Menyoal Obsesi terhadap Utopia Nordic

Resensi    | 23 Jan 2017 | Read 1052 times
Menyoal Obsesi terhadap Utopia Nordic

Detail Buku

  • Judul: Debunking Utopia: Exposing the Myth of Nordic Socialism
  • Penulis: Nima Sanandaji
  • Jumlah Halaman: 228
  • Tahun Terbit: 2016
  • Penerbit: WND Books

Para pendukung sistem sosial demokrat, khususnya pengagum negara-negara Nordic perlu membaca ‘Debunking Utopia’. Dalam bukunya kali ini, Nima Sanandaji kembali mengajak para pengagum kebijakan kesejahteraan di negara-negara Nordic untuk melihat lebih dalam tentang dampak tidak terlihat dari kebijakan plus pentingnya konteks, seperti kebudayaan, yang mempengaruhi efektifitas suatu kebijakan. Dalam buku ini Nima juga membahas tentang dampak kebijakan kesejahteraan terhadap kiprah perempuan di posisi puncak kepemimpinan khususnya di sektor swasta, seperti yang diulasnya dalam “The Gender Equality Paradox” (2016), yang pernah saya buat resensinya di website ini.

Yang berbeda dalam tulisannya kali ini, Nima mengaitkan argumennya soal mitossosialisme di negara-negara Nordic dengan kritiknya terhadap obsesi para pengagum kebijakan negara-negara Nordic, terutama para pengagum di Amerika Serikat, khususnya di konteks pemilihan presiden tahun 2016 lalu. Nima dengan cerdas mengangkat beberapa topik yang relevan untuk mengutarakan kritiknya tersebut.

Beberapa diantaranya adalah mengenai pentingnya membandingkan apple to apple antar negara; memahami implementasi  pajak dan adanya ‘pajak tersembunyi’ yang tidak disadari wajib pajak di negara-negara Nordic; serta kebijakan kesejahteraan yang memperangkap karena menurunkan insentif untuk bekerja,  menghambat produktivitas dan meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Lebih jauh dan yang sangat penting, Nima menekankan pentingnya mengetahui konteks kebijakan di negara-negara Nordic, khususnya sejarah, budaya dan karakter individu dan masyarakatnya.

Budaya dan karakter masyarakat Nordic yang unik tersebutlah yang memungkinkan kebijakan kesejahteraan berjalan dengan baik, meskipun Nima juga memberikan contoh kegagalan kebijakan sosial demokrat yang diterapkan lewat pajak yang sangat tinggi, dominasi sektor publik, kekuatan serikat pekerja dalam menentukan gaji, dan kebijakan kesejahteraan yang berlebihan. Negara-negara Nordic pun akhirnya belajar dari pengalaman dengan mengarahkan orientasi kebijakannya ke pasar bebas yang mendorong kemandirian masyarakatnya lewat insentif untuk bekerja, terutama dengan kombinasi budaya dan karakternya yang menjadi pengecualian.

Salah satu bagian yang menarik terkait perbandingan antara ‘American Dream’ dan ‘Nordic Shangri-La’  adalah soal bagaimana kebijakan kesejahteraan yang berlebihan menghambat kemajuan dan/atau kehidupan yang lebih baik untuk para imigran. Kombinasi kebijakan kesejahteraan yang berlebihan, pajak yang sangat tinggi, dan pasar tenaga kerja yang sangat dipengaruhi oleh serikat pekerja secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi kesempatan bekerja para imigran dan membawa mereka dalam jebakan kesejahteraan.

Dampak buruk yang timbul akibat kondisi tersebut adalah masalah kriminalitas dan kemiskinan terutama di kota-kota yang menerima banyak imigran. Pada akhirnya, pemerintah negara-negara Nordic juga sadar betapa peliknya isu imigran dan betapa menantangnya kebijakan untuk membuka pintu yang lebih luas untuk para imigran dengan kebijakan kesejahteraan yang ada.

Pengalaman pribadi Nima yang berasal dari keluarga imigran juga membuat argumennya terkait isu imigran di negara-negara Nordic menjadi kuat dan relevan.  Di sini, Nima ingin menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan berhasil di negara-negara Nordic terutama untuk masyarakatnya yang homogen dan memiliki budaya  yang unik seperti tanggung jawab individu yang tinggi terhadap diri dan keluarga; kerja sama;  tingkat kepercayaan yang tinggi; serta kerja keras. Bukan berarti Nima keberatan kalau ada yang mengagumi negara-negara Nordic dengan kebijakan kesejahteraannya.

Namun, Nima mengajak para pengagum negara-negara Nordic untuk memahami konteks keberhasilan dan keterbatasan kebijakan kesejahteraan di negara-negara Nordic yang telah mengalami proses waktu dan pembelajaran dari kegagalan dan dampak tak terlihat kebijakan kesejahteraan (The Third Way Socialism).

Lewat buku ini pula, Nima ingin menguak keterbatasan kebijakan kesejahteraan dan perubahan signifikan yang berorientasi pasar yang terjadi di negara-negara Nordic. Dengan kata lain, dalam kalimat Nima, “the welfare states can through welfare dependency create large obstacles for the poor. This is why the Nordic countries, for all their benefits, are offering fewer opportunities for immigrants to climb the social ladder compared to in America.” (p. 192)

Kebijakan ‘Third Way democratic socialism’ telah mengurangi kinerja ekonomi di negara-negara Nordic. Peraturan pasar tenaga kerja yang sangat dipengaruhi serikat pekerja dan kebijakan kesejahteraan yang terlalu murah hati telah menghambat pembukaan lapangan kerja dan menciptakan ketergantungan berkepanjangan terhadap pemerintah.  Intinya, Nima menegaskan tidak ada sistem yang sempurna dan utopia terkait kebijakan yang diterapkan, termasuk kebijakan kesejahteraan yang diterapkan negara-negara Nordic.

Reformasi di tiap negara akan tergantung pada tujuan yang ingin diraih. Tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan, dimana masyarakatnya dibentuk oleh interaksi yang kompleks antara kebijakan dan kebudayaan. Buku ini juga menunjukkan bahwa mengagumi atau membandingkan suatu negara dengan negara lain harus didukung oleh pengetahuan, pemahaman, serta data dan fakta yang relevan, terkini, dan mencukupi, sehingga tidak terjebak dalam obsesi dan salah kaprah terhadap utopia semata.

Pembuatan kebijakan sudah seharusnya mempertimbangkan konteks, kebutuhan dan relevansi, implementasi, dan dampak potensialnya terhadap para pihak dan kepentingan yang terkait.  Nima sudah mengulas panjang lebar soal hal ini, namun belum banyak berbicara soal peta pembuatan kebijakan dan intersectionality  antara para pihak dan kepentingan yang terkait dalam konteks kebijakan dan politik praktis.

Hal ini akan lebih memperkaya argumen Nima, terutama soal konteks kebijakan. Bagaimanapun juga, kebijakan tidak lepas dari politik. Bukan hal aneh dan baru  jika ada politisi, seperti pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya, akan serta-merta muncul dengan ide dan janji kebijakan kesejahteraan yang berlebihan, tanpa pengetahuan memadai soal itu, untuk mendulang suara pemilih tanpa mendidik pemilih.

Lebih jauh, selain lewat beragam studi dan data yang disajikan, mungkin juga akan lebih menarik mengetahui testimoni beragam penerima manfaat kebijakan kesejahteraan, termasuk para imigran untuk memahami pengalaman mereka dan mengetahui dampak tak terlihat, jika bukan jebakan kebijakan kesejahteraan. Ini juga mengingatkan saya pada film dokumenter Free to Choose Network yang beberapa cuplikannya pernah diperlihatkan dan didiskusikan di Mont Pelerin Society Meeting 2016 di Miami, seperti yang pernah saya ulas di laman cerita website ini. Mungkin para pengagum kebijakan kesejahteraan negara-negara Nordic di Amerika Serikat bisa belajar terlebih dahulu dan berpikir ulang untuk mempromosikan kebijakan yang serupa lewat buku ini dan film documenter tersebut.

Dengan demikian, kebijakan tidak begitu saja di copy-paste dan sekali lagi kebudayaan seperti halnya politik, sangat penting. Bahkan masyarakat di negara-negara Nordic juga pernah terpeleset dalam budaya ketergantungan akibat sistem kesejahteraan yang merusak norma-norma yang baik. Mereka belajar dari kekurangan kebijakan sosialisme dan mengalihkan kebijakannya ke orientasi pasar. Singkatnya, yang terjadi dan mereka alami merupakan pengecualian.

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.