Keluar Dari Jebakan Pendapatan Menengah

Sindikasi    | 20 Jun 2017 | Read 170 times
Keluar Dari Jebakan Pendapatan Menengah

Baru-baru ini The Jakarta Post membahas tentang risiko ekonomi Indonesia menjadi korban dari apa yang disebut sebagai “jebakan pendapatan-menengah.” Jebakan ini terjadi ketika ekonomi yang bertumbuh dengan cepat tiba-tiba mandek dan gagal mempertahankan momentum pertumbuhan agar sampai menjadi negara pendapatan-tinggi.

Penelitian Bank Dunia pada 2011 menemukan bahwa sejumlah 101 negara pendapatan menengah pada 1960, hanya 13 yang menjadi negara pendapatan tinggi pada 2008. Negara-negara di Amerika Latin dan Timur Tengah menjadi contoh yang jelas. Kebanyakan ekonomi di dua wilayah ini mencapai status pendapatan-menengah pada awal 1960- dan tetap tinggal di posisi ini sampai sekarang.

Tetapi bagaimana dengan Indonesia? Penelitian yang sama menunjukan bahwa pada awalnya Indonesia bergabung dengan kelompok pendapatan menengah pada 1996 tetapi jatuh setelah mengalami krisis besar pada 1997 dan 1998. Membutuhkan waktu enam tahun untuk pulih kembali ke kelompok menengah dan tinggal disitu samapi sekarang dengan pendapatan per kapita $3.420. Batas untuk menjadi negara pendapatan menengah adalah $1.036 dan pendapatan tinggi $12.616.

Pengamat ekonomi Indonesia akan bersetuju bahwa infrastruktur adalah kunci untuk membantu sebuah negara melompat keluar dari status pendapatan-menengah. Tentunya, sebuah penelitian dari Dana Moneter Internasional (IMF) menemukan bahwa risiko tertinggi bagi Indonesia - dalam hal perlambatan pertumbuhan dan jebakan pendapatan menengah - adalah infrastruktur transportasi.

Pepatah tua Tiongkok yang bijak berkata: “Jika engkau ingin kaya, pertama kau harus membangun jalan.”

Anda tidak perlu berpetualang terlalu jauh untuk mengetahui bahwa infrastruktur Indonesia dalam kondisi buruk. Dari kemacetan, pemadaman listrik hingga lambatnya koneksi internet, adalah jelas bahwa infrastruktur fisik belum mampu mendukung perluasan ekonomi dan pertumbuhan permintaan dari para penduduk. Sebagai akibatnya, pertumbuhan ekonomi dicegah untuk mencapai potensi sepenuhnya.

Dari sisi baiknya, ada perkembangan positif, walaupun perlu percepatan kemajuannya. Berinvestasi pada infrastruktur telah menjadi agenda penting nasional pada beberapa tahun terakhir.

Tetapi dalam infrastruktur utama, Indonesia perlu untuk berinvestasi pada tiga hal penting lain. Pertama, sistem keuangan. Sebuah negara perlu mengembangkan pasar keuangan yang memampukan agar dana bisa teralokasikan secara efisien. Ini termasuk hal-hal seperti pasar sekuritas yang berfungsi dengan baik, sistem pembayaran yang lancar dan kerangka hukum dan regulasi yang efektif.

Sebagaimana ekonomi berkembang lainnya, sistem keuangan Indonesia didominasi oleh lembaga perbankan dan hal ini menghasilkan apa yang disebut sebagai “funding bottleneck” atau Kemandekan Pendanaan.

Sumber pendanaan utama perbankan adalah simpanan jangka pendek, sementara penggunaan paling produktif dari dana ini biasanya adalah dalam bentuk proyek jangka panjang dan berisiko. Investor jangka panjang belum aktif terlibat dalam pasar hutang Indonesia yang belum berkembang. Investasi yang kedua berhubungan dengan lembaga publik.

Tingkat kegentingan dan kepentingannya mungkin tidak seterlihat seperti membangung jalan tol atau membangun pembangkit listrik baru. Tetapi banyak penelitian telah menunjukan bahwa masalah kelembagaan, dan bukannya halangan sumber daya, yang pada saat ini adalah alasan utama kegagalan ekonomi berkembang, termasuk Indonesia.

Investor dan lembaga donor sering menemukan diri mereka terlilit dalam jebakan regulasi yang buruk, koordinasi yang buruk dan kurangnnya komitmen dari lembaga publik untuk memberikan layanan pemerintahan yang sangat diperlukan.

Terakhir adalah investasi dalam modal manusia (Human Capital). Tenaga kerja yang terdidik adalah sepenting seperti memiliki jaringan telepon yang baik bagi ekonomi. Indonesia memiliki sistem pendidikan terbesar ke empat di dunia, akan tetapi laporan terbaru Programme for International Student Assessment tentang 65 negara di dunia, Indonesia di peringkat paling akhir.

Walau demikian, angkatan kerja Indonesia masih bisa punya keunggulan dibanding pesaingnya. Diukur dari rasio antara upah riil dengan produktivitas, pekerja di Indonesia diantara yang paling kompetitif di wilayah.

Akan tetapi, ketika Indonesia berusaha menembus status pendapatan-tinggi, ia tidak bisa lagi bersandar pada pekerja murah sebagai sumber daya saing. Bersandar pada pekerja murah adalah jalan khas bagi negara yang terjebak dalam tingkat pendapatan menengah.

Ketika upah meningkat, pengusaha akan mendapati diri mereka sulit untuk bersaing dengan produsen biaya rendah di pasar ekspor. Tetapi mereka juga tetap tertinggal dibanding negara ekonomi maju dalam menghasilkan produk-produk bernilai tinggi. Inilah tepatnya apa yang terjadi dengan beberapa negara Amerika Latin dan Timur Tengah yang sekarang terjebak dalam tingkat pendapatan-menengah.

Modal manusia yang baik bisa membantu ekonomi Indonesia untuk merubah ke arah model pertumbuhan yang baru yang menekankan pada inovasi dan peningkatan kapabilitas industri. Dalam model ini, sebuah ekosistem tercipta dimana unsur-unsur seperti penyebaran teknologi, riset dan pengembangan, hak atas kekayaan intelektual dan modal risiko saling berinterkasi satu dengan yang lain tanpa batas dan membentuk sebuah mesin pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berkesinambungan.

Artikel ini pertama kali terbit di: http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/03/poor-infrastructure-may-lead-indonesia-middle-income-trap.html pada 12 Mei 2017. Kami berterima kasih atas izin dari penulis untuk sindikasi artikel ini. Penulis adalah ekonom di Bank Indonesia. Pendapat dalam Tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab pribadi.

Nurkholisoh Aman

Nurkholisoh Aman adalah peneliti ekonomi dan moneter. Ia meraih MBA dari The University of Chicago, Booth School of Business bidang Analytic Finance dan ekonomi internasional. Saat ini bekerja pada Divisi Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia .