Ketika Libertarian Menonton A Man Called Ahok

Resensi    | 4 Des 2018 | Read 340 times
Ketika Libertarian Menonton A Man Called Ahok

Ditonton satu juta lebih penonton hingga tulisan ini dibuat, A Man Called Ahok (AMCA) menjadi salah satu film Indonesia yang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Selain figur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang masih kontroversial sampai sekarang, materi film ini pun cukup berhasil memukau penonton.

Reynaldi Adi sudah menguraikan teladan yang dapat diambil dari Ahok. Sikap anti kompromi pada penyelewengan, sikap egaliter dan tradisi membantu sesama yang kekurangan adalah beberapa teladan yang dapat diambil dari Ahok. Aspek teknis A Man Called Ahok sudah saya ulas di situs Qureta. Aroma drama keluarga dalam film ini jauh lebih kuat dibanding biopik personal Ahok.

Bagi seorang libertarian, ada beberapa pelajaran yang ditunjukkan dalam AMCA. Libertarianisme adalah pandangan bahwa setiap orang punya hak menjalani hidup dengan cara apapun yang dia pilih selama dia menghargai hak yang sama pada orang lain.[1]

Libertarian membela hak setiap orang atas hidup, kebebasan dan properti—hak-hak yang orang miliki secara alami, sebelum pemerintahan diinstitusikan. Dalam pandangan libertarian, semua hubungan manusia harus bersifat sukarela; satu-satunya tindakan yang harus dilarang secara hukum adalah tindakan-tindakan yang melibatkan penggunaan paksaan terhadap mereka yang tidak melakukan hal serupa—pembunuhan, perkosaan, perampokan, penculikan dan penipuan.[2]

Dalam AMCA terlihat sekali bagaimana keluarga Tjung Kim Nam, ayah Ahok, dan Ahok sendiri, menjalani hidup atas kehendak sendiri. Kim Nam dan Ahok, sebelum menjadi pejabat, memaksimalkan hak milik berupa motivasi bekerja keras, kreativitas dan kekayaan untuk memberi nilai tambah pada produk dan orang-orang di sekeliling mereka.

Kim Nam dan Ahok menjadi contoh bahwa pemilik modal tidak identik dengan ketamakan. Mereka, dengan kerelaan hati, mendonasikan kekayaannya bagi warga miskin yang membutuhkan. AMCA menunjukkan bagaimana inefesiensi pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan. Film ini juga menunjukkan kerugian swasta akibat intervensi oknum pemerintah.

Setidakya ada empat pelajaran yang bisa ditarik seorang libertarian dari AMCA. Pertama, semangat kerja keras, transparansi dan profesionalisme. Kedua, ketimpangan bukan sesuatu yang buruk. Ketiga, praktik amal individual dan keempat, praktik kronisme.   

 

Semangat Kerja Keras, Transparansi Dan Profesionalisme

Dalam AMCA ditunjukkan bahwa, Kim Nam menolak suap karena biaya seperti itu tidak efisien bagi usahanya. Kim Nam secara rinci memeriksa laporan pembelian semen. Kim Nam menyuruh anak buahnya mengukur ketebalan semen konstruksi jalan. Kim Nam juga mengajarkan Ahok dan adiknya berbisnis.

Kerja keras, transparansi dan profesionalisme adalah karakter-karakter yang sangat berguna bagi masyarakat. Manusia mencapai kesejahteraan melalui kerjasama lewat proses tukar menukar saling memenuhi kebutuhan. Dalam AMCA, ditunjukkan dedikasi Kim Nam dan Ahok dalam memberi nilai tambah pada produk timah dan semennya, telah menguntungkan banyak pihak.

Harta kekayaan Kim Nam dan Ahok bertambah, pegawai mendapat gaji, warga sekitar bisa dibantu oleh uang Kim Nam. Warga pun melewati jalan dengan mulus dan aman karena Kim Nam memeriksa dengan teliti ketebalan semen jalan. Banyak pihak yang akan dirugikan bila keluarga Kim Nam bermalas-malasan dan tidak jujur. 

 

Ketimpangan Bukan Sesuatu Yang Buruk

Jargon “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin” tentu sering kita dengar. Begitupun dengan pandangan, “kapitalisme adalah penghisapan”. Padahal, ketakutan zero sum game tersebut tidak terjadi.

Bayangan zero sum game, dimana jika satu pihak untung yang lain pastilah merugi, hanya terjadi pada kasus perampasan hak, seperti pencurian, misalnya. Cara menciptakan kesejahteraan yang dilakukan pengusaha/pedagang, bertujuan untuk saling menguntungkan.

Ketika para pedagang memproduksi lebih banyak produk (yang mana mereka berpesialisasi untuk memproduksi produk tersebut), mereka menghasilkan lebih banyak nilai guna bagi orang lain; dan orang-orang lain ini, dengan berspesialisasi dalam produk mereka, juga menghasilkan lebih banyak nilai guna yang memfasilitasi pertukaran; masing-masing memiliki lebih banyak “daya beli” ketika dia membeli dari orang lain.[3]

Dalam AMCA, perusahaan timah Kim Nam dan Ahok menjadi maju karena mereka menukarkan kemampuan mengelola perusahaan dengan kerja keras buruh. Buruh menjadi lebih sejahtera karena  menukarkan keringat dan waktu mereka dengan gaji yang diberikan Kim Nam dan Ahok.

Dampak pengganda dari kekayaan keluarga Kim Nam dan Ahok adalah tertolongnya warga miskin Belitung Timur karena Kim Nam dan Ahok rajin memberi donasi. Dalam AMCA terbukti, berlipat gandanya kekayaan Kim Nam dan Ahok malah menguntungkan banyak pihak.     

Tindakan dan kemampuan Kim Nam menolong orang-orang miskin bisa terjadi karena ia lebih kaya dibanding warga sekitar. Ketimpangan bukanlah sesuatu yang buruk. Rasa iri hati yang membuat ketimpangan menjadi tampak buruk. Selama tidak ada hambatan berusaha, semua orang punya kesempatan yang sama mengejar kebahagiaannya masing-masing, termasuk menjadi kaya.  

 

Praktik Amal Individual

Dalam AMCA ditunjukkan inefisiensi dan dugaan korupsi oleh pemerintah yang menyebabkan warga tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Warga miskin malah ditolong oleh Kim Nam dan Ahok agar dapat sekolah dan melahirkan dengan selamat, misalnya.

Di sini, dengan jelas diperlihatkan contoh bahwa menghadirkan negara dalam kehidupan sehari-hari terbukti tidak efektif. Kehadiran aktor-aktor privat kaya yang didorong kesadaran altruistik seperti Kim Nam dan Ahok malah terbukti mampu menolong warga miskin lebih cepat.  

Tudingan sebagian orang yang menyamaratakan semua orang-orang kaya pemilik modal sebagai pihak yang mengeksploitasi orang miskin jelas terbukti jahat dan picik. Dalam AMCA, pihak yang mengeksploitasi warga justru “negara”.

“Negara” dalam bentuk konkrit yang diperlihatkan dalam AMCA adalah oknum pejabat. Kekuasaannya disalahgunakan untuk menghisap kekayaan pengusaha swasta. Padahal pengusaha swasta tersebut menyebarkan kekayaannya melalui hubungan kerja. Ia juga mendistribusikan kekayaan melalui amal.

Alokasi anggaran untuk ke luar kota yang diprotes Ahok pun menunjukkan ketidakmampuan negara dalam menyejahterakan warga.  Padahal anggaran tersebut bisa digunakan untuk mereformasi birokrasi dan mempermudah perizinan, misalnya.

Dengan demikian, sektor swasta akan semakin bergairah menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Warga semakin berpeluang besar mendapat pekerjaan. Kemiskinan bisa semakin berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam kasus Indonesia, Charities Aid Foundation menempatkan negara ini sebagai negara paling dermawan sedunia dalam World Giving Index tahun 2018. Artinya, warga Indonesia senang sekali berdonasi kepada orang yang kurang mampu.

Di sisi lain, indeks persepsi korupsi Indonesia masih sangat buruk. Dalam indeks tahun 2017, Transparansi Internasional menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara. Indonesia berada di bawah Timor Leste (91) dan Singapura (6), misalnya.

Oleh karena itu, distribusi kekayaan individual seperti Kim Nam atau lembaga amal swasta lain yang lebih efektif dan transparan. Birokrasi yang ruwet dan rentan korupsi gagal menjamin rakyat kecil mendapat bantuan yang diperlukan.

Memang, lembaga amal swasta belum tentu efektif dan transparan. Namun, bila mereka menyalahgunakan kepercayaan donatur, para donatur tersebut dengan mudah akan berpindah ke lembaga lain atau menuntut ke pengadilan. Berbeda dengan menyerahkan donasi lewat institusi negara yang cenderung lebih rumit diawasi serta sulit digugat.

Keinginan “negara harus hadir” ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari lebih sering menjadi masalah ketimbang solusi. Dalam banyak aspek, negara cukup tidak usah menyusahkan warga ketimbang hadir tapi malah menyulitkan warga.

 

Praktik Kronisme

AMCA secara eksplisit menunjukkan kronisme sebagai problem utama pengusaha. Sikap memilih teman, saudara atau kerabat tanpa memperhatikan kompetensinya adalah musuh libertarianisme. Kronisme menghambat mekanisme pasar untuk bekerja secara wajar.

Praktik-praktik pungli yang terkait dengan kronisme membuat bisnis menjadi tidak efisien. Kronisme juga membuat rakyat pembayar pajak terpaksa menikmati barang publik, seperti jalan raya, dengan kualitas rendah.

Dalam praktik kronisme, kontraktor yang membangun jalan misalnya, bukanlah kontraktor terbaik. Kontraktor pembangun jalan adalah mereka yang dekat dengan pejabat atau mampu memberi gratifikasi terbesar pada pejabat.

A Man Called Ahok memperlihatkan bahwa praktik-praktik kronisme tersebut menyusahkan pengusaha. Dalam film hanya ditunjukkan motif moral berupa kejujuran yang mendorong Kim Nam dan Ahok menolak memberi suap.

Namun tentu dalam praktiknya, sebagai pengusaha mereka paham pemberian suap sesungguhnya akan merugikan usaha mereka. Suap bukan komponen biaya dalam produksi. Satu lagi bukti bahwa intervensi negara dalam kehidupan warga sehari-hari ternyata merugikan, dalam hal ini praktik bisnis.

 

Ahok Bukan Libertarian

Tentu saja Ahok saat menjabat sebagai gubernur, tidak bisa disebut libertarian. Obsesi Ahok adalah memenuhi otak, perut dan dompet warga. Kebijakan memberi subsidi pendidikan, kesehatan dan rumah susun membuktikan tujuannya itu.

Obsesi dan kebijakan Ahok, bisa diperdebatkan, lebih mendekati model Negara Kesejahteraan. Sebuah model negara yang ingin berperan penting dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Dalam kasus Ahok ia menerapkan model tersebut ke dalam pemerintahan daerah.

Walaupun demikian, seorang libertarian tetap dapat menyimak prinsip-prinsip libertarianisme bekerja dalam kehidupan Tjung Kim Nam dan Ahok, terutama sebelum menjabat sebagai bupati, dalam AMCA. Sekalipun mereka tidak menamakan dan mengarahkan segala tindakan tersebut sebagai penerapan prinsip-prinsip libertarian.

 

[1] David Boaz, Alam Pikiran Libertarian: Manifesto Untuk Kebebasan, LSM Indeks Institut Demokrasi dan Kebebasan, Jakarta, 2018, hlm 6.

[2] Ibid.

[3] Emmanuel Martin, “Ekonomi Perdamaian: Bagaimana Memiliki Tetangga Yang Lebih Kaya Adalah Hal Yang Sangat Baik”, dalam Tom G Palmer (ed), Peace Love and Liberty Kumpulan Esai Perdamaian, Cinta dan Kebebasan, Youth Freedom Network, 2015, hlm. 45.

Pradhana Adi

Pradhana Adimukti bekerja sebagai Legal Officer. Ia meminat isu-isu hukum, kebebasan, kajian Islam Awal, sejarah dan sastra. Ia juga menulis ulasan film dan sepakbola. Penulis dapat ditemui di [email protected].