Tentang Kebebasan Ekonomi di Asia

Sindikasi    | 7 Des 2015 | Read 1522 times  
Tentang Kebebasan Ekonomi di Asia Kredit Foto: Eaber.org

Kemajuan materi umat manusia serta perkembangan kebudayaan dapat terjadi sebagian besar karena kebebasan manusia untuk melakukan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya dan kebebasan mereka untuk membeli dan mejual kelebihan keluaran (output) dan jasa yang diproduksi oleh mereka dan juga orang lain.

Singkatnya, kebebasan ekonomi dan kebebasan untuk transaksi merupakan dasar bagi kemajuan manusia. Penghilangan dua kebebasan ini juga inovasi serta kecerdasan akan membatasi dan membawa penderitaan manusia dan ketertinggalan.

Isu-isu yang saling mengait ini yang ingin dibahas dalam dua hari penyelenggaraan Konferensi Economic Freedom Network Asia (EFN Asia) 2015, di Hotel Taj Tashi di Thimpu, Ibukota Bhutan. Tema kegiatan kali ini adalah “Kebebasan Ekonomi sebagai Jalan Menuju Kebahagiaan” dengan sponsor utama: EFN Asia, QED Grup, dan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF).

QED adalah organisasi privat dan think-tank independen serta perusahaan konsultasi yang berdomisili di Thimpu, sedangkan FNF merupakan Yayasan Politik dari Jerman yang bervisi untuk membantu pendidikan ekonomi maupun politik di seluruh dunia berbasis nilai-nilai liberalisme klasik, negara yang terbatas, dan kompetisi pasar yang dominan.

EFN Asia terlahir pada tahun 1998 pada konferensi pertama di Manila yang mendiskusikan bagaimana kebebasan ekonomi dan intervensi pemerintahan yang terbatas dalam mengantisipasi dan minimalisasi gejolak keuangan yang terjadi saat krisis keuangan Asia 1997-1998. Sejak itu, konferensi EFN Asia dilaksanakan setiap tahunnya di berbagai kota-kota besar di kawasan Asia. 

Bagaimana kebebasan ekonomi diukur dan dikuantifikasi? Negara mana sajakah yang lebih bebas dan kurang bebas dari sisi inovasi ekonomi? Apakah implikasi dari pemeringkatan dan peringkat dalam kebebasan ekonomi bagi suatu negara dan perekonomian?

Hal-hal yang saling berkaitan inilah ingin dijawab oleh laporan tahunan Economic Freedom of the World (EFW), yang dihasilkan oleh Fraser Institute Kanada, bermitra dengan FNF (Jerman).

EFW diukur melalui skor (0 sampai 10, 0 bermakna sangat tidak bebas dan 10 artinya kebebasan ekonomi sempurna) dari masing-masing negara. Penilaian ini terdiri atas lima indikator sebagai berikut: (1) Ukuran pemerintahan, (2). Sistem hukum dan hak kepemilikan, (3). Sound money, (4) Kebebasan untuk bertransaksi internasional, dan (5) Regulasi.

Hasilnya, negara-negara dengan pemerintahan yang besar dan pajak yang tinggi mendapat nilai rendah (1); negara-negara dengan sistem hukum yang korup dan perlindungan hak kepemilikan yang tidak stabil akan mendapat nilai rendah (2); negara-negara yang memiliki tingkat inflasi tinggi dan membuat sulit warganya untuk memiliki dan menggunakan mata uang asing akan memperoleh nilai rendah (3); negara-negara dengan tarif impor yang rendah, memiliki beberapa halangan bukan tarif akan mendapat nilai tinggi (4); dan negara-negara dengan restriksi rendah maupun regulasi kredit, merekrut pekerja dan perizinan bisnis yang lebih sedikit maupun biaya kepatuhan akan mendapat nilai tinggi (5).

Nilai gabungan yang mencakup kelima bidang tersebut kemudian dihasilkan dan negara diurutkan berdasarkan skor tertinggi hingga terendah. Untuk Asia, tabel berikut adalah hasilnya (Lihat tabel).

 

 

Untuk beberapa tahun belakangan, Hong Kong dan Singapura dikenal sebagai dua kawasan ekonomi paling bebas di dunia. Keduanya memiliki pemerintahan yang relatif kecil dan hanya sedikit pajak, pemerintah keduannya menegakkan negara hukum sehingga hukum menjadi berdaulat, dan melindungi hak kepemilikan. Karena keduanya memberlakukan tarif impor yang rendah atau bahkan nol, memberi kemudahan atau kurangnya biaya bagi eksportir maupun importir untuk membeli dan menjual barang ke luar negeri dan sebaliknya. Taiwan, Jepang dan Korea Selatan mencoba mengikuti kebijakan yang dibuat kedua negara bebas ini.

Filipina menduduki ranking antara posisi 60 sampai 70 dalam tiga tahun belakangan. Filipina mendapat nilai tinggi pada bidang (1) karena tidak memiliki banyak transfer maupun subsidi, dan hanya sedikit perusahaan negara. Namun, Filipina hanya mendapat skor rendah pada bidang (2) dengan hanya nilai 3-4 untuk sub-bidang kemandirian peradilan serta pengadian yang imparsial, serta sub-bidang lainnya1.

Hal tersebut menunjukkan suatu tantangan besar bagi Pemerintahan Filipina saat ini (juga Pemerintahan di Asia lainnya) dan masyarakat sipil – baik organisasi non-pemerintah, media, kalangan akademisi, organisasi profesional, kelompok gereja, dan lain sebagainya: untuk mengontrol atau meminimalisasi korupsi serta penyupan dengan menegakkan kedaulatan hukum, hukum yang berlaku untuk semua; tidak ada yang dikecualikan dan tidak ada yang mendapat pengecualian hukum yang sengaja dibuat hukum.

 

Catatan Belakang:

1 Hasil untuk Kebebasan Ekonomi dan Politik Indonesia hampir sama dengan hasil Filipina walaupun terdapat perbedaan 0.32 poin berdasarkan skor rata-rata Indonesia dan Filipina (Catatan Redaksi).

 

Bienvenido “Nonoy” Oplas, Jr.

Bienvenido “Nonoy” Oplas is the President of Minimal Government Thinkers, Inc., a Manila-based free market think tank. He is also a Fellow of the South East Asia Network for Development (SEANET), a Kuala Lumpur-based regional center that advocates free trade and inclusive growth. He blogs at http://funwithgovernment.blogspot.com/ and https://seanet2.wordpress.com/.