Terbaru

 Dengan menguatnya wacana ideologi keagamaan, banyak orang berpikir bahwa era ideologi mengalami kebangkitan. Ada yang menyebutnya sebagai politik aliran, namun ada juga yang menyebutnya sebagai politik agama.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (baik intensifikasi maupun ekstensifikasi). Dalam aturan ini, pihak Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak akan dibekali kewenangan akses untuk membuka data rekening nasabah bank untuk keperluan penyidikan pajak. Upaya pemerintah dengan menerbitkan peraturan ini tidak lain demi pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Alasan lainnya karena keterbatasan akses mengenai informasi pajak yang menurut Ditjen Pajak menghambat penerimaan pajak.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memainkan peranan besar bukan hanya sebagai penggerak sektor ekonomi, namun juga berdampak dalam pencapaian kinerja organisasi. Tanpa pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel mustahil penyelenggaraan tugas pemerintah akan berjalan lancar dan mencapai tujuan. Pengadaan barang/jasa pemerintah bersumber dari anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah, dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tulisan ini berdasarkan pengamatan langsung selama saya bekerja sebagai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Rasanya tidak ada lagi momentum yang paling tepat untuk menghapus hukum dan UU penodaan agama, selain waktu sekarang-sekarang ini.

Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dijatuhi hukuman penjara 2 tahun penjara karena perkataannya yang mengkritik elit politik yang sering memanfaatkan agama demi kepentingan politik –yang kemudian dianggap menodai agama Islam. Meski sudah berkali-kali meminta maaf, ucapannya digunakan untuk membangkitkan sentimen kebencian keagamaan untuk mengalahkan Ahok di Pilgub Jakarta.

Melihat fenomena hari ini di Indonesia, kita tidak sekedar melihat dan mendapati isu-isu sampah yang bertebaran di media sosial, melainkan juga isu-isu berbahaya yang sangat mungkin mengancam kebebasan kita. Selain Pilkada Ibukota yang menunjukan kepada kita bagaimana para kelompok bigot berusaha mencari posisi politis untuk memaksakan kehendak mereka, muncul juga organisasi, yang konon ingin merevisi atau mengganti ideologi negara Indonesia dengan prinsip-prinsip ekslusif mereka: negara berbasis syariah. Mereka adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Suara Kebebasan adalah nama yang kentara bagi kehendak untuk menyerukan dan menyuarakan kebebasan, mestinya, dengan kehendak untuk berdiam dalam gagasan yang lebih bersifat filosofis. Dalam arti apapun, kata ‘filosofis’ selalu melibatkan gambaran akan satu atau lebih bentuk filsafat, meskipun dengan asumsi yang hendak menjauh dari kesan akademis akan istilah filsafat.

Seperti yang dilansir oleh sejumlah media cetak beberapa hari yang lalu, KPU telah menetapkan Anies Rasyid Baswedan sebagi Gubernur Terpilih DKI Jakarta . Selama masa kampanye, Anies Baswedan menjanjikan penutupan tempat-tempat prostitusi di DKI Jakarta, seperti Alexis dan sebagainya.

Tema kebebasan seakan tak pernah berakhir untuk diperbincangkan. Mungkin karena Kebebasan melahirkan beragam tafsir bahkan konsekuesi yang tidak semua orang sepakati. Sesuatu yang sangat penting dan kontroversial pada umumnya memang demikian. Tapi kebenaran akan kebebasan sebenarnya tak perlu dicari dan dibayangkan dengan abstraksi tingkat tinggi. Kebabasan ada di sini dan hari ini. Tak bisa ditunda dan dibatasi.