Memperbarui Tradisi Politik

Sindikasi    | 26 Mar 2016 | Read 1373 times
Memperbarui Tradisi Politik

Deparpolisasi saat ini bukan pertama kali muncul sebagai isu politik selama era reformasi. Isu ini pernah marak  beberapa tahun lalu (2011) ketika wacana pencalonan jalur perorangan atau non-parpol atau independen menguat dalam perbincangan tentang revisi UU Pemilihan Presiden (UU Pilpres). Membesarnya dukungan untuk pencapresan jalur independen itu direaksi sebagai menguatnya gejala deparpolisasi atau upaya/proses (sengaja atau tak sengaja) menihilkan peran Partai Politik (Parpol).  

Namun, itu tak berarti pada setiap momen munculnya pencalonan kepala pemerintahan dari jalur perorangan atau independen selalu direaksi sebagai gejala deparpolisasi. Ini terlihat pada pilkatak 2015 lalu yang menghadirkan kurang lebih 35 persen calon independen tetapi tak ada isu deparpolisasi. Dari 35 persen itu (93), 15 persen (14)  menang dan 85 persen (79) kalah dalam Pilkada.

Sangkaan deparpolisasi pada kasus pencalonan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok, petahana) melalui jalur independen untuk Pilkatak 2017 menampilkan nuansa khusus dari beberapa aspek.

Pertama, dari aspek locus, ini adalah kasus pilkada (daerah) tetapi berlangung dalam pentas nasional (ibu kota). Karena itu, ini bukan hanya pasti menarik perhatian masyarakat di Sabang hingga Merauke tetapi juga bisa berpengaruh positip atau negatip terhadap pihak dan/atau segi apapun yang berkait dan terhubung langsung atau tak langsung dengan kasus itu. Pengaruh positif, misalnya, berkembang solidaritas yang lintas batas (teritori maupun sosial) tentang kepentingan “pembelaan” terhadap kepemimpinan daerah yang berintegritas. Sebaliknya, pengaruh negatif yang juga berskala lintas batas terlihat pada kekecewaan yang meluas di kalangan masyarakat atas “perilaku” parpol terkait khususnya.

Kedua, dari sisi power interplay, terbuka suatu proses, kalaupun bukan tuntutan, penyetaraan relasi tiga pihak utama dalam kontestasi penguasaan kuasa pemerintahan di daerah (Pilkada): parpol, tokoh, dan rakyat. Kebiasaan yang berlaku, relasi tiga pihak itu bersifat dominatif dengan parpol sebagai faktor penentu pencalonan (siapa akan dicalonkan untuk dipilih rakyat). Proses ini terjadi karena: calon kuat (Ahok) sebagai hasil dari kinerjanya yang berintegritas; dan, masyarakat committed (#temanahok) untuk berpadu mempertahankan (mengunggulkan) pemimpin yang berintegritas (petahana berkinerja). Apakah ini akan berlangsung konsisten? Belum tahu, karena parpol nampak masih resisten terhadap, tetapi mungkin sekali akan terdesak oleh, “tuntutan”penyataraan ini.

Ketiga, dari sisi tradisi (kebiasaan) politik, inisiasi Ahok yang didukung #temanahok maju lewat jalur independen adalah suatu tawaran keseimbangan baru dalam kebiasaan politik di nusantara ini. Jika keseimbangan politik biasa ditemukan dalam (ditentukan dengan) jalan kompromi melalui politik transaksional, Ahok menawarkan jalan baru keseimbangan politik melalui kepemimpinan yang berintegritas dalam arti dan praktek yang sebenarnya. Popularitas dan elektabilitas Ahok yang senantiasa lebih dan terus makin tinggi di antara pesaing-pesaing politiknya, dan  kumpulan #temanahok yang konsisten menyokongnya, adalah basis keseimbangan baru yang diperolehnya dari kerja keras memimpin Jakarta yang melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Memang belum semuanya terpuaskan karena volume dan kompleksitas persoalannya yang besar dan rumit, tetapi capaian-capaian Ahok telah makin mengurangi beban-beban persoalan itu.  Inti keseimbangan itu bertumpu pada aksioma, “jika anda bekerja untuk rakyat semuanya secara sungguh-sungguh, dukungan rakyat yang sungguh-sungguh pula akan anda dapatkan.” Maka pesan pokoknya adalah berlomba-lombalah bekerja untuk rakyat jika ingin mendapatkan kepercayaan dan dukungan rakyat. Inilah inti demokrasi.

Karena itu, sangkaan deparpolisasi oleh Ahok dan #temanahok nampaknya merupakan sikap reaksioner yang spontan (jujur) dari kepanikan (oknum) parpol menghadapi calon independen yang kuat.  Ini sebenarnya pengakuan tak langsung tentang kelemahan diri dari parpol bersangkutan. Calon independen dipandang dan didudukkan sebagai "musuh" yang bukan hanya mengancam tetapi juga menegasi keberadaan dan peran parpol.

Hal Ini bisa counter productive buat parpol karena justru bisa memperkuat dan memperluas sikap anti-parpol di kalangan masyarakat. Apalagi isu ini berada di momen konstitusionalitas yang “mempermudah” peluang majunya calon-calon kepala daerah dari jalur independen melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XIII/2015.

Satu pekan isu ini telah berkembang, dan yang mempertotonkan betapa Parpol seperti menciptakan “hantu” bagi dirinya sendiri; dan, kelihatan akan menghabiskan tenaga dan sumber daya untuk memerangi hantu itu. Padahal diketahui secara benderang tujuan Parpol bukan untuk melawan hantu itu melainkan untuk mendapat kepercayaan rakyat memenangi kontestasi penguasaan kuasa pemerintahan di daerah (Jakarta). Dan, selama satu pekan ini pula terlihat Parpol dicibirkan kalaupun bukan “dihina”oleh publik bukan hanya di Jakarta tetapi meluas hingga jauh di luar wilayah ibu kota ini.

Dengan berreaksi negatip seperti itu, Parpol telah melakukan kesalahan yang tak perlu terjadi (unforced error) jika di dalam dirinya benar-benar senantiasa bersiap-sedia menghadapi setiap kemungkinan tantangan terhadap pilkada. Untungnya, Parpol segera menyadari ini; dan pada akhir pekan ini, Parpol secara resmi melakukan koreksi atas tindakan yang salah ini, dengan menyatakan: deparpolisasi adalah “… bahasa internal kami dalam rangka memperkuat partai … yang tak seharusnya diketahui publik.”

Kini soalnya, apakah Parpol akan berhenti sebatas pada koreksi untuk menghentikan pewacanaan deparpolisasi yang merugikan citra dan martabatnya? Ataukah, Parpol benar-benar akan melakukan langkah-langkah strategik-sistematik untuk memperkuat keberadaan dan peran demokratiknya? Ini masih memerlukan bukti nyata untuk mendapatkan jawabannya secara positif.  Namun kasus deparpolisasi dalam pekan ini memberikan tengara penting tentang munculnya semangat atau spirit baru dalam wujud penyetaraan “posisi” di antara pemangku kepentingan dalam kontestasi kuasa pemerintahan di daerah. Ini membawa peluang memperbarui tradisi politik baru. Jika tak ingin gagal menyesuaikan dengan peluang baru ini, Parpol harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang cenderung merugikan kemaslahatan bersama, dan segera melakukan rejuvenasi politik di dalam dirinya untuk bisa bekompetisi secara bermutu atas dasar dan dalam spirit baru itu. Rejuvenasi menyangkut bukan saja reaktualisasi nilai dan cita dasar Parpol tetapi juga regenetika kepemimpinannya untuk konteks dan kebutuhan masyarakat dewasa ini dan dalam jangka panjang.

Satu pekan deparpolisasi telah memberi sanksi bagi Parpol yang memaksanya melakukan koreksi, dan mudah-mudahan koreksi ini strategik-sistematik untuk keberdayaan Parpol dalam demokrasi untuk jangka yang tak terbatas.

---
Tulisan ini pertama kali disampaikan pada Diskusi Perspektif Indonesia bertajuk Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik? Jakarta, Populi Center dan Smart FM Network, 12 Maret 2016.

Tommi A Legowo

Tommi A. Legowo menekuni profesi sebagai peneliti dan konsultan bidang politik dan pemerintahan, serta aktif dalam kegiatan swadaya masyarakat sebagai pendiri FORMAPPI, hingga pernah menjalankan tugas sebagai Staff Khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI bidang hukum dan HAM. Saat ini masih aktif sebagai anggota pengurus PP AIPI. Mendapatkan gelar MA di bidang Political Theory dari Department of Government, Essex University, Colchester, Inggris; dan gelar Doktor Ilmu Politik dari FISIP-Universitas Indonesia.