasuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penguatan demokrasi di Indonesia pasca Reformasi juga ditandai adanya perubahan di peraturan perundangan-undangan terkait HAM. Beberapa diantaranya adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28 tentang HAM yang dibuat lebih rinci dibandingkan versi sebelumnya. Salah satu hal yang mendasar terkait HAM adalah kebebasan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan, serta dalam berbagai bentuk (tarian, buku, film, karya seni), maupun lewat berbagai platform, baik online maupun offline.

Kebebasan berekspresi merupakan hal yang fundamental, karena kebebasan berekspresi juga menjadi sarana bagi warga negara tidak hanya untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, namun juga untuk mengembangkan diri. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebebasan berekspresi mendapatkan ruang yang luas untuk disalurkan. Di sisi lain, terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang menghargai dan melindungi HAM warga negara di Indonesia, kita juga menyaksikan bahwa kebebasan berekspresi juga rentan untuk dibelenggu oleh pemerintah, yang seharusnya melindungi HAM warga negaranya.

"Tidak ada seorangpun yang ingin bekerja sebagai pekerja seks."

Itulah salah satu pernyataan yang banyak diamini oleh berbagai kalangan ketika membicarakan topik terkait prostitusi. Tentu saja pernyataan ini sangat mengeneralisir dan sangat mudah untuk dibantah. Sebagaimana yang sudah saya tulis di bagian pertama, ada pula seseorang yang memang memilih untuk menjadi pekerja seks secara sukarela seperti Christina Perrera. Bila Anda berselancar di dunia maya, dengan sangat mudah Anda dapat menemukan video wawancara ataupun artikel yang ditulis oleh pekerja seks yang memang bekerja atas keinginan mereka sendiri dari berbagai belahan bumi.

Akan tetapi, hal ini tidak menafikkan bahwa ada juga pekerja seks yang memang bekerja karena terpaksa oleh keadaan, seperti kebutuhan finansial dan sebagainya. Meskipun demikian, bagi saya alasan tersebut merupakan pernyataan yang sangat tidak masuk akal untuk menjustifikasi pelarangan praktik prostitusi.

Pertanyaan utamanya, apakah memang hanya pekerja seks yang bekerja karena terpaksa oleh kebutuhan finansial? Tentu saja tidak. Di berbagai belahan dunia, ada jutaan orang yang menjalani profesi tertentu karena terpaksa oleh kebutuhan finansial. Sebut saja berbagai profesi yang banyak dikategorikan sebagai pekerja kasar, seperti kuli bangunan dan porter stasiun.

Sabtu 5 Januari 2019, 5 hari pasca perayaan tahun baru, publik Indonesia kembali digegerkan oleh terkuaknya kasus prostitusi artis yang melibatkan seorang selebriti berinisial VA dan model berinisial AS. Kedua perempuan tersebut ditangkap oleh Kepolisian Surabaya di dua hotel yang berbeda dan langsung digiring ke kantor aparat.

Kasus yang menimpa VA dan AS tentu bukanlah kasus protitusi artis pertama yang mencuat ke publik tanah air. Pada bulan Mei 2015, publik juga dikejutkan oleh penangkapan seorang model berinisial AA yang ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah hotel di Jakarta karena diduga terlibat dalam prostitusi artis.

Dalam kasus prositusi artis, hampir selalu yang dikenakan jerat hukum adalah pihak mucikari dengan tuduhan tindakan perdagangan manusia. Prostitut maupun pelanggan biasanya langsung dilepaskan oleh aparat setelah dibawa ke kantor polisi, dengan alasan bahwa kita tidak memiliki dasar hukum untuk menjerat mereka.

Kenapa kita masih mempersoalkan jenggot? Mengapa kita masih berdebat soal cadar? Karena apa kita masih ribut soal poligami? Untuk apa kita masih bertengkar soal si kafir dan si muslim? Inti Islam adalah kemanusiaan, tapi kita melupakan itu semua. Nabi menyuruh kita untuk menghargai sesama tapi kita masih menuding ada musuh dibalik tembok. Ingat Pesan Allah pada hambaNya  agar  mencintai sesama, sekalipun itu musuh kita..

 

Tidak boleh ada salib di depan Balai Kota Solo yang menjadi tempat publik. Di mana secara nyata simbol itu sangat nyata terlihat," kata Koordinator aksi demo, Muhammad Sigit  yang dilansir dari BBC News Indonesia. Dewan Syariah Kota Surakarta mengadakan aksi demo karena mozaik di pertigaan jalan kota Solo menyerupai tiang Salib yang diyakini sebagai simbol Kristenisasi.

Para demostran menganggap bahwa sebagai kawasan mayoritas muslim, tidak boleh ada simbol-simbol non Muslim yang “menyinggung keimanan” orang Islam di ruang publik. Kejadian ini kemudian diikuti pula dengan demonstrasi massa Laskar Umat Islam Surakarta yang menolak aksesoris lampion di Pasar Gedhe Surakarta. Menurut mereka, lampion di daerah tersebut berarti Cinaisasi Surakarta sehingga mereka menolaknya.

Kejadian ini bukan sekali-kalinya terjadi. Kemunculan ormas-ormas Islam justru kerap melakukan aksi-aksi kontroversial, seperti melakukan sweeping terhadap ornamen-ornamen “kafir” di hari Natal yang terdapat di ruang publik, melakukan penolakan berdirinya gereja bahkan mempersoalkan acara keagamaan.