Hiperinflasi dan Kebijakan Sosialistik

Opini    | 7 Agu 2018 | Read 220 times
Hiperinflasi dan Kebijakan Sosialistik

Tingkat inflasi di Venezuela bisa mencapai 1.000.000 persen akhir tahun ini. Begitu kata salah seorang pejabat International Monetary Fund (IMF) sebagaimana diberitakan situs berita Time.com. Ini berarti, jika harga telur di Venezuela saat ini 150 bolivar (15.76 dollar AS) per kilogram, maka tahun depan harganya bisa naik menjadi 1,5 juta bolivar (157.600 dollar AS).

Tentu saja angka 1.000.000 persen itu tidak perlu kita pahami secara literal. Dengan menyebut angka satu juta persen, si pejabat IMF sebetulnya ingin mengatakan bahwa kondisi perekonomian di Venezuela sudah sangat buruk, sehingga bisa kita bandingkan dengan kondisi perekonomian Jerman setelah kalah perang di tahun 1923 atau Zimbabwe di akhir dekade 2000-an.

Fenomena hiperinflasi sendiri bukanlah fenomena langka di dalam sejarah. Di sepanjang Abad ke-20 saja, kita bisa menemukan setidaknya 15 contoh kasus hiperinflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia. Diantaranya yang paling mencolok terjadi di Jerman (tahun 1920-an), Yunani (1940-an), Hungaria (1940-an), Uni Soviet (1920-an), Indonesia (1960-an), dan Yugoslavia (1990-an).

Dari kasus-kasus ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting mengenai hiperinflasi. Pelajaran tersebut adalah bahwa hiperinflasi merupakan krisis ekonomi buatan manusia. Hiperinflasi tidak terjadi secara alamiah. Sangat kecil kemungkinan pasar menciptakan tingkat inflasi hingga empat, bahkan lima digit persentase. Setidak-tidaknya, hiperinflasi pasti disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan logika ekonomi yang sehat.

Ambil contoh Jerman di tahun 1923. Pada saat itu, pemerintah Republik Weimar harus menanggung beban finansial yang berat akibat kalah perang, salah satunya adalah kewajiban untuk membayar biaya reparasi perang sebesar US$ 33 miliar. Untuk membayarnya, pemerintah tidak punya pilihan lain selain mencetak uang baru. Akibatnya, nilai mata uang (Deutchmarks) anjlok.

Sama juga dengan yang terjadi di Zimbabwe. Robert Mugabe banyak menghamburkan uang untuk memanjakan kroni politiknya dengan berbagai privilese dan kemewahan duniawi. Ketika uang negara habis dan hampir semua hal sudah ia pajaki, untuk mempertahankan gaya kepemimpinannya yang boros, ia beralih ke cara yang paling mudah dan instan, yakni mencetak uang sebanyak-banyaknya. Konsekuensinya: hiperinflasi.

Bagaimana dengan Venezuela? Hampir sama dengan Zimbabwe. Bedanya, pemerintah Venezuela adalah pemerintahan yang populis. Mereka menghambur-hamburkan uang bukan untuk mengenyangkan perut mereka sendiri, tetapi untuk membiayai berbagai program sosialistik yang digemari oleh masyarakat banyak, seperti subsidi makanan, pendidikan gratis, dan rumah sakit gratis. Ketika komoditas minyak sedang booming, pemerintah Venezuela memiliki banyak uang untuk membiayai itu semua. Namun, ketika harga minyak dunia anjlok, mereka tidak punya pilihan lain selain terus-menerus mencetak uang baru dan, sebagai akibatnya, mencekik diri sendiri dengan hiperinflasi.

Dari ketiga contoh negara di atas, kita bisa melihat keterkaitan antara aktivitas pemerintah mencetak uang baru dengan hiperinflasi. Mengapa mencetak uang baru menciptakan inflasi? Jawabannya sederhana: karena uang adalah komoditas yang tidak terkecualikan dari hukum besi permintaan dan penawaran. Ketika membicarakan uang, kita membicarakannya sebagai alat pertukaran.

Oleh sebab itu, kita menilai uang dari seberapa efektif ia dalam menjalankan perannya sebagai medium antara barang atau jasa yang dipertukarkan. Kita menyebut uang sebagai alat tukar yang efektif apabila kita dapat menukar banyak barang/jasa dengan jumlah uang yang sedikit. Sebaliknya, uang menjadi tidak efektif ketika kita memerlukannya dalam jumlah yang sangat banyak untuk melakukan pertukaran. Dengan demikian, nilai uang terletak pada daya tukarnya.

Namun, tidak seperti barang dan jasa konsumsi yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial apabila kuantitasnya meningkat, uang sebagai alat tukar justru akan menurunkan kesejahteraan sosial apabila jumlah atau kuantitasnya meningkat. Mengapa begitu?

Mari kita gunakan contoh yang diberikan David Hume untuk memahami alasannya. Andaikan suatu malam, ketika semua orang lelap tertidur, sekelompok peri baik hati memasukkan uang ke dalam dompet masing-masing orang sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat hingga dua kali lipat. Apakah dengan begini kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat? Tentu saja tidak.

Pada awalnya, kita mungkin akan merasa lebih makmur. Namun, seiring berjalannya waktu kita akan menyadari bahwa tidak ada banyak barang/jasa yang bisa kita beli dengan uang baru tersebut, terlebih lagi semua orang juga sama-sama menjadi lebih kaya dua kali lipat. Maka nilai uang menyusut dengan cepat. Kita kemudian sadar bahwa yang membuat kita lebih sejahtera adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa, bukan uang. Uang hanyalah alat tukar. Dan sebagai alat tukar, efektivitas atau daya tukarnya justru menurun ketika kuantitasnya meningkat, sama dengan ketika harga suatu barang/jasa akan jatuh ketika suplainya berlebih. 

Bedanya, jika harga barang/jasa jatuh, masyarakat akan menjadi lebih makmur karena mereka menikmati atau mengkonsumsi barang/jasa tersebut. Sedangkan uang tidak begitu. Uang sebagai komoditas tidak kita konsumsi. Menurunnya “harga” uang justru mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena efektivitasnya sebagai alat tukar menjadi berkurang.

Ilustrasinya begini: jika kita bisa menukarkan Rp. 10.000 dengan satu kilogram beras, Rp. 30.000 dengan satu kilogram telur, dan Rp. 5.000.000 dengan satu buah smartphone, maka meningkatkan jumlah uang yang beredar sebesar dua kali lipat akan menurunkan “harga” atau daya tukar uang yang kita miliki, sehingga kita akan menemukan bahwa sekarang uang Rp. 10.000 hanya akan cukup untuk menukarkan 500 gram beras, Rp. 30.000 hanya untuk 500 gram telur, dan Rp. 5.000.000 tidak lagi cukup untuk membeli sebuah smartphone karena harus ditukarkan dengan uang Rp. 10.000.000.

Dari sini, kita bisa melihat betapa jumlah uang yang beredar berpengaruh sangat besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan wewenang yang terlampau besar kepada pemerintah untuk mengatur-atur jumlah uang yang beredar di masyarakat merupakan sebuah kesalahan fatal.

Kita masih beruntung apabila pemerintah yang berkuasa saat ini masih taat pada prinsip sound money dan logika ekonomi yang sehat. Tetapi, sebagaimana pelajaran berharga dari Venezuela, sejarah punya kejutan-kejutannya sendiri yang tidak bisa kita duga. Hari ini kita bersyukur punya rezim pemerintah yang lumayan sehat dan waras, tetapi sepuluh tahun lagi bukan tidak mungkin tampuk kekuasaan dipegang oleh rezim ideologis.

Namun, ada satu hal lain yang lebih penting daripada menjaga kewarasan pemerintah, yakni menjaga kewarasan diri kita sendiri terlebih dahulu. Maksud saya dengan menjaga kewarasan diri adalah membiasakan diri dengan kebijaksanaan kuno nan sederhana bahwa tidak ada yang instan dan gratis di dunia ini. Kesejahteraan dan kemakmuran yang sejati hanya bisa kita dapat melalui pengorbanan dan proses kerja. Cara-cara instan seperti meminjam tangan negara untuk mencetak uang baru atau memajaki orang kaya tidak akan serta-merta membuat masyarakat menjadi lebih makmur.

Saya merasa perlu mengingatkan hal tersebut karena tampaknya kebijakan-kebijakan populis ala negara kesejahteraan kembali populer. Di Amerika Serikat, antusiasme warga terhadap ide-ide sosialistik dapat kita lihat pada meningkatnya popularitas politisi-politisi beraliran sosialis, seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez. 

Narasi yang diusung gerakan kiri baru ini bukan lagi soal perebutan alat-alat produksi atau kesejahteraan kelas pekerja seperti pada narasi kiri tradisional, tetapi lebih kepada bagaimana memperluas peran pemerintah dalam mendistribusikan pelayanan publik gratis untuk semua orang. Juga narasi bahwa banyak hal di dunia ini, seperti makanan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain sebagainya, merupakan bagian dari hak-hak dasar kita sebagai manusia, dan oleh sebab itu harus disediakan secara cuma-cuma oleh negara.

Narasi semacam itu tentu saja terdengar mulia. Tetapi, sebagaimana bisa kita pelajari dari kasus Venezuela, hasrat politik semacam itu tidak saja keliru jika dipandang dari logika ekonomi yang sehat, tetapi juga berbahaya karena bisa menjerumuskan kita pada situasi hiperinflasi, kemelaratan, dan ketidakbebasan. Sialnya, narasi-narasi yang tidak logis dari kacamata ekonomi memang selalu yang paling terdengar heroik dan mulia.

 

 

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady