Bijak Mengonsumsi Obat Bernama Subsidi

Sindikasi    | 6 Sep 2018 | Read 213 times
Bijak Mengonsumsi Obat Bernama Subsidi

Kejatuhan ekonomi Venezuela terjadi antara lain akibat pengucuran subsidi yang berlebihan. Bagi Indonesia, kebijakan subisidi juga sering dipakai sebagai obat penangkal "penyakit" nasional khususnya kemiskinan. Namun layaknya obat, perlu sejenak kita memahami bahwa subsidi memiliki dampak buruk dan efek samping. Di banyak negara berkembang, seperti Indonesia, subsidi seakan menjadi kebijakan wajib pemerintah.

Argumen utamanya adalah pada umumnya kebijakan subsidi bertujuan untuk mengendalikan harga sehingga rakyat mampu membeli dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Subsidi digambarkan sebagai kewajiban konstitutional dan moral bagi negara (Hukumonline, 2013) yang masih bergelut dengan masalah sosial khususnya kemiskinan dan pengangguran.

Sama-sama negara berkembang, Venezuela dan Indonesia memiliki sejarah yang agak mirip tentang kebijakan subsidi ini. Dua negara ini membangun era subsidi besar-besarannya pada masa "kejayaan minyak bumi". Di era Hugo Chaves, kebijakan subsidi di Venezuela dibangun atas dasar bahwa cadangan minyak mereka melimpah. Harga minyak yang pada masanya pernah tinggi, membuat negara tersebut seperti kejatuhan "rejeki nomplok". Harga-harga dikendalikan dengan subsidi, begitu juga nilai tukar mata uangnya.

Di Indonesia, rezim subsidi digawangi oleh pemerintahan Soeharto yang menjadikan minyak bumi menjadi penopang utama keuangan negara (Chelminski, 2016). Pada masa itu produksi minyak bumi Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia hingga menjadikan negara ini anggota OPEC. Sama seperti Venezuela, harga barang-barang pokok seperti makanan, pupuk, dan tentunya bahan bakar minyak dipatok relatif rendah karena suntikan subsidi. Pun harga nilai tukar ditahan pada level yang stabil dengan bantuan subsidi.

Para ahli menemukan bahwa alasan utama pelaksanaan kebijakan bertujuan mengurangi kemiskinan. Pada jangka periode tertentu, memang benar subsidi menjadikan masyarakat mampu membeli kebutuhan pokok mereka. Kebijakan ini membuat masyarakat mudah menilai bahwa mereka senang dengan kinerja pemerintah. Kebijakan subsidi bisa diibaratkan sebuah obat pereda batuk-batuk "kemiskinan" itu. Ia mungkin menyembuhkan, tetapi pada satu titik, subisidi akan mulai menunjukkan efek samping sekaligus dampak negatif yang menegasikan premis utama kebijakan ini bahwa subsidi ini adalah solusi untuk mengurangi kemiskinan.

Hal ini menantang kita untuk bertanya sekaligus berpikir, apakah obat itu selalu menjadi solusi sebuah penyakit? Saya memiliki secuil kisah sederhana tentang ini. Ketika saya masih di Selandia Baru, anak saya yang masih bayi, sekitar 3 bulan umurnya, mengalami batuk-batuk selama kurang lebih satu minggu. Saya dan istri khawatir ada apa-apa dengan anak kami. Jika waktu itu kami di Indonesia, pilihan paling cepat adalah segera ke apotek dan bertanya, obat apa yang manjur agar batuk-batuknya segera berhenti. Namun, obat tidak sembarang diberikan di Negeri Kiwi itu. Kami harus mendapat otentikasi resep dari dokter.

Akhirnya, mau tidak mau kami ke puskesmas, mereka menyebutnya medical centre, dan menemui dokter yang kebetulan orang Indonesia. Sewaktu anak kami diperiksa, beberapa saat kemudian saya bertanya, "Dok, obatnya apa, ya?" Dibiarkan saja, nanti juga sembuh sendiri. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan stres, khususnya ibunya, biar ASI tetap lancar. Begitu jawab dokter tersebut. Kami agak kaget mendengarnya. Apa benar anak saya bisa sembuh? Nyatanya, dia sembuh juga seminggu setelahnya.

Refleksi saya, mungkin kita di negara berkembang, khususnya Indonesia, selama ini berpersepsi dalam alam bawah sadar bahwa kalau sakit harus diberi obat yang berbentuk pil atau kapsul atau semacamnya itu. Sementara ada opsi lain bahwa sebenarnya bukan obat yang diperlukan, tetapi sebenarnya perbaikan di bidang lain dan juga kesabaran sejenak. Saya merenungkan bahwa obat memang dapat menyembuhkan penyakit. Akan tetapi, lingkungan dan pesimisme yang buruk bisa membuat penyakit datang kembali atau bahkan tahan terhadap obat.

Bak obat tersebut, pada jangka waktu dan level tertentu, subsidi diperlukan untuk menyembuhkan penyakit bernama kemiskinan. Akan tetapi, pada satu waktu, bisa jadi ia malah memperburuk keadaan. Subsidi berkepanjangan memang membuat masyarakat senang. Namun, bagaimanapun juga subsidi adalah beban negara. Statusnya sebagai beban ekonomi tidak akan pernah bisa diacuhkan (Diop, 2014).

Setidaknya, ada tiga efek samping kebijakan subsidi yang mematikan kemampuan negara dan masyarakatnya untuk berpikir, bertahan, dan berkembang. Pertama, subsidi yang berlebihan dan tak terkendali dapat menggerogoti keuangan negara. Kedua, subisidi membunuh insentif pada masyarakat dan pemerintah untuk aktif berproduksi. Ketiga, kebijakan ini bisa berjalan di luar kendali karena dijadikan komoditas politik. Tiga efek samping itu menjadi dorongan atas kejatuhan Indonesia pada 1998 dan kini pada Venezuela. Karena subsidi, keuangan negara difokuskan pada kegiatan yang bersifat konsumtif. Artinya, kucuran dana subisidi difokuskan pada aktivitas konsumsi masyarakat bukan pada, misalnya, pengembangan kapasitas, pendidikan, dan pengetahuan publik.

Agak mencengangkan sebenarnya melihat contoh bahwa dana subisdi yang dikeluarkan untuk bahan bakar minyak (BBM) pada era 1999-2016 di Indonesia adalah sebesar tiga kali lipat lebih besar biaya kesehatan (Jazuli, 2017). Jika dibanding dana untuk pendidikan, besaran subsidi bisa dikatakan sebanding. Namun, coba bandingkan dengan dana untuk penelitian dan pengembangan, subsidi masih menjadi raja. Untuk diketahui dana pendidikan sebagian besar mengalir untuk gaji, bukan penelitian dan pengembangan. Interpretasi sederhananya adalah Indonesia lebih suka membakar uang-uangnya ketimbang membelanjakannya untuk kemajuan.

Selanjutnya, subsidi membuat kegiatan produksi dalam negeri lemah. Ini terjadi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga minyak bumi. Karena harga pangan dan BBM terlampau relatif murah, tidak ada insentif bagi petani ataupun perusahaan penambang minyak untuk bekerja keras dan berinovasi meningkatkan produksi. Pada akhirnya, ketika produksi menurun, pemerintah akhirnya harus impor.

Di samping itu, subsidi sering dijadikan komoditas politik. Lebih tepatnya, harga murah yang dijadikan komoditas politik dan subisidi menjadi kendaraan atau alatnya. Karena sudah menjadi janji politik, harga murah dan subsidi terus menjadi sasaran tagih masyarakat dan oposisi pada pemerintah. Akhirnya itu menjadi ukuran apakah pemerintah becus atau tidak. Pemerintah becus kalau harga murah dan subsidi besar, bukan kalau masyarakatnya teredukasi dan sehat jasmani dan rohaninya. Ini semua menciptakan sebuah kompleksitas yang membuat kebijakan susbsidi tidak mudah direformasi.

Masyarakat dan pemerintah sudah terlanjur terbiasa dengan obat batuk untuk meredakan batuk, lupa untuk fokus pada pengembangan masyarakatnya untuk meneliti, berkembang dan aktif berproduksi di berbagai bidang. Di awal-awal tahun politik ini, saya mengharap bahwa isu tentang kebijakan subsidi jangan dijadikan gimmick politik, baik bagi pemerintah maupun oposisi. Kejatuhan Indonesia 1998 dan Venezuela kini cukup menjadi pelajaran berarti tentang ini. Berkontestasilah dengan ide-ide dan kebijakan-kebijkan yang fokus pada pembangunan ekonomi, kapasitas dan ketrampilan, dan kesehatan masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bijak Mengonsumsi Obat Bernama Subsidi", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/04/120427026/bijak-mengonsumsi-obat-bernama-subsidi. Editor : Laksono Hari Wiwoho. Kami berterima kasih pada penulis yang mengizinkan memuat kembali.

--- *** ---

 

Muhamad Rosyid Jazuli, MPP.  Lulusan Victoria University of Wellington ini merupakan anak muda yang konsen dengan analisis reformasi kebijakan. Rosyid adalah Ketua PPI Selandia Baru pada periode 2016-2017. Saat ini ia aktif sebagai staf di Tim Ahli Wakil Presiden RI dan menjadi peneliti di Paramadina Public Policy Institute.

 

 

Muhamad Rosyid Jazuli

Muhamad Rosyid Jazuli, MPP.  Lulusan Victoria University of Wellington ini merupakan anak muda yang konsen dengan analisis reformasi kebijakan. Rosyid adalah Ketua PPI Selandia Baru pada periode 2016-2017. Saat ini ia aktif sebagai staf di Tim Ahli Wakil Presiden RI dan menjadi peneliti di Paramadina Public Policy Institute.