Rofi Uddarojat

Rofi Uddarojat

Rofi Uddarojat adalah lulusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina. Rofi mengikuti pelatihan “Think Tank Management And Leadership” di New Delhi, India, yang merupakan pelatihan Think Tank dari ATLAS Leadership Academy, Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, Rofi mengikuti Internasional Students for Liberty Conference (ISFLC) di Washington DC, mewakili pemuda liberal Indonesia. Rofi Uddarojat juga merupakan sekretaris eksekutif Youth Freedom Network (YFN), organisasi pemuda pro-kebebasan pertama di Indonesia.

Aktivitas Utamanya sekarang sebagai peneliti kebijakan publik di Center for Indonesian Policy Studies, sebuah Think Tank yang ingin mempromosikan kemajuan, keterbukaan, dan transformasi sosial melalui penelitian kebijakan publik.

Rofi bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @rofiuddarojat

Cerita 28 Nov 2017

Dengan berbagai inovasi teknologi informasi yang hadir di Indonesia, transaksi non-tunai telah sedikit banyak diperkenalkan sebagai salah satu alternatif pembayaran dalam menunjang perkembangan teknologi tersebut. Walaupun begitu, masih ada beberapa tantangan dan peluang untuk memperluas transaksi non-tunai demi mendorong masyarakat nir-tunai yang aman, praktis, dan efisien. Pembahasan ini hadir dalam diskusi yang diselenggarakan oleh FNF Indonesia bekerja sama dengan Suara Kebebasan bertajuk “Smart City and Cashless Society: Bagaimana Transaksi Non-Tunai menunjang Smart City?” dengan mengundang praktisi kebijakan dan pelaku ekonomi yang bergelut dengan isu tersebut.

Dalam pembahasan kota pintar (Smart City), penting membahas tentang perputaran uang  yang terjadi di dalamnya. Pembicara pertama Muhamad Iksan, dari Lembaga Riset Kebijakan Publik, Initiative for Market Reform and Policy Action (IMPACT) membagi penjelasannya tentang kondisi transaksi non-tunai di Indonesia. Indonesia dibandingkan negara-negara lain, masih berada dalam level menengah dalam hal penetrasi akses dan transaksi non-tunai.

Indonesia juga masih mengandalkan insentif berdasarkan bonus dan hadiah yang disediakan oleh pihak penyedia layanan, misalnya bonus poin atau potongan harga yang disediakan oleh penyedia layanan transportasi online seperti Gojek (Gopay).

Informasi 14 Nov 2017

Judul Asli                : Islamic Foundation of Free Society

Editor                      : Nouh El Harmouzi & Linda Whetstone

Penerjemah           : Suryo Waskito

Jumlah Halaman   : 234 halaman

Tahun Terbit         : 2016

Penerbit                : Suara Kebebasan (edisi Indonesia)

Informasi 10 Nov 2017

Judul Asli                : Self-Control or State Control? You Decide

Editor                      : Tom G. Palmer

Penerjemah           : Juan Mahaganti

Jumlah Halaman   : 292 halaman

Tahun Terbit         : 2016

Penerbit                : Suara Kebebasan (edisi Indonesia)

Informasi 10 Nov 2017

Judul Asli                : Why Liberty 

Editor                      : Tom G. Palmer

Penerjemah           : Djohan Rady

Jumlah Halaman   : 160 halaman

Tahun Terbit         : 2013

Penerbit                : Suara Kebebasan (edisi Indonesia)

 

"Politik merupakan salah satu aspek penting dalam hidup manusia. Orang-orang berdebat tentang banyak hal, namun politik adalah salah satu hal yang diperdebatkan paling sengit. Semakin banyak orang memperbincangkan politik daripada hal yang lainnya, bukan hanya karena politik dianggap lebih penting daripada seni, olah raga, ilmu kimia, film, arsitektur, atau ilmu pengobatan, tetapi karena poliitk berbicara mengenai eksekusi kekuasaan terhadap orang lain.

Ketika sebuah solusi akan diterapkan di dalam masyarakat, banyak orang tentu ingin tahu isi dan bentuknya. Jika kamu tidak ingin dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh pihak lain, entah itu partai politik, politisi, atau agen pemerintah, besar kemungkinan kamu akan membuat suatu perlawanan. Begitu juga sebaliknya apabila kamu adalah pihak yang ingin memaksa orang lain melakukan apa yang kamu perintahkan.

Makanan juga dapat menjadi suatu topik yang akan diperdebatkan dengan sengit layaknya politik apabila pilihan-pilihan kita atas makanan ditentukan secara kolektif dan kita dipaksa untuk terus mengkonsumsi makanan yang sama dengan orang lain. Bayangkan perdebatan, manuver, dan koalisi yang akan terjadi di antara para “foodies”, penggemar fast food, vegetarian, pemakan daging, dan pelaku diet apabila pilihan makanan kita dibatasi pada satu jenis dan porsi makanan tertentu. Hal yang sama juga berlaku pada berbagai hal lain yang dianggap penting oleh banyak orang, bukan hanya makanan.

Ide yang ingin kami tawarkan di dalam buku ini merupakan sebuah persepsi alternatif terhadap politik: politik bukan sebagai sebuah pemaksaan kehendak, tetapi persuasi. Kami ingin menawarkan politik sebagai sebuah antitesis atas penindasan dan dominasi. Esai-esai yang terkumpul di dalam buku ini kebanyakan ditulis oleh anak-anak muda yang aktif di dalam Students for Liberty, sebuah organisasi internasional yang dinamis dan menyenangkan. Anak-anak muda ini tidak berbicara dari sudut pandang nasionalisme yang sempit, tetapi berdasarkan perspektif kemanusiaan yang luas. Mereka menulis sebuah pengantar terhadap sebuah filosofi yang telah dipraktekkan oleh banyak orang di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Filosofi ini memiliki berbagai macam nama dan sebutan di seluruh dunia, termasuk liberalisme, liberalisme klasik (untuk membedakannya dengan “liberalisme” ala Amerika Serikat), dan libertarianisme. Filosofi ini merupakan sebuah pendekatan yang sederhana sekaligus kompleks, karena pendekatan ini berisi sebuah pemahaman bahwa aturan sederhana dapat menghasilkan tata sosial kompleks. Inilah salah satu pelajaran penting dari ilmu sosial modern. Tata sosial dapat muncul secara spontan, sebuah topik yang akan ditelusuri secara detail di dalam buku ini.

Buku kecil ini adalah sebuah undangan bagi para pembaca untuk mulai memikirkan persoalan-persoalan penting kemanusiaan dengan cara baru. Buku ini ditujukan untuk para pemula maupun para sarjana yang sudah berpengalaman. Saya harap kedua jenis pembaca ini, dan mereka yang berada di antara keduanya, dapat mengambil manfaat yang besar dari buku ini. Para pembaca dapat mulai membaca dari bab manapun dan masing-masing bab dapat dibaca sebagai sebuah tulisan tersendiri. Bahkan, tidak ada kewajiban khusus bagi para pembaca untuk melahap semua isi buku ini. Anggap buku ini sebagai sebuah kudapan yang enak dan sehat bagi akal pikiran kamu. Selamat membaca."

- Tom G Palmer, dalam kata Pengantar

 

UNDUH PDF "POLITIK DAN KEBEBASAN" DI SINI

Cerita 10 Apr 2017

Cerita perjuangan hidup manusia telah ditorehkan banyak kisah. Tapi berjuang untuk kehidupan yang lebih baik melalui rintangan lintas batas negara adalah kisah tersulit. Kesimpulan ini saya dapatkan ketika saya diberikan kesempatan untuk mengikuti workshop selama 12 hari dengan topik “Freedom of Movement: A Liberal Principle Challenged” yang diadakan di Gummersbach, Jerman, pada 5-17 Maret 2017. Workshop ini dihadiri oleh politisi, jurnalis, peneliti, dan aktivis NGO dari 23 negara di Timur Tengah, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Eropa.

Wawancara 10 Apr 2017

Baru-baru ini pemerintah memberlakukan revisi baru dari Permenhub 32/2016 yang mengatur tentang keberadaan taksi online. Peraturan ini menghasilkan banyak kontroversi karena dianggap berupaya kedua kalinya melakukan restriksi terhadap model transportasi sharing economy. Apa yang menjadi masalah utama dari Permenhub ini? Kemudian seperti apa regulasi yang ideal untuk mengatur keberadaan model baru dari transportasi online ini? Editor kami, Rofi Uddarojat memawawancarai ekonom Haryo Aswicahyono yang merupakan salah satu peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Pertanyaan pertama, apa masalah utama dari permenhub yang dikeluarkan pemerintah terkait taksi online ini?

Menurut saya, masalah utamanya itu apakah undang-undang ataukah permenhub bisa mencapai tujuannya? Juga siapakah yang diuntungkan siapa yg dirugikan? Itu yang pertama harus kita ketahui.

Kalo kita lihat di data-data, salah satunya di freakonomics (website tentang analisis ekonomi), Uber ini dianggap sebagai surga bagi ekonom karena sistem pricing yang seperti itu, bisa mengestimasi demand dan supply dengan sangat akurat sehingga bisa dihitung persis berapa konsumen surplus berapa produsen surplus. Ternyata konsumen surplusnya dengan dibebaskan dalam pasar seperti itu, akan membuat konsumen surplus sangat besar. Jadi dengan diberlakukannya aturan tarif batas-bawah yang mengganggu pasar adalah kerugian bagi konsumen, surplus konsumen yang hilang bisa sangat besar.

Kedua, dengan munculnya taksi online ini saya menyebutnya sebagai “kapitalisme desentral”. Artinya aset-aset yang tadinya terpusat ditangan pemilik modal taksi konvensional, sekarang berada di setiap orang yang memiliki mobil. Aset-aset yang menganggur, sekarang menjadi produktif. Ini fakta kedua yang perlu diperhatikan, jangan diabaikan. Artinya kalo kita menghambat taksi online, itu artinya juga menghambat usaha memanfaatkan aset-aset yang nganggur. Fakta ini tidak hanya pada uber tetapi juga pada AirBnb dan banyak lagi sharing economy. Atau uang anda yang nganggur di bantal dalam finansial model baru yang crowdsource itu juga bisa dimanfaatkan.

Nah masalahnya utamanya bisa datang dari aturan tarif atas-bawah?

Salah satunya. KPPU juga sudah mengatakan itu tidak baik karena menghalangi kompetisi. Undang-undang persaingan itu seharusnya melindungi kompetisi bukan melindungi kompetitor. itu poin yang harus selalu dipegang.

Di dalam Permenhub tersebut juga disebutkan ada kewajiban taksi online untuk memberlakukan uji KIR, sistem digital dashboard, kuota armada, pengenaan pajak dan penggunaan nama di stnk. Aturan-aturan tersebut apakah semuanya salah?

Oh belum tentu. Yang penting prinsip kompetisi adalah fair treatment. Jadi seandainya apabila taksi diwajibkan KIR ya mungkin wajar, kalo ini juga tujuannya perlindungan konsumen. Kalo sejauh itu tujuannya, baik menurut saya. Tapi nanti kita bisa diskusikan bagaimana regulasi yang lebih baik, tapi pertama-tama prinsipnya harus adil. Semuanya mendapatkan beban, baik taksi online maupun konvensional mendapatkan beban atau dua-duanya dihapus. Tapi prinsipnya, prinsipnya saja karena saya tidak memahami teknis aturannya.

Selain itu, jangan sampai ada aturan yang sifatnya barrier to entry (larangan pemain memasuki pasar, editor). Itu aja. Misalnya dengan sistem kuota mungkin akan menjadi barrier to entry. Jadi ini melindungi kompetitor bukan kompetisi, kalo tujuannya melindungi konsumen as far as it’s good untuk taksi maupun untuk online.

Idealnya regulasi transportasi online harus seperti apa?

Sejak dulu regulasi itu diciptakan pada masa data masih sulit untuk diakses, sehingga bukan sesuai database, bukan evidence base, karena masih mahal. Nah, sekarang adalah jamannya big data, maka regulasinya pun harus sesuai dengan big data.

Sebetulnya dengan big data kita bisa menciptkan regulasi yang melindungi konsumen. Apa jalan tengahnya antara taksi online dan konvensional ini. Kalo menurut saya, pertama harus dibebaskan pasarnya, artinya tadi, harus tidak ada barrier to entry. Walaupun pemain besar (inkumben) pasti tidak suka kalo ada free entry.

Yang juga tidak kalah penting, harus ada fed off (penyerahan, editor) data dari pemilik Uber kepada pemerintah demi perlindungan konsumen. Nah ini masih kontroversi ya bahwa data harus diserahkan pada regulator. Karena data ini sangat kaya, dia bisa lihat pelanggarannya dari situ. Nah ini pihak Uber belum tentu mau juga, padahal jalan tengah nya di era big data ini di satu pihak kita biarkan Uber berjalan, tapi kritiknya betul juga bahwa Uber perlindungan terhadap konsumennya masih kurang.

Kalau ada tuduhan bahwa Uber, Gojek, dll itu predatory pricing apa pendapatnya?

Terkait predatory pricing itu pertama harus kita sikapi berdasarkan data. Cuma ngomong predatory pricing tapi nggak ada datanya. Padahal predatory pricing itu artinya jual rugi di bawah biaya produksi kan, tapi kita nggak tahu biaya produksi taksi berapa, biaya produksi AirBnb berapa. Nah kalau KPPU mengatakan secara verbal, saya jujur belum melihat laporannya, bahwa Uber tidak melakukan predatory pricing. Artinya, dari sudut ongkos produksinya masih masuk karena lebih efisien, terutama dalam mencari penumpang, taksi kan harus keliling-keliling sedangkan Uber nggak perlu. Kemudian, harus diakui bahwa selama ini ada diskriminasi, kalau taksi online bebas parkir dan dulu sempat tidak bayar pajak. Tapi secara umum kata KPPU, saya tidak tahu, saya belum baca datanya, bahwa Uber tidak predatory pricing.

Tapi seandainya pun ada predatory pricing, di undang-undang persaingan di beberapa negara di luar negeri itu jarang dimenangkan karena terbukti menguntungkan konsumen. Seandainya pun dia mampu membunuh kompetitor yang lainnya asal entry ke pasarnya tetap terjaga, itu nggak masalah, karena akan selalu ada challenge dari pemain-pemain baru di pasar. Asal persaingannya dijaga, maka tidak masalah karena predatory pricing itu nggak selalu sustainable sebagai strategi kecuali ada intervensi pemerintah.

Uber, Gojek, dll diserang habis-habisan sekarang, tetapi mungkin nanti di masa depan mungkin ada kemungkinan juga Uber akan dibela habis-habisan, kita nggak pernah tahu Tapi ada faktor ketiga yang mungkin nggak diperhitungkan fair oleh saya ya, predatory pricing dari yang model baru ini bisa bertahan lama dibandingkan ekonomi jaman dulu. Mengapa? Karena predatory pricing jaman sekarang seperti yang dilakukan oleh Amazon dikaitkannya dengan nilai perusahaan, harga saham. Jadi dia jual rugi tapi harga saham naik terus. Ini masih menjadi pertanyaan besar. Tapi kalo kita percaya KPPU, predatory pricing itu nggak ada. Kedua, kalaupun ada tidak masalah karena dia sangat menguntungkan konsumen.

Simak wawancara lengkap melalui podcast kami di sini.