Bersiap Kehilangan Subsidi Listrik

Sindikasi    | 14 Jun 2016 | Read 938 times
Bersiap Kehilangan Subsidi Listrik pln.co.id

Perlahan tapi pasti, tekad pemerintah menghilangkan subsidi energi kian terlihat. Di tahun 2016, subsidi listrik hanya mendapat alokasi Rp 38,4 triliun, turun dari realisasi 2014 yang sebesar Rp 101,8 triliun. Di lain pihak, pemerintah hanya megalokasikan belanja subsidi BBM sebesar Rp 63,7 triliun tahun ini, lebih kecil dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014 yang mencapai Rp 240 triliun.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi kondisi ini. Pertama, besar kecilnya anggaran subsidi dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah dunia. Sebelumnya, harga minyak sempat mencapai harga dengan rekor tertinggi yaitu US$ 100 per barel di pertengahan tahun 2014. Namun, harga ini berubah secara dramatis hingga harga di awal tahun 2016 menyentuh US$ 30 per barel.

Kedua, pemerintah sudah sadar bahwa subsidi di sektor energi tidaklah produktif karena cenderung digunakan untuk konsumsi. Selain itu, subsidi energi juga terbukti tidak tepat sasaran mengingat semua kelas masyarakat dapat ikut menikmati.

Sangat disayangkan ketika sebagian kelompok masyarakat menyalahgunakan Pasal 33 dalam UUD 1945 sebagai tameng agar subsidi energi masih dipertahankan. Padahal, jika diamati, tidak ada bahasa yang eksplisit mempertegas bahwa pemerintah harus memberikan subsidi di sektor energi. Esensi lebih jauh dari pasal tersebut adalah menekankan agar seluruh kekayaan alam negara dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemakmuran masyarakat yang luas.

Pada Juli mendatang, pelanggan listrik kategori 900 VA tidak lagi akan menerima subsidi listrik. Tarifnya akan mengikuti harga keekonomian atau sekitar Rp 1.300/kWH – dari sebelumnya sekitar Rp 900/kWH. Kekhawatiran masyarakat pada skema pengurangan subsidi listrik ini sudah seyogyanya tidak perlu disikapi berlebihan. Pasalnya, pencabutan subsidi listrik ini tidak berlaku untuk masyarakat miskin, melainkan untuk masyarakat yang tergolong mampu.

Sebagai ilustrasi, realisasi APBN 2015 mencatat bahwa belanja subsidi listrik telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 70 triliun. Sementara itu, ada sekitar 80% penerima (beneficiaries) subsidi listrik yang masuk dalam kategori tidak layak menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Artinya, ada sekitar Rp 56 triliun yang diberikan negara untuk membiayai listrik masyarakat yang dikategorikan “tidak layak” menerima subsidi.

Kondisinya, tingkat keterjangkauan listrik (electrification rate) Indonesia di tahun 2015 memang sudah mencapai 88%. Angka ini meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2008 lalu yang hanya 60%. Namun demikian, disparitas keterjangkauan daerah masih sangat terlihat. Sebagai contoh, di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur yang masing-masing hanya mencapai 44% dan 57%.

Energi alternatif

Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar akses listrik dapat lebih dijangkau tanpa harus mengandalkan subsidi listrik. Pertama, lebih melibatkan partisipasi swasta dalam menyediakan listrik. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah menjadi payung hukum yang baik untuk swasta bisa terlibat dalam penyediaan listrik dari pembangkit, transmisi, sampai distribusi/penjualan tenaga listrik.

Sayangnya pihak swasta yang terlibat di tahap transmisi ataupun distribusi masih belum banyak. Di tahun 2013, penyediaan tenaga listrik masih didominasi oleh PLN dengan pangsa lebih dari 76%. Adapun yang dikelola oleh pihak swasta seperti Independent Power Producer (IPP) hanya menguasai pasar di kisaran 17%.

Kedua, alokasi anggaran yang semula dianggarkan untuk subsidi energi (termasuk listrik) dapat dialokasikan untuk mengembangkan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan. Kondisi saat ini, input bahan bakar untuk pembangkit masih didominasi oleh sumber daya energi fosil (80%) di tahun 2013 (BPPT). Ada baiknya pemerintah bisa lebih memprioritaskan untuk berinvestasi pada sumber daya energi baru dan terbarukan (seperti hidro, biomassa, dan panas bumi) sebagai input bahan bakar dalam pembangkit listrik.

Kebutuhan investasi bahan bakar di energi baru dan terbarukan ini memang cukup tinggi. Namun perlu disadari bahwa hal tersebut sangat penting mengingat cadangan energi konvensional seperti BBM dan batubara semakin menipis dan harus segera dipersiapkan alternatifnya.

Akbar Nikmatullah Dachlan

Akbar Nikmatullah Dachlan adalah Peneliti The Indonesian Institute dan Dosen FE Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Lombok NTB. Memperoleh gelar Master Development Economics dari University of Birmingham, Inggris. Bisa dihubungi melalui email: [email protected] dan twitter: @akbardachlan