The Post, Kebohongan Pemerintah dan Kebebasan Pers

Resensi    | 31 Jan 2018 | Read 217 times
The Post, Kebohongan Pemerintah dan Kebebasan Pers

Katherine Graham bimbang. Malam itu, tanggal 17 Juni 1971, ia harus membuat salah satu keputusan terbesar dalam hidupnya, yakni apakah ia akan menerbitkan cerita mengenai kebohongan pemerintah Amerika Serikat mengenai kebijakan Perang Vietnam selama hampir 3 dekade oleh koran harian yang dimilikinya.

Sejak suaminya meninggal pada tahun 1963, Graham telah menjadi pemimpin dan penerbit salah satu koran harian paling terkemuka di Amerika Serikat, The Washington Post. Ia berusaha untuk memimpin The Washington Post secara profesional dan berupaya untuk menjaga intergritas setinggi mungkin. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat Graham secara personal memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik dengan banyak pejabat tinggi Amerika Serikat, salah satunya adalah menteri pertahanan Amerika pada masa itu, Robert McNamara.

Bila Graham memutuskan untuk menerbitkan cerita tersebut, bukan hanya saja ia akan terancam ditinggalkan oleh banyak temannya yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan negeri Paman Sam, namun ia juga harus menghadapi pemerintah Amerika Serikat di meja hijau. Dan bila ia kalah, maka cerita tersebut niscaya akan menjadi edisi terakhir The Washington Post. Tetapi, jika Graham menolak menerbitkan cerita tersebut, maka sama saja ia telah menggadaikan profesionalitas dan integritas jurnalisme yang selama ini ia junjung tinggi.

Pilihan yang diambil oleh Katherine Graham pada malam tersebut pada akhirnya menjadi catatan emas sejarah, dan hampir 4 dekade kemudian, sutradara kondang Steven Spielberg mengabadikan kisah tersebut dalam film terbarunya, "The Post", yang dirilis kepada publik pada bulan Januari tahun ini. The Post menceritakan kisah nyata penerbit dan editor utama The Washington Post, Katherine Graham dan Ben Bradlee, yang diperankan oleh Meryl Streep dan Tom Hanks, pada saat terkuaknya skandal dokumen kebohongan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan kebijakan Perang Vietnam, yang dikenal dengan nama Pentagon Papers.

Semua berawal dari tindakan berani seseorang bernama Daniel Ellsberg, yang bekerja sebagai analis militer di Rand Corporation. Rand Corporation sendiri merupakan salah satu perusahaan kontraktor terbesar Amerika Serikat yang memberikan jasa analisis dan konsultan bagi militer negeri Paman Sam. Ellsberg pada dekade 1960an bekerja sebagai analis militer untuk kebijakan Perang Vietnam yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Perang Vietnam sendiri merupakan salah satu kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang paling tidak populer dan kontroversial yang telah menimbulkan puluhan ribu nyawa pemuda Amerika melayang dan menimbulkan protes besar dari masyarakat.

Pemerintah Amerika Serikat menjustifikasi kebijakan Perang Vietnam dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya Amerika untuk menyelamatkan Vietnam dari komunisme, dan terus meyakinkan rakyat Amerika bahwa perang tersebut pada akhirnya dapat dimenangkan.

Namun Ellsberg mengetahui bahwa hal tersebut tidak lebih dari kebohongan belaka. Sebagai analis militer yang bekerja untuk kontraktor pemerintah Amerika, Ellsberg memiliki akses terhadap dokumen-dokumen rahasia pemerintah, yang dimana salah satu isinya adalah bahwa presiden Amerika Serikat, mulai dari Dwight Eisenhower, John F, Kennedy, Lyndon Johnson, dan presiden incumbent saat itu, Richard Nixon, mengetahui bahwa perang Vietnam merupakan pertempuran yang hampir mustahil untuk dimenangkan. Selain itu, berbeda dengan justifikasi yang diungkapkan ke publik, tujuan utama pemerintah Amerika Serikat mengirim ratusan ribu pasukan ke Vietnam tidak lebih hanya untuk menyelamatkan harga diri dan kehormatan Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa.

Ellsberg pada akhirnya yakin bahwa dirinya memiliki kewajiban moral untuk membongkar kebohongan tersebut kepada masyarakat Amerika Serikat. Ia pun mencuri dokumen rahasia pentagon tersebut yang sebanyak 7.000 halaman, dan membagikannya kepada harian The New York Times.

Tidak jauh dari tempat Ellsberg bekerja, Katherine Graham sedang mengadakan rapat dengan jajaran direksi The Washington Post untuk mempersiapkan penjualan saham perdana (IPO) harian tersebut. Salah satu anggota dewan direksi, Arthur Parson berujar kepada Graham bahwa banyak investor dan anggota dewan direksi lainnya yang merasa tidak percaya The Washington Post dipimpin oleh seorang perempuan.

Pada 13 Juni 1971, The New York Times akhirnya menerbitkan cerita mengenai Pentagon Papers untuk yang pertama kalinya, dan semakin membakar kemarahan publik. Presiden Richard Nixon pun langsung mengambil langkah tegas melalui jalur hukum untuk memaksa New York Times memberhentikan publikasi atas dokumen rahasia tersebut.

Pasca publikasi Pentagon Papers, salah satu jurnalis dan juga asisten editor The Washington Post, Ben Bagdikian, berupaya untuk melacak sumber utama yang membocorkan dokumen rahasia tersebut, yang dirahasiakan oleh The New York Times. Bagdikian akhirnya berhasil mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas bocornya Pentagon Papers adalah Daniel Ellsberg.

Bagdikian akhirnya berhasil mendapatkan kontak Ellsberg dan mereka pun bertemu di sebuah hotel kecil, dimana di dalam kamarnya Ellsberg menunjukkan ribuan lembar Pentagon Papers kepada Bagdikian yang berceceran. Berbagai operasi rahasia Amerika Serikat, pembunuhan tokoh-tokoh politik Vietnam, strategi militer pengeboman, hingga tujuan utama dari Perang Vietnam yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat dari masyarakatnya kini terbuka lebar di hadapan asisten editor The Washington Post tersebut.

Bagdikian akhirnya meyakinkan Ellsberg untuk memberikan dokumen tersebut dan berjanji The Washington Post akan mempublikasi keseluruhan Pentagon Papers, dikarenakan The New York Times yang sudah terlebih dahulu mempublikasi dokumen tersebut sedang terkena kasus hukum.

Setelah kembali ke Washington, Bagdikian memberi tahu Bradlee perihal bahwa dia berhasil melacak Ellsberg dan membawa dokumen Pentagon Papers ke Washington. Bradlee pun segera meminta Bagdikian untuk membawa dokumen tersebut ke rumahnya untuk dipelajari dan dipersiapkan untuk dipublikasi.

Pada akhirnya artikel perdana The Washington Post mengenai Pentagon Papers pun siap untuk diterbitkan, dan Bradlee langsung menghubungi Katherine Graham untuk meminta persetujuan. Disinilah Graham dihadapi pilihan sulit, antara menjaga profesionalitas dan integritas koran harian yang dipimpinnya dan memastikan kelangsungan The Washington Post apabila mereka dituntut oleh pemerintah Amerika Serikat sebagaimana yang dialami oleh The New York Times. Hampir semua jajaran dewan direksi The Washington Post juga menyatakan menantang publikasi Pentagon Papers kepada Graham.

Resiko The Washington Post untuk ditutup oleh pemerintah Amerika Serikat sangat besar apabila The New York Times diputuskan bersalah oleh pengadilan, mengingat kedua harian tersebut memiliki sumber informasi yang sama mengenai Pentagon Papers, yakni Daniel Ellsberg. Belum lagi Graham dan Bradlee selaku jajaran pimpinan The Washington Post juga terancam akan dipenjara atas tuduhan pengkhianatan kepada negara.

Graham akhirnya mengambil pilihan berani dan mengabaikan pandangan dewan direksinya. Ia memutuskan untuk menyetujui publikasi berita mengenai Pentagon Papers, dan diluar dugaan, keesokan harinya berbagai koran harian di negeri Paman Sam tersebut memberanikan diri untuk melakukan hal yang sama.

Beberapa hari pasca publikasi perdana Pentagon Papers oleh The Washington Post, harian The New York Times, yang sudah mendapatkan pelarangan dari pemerintah Amerika Serikat untuk mempubikasi cerita apapun terkait Pentagon Papers, melayangkan protes dengan menempuh jalur hukum dengan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan menuduh pemerintahan Nixon telah melanggar konstitusi dengan mencederai kebebasan pers.

Kasus hukum tersebut merupakan salah satu kasus hukum terpenting yang dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, karena hal tesebut menjadi penentu apakah publikasi dokumen rahasia pemerintah yang bocor oleh media merupakan bagian dari kebebasan pers yang dilindungi konstitusi. Selain itu, bila The New York Times kalah di Mahkamah Agung, maka hal tersebut akan memberi dampak langsung terhadap seluruh media massa yang mempublikasi Pentagon Papers, termasuk diantaranya The Washington Post, untuk dipidanakan.

Pada 30 Juni 1971, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya menyatakan bahwa publikasi dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat yang bocor oleh media massa merupakan bagian dari kebebasan pers yang dilindungi oleh konstitusi, dengan jumlah suara 6 hakim menduking dan 3 hakim menolak. Keputusan Mahkamah Agung tersebut yang akhirnya memberi ruang bagi publikasi media atas berbagai dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat lainnya yang bocor ke publik pasca Pentagon Papers, salah satunya adalah terbongkarnya program penyadapan global pemerintah Amerika Serikat oleh Edward Snowden pada tahun 2013.

The Post, bagi saya bukan hanya film historis untuk hiburan belaka, namun film tersebut juga mengandung sesuatu yang lebih penting. The Post mengingatkan kepada kita akan pentingnya jurnalisme yang profesional dan kebebasan pers sebagai pilar penjaga masyarakat dari tirani pemerintah.

Momen rilisnya film tersebut juga sangat menarik, yakni pada saat Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Trump, yang dikenal gemar mengeluarkan berbagai pernyataan palsu serta menebar kebohongan kepada publik, kerap menyerang media-media yang mengkritik dirinya. Bahkan Trump menyebut media-media tersebut sebagai "media palsu" (fake news), serta mengancam akan menuntut awak media yang memiliki pandangan berseberangan dengan dirinya.

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar terpenting dari demokrasi dan masyarakat bebas. Tanpa adanya media yang independen dan bebas, maka pemerintah dapat dengan sangat mudah menyalahgunakan kekuasaan, menebar kebohongan publik, serta menyembunyikan hal tersebut dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran bila di hampir semua negara-negara otoriter, awak media dan jurnalis merupakan salah satu sasaran utama rezim yang berkuasa untuk diintimidasi dan dibungkam.

Mengutip Hakim Agung Amerika Serikat, Hugo Black, dalam putusannya yang memenangkan The New York Times dalam kasus publikasi Pentagon Papers, bahwa "Hanya pers yang bebas dan terbuka yang dapat membongkar kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah, dan media haruslah melayani kepentingan masyarakat, dan bukan melayani kepentingan para penguasa."

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan dan mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Haikal juga merupakan anggota Charter Team dari organisasi Students for Liberty (SFL) dan mewakili SFL Indonesia dalam Asia Liberty Forum pada bulan Februari tahun 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, ia adalah salah satu pendiri dan koordinator Indo-Libertarian, sebuah komunitas libertarian pertama di Indonesia. Haikal dapat dihubungi melalui twitter: @HaikalKurnia dan email: [email protected]