Terbaru

Apa reaksi pertama kita ketika mendengar kata “kebebasan ekonomi”? Takut? Optimis? Biasa saja? Atau justru tidak mengerti? Setiap individu pasti memiliki reaksi yang berbeda ketika mendengar terminologi ini. Reaksi ini bergantung pada ideologi politik (political ideology) yang dianut oleh individu tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi?

Apa reaksi pertama kita ketika mendengar kata “kebebasan ekonomi”? Takut? Optimis? Biasa saja? Atau justru tidak mengerti? Setiap individu pasti memiliki reaksi yang berbeda ketika mendengar terminologi ini. Reaksi ini bergantung pada ideologi politik (political ideology) yang dianut oleh individu tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi?

Apa reaksi pertama kita ketika mendengar kata “kebebasan ekonomi”? Takut? Optimis? Biasa saja? Atau justru tidak mengerti? Setiap individu pasti memiliki reaksi yang berbeda ketika mendengar terminologi ini. Reaksi ini bergantung pada ideologi politik (political ideology) yang dianut oleh individu tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi?

Apa reaksi pertama kita ketika mendengar kata “kebebasan ekonomi”? Takut? Optimis? Biasa saja? Atau justru tidak mengerti? Setiap individu pasti memiliki reaksi yang berbeda ketika mendengar terminologi ini. Reaksi ini bergantung pada ideologi politik (political ideology) yang dianut oleh individu tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi?

Apa reaksi pertama kita ketika mendengar kata “kebebasan ekonomi”? Takut? Optimis? Biasa saja? Atau justru tidak mengerti? Setiap individu pasti memiliki reaksi yang berbeda ketika mendengar terminologi ini. Reaksi ini bergantung pada ideologi politik (political ideology) yang dianut oleh individu tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi?

Jika kita ingin hidup di dalam masyarakat yang demokratis, maka tidak bisa tidak kita harus melaksanakan proses pemilu.

Bahkan seorang anarkis yang paling radikal sekalipun harus terpaksa mengakui bahwa pemilu tidak bisa dihapuskan di dalam masyarakat yang seratus persen bebas dan voluntaristik. Ini karena di dalam masyarakat anarki yang paling ideal sekalipun, kita masih membutuhkan suatu otoritas politik untuk menegakkan kontrak atau perjanjian. Tanpa kehadiran pihak ketiga yang netral dan otoritatif, akan sulit bagi dua individu untuk menegakkan suatu kontrak jika hanya berdasarkan komitmen dan rasa saling percaya belaka.

Sejauh yang saya dapat bayangkan, sampai saat ini masyarakat anarkis seratus persen adalah mustahil, dan masyarakat yang bebas dan merdeka tetap membutuhkan peran negara. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana membatasi kekuasaan negara agar tidak membengkak melebihi fungsi alamiahnya sebagai penegak hukum dan pelindung kebebasan individu. Salah satu cara yang paling mungkin adalah dengan menggilir jabatan politik melalui mekanisme pemilihan yang disebut sebagai pemilu.

Melalui pemilu, jabatan politik menjadi lahan yang tidak lagi monopolistik. Pemilu memungkinkan saya, anda, dan siapa saja yang merupakan warga biasa untuk ikut serta di dalam proses pemilihan pejabat publik, entah sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Jabatan publik tidak lagi menjadi privilese bagi raja, anak raja, atau kerabat raja. Selain itu, proses pemilu juga membuat jabatan politik menjadi lebih akuntabel karena melibatkan partisipasi masyarakat luas. Konsekuensinya, pejabat publik yang terpilih bertanggung jawab secara langsung kepada publik. Ini berarti pejabat publik tidak bisa mengeksekusi kekuasaan mereka secara arbitrer dan semena-mena.

Libertarianisme sebagai sebuah gagasan yang mengadvokasi kebebasan ekonomi dan kemerdekaan individu memiliki berbagai variasi pemahaman dan pemaknaan. Selain itu, setiap individu merupakan entitas yang unik dan berbeda. Tidak ada satupun individu di dunia ini yang 100% mutlak sama dengan individu lain, baik sifatnya, seleranya, nilai dan pemahamannya akan moralitas yang dianutnya, impiannya, hingga ketertarikannya akan suatu hal. Termasuk diantaranya mereka yang menyebut dirinya sebagai seorang libertarian.

Dari aspek kesehatan misalnya, seorang libertarian bisa memiliki pandangan bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dijaga. Bahwa makan makanan yang memiliki nutrisi yang baik, olahraga teratur, dan menghindari konsumsi zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti tembakau merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijalankan.

Namun, tidak mustahil ada seorang libertarian yang memiliki pandangan yang berbeda, yang menganggap bahwa hidup merupakan sesuatu yang harus dinikmati dan menomorduakan aspek kesehatan. Bahwa tidak masalah mengorbankan sebagian kesehatan tubuh dengan tidak berolahraga, makan makanan tidak sehat, hingga mengkonsumsi zat-zat yang dapat membahayakan tubuh, seperti alkohol dan tembakau, selama kita mendapatkan kesenangan dan kenyamanan dengan melakukan hal tersebut.

Pembicaraan mengenai ekonomi kerakyatan belakangan ini mulai booming kembali. Tentu penyebabnya tak lain dan tak bukan karena politik. Menjelang moment politik 2019, banyak politikus berusaha menjaring massa dan dukungan dengan mengeluarkan janji-janji yang berbunga-bunga dan sedap di telinga. Salah satunya adalah “Isu Ekonomi Kerakyatan”, mengapa saya sebut isu? Sebab hingga saat ini ekonomi kerakyatan hanya sekedar menjadi tunggangan politikus yang sebenarnya tidak mengerti ekonomi beserta mekanismenya. Mereka hanya tahu citra, sanjungan, dan suara.

Istilah ekonomi kerakyatan masih belum diketahui siapa pencetusnya dan konsep rill-nya. Sampai saat ini ekonomi kerakyatan masih dilebelkan sebagai gagasan yang berasal dari founding fathers kita yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, jika kita teliti lebih lanjut, para pendiri bangsa tidak serta-merta menegaskan bahwa konsepsi ekonominya bernama ekonomi kerakyatan.