Mengungkap Dampak Buruk Welfare State Terhadap Pemberdayaan Perempuan

Resensi    | 15 Apr 2016 | Read 1894 times
Mengungkap Dampak Buruk Welfare State Terhadap Pemberdayaan Perempuan

Detail Buku

  • Judul: THE NORDIC GENDER EQUALITY PARADOX: How Nordic welfare states are not only empowering women, but also (un)intentionally holding them back
  • Penulis: Dr. Nima Sanandaji
  • Jumlah Halaman: 213
  • Tahun Terbit: 2016
  • Penerbit: Timbro

Sudah jadi opini umum yang diamini dengan mudah bahwa negara-negara Nordic adalah ‘kiblat’ yang tepat ketika berbicara tentang gender equality, khususnya soal representasi dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Negara-negara Nordic dengan latar belakang budaya Viking, gender equality, dan kebijakan welfare state yang kuat tidak dipungkiri telah memungkinkan signifikannya kemajuan perempuan. Tapi siapa yang menyangka bahwa kebijakan welfare state ternyata menghambat kiprah perempuan di sektor bisnis, baik sebagai pekerja maupun di level atas manajerial! Di buku “The Nordic Gender Equality Paradox” inilah, Dr. Nima Sanandaji mengupas hal ini dengan kritis dan menarik.

Di satu sisi, Nima mengapresiasi dan mengakui dampak kebijakan welfare state dan affirmative action dalam mendorong kiprah perempuan. Kebijakan welfare state telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk perempuan yang didukung dengan beragam jasa terkait kebutuhan keluarga. Lewat kebijakan tersebut, negara-negara Nordic memiliki tingkat tenaga kerja perempuan yang tinggi, apalagi dengan kebijakan penyediaan penitipan anak yang memungkinkan kedua orang tua bekerja, plus sejarah dan nilai-nilai gender equality yang luar biasa.

Namun, tingginya representasi dan partisipasi perempuan tersebut hanya terjadi di sektor publik, yang memang dominan di negara-negara Nordic. Inilah paradoks gender equality yang diulas oleh Nima lewat penjelasan sejarah dan kebijakan publik di negara-negara Nordic. Penjelasan berdasarkan konteks ini juga membuat buku ini menarik untuk dibaca, terutama untuk memahami latar belakang negara-negara Nordic, termasuk kebijakan welfare state yang diterapkan.

Misalnya, terkait sektor bisnis, proporsi perempuan di level manajer, eksekutif dan pemilih bisnis ternyata rendah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara Baltic yang bertetangga, negara-negara Anglo-Saxon, termasuk Amerika Serikat.  Data dari Grant Thornton (2013) yang digunakan dalam buku ini, menunjukkan bahwa persentase perempuan di posisi manajemen senior di negara-negara Nordic: Swedia (27%), Denmark (23%), dan Norwegia (22%). Persentase ini lebih rendah dari negara-negara Nordic lainnya seperti Islandia (33%) dan Finlandia (32%); negara-negara Baltic seperti Latvia (43%), Estonia (40%), dan Lithuania (40%); juga negara-negara lain seperti Jerman (31%), Yunani (30%), Belgia (28%), dan Perancis (26%).

Di sinilah Nima yang juga mengacu pada beberapa hasil penelitian mengenai kebijakan welfare state dan partisipasi perempuan di sektor bisnis, mengkritisi dampak tidak terlihat atau yang tidak dimaksudkan demikian dari kebijakan welfare state. Pertama, kebijakan welfare state dengan sistem pajak yang tinggi membuat mahalnya untuk membeli jasa. Hal ini mendorong perempuan di negara-negara Nordic untuk memilih bekerja paruh waktu dan mengurus rumah tangganya. Akibatnya? Aktualisasi potensi perempuan dan upaya perempuan untuk mencapai posisi puncak di sektor bisnis menjadi terbatas. Kedua, kombinasi pajak yang tinggi dan sistem yang murah hati mendorong perempuan untuk bekerja paruh waktu.

Ketiga, kebijakan untuk orang tua di berdasarkan bayaran yang besar untuk tinggal di rumah menjaga anak juga menjadi penghalang untuk mencapai posisi puncak karena keterbatasan waktu yang diinvestasikan untuk bekerja. Keempat, monopoli/oligopoli sektor publik di sektor yang didominasi perempuan (kesehatan, pendidikan, pelayanan untuk lansia) juga mengurangi kesempatan perempuan untuk berkiprah di sektor tersebut. Kelima, situasi tersebut dan penetapan gaji oleh serikat pekerja juga telah membuat kerja keras dan investasi individu di sektor pendidikan mendapatkan penghargaan terbatas. Keenam,  jaminan keamanan sosial menguntungkan pekerja dan membebani pemberi tenaga kerja. Hal ini mengurangi insentif untuk menjadi pengusaha, terutama perempuan, karena ketergantungan pada bantuan yang diberikan lewat jaminan tersebut.

Bahaya Intervensi Pemerintah yang Berlebihan

Hal lain yang menarik diangkat oleh Nima adalah bahwa intervensi pemerintah lewat kebijakan afirmasi tidak serta-merta mendorong representasi dan partisipasi perempuan dalam sektor bisnis. Apalagi dengan tetap mempertahankan kebijakan welfare state dan pajak yang tinggi. Salah satu contoh yang diangkat dalam buku ini adalah kebijakan Norwegia pada tahun 2006 untuk mewajibkan 40% kuota perempuan di posisi puncak perusahaan publik. Yang terjadi adalah, bahkan setelah 8 tahun diterapkan, tidak ada satupun perempuan di posisi puncak eksekutif di 60 perusahaan teratas di Norwegia (Nordic laour Journal, 2015). Bahkan dari 500 perusahaan yang menjadi target, 100 diantaranya mengganti struktur kepemilikan untuk menghindari kewajiban tersebut.

Selain itu, kenyataannya, hanya perempuan di kelompok elit yang diuntungkan oleh kebijakan ini, mengingat aksesnya ke kekuasaan. Keberadaan perempuan di jajaran kepemimpinan perusahaan tidak serta-merta memperbaiki kinerja perusahaan dan gaji pekerja perempuan lainnya. Poin ini khususnya menarik untuk diangkat terutama jika dikaitkan dengan perspektif feminis yang menekankan soal interseksionalitas dan relasi kuasa dalam mengkaji gender equality dan pengalaman perempuan. Sayangnya, Nima tidak terlalu banyak membahas hal ini, terutama dari suara perempuan di negara-negara Nordic.

Akan lebih menarik jika persepsi perempuan Nordic terhadap kebijakan welfare state ini juga dielaborasi untuk memahami pengalaman, ide, dan ekspektasi mereka, terutama ketika berbicara tentang gender equality. Selain itu, suara NGO perempuan yang cenderung sosialis juga menarik untuk dimasukkan untuk memahami konteks masyarakat sipil dan aktivisme di negara-negara Nordic. Terlebih, bagaimana posisi dan suara mereka melihat paradox kebijakan welfare state dan dampaknya terhadap kiprah perempuan di sektor bisnis.

Argumen Nima dalam buku ini juga mengingatkan pada argument Frederic Bastiat soal ‘unseen consequences’ atau ‘unintended consequences’ suatu kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak hanya sebatas argumensempit soal satu sasaran kebijakan, misalnya soal afirmasi, tapi di sisi lain gagal melihat konteks yang lebih besar. Misalnya, sistem pajak, kebijakan welfare state, peran sektor swasta, konteks lokal (budaya, sistem kekeluargaan), dan sebagainya. Nima berargumen bahwa kebijakan welfare state di negara-negara Nordic memang mendorong partisipasi perempuan yang sangat signifikan di sektor publik, karena tidak lepas dari betapa dominannya peran sektor public di negara-negara tersebut. Terkait dengan hal itu, data dari Eurostat menunjukkan 77% perempuan bekerja di Swedia (The Guardian, 2015).

Di sisi lain, kebijakan welfare state di negara-negara Nordic ternyata juga menyebabkan rendahnya persentase pengusaha perempuan. Tingginya pajak membuat mahalnya memenuhi jasa untuk kebutuhan personal, dimana kebijakan welfare state secara sistematik telah mengurangi kesempatan perempuan untuk bergerak di sektor yang didominasi oleh pengusaha perempuan (jasa personal, kesehatan dan kerja sosial, dan pendidikan), karena monopoli publik.

Namun, kebijakan welfare state dan afirmasi ternyata tidak ‘bergigi’ ketika melihat realita partisipasi dan representasi perempuan di sektor bisnis, apalagi di level top manajerial. Di sinilah, Nima memasukkan komparasi negara-negara Nordic dengan negara-negara Baltic, juga negara di Atlantic dan di Eropa lainnya, dengan menunjukkan beberapa faktor seperti budaya, sistem ekonomi, nilai, dan latar belakang sejarah. Hasilnya memang mengejutkan, apalagi mengingat negara-negara Nordic sudah lama terkenal sebagai contoh terbaik untuk urusan ‘gender equality’. Ternyata, glass ceiling bisa diatasi di satu sisi (sektor publik), tapi di sisi lain menyisakan dampak yang tidak dimaksudkan atau tidak terlihat, yang menghambat representasi dan partisipasi perempuan dalam sektor bisnis.

Pentingnya Market-oriented Feminism untuk Gender Equality

Yang jelas, pesan Nima yang menarik dan dapat ditangkap adalah sejalah dengan prinsip libertarianisme soal pentingnya small government, pajak yang rendah, dan less of government intervention. Pesan lain Nima lainnya yang menurut saya harusnya muncul di awal pengenalan buku ini adalah bagaimana seharusnya contoh terbaik tidak ditelan bulat-bulat begitu saja dari suatu negara dan justru harus belajar dari kegagalan atau hal lain yang tidak bekerja di negara tersebut.

Argumen Nima sendiri menurut saya sangat sejalan dengan pendekatan ‘Gender and Development’ yang tidak lagi mempertanyakan soal ‘di mana perempuan’, tapi juga bagaimana perempuan diperlakukan dan upaya bersama untuk mendorong transformasi sosial, sehingga perempuan dapat berperan secara lebih bermakna dalam berbagai bidang, termasuk di sektor bisnis. Kebijakan welfare state tentu tidak seratus persen jelek dan salah, namun sangat penting untuk berhati-hati melihat dampak tak terlihat dari kebijakan tersebut, terutama terhadap pemberdayaan, partisipasi, dan kiprah perempuan di sektor lain.

Yang terjadi di negara-negara Nordic adalah kebijakan welfare state dan pajak yang tinggi ternyata berdampak serius terhadap partisipasi dan representasi perempuan dalam dunia bisnis, yang padahal tidak dimaksudkan untuk itu mengingat reputasi negara-negara Nordic soal gender equality. Beberapa contoh kebijakan tersebut adalah, sistem cuti yang murah hati seperti di Swedia, 14 bulan dan tetap dibayar penuh untuk pasangan yang baru menjadi orang tua; kebijakan afirmasi di Norwegia di jajaran pimpinan di sektor bisnis, monopoli publik di sektor jasa yang kebanyakan pekerjanya adalah perempuan, serta pajak yang tinggi.

Sistem dan kebijakan yang sedemikian, serta kenyataan kecenderungan perempuan untuk memilih memprioritaskan keluarga, membuat perempuan di negara-negara Nordic memilih untuk bekerja paruh waktu dan tidak terdorong untuk bergerak di sektor bisnis apalagi menggapai posisi puncak manajerial. Ini pula yang membuat para intelektual menyimpulkan kegagalan kebijakan egalitarian di negara-negara Nordic akibat efek samping yang tidak diinginkan tersebut (Christine Hakim 2000).

Buku ini menarik untuk memahami dan mengkritisi dampak terlihat dan tidak terlihat dari kebijakan publik. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya reformasi pasar yang memperkenalkan kompetisi di sektor jasa yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah untuk mendorong karir pekerja perempuan di sektor tersebut. Dengan kata lain, apa yang terjadi di negara-negara Nordic menjadi kasus kuat untuk mempertimbangkan dan mendorong feminisme yang berorientasi pasar. Tentu saja hal seperti pemahaman tentang konteks dan kebijakan menjadi sangat penting dalam proses kebijakan.

Di poin itulah, Nima menekankan pentingnya negara-negara Nordic untuk menerapkan pendekatan yang lebih berorientasi pasar untuk memenuhi potensi mereka sebagai negara-negara dengan gender equality terbaik di dunia. Seperti yang dicontohkan, pemerintah Swedia setelah tahun 2006 lewat tax reduction terutama untuk penyediaan jasa personal, telah ikut mendorong drastisnya peningkatan bisnis yang dijalankan oleh perempuan. Hal ini juga diikuti oleh kebijakan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya untuk perusahaan swasta untuk bergerak di sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial.  

Buku ini juga membawa pesan penting tentang tidak adanya kebijakan yang sempurna dan sakral. Selalu ada pelajaran yang dapat dipetik dari kebijakan yang diterapkan, baik yang berhasil maupun yang gagal. Apapun itu, kebijakan harus dikritisi mengingat potensinya yang bisa jadi menyebabkan paradoks dan dilema kebijakan publik.

Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, data-data pendukung, ilustrasi, dan informasi soal konteks di negara-negara Nordic, buku ini menarik dan penting untuk dibaca, terutama oleh para peminat ataupun pelaku kebijakan publik, isu gender dan pembangunan, sosial dan ekonomi, maupun komparasi politik. 

Adinda Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar is Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan.org dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebebasan Indonesia. Adinda baru menyelesaikan program doktoral di bidang Studi Pembangunan dengan beasiswa New Zealand Aid di Victoria University of Wellington tahun 2017. Ia berminat dalam topik terkait pembangunan, bantuan internasional, dan pemberdayaan perempuan. Adinda adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001) dan Master of Internasional Studies (2004) dengan Australia Development Scholarships. Saat ini Adinda juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. Adinda dapat dihubungi di [email protected] atau Twitter @tenriangke.