Siapa Sangka: Islam Garis Keras dan Populisme di Barat Ternyata Punya Kemiripan

Sindikasi    | 18 Des 2017 | Read 1062 times
Siapa Sangka: Islam Garis Keras dan Populisme di Barat Ternyata Punya Kemiripan

Populisme reaktif telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan baik di Amerika Serikat maupun Indonesia

Kedua negara ini begitu berbeda; Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Secara geografis, keduanya berada pada posisi di geografis yang saling berbelakangan, dan rakyatnya secara budaya berbeda dan dengan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda pula. Tetapi ternyata ada kesamaannya. Keduanya negara yang begitu luas dengan rakyat yang begitu relijius - mayoritas di AS adalah Nasrani dan di Indonesia; Muslim. Keduanya juga mengalami perubahan besar dalam masyarakatnya.

Ketika Barack Obama menjadi presiden tahun 2009, dia mengajak kearah “perubahan yang bisa kita percaya” dan dia secara pribadi menjadi simbol perubahan ini. Sebagai presiden AS kulit hitam pertama, banyak yang melihat kemenangannya sebagai kemenangan bagi gerakan hak sipil dan mendukungnya ketika dia mendorong perubahan sosioekonomi. Tetapi sebagian penduduk tidak bersetuju dan merasa Obama menyepelekan nilai-nilai fundamental Amerika yang didasarkan pada iman Kekristenan yang kuat.

Pada 2014, setahun setelah Obama mengambil sumpah jabatan periode ke duanya, Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur Jakarta, ibukota Indonesia. Purnama beragama nasrani dan beretnis Tionghoa di sebuah kota mayoritas Muslim. Gebrakan kebijakannya untuk membersihkan pemerintahan kota, membangun infrastruktur dan membantu yang tertinggal, banyak didukung, tetapi dia menghadapi perlawanan yang kuat ketika dia mencalonkan diri untuk periode ke dua-nya pada masa kampanye tahun 2017. Banyak yang merasa dia menyepelekan nilai-nilai Islam.

Di Amerika Serikat, Obama nantinya digantinkan oleh Donald Trump dan di Indonesia, gerakan Islamis garis keras berhasil menjadikan Purnama terpidana dalam kasus penistaan agama. Populisme reaktif telah menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan di kedua negara ini.

Kasus Obama dan Purnama menggambarkan perubahan kekuatan yang terjadi di beberapa masyarakat di seluruh dunia. Perubahan ini juga didorong oleh masyarakat kelas konsumen global yang mengharapkan keuntungan pribadi dari adanya perubahan ini. Perlawanan datang dari mereka yang takut akan terpinggirkan.

Siapakah mereka yang karena ketakutan ini sehingga mereka menjadi sasaran empuk retorika populisme? Siapakah mereka ini yang merasa rentan dan takut bilamana perubahan akan memarjinalkan mereka?

Di AS, ekonom universitas Harvard Dani Rodrik menyalahkan globalisasi ekonomi. Dalam makalah terbarunya untuk Biro Nasional Penelitian Ekonomi AS berjudul “Populism and the Economics of Globalization,” (Populisme dan Ekonomi Globalisasi) dia temukan bahwa populisme adalah bujukan bagi mereka yang telah mengalami kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena persaingan dan perdagangan internasional. Tentunya, baik Trump dan Bernie Sanders keduanya mengklaim mewakili mereka yang telah kehilangan penghidupan mereka dalam dunia ekonomi globalisasi dan modern ini dan menyalahkan para elit politik yang telah berkolusi dengan konglomerasi bisnis internasional yang berkuasa.

Keduanya berbeda dalam visi mereka tentang nilai dan moral sosial: Trump kebanyakan memikat para kelompok konservatif dan lebih ke pedesaan (rural), sementara Sanders memikat dukungan para pemilih yang lebih urban dan progresif.

Di Indonesia, Islamis garis keras Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam, dan populis otoritarian Prabowo Subianto, purnawiranan letnan jendral yang berkompetisi melawan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden tahun 2014, bergabung dan mendukung kampanye populis melawan Purnama pada pemilihan Gubernur tahun ini. Sebagaimana para populis lain, mereka menyalahkan kemapanan elit yang kata mereka, telah memperkaya diri mereka dan menyalahgunakan kekuasaan, dan mereka mengklaim bahwa mereka mewakili golongan yang terpinggirkan (umat Muslim).

Kampanye mereka jatuh di lahan yang subur, yang walaupun demokrasi dan globalisasi sebenarnya telah menguntungkan banyak rakyat Indonesia. Sejak dimulainya era demokrasi 20 tahun lalu ketika Suharto mengundurkan diri, angka kemiskinan terjun dari angka 24 persen menjadi hanya sepuluh persen dan sementara jumlah penduduk meningkat dari 200 juta menjadi 260 juta.

Angka harapa hidup juga tumbuh dari 66 tahun menjadi 70 tahun dan masyarakat saat ini menikmati akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial dasar.

Di Indonesia, bukanlah secara langsung disebabkan oleh perdagangan atau migrasi tetapi penolakan terhadap perubahan nilai dan gaya hidup yang menghasilkan penolakan terhadap Purnama dan nantinya sampai dia dipenjara. Para pengamat sering menyederhanakan nasibnya sebagai dampak dari sentimen anti Tionghoa atau anti Kristen, tetapi penjelasan yang lebih baik adalah dengan melihat ketidak-nyamanan yang lebih besar dimana fakta bahwa norma memang sedang berubah.

Modernisasi mengenyampingkan para pemimpin tradisional (yang kebanyakan pria) dari posisi kekuasaan mereka. Kesetaraan gender dianggap ancaman langsung dan para Islam garis keras di berbagai tempat menentang kemunculan wanita sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat. Entah itu homoseksualitas atau agama lain, Islam garis keras berbagi ketakutan yang sama terhadap segala hal yang dianggap bidah, heterodoks, atau menetang nilai-nilai patriarkis.

Penentangan mereka terhadap Purnama ada pada kategori ini. Sumber penentangan yang sama dengan apa yang kita lihat barusan ini pada meningkatnya kekerasan terhadap komunitas LGBTQ dan berkembangnya intoleransi agama di Indonesia. Argumen yang sering dimunculkan para pembela gejala ini adalah bahwa mereka sedang membela hak dan nilai masyarakat Muslim.

Hal yang sama dengan yang kita saksikan di Charlottesville, Virginia, pada bulan Agustus. Para pengikut Supremasi Kulit Putih mengadakan parade untuk merebut kembali dominasi dan hak istimewa mereka terhadap masyarakat kulit berwarna dan penganut agama lain. The Washington Post mewawancarai beberapa aktifis dan melaporkan: “Mereka merasa didiamkan dan disensor, dirampas hak mereka.” Di Indonesia, Islamis garis keras juga berjuang untuk dominasi dan hak istimewa mereka diatas penganut agama lain.

Hal yang sama antara populis kanan-jauh Amerika dan Islam garis keras di Indonesia adalah rasa keterasingan, perasaan bahwa mereka kehilangan keuasaan dan tersingkir kearah keberadaan yang termarjinalkan. Mereka juga kebanyakan pria dan sama-sama merasa terganggu dengan bertumbuhnya pemberdayaan wanita. Mereka merasa kekuatan mereka termarjinalisasi dan mereka ingin memulihkan nilai dan norma yang mereka anggap sedang tergerus.

Pada akhirnya, populisme bergantung pada rasa takut dari mereka yang terpinggirkan dan yang merasa hilangnya kekuasaan dan berusaha mempertahankan norma dan nilai dalam masyarakat. Mereka berjuang melawan suatu tatanan global baru yang menyamaratakan kesempatan antara batas negara, gender, kelas dan etnis. Tatanan baru ini menggerus posisi kekuasaan dan populis menggunakan ketakutan yang dihasilkan untuk menjadi bahan bakar kampanye mereka.

Tidaklah mengejutkan bahwa perlawanan terhadap tatanan baru ini paling kuat di pedesaan - diseluruh dunia tampaknya ada kesenjangan budaya antara desa (rural) dan perkotaan (urban). Keduanya saling memandang rendah masing-masing. Masing-masing merasa budaya mereka lebih baik.

Akan tetapi, kekuatan dibalik globalisasi adalah urban, teknologis, dan internasional. Trend global kearah urbanisasi menjadi pertanda menangnya kota atas pedesaan. Dan mereka yang kehilangan keuasaan untuk menjaga norma mereka, berubah menjadi marah.

The Wall Street Journal, membahasakan ulang kata-kata Tom W. Smith dari Universitas Chicago, melaporkan bahwa sikap “kota” yang membuka diri terhadap imigran asing, pernikahan sesama jenis dan sekularisme mempertinggi ketidakpercayaan para penduduk pedesaan dan kota kecil yang memiliki nilai yang berbeda.” Tahun lalu, para penduduk pedesaan ini membangun masa yang besar dan berhasil membawa Donald Trump ke Gedung Putih.

Ajakan Trump untuk “membuat Amerika Hebat lagi” adalah diarahkan kepada perasaan menghilangnya hak mereka untuk menetapkan nilai dan norma mereka sendiri.

Akademisi sering menyebut perpecahan rural-urban, tetapi perpecahan besar saat ini adalah antara kekuatan global tentang perubahan sosial dan teknologi melawan interpretasi norma sosial tradisional. Yang pertama tampaknya sudah menang. Tetapi yang terakhir sedang melawan dengan keras. Demokrasi perwakilan sebagaimana di AS dan Indonesia lebih khususnya, rentan terhadap politik populisme dimana pertarungan berlangsung di kotak suara yang bisa membawa seorang penguasa populis berkuasa.

Hasil pemilu Perancis barusan dan Jerman yang tidak lama lagi memberi kita harapan bahwa pemilih rasional bisa menang. Tidak ada alasan mengapa mengapa ini tidak terjadi di AS dan di Indonesia.

Rainer Heufers

Rainer Heufers adalah Managing Director di SIAP Solutions. Pte. Ltd. Dan Co-Founder Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), sebuah Think-Tank yang mempunyai visi melawan konservatifisme dan proteksionisme di Indonesia, dengan menyediakan riset kebijakan yang mendukung kebebasan sipil dan kebebasan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rainer Heufers juga berpengalaman lebih dari satu dekade terlibat penelitian dalam transformasi ekonomi dan sosial di China, yang kemudian mendorongnya menjadi Kepala Perwakilan Resmi Friedrich Naumann Foundation for Freedom di Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Rainer Heufers juga menjabat sebagai Senior Fellow ATLAS Network, sebuah jaringan internasional Think-Tank pro-kebebasan dan pasar bebas. Bisa dihubungi melalui email: [email protected]