Terbaru

Pada hari rabu, tanggal 27 Maret 2019 lalu, terlansir berita yang menulis bahwa Menkopolhukam, Wiranto, menyatakan bahwa orang yang mengajak orang lain untuk golput dapat dikenakan sanksi pidana.  "Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu," kata Wiranto dikutip dari detik.com.[1] (27/03.2019)

Fenomena golput, atau tidak memilih, merupakan hal yang lumrah terjadi pada setiap kali masa pemilihan umum di Indonesia. Pada pemilihan umum tahun ini, pernyataan untuk memilih golput merupakan hal yang dapat dengan mudah kita temui, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Ketidakpuasan terhadap para calon yang ditawarkan, tidak adanya perbedaan yang terlihat diantara pada kandidat, hingga sikap apatis dan skeptis terhadap jalannya proses politik di tanah air merupakan beberapa dari banyak alasan untuk seseorang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Dan hal ini tentu saja bukan terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di banyak negara demokrasi lain, seperti di Amerika Serikat. Menurut studi Pew Research Center yang dikutip oleh Fortune, pada pemiihan presiden negeri Paman Sam tahun 2016, empat dan sepuluh warga Amerika yang memiliki hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya.[2]

"Mengapa warga sipil seperti kita membutuhkan senjata semi-otomatis?"

Inilah pertanyaan yang kerap muncul di media massa setiap ada kasus penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat, yang diutarakan baik oleh politisi, jurnalis, maupun akademisi. Penembakan massal dengan menggunakan senjata semi-otomatis merupakan hal yang tak jarang terjadi di negeri Paman Sam tersebut.

Penembakan di konser musik Las Vegas pada tahun 2017 yang menewaskan 58 jiwa, penembakan di sekolah dasar Sandy Hook pada tahun 2012 yang membuat 27 orang kehilangan nyawa, hingga penembakan di klub malam di kota Orlando yang telah mengambil kehidupan 49 orang merupakan beberapa contoh dari berbagai penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat dalam dekade terakhir yang melibatkan senjata semi-otomatis. Maka tidak mengherankan bahwa pertanyaan "mengapa kita membutuhkan jenis senjata tersebut" merupakan hal yang banyak diutarakan oleh berbagai pihak.

Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang dikenal sangat melindungi kebebasan memiliki senjata untuk warganya. Hal tersebut dituangkan dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat kedua, yang berbunyi "Milisi yang diregulasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga negara yang bebas, dan oleh sebab itu, hak warga negara untuk memiliki dan menggunakan senjata, tidak boleh dilanggar."

Pelarangan Indomaret dan Alfamart di Padang. Pembubaran paksa diskusi Irshad Manji di Komunitas Salihara. Adanya pembatasan impor daging dalam bentuk kuota di Indonesia. Pemberedelan buku yang dianggap kiri yang terjadi di berbagai daerah.

Bagi sebagian pembaca, mungkin keempat kasus yang saya angkat diatas tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Kasus-kasus tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Bagaimana kita bisa mensejajarkan pelarangan Indomaret dan Alfamart dengan pemberedelan buku kiri? Atau pembubaran paksa diskusi dengan pembatasan impor daging?

Namun, pada dasarnya, ada kemiripan yang sangat kuat dari kasus-kasus yang saya cantumkan di atas, yakni bahwa hal tersebut merupakan perwujudan nyata dari banyaknya warga Indonesia yang sangat takut terhadap kebebasan.

Pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 lalu, Suara Kebebasan mendapatkan kesempatan kembali untuk mengadakan diskusi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (UNILA) dengan membahas makalah penelitian Suara Kebebasan mengenai Permenkominfo No. 19 tahun 2019 tentang Penanganan Situs Internet dengan Muatan Negatif, yang diterbitkan tahun lalu. Diskusi ini merupakan diskusi kedua yang dilakukan Suara Kebebasan di Universitas negeri di kota Bandar Lampung tersebut, dan merupakan hasil undangan dari ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Lampung, Ikram Baadila, serta berkat kerjasama Suara Kebebasan dengan jurusan Sosiologi, Hubungan Internasional, serta Komunikasi FISIP UNILA.

Saya mewakili tim penulis Suara Kebebasan, mendapatkan kesempatan sebagai salah satu pemateri dari diskusi ini. Selain itu, ada panelis lain yang menjadi kontributor serta pembahas, yakni Kamilia Manaf yang merupakan salah satu pendiri Institut Pelangi Perempuan, yang bergerak di bidang advokasi untuk kelompok lesbian serta transgender perempuan. Kamilia juga memiliki perhatian terhadap representasi dan kehadiran kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam dunia maya di Indonesia.

Pada hari Jumat 29 Maret lalu, Suara Kebebasan bekerja sama dengan Kafha Laboratory for Humanity and Culture mengadakan seri kedua dari rangkaian acara diskusi Obrolan Kebebasan (OrKes). Pada kesempatan kali itu, diskusi publik yang mendiskusikan hasil karya ilmiah dari rekan-rekan jejaring gerakan libertarian di Indonesia ini mengangkat topik program-program pemberdayaan dan persepsi perempuan, sesuai dengan topik disertasi pembicara diskusi, Adinda Tenriangke Muchtar, yang juga merupakan salah satu tim editor website SuaraKebebasan.org.

Makalah Adinda, yang berjudul “Memahami Pengaruh Intervensi Pembangunan Terhadap Persepsi Perempuan Penerima Manfaat Tentang Pemberdayaan (Sebuah Studi Kasus di Sulawesi Selatan, Indonesia)”, diambil dari disertasi beliau yang berjudul sama dan diajukan sebagai syarat kelulusan kuliah program doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand. Tesis utama disertasi Adinda menyatakan bahwa ada pengaruh besar terhadap persepsi perempuan sebagai penerima manfaat dari program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Oxfam, sehingga diperlukan semacam kerangka program yang refleksif dan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan nuansa sosio-kultural tempat perempuan penerima manfaat tinggal.

Tampaknya masyarakat kita memiliki semacam fetishisme terhadap otoritas keilmiahan. Hal ini sangat kentara apabila kita melihat bagaimana orang-orang menyangkal para climate change deniers dengan argumen yang kurang-lebih berbunyi seperti ini: “lebih dari 90 persen ilmuwan sepakat bahwa isu perubahan iklim itu nyata dan disebabkan oleh aktivitas manusia”.

Argumen semacam itu terdengar sangat menyakinkan karena menempatkan otoritas keilmiahan sebagai basis argumennya. Para ilmuwan, kita tahu, adalah sosok protagonis di dalam narasi pencarian kebenaran ala metode empiris. Mereka adalah orang-orang yang bergelut dengan realitas untuk mencari bukti-bukti. Dan bukti, kita juga tahu, adalah basis yang paling kuat untuk membangun pemahaman yang paling objektif terhadap realitas di sekeliling kita.

Tetapi, menurut saya, ada kenaifan yang tersembunyi dari fethishisme tersebut. Kenaifan ini berkaitan erat dengan kepercayaan kita yang sangat polos bahwa ada korelasi positif antara kebenaran ilmiah dengan akumulasi data-data empiris. Kita, misalnya, percaya bahwa seribu pengamatan yang menunjukkan angsa berwarna putih entah bagaimama bisa dijadikan dasar generalisasi bahwa semua angsa berwarna putih.

Tanggal 17 April nanti, Indonesia akan menjalankan pemilihan umum serentak, yakni pemilihan umum presiden, serta pemilu legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun demikian, efek dari diadakannya pesta demokrasi lima tahunan ini dapat kita rasakan sejak jauh-jauh hari, mulai dari kampanye media sosial, adanya spanduk dan baliho para kandidat calon yang tersebar dimana-mana, hingga topik pemilu yang memasuki pembicaraan kita sehari-hari baik dengan keluarga maupun kawan-kawan.

Pembicaraan mengenai politik menjelang pemilu dilakukan melalui berbagai medium, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bila Anda aktif di media sosial Facebook atau Twitter misalnya, atau bila Anda bergabung dengan grup di media sosial seperti WhatsApp dengan kerabat atau kawan-kawan, besar kemungkinan Anda akan ikut terlibat, atau setidaknya menyaksikan pembicaraan tersebut.

Tidak sedikit teman-teman saya yang menceritakan bahwa sejak memasuki tahun pemilu, topk pembicaraan mereka, baik dengan keluarga maupun teman-teman, menjadi berubah. Mereka kerap membicarakan perihal mengenai politik dan pemilu. Hal tersebut tidak hanya terjadi di media sosial, namun juga secara langsung di berbagai kegiatan, seperti pada saat makan malam misalnya. Pembicaraan tersebut pun tidak jarang dilakukan dengan nada emosi, keras kepala, hingga berujung pada keributan dan perdebatan yang tiada akhir yang tentunya memiliki dampak yang sangat negatif terhadap hubungan personal kita dengan orang lain.

Pada 15 Maret 2019 lalu, Suara Kebebasan mengadakan acara serial diskusi Obrolan Kebebasan (Orkes) pertama di Universitas Paramadina yang bekerja sama dengan Anggon dan Kahfa, serta didukung oleh Atlas Network. Tema yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah 'Mengenal Gagasan Posnerian dalam Hukum Islam' yang dibawakan oleh narasumber Pramudya Oktavinanda, seorang advokat ternama lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan University of Chicago Law School, serta dimoderatori oleh kontributor tetap Suara Kebebasan, Djohan Rady.

Tema yang diangkat tersebut merupakan topik yang dibahas oleh Pramudya dalam disertasi Ph. D nya di Sekolah Hukum Universitas Chicago. Gagasan Posnerian sendiri diambil dari nama salah seorang pakar hukum kenamaan Amerika Serikat yang juga pernah menjadi salah satu hakim federal di negeri Paman Sam bernama Richard Posner. Posner merupakan salah satu akademisi dan tokoh terkemuka dari gagasan law and economics yang mengaplikasikan teori-teori ekonomi sebagai alat analisis hukum.