Murray Rothbard, Voting, & Libertarianisme

Opini    | 30 Jan 2018 | Read 398 times
Murray Rothbard, Voting, & Libertarianisme

Sebagai seorang libertarian, hak & kebebasan individu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi saya. Setiap individu merupakan subjek yang otonom dan memiliki hak untuk membuat pilihan bagi dirinya sendiri. Namun, diakui atau tidak, pemahaman individu sebagai subjek yang otonom merupakan hal yang sangat tidak populer di tanah air kita yang (mengaku) menjunjung tinggi "budaya Timur." Individu dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari entitas yang lebih besar, baik keluarga, komunitas, dan masyarakat. Oleh karenanya, sangat diwajibkan bagi individu untuk mengikuti norma serta nilai-nilai tertentu yang berkembang dan dianut oleh individu lain yang hidup di sekitarnya, demi menciptakan "harmoni sosial."

Pemahaman inilah yang menjadi dasar untuk menjustifikasi dan membenarkan berbagai upaya untuk mencederai kebebasan individu lain yang memiliki pilihan hidup yang berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Penutupan rumah ibadah kelompok minoritas, pelarangan mengkonsumsi barang-barang tertentu, serta pembredelan berbagai kegiatan akademis dan pertunjukan seni yang dianggap tidak mengikuti dengan norma yang ada merupakan sebagian kecil dari berbagai aksi yang dilakukan atas dasar pandangan tersebut.

Kuatnya pandangan bahwa individu bukan merupakan subjek yang otonom di masyarakat tentu memiliki konsekuensi langsung terhadap platform kebijakan yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat calon pejabat negara. Hampir semua kandidat calon pejabat negara yang berkompetisi dalam pemilihan umum yang telah berlangsung sejak negara ini berdiri selalu membawa jargon pentingnya menjunjung tinggi persatuan, kebersamaan, dan solidaritas sosial diatas individu dengan mengatasnamakan berbagai hal, seperti agama maupun identitas nasional.

Hal ini bisa dimengerti, terutama bila dilihat dari sudut pandang strategi politik. Tidak bisa dielakkan, bahwa politik tak ubahnya jual beli, dengan voting sebagai mata uangnya. Dalam hal ini, kandidat calon pejabat negara sebagai penjual, berusaha menawarkan platform kebijakan yang sesuai dengan selera masyarakat, termasuk soal "harmoni sosial". Maka tak heran bahwa diskursus mengenai kebebasan individu kerap tidak terdengar dalam perdebatan politik di Indonesia. Bila saya sebagai seorang libertarian yang menjunjung tinggi kebebasan individu, haruskah saya tetap menggunakan hak suara yang saya miliki untuk membeli "dagangan" yang ditawarkan oleh para kandidat calon penjabat negara dalam pemilihan umum yang tidak sesuai dengan "selera" saya?

*****

Tidak sedikit pemikir dan akademisi libertarian yang memaparkan pandangan mereka mengenai voting dalam pemilihan umum, salah satunya adalah kolumnis libertarian, Aaron Ross Powell. Powell, dalam artikelnya yang diterbitkan oleh libertarianism.org bahkan menyatakan memilih pejabat publik merupakan sesuatu yang salah secara moral. Dalam artikelnya yang berjudul "Voting as a Moral Wrong" tersebut, Powell memaparkan bahwa voting dalam proses demokrasi tidak bisa mengubah suatu perbuatan yang secara moral salah menjadi sesuatu yang dapat diterima. Dalam hal ini Powell memberikan ilustrasi singkat.

Bayangkan bila Anda sedang pergi ke suatu tempat, tiba-tiba Anda dihadang oleh tiga orang perampas yang bermaksud untuk mengambil uang yang Anda miliki secara paksa, dan Anda pun berusaha untuk melawan. Pada akhirnya, untuk menyelesaikan persoalan, salah satu dari tiga orang yang ingin merampas dompet Anda tersebut menawarkan solusi, yakni melalui voting untuk memutuskan siapa yang berhak untuk menggunakan uang yang Anda miliki, dan agar "adil", Anda pun juga memiliki satu suara dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan voting tersebut.

Setiap orang yang mampu berpikir secara rasional, bahkan mereka yang tidak mengadopsi gagasan libertarianisme pun, pasti akan melihat bahwa tindakan voting tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Merampas uang orang lain yang bukan milik kita merupakan sesuatu yang salah secara moral, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik orang lain atas properti yang dimilikinya, dan mekanisme voting tidak bisa mengubah hal tersebut menjadi sesuatu yang benar.

Ketika kita memilih seorang kandidat calon penjabat negara dibalik bilik suara, terlebih lagi di Indonesia, hampir bisa dipastikan bahwa dalam platform kebijakan yang diusung oleh kandidat yang kita pilih tersebut terdapat banyak unsur pelanggaran hak dan kebebasan individu, yang dijustifikasi dengan berbagai alasan. Proses pemilihan umum dalam hal ini tak ubahnya hanya menjadi ajang kompetisi pemaksaan satu pihak terhadap pihak lainnya melalui kandidat calon pejabat negara yang mereka pilih. Powell menyatakan bahwa bila seseorang turut berpartisipasi untuk memilih pejabat publik, maka tak ubahnya ia bersikap sama seperti segerombolan orang yang ingin merampas uang Anda tersebut karena telah memberikan persetujuan atas berbagai upaya pelanggaran hak dan kebebasan individu melalui voting yang ia berikan.

*****

Namun, tidak semua pemikir libertarian memiliki pandangan demikian. Adalah ekonom libertarian asal Amerika Serikat, Murray Rothbard, yang menawarkan pandangan yang berbeda. Dalam wawancaranya yang dipublikasikan oleh Ludwig von Mises Institute, Rothbard, yang merupakan seorang anarkis dan memiliki posisi politik yang sangat anti terhadap eksistensi negara, menyatakan bahwa berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pejabat publik bukanlah sesuatu yang immoral.

Rothbard dalam hal ini tidak menyatakan bahwa voting dapat mengubah suatu tindakan yang salah secara moral menjadi tindakan yang benar. Perbuatan yang secara moral salah tetap salah apapun mekanisme yang dilakukan untuk membenarkan perbuatan tersebut. Namun bukan hal ini yang menjadi fokus Rothbard dalam argumennya. Ia berargumen bahwa untuk membahas mengenai voting, kita harus melihat terlebih dahulu posisi individu yang hidup di dalam negara. Individu-individu yang berada di dalam naungan negara ditempatkan di posisi untuk hidup dibawah paksaan. Mereka bukanlah individu yang bebas, melainkan dikelilingi oleh sistem yang koersif, yang hanya memberikan berbagai pilihan terbatas mengenai apa yang boleh diambil dan mana yang tidak.

Hampir semua aspek pilihan yang dapat kita ambil dalam hidup kita diatur, dibatasi, dan juga dipaksakan oleh negara. Individu yang hidup di dalam negara bukanlah individu yang bebas, sehingga Rothbard menyatakan tidak ada salahnya kita berupaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang kita yakini dapat memperluas kebebasan yang kita miliki, salah satunya adalah melalui pemilihan umum. Bila ada dua kandidat yang memiliki platform kebijakan yang berbeda, pasti ada salah satu diantara mereka yang dimana platform yang diusungnya cenderung lebih mendekati gagasan kebebasan dibandingkan kandidat yang lain, sekecil apapun perbedaannya tersebut.

Begitu pula dengan partisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Dengan kita memilih kandidat tertentu bukan berarti lantas kita menyetujui seluruh platform kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat tersebut, atau kita memberikan persetujuan atas berbagai tindakan pelanggaran atas hak dan kebebasan individu yang nantinya akan dilakukan oleh kandidat tersebut apabila terpilih. Namun hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya agar kita mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk mengatur hidup kita, dan pada saat yang sama mencegah supaya kebebasan yang kita miliki tidaklah berkurang. Harus diingat bahwa ketika Anda "membeli" platform kebijakan tertentu yang ditawarkan oleh kandidat tertentu, maka pilihan Anda tersebut tidak hanya berlaku bagi Anda sendiri, namun juga bagi saya dan jutaan orang lainnya yang memiliki preferensi berbeda.

Untuk itu, penting bagi saya orang-orang yang mengasosiasikan dirinya dengan gagasan libertarianisme di Indonesia untuk pergi ke bilik suara saat pemilihan umum berlangsung, bukan untuk mendukung calon kandidat tertentu, namun sebagai bentuk upaya agar kita mendapatkan kebebasan yang lebih besar, dan pada saat yang sama mencegah kandidat lain yang ingin mengurangi hak dan kebebasan individu yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan.

 

Referensi Artikel:

- Aaron Ross Powell. "Voting as a Moral Wrong.":

https://www.libertarianism.org/columns/voting-moral-wrong   

- Jeff Deist. "Rothbard on Voting.": https://mises.org/blog/rothbard-voting

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan dan mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Haikal juga merupakan anggota Charter Team dari organisasi Students for Liberty (SFL) dan mewakili SFL Indonesia dalam Asia Liberty Forum pada bulan Februari tahun 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, ia adalah salah satu pendiri dan koordinator Indo-Libertarian, sebuah komunitas libertarian pertama di Indonesia. Haikal dapat dihubungi melalui twitter: @HaikalKurnia dan email: [email protected]