Libertarianisme dan Pengakuan Atas Ketidaksempurnaan Manusia

Opini    | 7 Mar 2018 | Read 1077 times
Libertarianisme dan Pengakuan Atas Ketidaksempurnaan Manusia

Menurut Anda, apakah ada seseorang yang sempurna, yang mampu berkuasa secara absolut di suatu negeri dengan adil, bijak, dan tanpa melakukan kesalahan sekecil apapun? Bila Anda menjawab tidak, ada kemungkinan besar Anda berpotensi menjadi seorang libertarian.

Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak sedikit orang-orang yang memberi respon atas pertanyaan tersebut dengan jawaban "Ya!" secara lantang dan dengan keyakinan yang kuat. Bagi mereka, memang ada sekelompok kecil manusia yang secara inheren memiliki kesempurnaan untuk terlepas dari berbagai kesalahan dan mempu memerintah suatu wilayah secara absolut dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan.

Lembaran-lembaran sejarah umat manusia selalu dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut. Maka tak heran, bila kita membaca buku-buku sejarah, dengan mudah kita akan menemukan berbagai tokoh penguasa yang memiliki kekuasaan secara absolut. Imperium Romawi di Eropa, berbagai dinasti kekaisaran di wilayah China dan Jepang, kekhilafahan Islam di timur tengah, kerajaan-kerajaan monarki absolut di Eropa, hingga para penguasa fasis dan komunis di berbagi belahan dunia pada abad ke 20 merupakan sedikit dari banyak contoh konkret akan manifestasi bentuk pemerintahan yang didasari pada keyakinan terhadap hal semacam ini.

Hampir selalu, para penguasa tersebut menggunakan ajaran dan doktrin yang bersumber dari berbagai hal, baik mitologi, tradisi, agama, maupun ideologi politik untuk mendapatkan legitimasi dan keyakinan dari subjek yang diperintahnya. Kaisar China pada masa lalu mengklaim bahwa dirinya mendapatkan mandat dari langit untuk berkuasa di muka bumi. Berbagai raja di Eropa menyatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menempatkan dirinya menjadi raja untuk memerintah, serta pada pemimpin partai komunis di berbagai negara yang menerapkan ajaran Karl Marx memproklamirkan bahwa mereka merupakan perwakilan sejati kelas pekerja yang akan membawa seluruh anggota masyarakat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Namun, pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa berbagai klaim tersebut tidaklah lebih dari omong kosong belaka, dan merupakan upaya pada penguasa untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat demi memperkaya diri mereka sendiri dan mempertahankan kekuasaan absolut yang dimiliki. Raja Louis XVI dan keluarganya yang memerintah Prancis secara absolut pada abad ke 18 hidup dengan bergelimang harta sementara sebagian besar rakyatnya mengalami kelaparan dan dipaksa membayar pajak tinggi untuk menopang kehidupan mewah para bangsawan. Pemimpin komunis Rumania Nicolae Ceausescu hidup didalam istana yang sangat megah meskipun dirinya menyatakan bahwa ia merupakan pahlawan bagi kelas proletar.

Sejarah sudah menjadi saksi bisu akan sisi gelap manusia apabila memiliki kekuasaan absolut, terlebih lagi bilamana orang-orang yang menjadi subjek penguasa memberikan legitimasi terhadap kekuasan tersebut. Manusia yang memiliki kekuasaan akan cenderung bersikap korup, melakukan penyalahgunaan, hingga melakukan berbagai tindakan represif terhadap pihak-pihak yang berupaya memberi kritik atau menentang kekuasan yang dimilikinya. Dan celakanya, hal demikian terus berlanjut hingga detik ini.

Lantas, dengan sedemikian banyak bukti akan sikap korup dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, apakah jawaban yang ditawarkan oleh libertarianisme? apakah sebaiknya seluruh kekuasaan dan institusi negara dibubarkan saja sehingga tidak ada seorang pun yang melakukan tindakan korup dan kesewenang-wenangan?

*****

Bila kita melihat sejarah perjalanan panjang umat manusia, maka pengambilan kesimpulan bahwa seluruh bentuk institusi negara haruslah dilenyapkan begitu saja bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Sepanjang sejarah, sudah begitu banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam institusi negara yang bertindak dengan sewenang-wenang dan menjadikan kekuasaan yang mereka miliki sebagai alat untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Namun, seorang libertarian bukanlah seorang yang utopis. Ekonom dan filsuf politik libertarian dan liberal klasik, Ludwig von Mises, dalam bukunya Liberalism: In The Classical Tradition, menulis bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap individu memiliki potensi untuk berbuat kejahatan. Oleh karenanya tindak kejahatan seperti pembunuhan dan pencurian tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dalam masyarakat. Oleh karena itu kehadiran institusi negara merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan menindak pelaku kejahatan.

Pandangan akan pentingnya institusi negara oleh Mises ini juga dikemukakan oleh ilmuwan kognitif dan penulis kondang asal Amerika Serikat, Steven Pinker. Pinker dalam bukunya The Better Angels of Our Nature menulis bahwa kehadiran institusi negara merupakan salah satu instrumen penting yang membuat tindak kekerasan yang terjadi antar sesama manusia menjadi berkurang secara signifikan.

Dengan mengutip dari berbagai data berdasarkan hasil penelitian arkeologis dan sains forensik yang mapan, Pinker mengungkapkan bahwa kecenderungan manusia untuk berbuat kekerasan pada zaman berburu sebelum adanya institusi negara sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulang dan tengkorak manusia pra sejarah yang ditemukan oleh ilmuwan dimana persentase kematian yang disebabkan oleh tindak kekerasan sangatlah tinggi.

Kehadiran institusi negara memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi jumlah kekerasan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Hal ini ditulis Pinker dikarenakan monopoli kekerasan yang dimiliki oleh negara membuat kemungkinan tindak kekerasan yang dilakukan individu terhadap orang lain menajdi semakin berkurang. Selain itu, tidak seperti manusia pra sejarah yang cenderung bersikap balas dendam terhadap pihak yang melakukan kejahatan terhadap dirinya, adanya lembaga peradilan dan aparat penegak hukum membuat kecenderungan orang untuk melakukan balas dendam menjadi berkurang, karena lantas pelaku tindak kejahatan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, pengakuan akan pentingnya institusi negara bukan lantas menjadi justifikasi atas kekuasaan absolut yang dimiliki oleh para pejabat dan penguasa. Sebagaimana yang diungkapkan Mises, tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap individu memiliki potensi untuk melakukan tindak kejahatan dan tindakan korup, siapapun dia, baik masyarakat sipil, maupun individu yang duduk diatas tampuk kekuasaan.

Bagi saya, inilah yang membedakan libertarianisme dengan berbagai ideologi politik lain yang dibuat oleh umat manusia. Fasisme, komunisme, serta berbagai ideologi politik lain yang berbasis ajaran agama seperti islamisme selalu mengandaikan ada satu atau sekelompok orang suci yang tidak mampu untuk berbuat kesalahan, sehingga mampu memerintah dan berkuasa secara adil, bijak, serta membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat. Mereka tidak membutuhkan kontrol ataupun transparansi, karena kekuasaan yang mereka miliki berasal dari suatu kekuatan transendental yang tidak dapat digapai oleh manusia pada umumnya.

Libertarianisme mengakui bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan kejahatan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, siapapun dia. Hal demikian menjadi lebih berbahaya bagi para penguasa serta pejabat negara karena mereka merupakan orang-orang yang memiliki wewenang untuk memonopoli tindakan kekerasan. Oleh karena itu, wewenang yang dimiliki oleh institusi negara dalam mengatur kehidupan masyarakat haruslah seminim mungkin untuk mengecilkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin politik dan aparatur negara.

Kekuasaan yang dimiliki oleh negara dalam hal ini dibatasi hanya berfungsi untuk mempertahankan serangan dari negara lain, menangkap dan memproses hukum pelaku tindak kriminal di dalam negeri, dan juga sebagai pemberi keputusan final apabila ada sengketa yang terjadi di masyarakat. Selain itu, institusi negara yang transparan seterbuka mungkin kepada masyarakat juga merupakan elemen yang sangat krusial untuk meminimalisisr tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Hukum yang diberlakukan oleh negara juga harus menghormati hak-hak individu warganya. Oleh karenanya, konstitusi sebagai seperangkat aturan yang harus ditaati oleh seluruh pejabat dan institusi negara  untuk menjamin hak-hak dasar warganya merupakan hal yang tidak dapat ditiadakan. Hak kebebasan berbicara, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berkumpul, hak memiliki properti dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, serta hak privasi, merupakan beberapa dari banyak dasar yang wajib dicantumkan dan dilindungi di dalam konstitusi.

Bilamana negara memiliki kewenangan untuk berkuasa secara tidak terbatas, maka penyalahgunaan kekuasaan sebagai dampaknya merupakan sebuah kepastian yang tidak dapat dihindari. Kita tidak perlu mngambil contoh dari belahan bumi bagian lagi untuk melihat kenyataan tersebut, ataupun melihat dari berbagai fenomena yang terjadi berabad-abad silam. Kita semua dapat melihat banyak contoh dari kasus yang terjadi tepat pada saat ini dan di negara kita sendiri.

Hal yang paling sederhana, kita bisa melihat upaya negara untuk melakukan "regulasi" atas trasnportasi berbasis online misalnya. Hal tersebut dapat dilakukan karena negara memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Namun bisa kita lihat hasilnya, bahwa upatya "regulasi" terseut tak lebih dari tindakan negara dalam melindungi kepentingannya sendiri, yakni para kroni pelaku usaha trasnsportasi yang merasa dirugikan dengan kehadiran trasnportasi berbasis online.

Padahal pada kenyataannya kehadiran transportasi online sangatlah bermanfaat bagi masyarakat dan telah memberikan pelayana yang selama ini masyarakat tidak bisa dapatkan dari sarana transportasi konvensional. Maka tidak heran semakin banyak warga yang memilih untuk berpindah menggunakan sarana transportasi berbasis online dan tentunya hal tersbeut merupakan ancaman yang nyata bagi pemasukan para penyedia layanan transportasi konvensional.

Pengakuan atas ketidaksempuraan manusia bagi saya merupakan salah satu fondasi dasar filsafat politik libertarianisme, yang menjustifukasi pentingnya kehadiran negara sebagai institusi yang berfungsi untuk menjaga individu dari ancaman individu lain. Namun di sisi lain, kehadiran institusi negara ini juga harus dibarengi dengan pembatasaan kekuasaan yang sangat ketat, dan hanya memiliki wewenang yang sangat terbatas. Karena bila negara memiliki wewenang yang melebihi untuk melindungi hak individu dari ancaman individu lain, maka penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin politik dan aparatur negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Sebagaimana yang diucapkan oleh sejarawan Britania Raya, Lord Acton, bahwa kekuasaan cenderung menghasilkan tindakan penyalahgunaan, dan kekuasaan yang absolut akan menghasilkan tindakan penyalahgunaan yang absolut pula.

 

 

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]