Kebebasan Sebagai Suatu Kebutuhan, Bukan Pilihan

Sindikasi    | 8 Apr 2015 | Read 1802 times  
Kebebasan Sebagai Suatu Kebutuhan, Bukan Pilihan Image Credit: Istimewa

Tahun 2015 baru berusia satu minggu ketika dua orang pria membunuh sebelas orang jurnalis di kantor surat kabar mingguan Charlie Hebdo di Paris. “Je suis Charlie (saya adalah Charlie)” menjadi ekspresi solidaritas yang secara spontan dan cepat memenuhi wacana publik. Mayoritas warga Eropa memandang peristiwa pembantaian tersebut sebagai serangan terhadap masyarakat mereka, dan secara khusus, terhadap kebebasan mereka dalam berekspresi.

Prinsip hukum yang selalu dikatakan bahwa motif pelaku tidaklah relevan terhadap pertanggungjawaban suatu tindak kejahatan. Jika saja pelaku pembunuhan di Paris tersebut masih hidup, mereka akan menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Namun, pada kasus ini, motif mereka telah menjadi subjek perdebatan di kalangan masyarakat. Kelompok umat beragama, termasuk asosiasi umat Islam dan Gereja Katolik, menginginkan simbol-simbol mereka  dilindungi dari penghinaan dan komedi satir. Banyak dari kelompok ini mengklaim: “Je suis pas Charlie! (saya bukan Charlie!)” karena mereka merasa Charlie Hebdo telah melewati batas dan menyinggung perasaan umat beragama.

Peristiwa tersebut di atas kemudian diikuti oleh diskusi mengenai batas-batas kebebasan yang menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat, di mana polarisasi itu sendiri sesungguhnya lebih bersifat “buatan” (artificial). Hal ini dikarenakan sudah merupakan pandangan umum di mana setiap kebebasan selalu diikuti oleh tanggung jawab individu. Masyarakat pada umumnya berinteraksi satu sama lain dengan mengedepankan tanggung jawab dan perasaan saling menghormati, dan oleh karena itu, agama-agama dan aliran-aliran kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan relatif baik. Menurut data statistik yang ada, di dunia ini terdapat sekitar 2,2 miliar umat Kristiani, 1,8 miliar umat Islam, 1 miliar umat Hindu, dan sekitar 1 miliar umat yang tidak beragama, agnostik, atau beragama tanpa afiliasi spesifik. Semua agama pada dasarnya mengajarkan perdamaian dan harmoni. Konflik dan kekerasan hanya timbul ketika dipicu oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu, terutama mereka yang menginginkan pengaruh di antara masyarakat. Bukti dari pernyataan ini dapat dilihat pada insiden-insiden yang kerap terjadi di Indonesia.

Akan tetapi, apabila kita menyetujui pembatasan kebebasan berekspresi, kita tidak serta-merta melindungi rasa keagamaan, tetapi justru memperkuat pihak-pihak yang memaksa untuk menerapkan standar-standar dan aturan-aturan yang membatasi kebebasan tersebut. Pihak-pihak tersebut bisa berupa organisasi pemerintah, yang tidak memiliki mandat untuk mengatur moralitas di masyarakat, atau bisa juga berupa kelompok-kelompok tertentu lainnya yang tidak pernah memperoleh mandat apapun dari masyarakat.

Di samping itu, perdebatan mengenai pembatasan kebebasan bereksperesi telah mengaburkan pertanyaan penting mengenai perlu atau tidaknya pembatasan tersebut diberlakukan. Kebebasan untuk menyatakan pendapat bukan hanya pilihan di antara kebebasan lainnya. Kebebasan berpendapat juga bukan hanya mimpi indah milik beberapa kaum idealis. Kebebasan berekspresi justru merupakan prasyarat untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kemakmuran di masyarakat di mana kebebasan merupakan pendorong utama untuk menyebarluaskan berbagai teknologi dan gagasan di dunia ini.

Kebebasan individu untuk berekspresi dan pembebasan masyarakat sipil telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Selama satu abad terakhir, rata-rata angka harapan hidup telah meningkat dari sekitar 31 tahun pada tahun 1900 menjadi 66 tahun pada tahun 2000. Tingkat kematian bayi secara global telah menurun hingga 75% dari angka sebelumnya. Rata-rata kemampuan baca-tulis telah meningkat dari 25% menjadi 80% dari seluruh populasi dunia. Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh orang dewasa di sekolah dan universitas telah meningkat dari 2 tahun menjadi 7 tahun.

Peningkatan-peningkatan ini tidak hanya dibawa oleh perkembangan instrumen-instrumen dan praktik-praktik tertentu. Melainkan, hidup manusia menjadi jauh lebih baik dikarenakan adanya kebebasan untuk bertukar ilmu, gagasan, dan teknologi. Tiga orang filsuf dari era pencerahan Benua Eropa perlu disebutkan di sini karena peran mereka yang instrumental dalam hal ini. Immanuel Kant merupakan penggagas kebebasan untuk bertukar gagasan. David Hume mengidentifikasi bahwa kebebasan  merupakan prasyarat untuk menciptakan kondisi yang makmur. Sedangkan Adam Ferguson mengklaim bahwa kemakmuran merupakan hasil dari tindakan manusia yang bebas dan tidak terkoordinasi.

Kant menjawab pertanyaan: “Apa itu Pencerahan? (What is Enlightenment?)” (1784) dengan menggagas ceramah publik secara gratis: “Kini saya dapat mendengar tangisan dari semua sisi: “Jangan berdebat!” Sang pejabat berkata: “Jangan berdebat – berlatihlah!” Sang pemungut pajak: “Jangan berdebat – bayarlah!” Sang pastur: “Jangan berdebat – percayalah!” Saya menjawab: Penggunaan alasan/keyakinan seseorang secara publik harus dibiarkan bebas setiap saat, dan ini saja pun akan membawa pencerahan bagi umat manusia.”

Karya David Hume yang berjudul “Ceramah-ceramah Politik (Political Discourses)” (1752) berpendapat bahwa teknologi merupakan gagasan yang terwujud pada produk-produk, hukum, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Semakin sering gagasan-gagasan tersebut disebarluaskan kepada publik, dan semakin banyak teknologi yang ditransfer melalui pasar dan dunia perdagangan, maka akan semakin tinggi pula kesempatan kita untuk menciptakan kemakmuran. Di sini dia melihat “keuntungan terbesar  yang timbul dari aktivitas perdagangan dengan orang-orang asing”.

Dalam esainya yang berjudul “Esai mengenai Sejarah Masyarakat Sipil (Essay on the History of Civil Society)” (1782), Adam Ferguson menekankan ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk meramalkan seluruh konsekuensi tindakan kita dan oleh karena itu, kita juga tidak bisa membuat rencana yang sempurna untuk kesuksesan negara kita.  Hal ini dikarenakan kesuksesan kita justru ditentukan oleh tindakan dari banyak pihak dan tidak mengikuti rancangan seorang individu: “Setiap langkah dan setiap pergerakan (...) terdiri dari kebutaan yang sama terhadap masa depan; dan negara-negara akan tersandung dalam pendiriannya, yang merupakan hasil dari tindakan manusia, namun bukan merupakan eksekusi dari rancangan manusia manapun.”

Menurut ketiga orang filsuf ini, kebebasan untuk berekspresi dan untuk menganalisis gagasan-gagasan mengarah kepada transfer teknologi, yang pada gilirannya, akan mengarah kepada penciptaan kemakmuran yang tidak mengikuti rencana apapun yang telah dirancang sebelumnya, melainkan lebih merupakan hasil dari tindakan manusia. Kalangan konservatif dan sosialis bermaksud untuk turut campur dalam proses ini untuk alasan yang berbeda-beda, tetapi mereka tidak mengakui pentingnya kebebasan secara moral. Bahkan China bergantung pada pentingnya pertukaran gagasan dan teknologi bagi kesuksesan ekonominya.

Lebih dari dua abad setelah peraturan dasar untuk pertumbuhan dan penciptaan kemakmuran diungkapkan, kaum liberal klasik masih bertikai dengan lawannya. Pada tahun 1967, Friedrich Hayek menerbitkan esainya yang berjudul “Hasil Tindakan Manusia namun bukan Rancangan Manusia (The Results of Human Action but Not of Human Design)”. Dengan sengaja, Hayek mengulangi kata-kata Ferguson yang menyuarakan keteraturan spontan (spontaneous order) akan menciptakan hasil yang lebih baik dibandingkan rencana pengembangan yang paling komprehensif sekalipun.

Kebebasan untuk memiliki gagasan, pertukaran teknologi secara bebas, dan keuntungan  akan adanya sebuah keteraturan spontan tetap menjadi inti dari agenda para kaum liberal klasik. Mereka kini bahkan telah menggunakan situs web, blog, Facebook, Twitter, dan YouTube ketika menyebarluaskan gagasan-gagasan mereka. Diperkuat oleh teknologi-teknologi baru, mereka terus berupaya agar suara mereka terdengar dan senantiasa relevan!

Kebebasan berekspresi tidak hanya berarti keterbukaan dan toleransi, melainkan juga suatu kebutuhan akan inovasi dan kemajuan. Kompetisi di bidang teknologi bukan hanya sebuah pilihan, melainkan suatu kebutuhan untuk menginspirasi munculnya kreativitas dan pencapaian. Pertumbuhan suatu kemakmuran tidaklah mengikuti sebuah rancangan besar, melainkan bergantung pada interaksi para individu yang bebas.

Rainer Heufers

Rainer Heufers adalah Managing Director di SIAP Solutions. Pte. Ltd. Dan Co-Founder Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), sebuah Think-Tank yang mempunyai visi melawan konservatifisme dan proteksionisme di Indonesia, dengan menyediakan riset kebijakan yang mendukung kebebasan sipil dan kebebasan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rainer Heufers juga berpengalaman lebih dari satu dekade terlibat penelitian dalam transformasi ekonomi dan sosial di China, yang kemudian mendorongnya menjadi Kepala Perwakilan Resmi Friedrich Naumann Foundation for Freedom di Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Rainer Heufers juga menjabat sebagai Senior Fellow ATLAS Network, sebuah jaringan internasional Think-Tank pro-kebebasan dan pasar bebas. Bisa dihubungi melalui email: [email protected]