Kritik Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Resensi    | 21 Feb 2017 | Read 1719 times
Kritik Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Detail Buku

  • Judul: Against Intellectual Property
  • Penulis: N. Stephan Kinsella
  • Jumlah Halaman: 73
  • Tahun Terbit: 2008
  • Penerbit: Ludwig von Mises Institute

Hak kekayaan intelektual kerap dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dijaga dan dilindungi. Bagaimana tidak, hak kekayaan intelektual merupakan salah satu instrumen terpenting yang melindungi seseorang untuk berhak menikmati manfaat dari hasil karya yang ia buat. Selain itu, dengan adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, akan menumbuhkan insentif bagi setiap individu untuk meningkatkan kreativitasnya karena setiap orang tidak bisa asal menduplikasi hasil karya orang lain.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hak dasar yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Dalam pasal 27 UDHR, dinayatakan dengan eksplisit bahwasanya “setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik secara moral, maupun kepentingan material, yang dihasilkan dari hasil karya saintifik, literatur, maupun seni yang dibuatnya.”

Selain itu, bukan hanya UDHR, beberapa pemikir gagasan libertarian pun juga tak sedikit yang mendukung perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut, salah satunya adalah Ayn Rand. Rand, dalam bukunya Capitalism: The Unknown Ideal menyatakan bahwasanya hak kekayaan intelektual merupakan implementasi dari dasar bagi seluruh konsep tentang hak kepemilikan, yakni setiap orang memiliki hak untuk menikmati produk yang ia buat dengan pikiran yang dimilikinya.

Namun ada salah seorang pemikir libertarian yang menawarkan pandangan berbeda, yakni Stephan Kinsella. Kinsella sendiri merupakan seorang advokat dan pakar hukum asal Amerika Serikat yang telah menggeluti isu mengenai hak kekayaan intekektual selama bertahun-tahun. Salah satu bukunya yang memaparkan pandangannya mengenai hak kekayaan intelektual berjudul “Against Intellectual Property” yang diterbitkan oleh Ludwig von Mises Institute pada tahun 2008.

Hak Kekayaan Intelektual vs Hak Kepemilikan

Kinsella pada bagian awal bukunya menyatakan tegas bahwa gagasan libertarian sangat mendukung perlindungan dan penghargaan terhadap hak kepemilikan, baik barang tak bergerak seperti tanah dan rumah, benda bergerak seperti alat transportasi dan elektronik, juga kepemilikan seseorang terhadap tubuh mereka sendiri. Namun, salah satu perselisihan yang terus terjadi antara pemikir gagasan libertarian adalah konsep mengenai hak kekayaan intelektual. Apakah hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak kepemilikan yang harus dilindungi layaknya kepemilikan atas benda maupun tubuh?

Sebelum memasuki perdebatan mengenai hal tersebut, cukup penting sepertinya untuk menjabarkan jenis-jenis hak kekayaan intelektual terlebih dahulu secara singkat. Kinsella dalam bukunya mengelompokkan hak kekayaan intelektual menjadi 4 jenis, yakni copyright (hak cipta), patent (hak paten), trade secret (rahasia dagang), dan trademark (merek dagang).

Hak cipta merupakan hak yang diberikan kepada penulis atau pembuat asli dari suatu karya tertentu, baik berbentuk buku, artikel, film, musik, maupun program komputer. Hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pembuat asli karya tersebut untuk mereproduksi atau menampilkan hasil karya yang dibuatnya. Berbeda dengan hak cipta, hak paten merupakan hak kepemilikan atas hasil temuan (invention) yang diciptakan oleh seseorang, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta hasil temuan tersebut untuk membuat dan menjual hasil dari temuannya.

Sementara itu, rahasia dagang pada umumnya berupa bentuk formula ataupun informasi rahasia yang memebrikan keuntungan bagi pemilik rahasia tersebut terhadap pesaing-pesaingnya, salah satu contohnya adalah resep rahasia Coca-Cola. Dan jenis hak kekayaan intelektual terakhir yang dibahas oleh Kinsella adalah merek dagang, yang umumnya berupa nama, kata-kata, frasa, logo, ataupun desain yang menjadi identitas dan digunakan untuk mengidentifikasi produk barang atau jasa tertentu serta untuk membedakan produk tersebut dari produk lainnya.

Keempat bentuk hak kekayaan intelektual inilah yang paling umum dijumpai dalam keseharian kita. Namun, meskipun hak kekayaan intlektual kerap dianggap sebagai hal yang umum, bukan berarti lantas tidak ada kritik terhadap eksistensi dari konsep tersebut. Dalam bagian selajutnya, Kinsella menguraikan beberapa kritiknya terhadap konsep tersebut dengan mendasari pada gagasan libertarianisme.

Dalam kritknya, Kinsella membagi pendekatan yang kerap digunakan oleh pendukung konsep hak kekayaan intelektual, yakni pendekatan yang berdasarkan hak kepemilikan (property rights) dan pendekatan yang berdasarkan kontrak (contract).

Mengenai pendekatan pertama, bagi yang mengklaim bahwa hak kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang setara dengan hak kepemilikan terhadap barang-barang yang nyata (tangible), kita harus melihat terlebih dahulu gagasan dssar yang melahirkan konsep hak kepemilikan terhadap barang-barang yang nyata, yang dijunjung tinggi oleh libertarianisme. Mengapa barang-barang yang nyata diakui sebagai hak milik?

Alasan utama mengenai hal tersebut adalah karena barang-barang yang nyata memiliki sifat kelangkaan (scarcity) yang dapat menyebabkan konflik nyata antar manusia terkait dari penggunaan dari barang-barang tersebut. Oleh karena hal tersebut, dibutuhkan seperangkat aturan dan etika yang mengatur tata cara penggunaan dari barang-barang tersebut. Fungsi utama dari adanya hak kepemilikan adalah untuk mencegah terjadinya konflik terhadap barang-barang dan sumberdaya yang langka dengan mengalokasikan kepemilikan secara eksklusif terhadap individu-individu tertentu secara spesifik.

Oleh karena hal tersebut, untuk memenuhi fungsinya, maka hak kepemilikan haruslah melekat pada barang-barang yang nyata/terlihat, dan harus didapatkan dengan adil. Bila hak kepemilikan dialokasikan dengan tidak adil/atau dengan pemaksaan, maka sama saja dengan tidak ada hak kepemilikan. Salah satu tokoh yang mencipatkan gagasan mengenai konsep hak kepemilikan yang adil adalah filsuf Inggris abad 17, John Locke, yang dikenal sebagai “homesteading principle.”

Libertarian mengakui bahwa seseorang yang paling berhak untuk mendapatkan hak eksklusif kepemilikan atas barang-barang yang sebelumnya tidak dimiliki oleh siapapun adalah mereka yang menggunakan dan mengolah barang tersebut pertama kalinya. Untuk perpindahan kepemilikan selanjutnya haruslah dialokasikan berdasarkan kesukarelaan (voluntary action) dan bukan paksaan (force).

Oleh karena itulah, berdasarkan asal mula, justifikasi, dan fungsinya, hak kepemilikan hanya dapat diaplikasikan pada barang-barang dan sumber daya yang memiliki kelangkaan. Barang-barang yang tidak memiliki kelangkaan dan dapat dinikmati oleh semua orang secara cuma-cuma tanpa mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmati barang tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari hak kepemilikan. Inilah hal utama yang tidak dimiliki oleh hak kekayaan intelektual, dimana tidak ada objek yang terlihat/nyata yang (diklaim) dilindungi oleh konsep tersebut, dan yang tak kalah pentingnya, hak kekayaan intelektual tidak bisa dialokasikan berdasarkan prinsip homesteading yang dikemukakan oleh Locke.

Ide merupakan sesuatu yang tidak memiliki sifat yang langka, sebagaimana barang-barang nyata/terlihat lainnya. Bila seseorang menyalin buku yang saya tulis, saya masih memiliki benda nyata asli, berbentuk buku yang sudah berisi rangkaian kata yang saya tulis, yang melekat pada lembaran-lemabaran kertas dalam buku tersebut. Hal ini berbeda jauh bila seseorang menggunakan mobil yang saya miliki, maka kesempatan saya menggunakan mobil tersebut menjadi hilang, karena mobil merupakan benda nyata yang memiliki sifat kelangkaan.

Lebih jauh lagi, Kinsella dalam bukunya menulis bahwa hak kekayaan intelektual sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan. Dengan diakuinya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, maka seakan-akan pihak pertama yang membuat karya tertentu memiliki bagian dari seluruh barang-barang yang dimiliki oleh pihak lainnya, dimana ia memiliki hak untuk menentukan apa yang boleh/dilarang untuk dilakukan oleh orang lain terhadap barang yang dimilikinya. Penulis buku A misalnya, dengan mengatasnamakan hak cipta, dapat melarang penulis buku B untuk menuliskan rangkaian kata dan kalimat tertentu dengan menggunakan kertas dan tinta yang dimilikinya, yang dianggap memiliki kesamaan dengan buku karya penulis A tersebut.

Argumen lain yang sering dikemukakan adalah bahwa menyalin atau menduplikasi karya tertentu tanpa izin dari penulis/pencipta asli karya yang dimaksud sama dengan pencurian ide. Namun, sekali lagi, argumen ini sama sekali tidak bisa dijustifikasi karena setiap ide yang dihasilkan oleh manusia didapatkan dari hasil pikirannya, dan tidak ada individu yang berhak memiliki pikiran individu lain. Kembali ke gagasan semula bahwasanya hak kepemilikan hanya bisa diaplikasikan pada suatu entitas yang nyata/terlihat serta memiliki sifat kelangkaan.

“Pencurian ide” tidak sama dengan “pencurian mobil”. Bila seseorang mencuri mobil yang saya miliki, maka saya tidak bisa lagi menggunakan alat transportasi tersebut, namun bila seseorang “menduplikasi” hasil buah pikian saya, saya tetap bisa menggunakan pikiran yang saya miliki untuk memikirkan/menggagas ide-ide yang sudah saya pikirkan sebelumnya.

Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Perjanjian

Pendekatan kedua yang umum digunakan untuk menjustifikasi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah pendekatan yang berdasarkan kontrak. Argumen ini dapat dijelaskan dengan contoh sederhana. Misalkan, A menulis suatu buku dan menjualnya pada banyak pembeli, yakni, B, C, D, E, dll. Namun, kontrak jual-beli dari buku tersebut disertai dengan catatan, bahwasanya B, C, D, dan E disyaratkan tidak boleh untuk membuat salinan dari buku yang dijual oleh A tersebut. Bila situasi yang terjadi demikian, maka konsep mengenai hak cipta A atas buku tersebut dapat dijustifikasi sebagai bagian dari perjanjian yang tidak boleh dilanggar.

Namun, ada kesalahan fatal dari argumen perlindungan hak kekayaan intelektual yang berdasarkan kontrak. Hak kekayaan intelektual, seperti paten dan hak cipta, merupakan sesuatu yang mengikat seluruh individu dengan pencipta/penulis dari suatu karya, terlepas apakah individu lain tersebut bersedia untuk menyepakati perjanjian untuk tidak membuat barang yang sama tersebut.

Analogi sederhananya, apabila A menjual buku hasil karyanya dengan B dengan syarat perjanjian B tidak bisa menyalin buku tersebut, maka C yang sama sekali tidak teribat dalam kontrak tersebut, dalam konsep perjanjian konvensional, sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian yang disepakati antara A dan B. Namun konsep kekayaan intelektual menyatakan bahawasanya C, tetap tidak boleh untuk menyalin buku yang ditulis oleh A, meskipun C sama sekali tidak terikat dengan perjanjian yang disepakati antara A dan B.

Berdasarkan argumen yang diutarakan oleh Kinsella dalam bukunya, konsep hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang sangat bertentangan dengan gagasan libertarianisme yang menjunjung tinggi hak kepemilikan. Hak kekayaan intelektual merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan di mana seseorang tiba-tiba mendapatkan hak untuk menentukan apa yang seseorang boleh lakukan terhadap barang-barang yang dimilikinya hanya berdasarkan karena ia telah menciptakan karya tertentu sebelumnya. Selain itu, argumen yang mendukung konsep hak kekayaan intelektual berdasarkan kontrak juga tidak bisa dijustifikasi karena kontrak perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang secara sukarela terlibat dalam perjanjian tersebut, dan tidak bisa diberlakukan kepada pihak lain yang sama sekali tidak terlibat.

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]