Wacana Denasionalisasi Uang

Opini    | 1 Nov 2017 | Read 1009 times
Wacana Denasionalisasi Uang

Pasar adalah suatu hal yang bersifat anarkis. Jual-beli, produksi, konsumsi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadikan pasar tidak terjadi karena adanya perencanaan terpusat maupun koersi. Sebaliknya, pasar terjadi tanpa perlu direncanakan oleh manusia, pasar terjadi karena aksi manusia yang bersifat sukarela dan individual, tanpa perencanaan terpusat maupun koersi.

Berkaca pada hal tersebut, sebagian besar dari kita mungkin akan setuju dengan ide bahwa apa, kapan, bagaimana, dan berapa yang hendak diproduksi, dijual, dibeli, maupun dikonsumsi oleh tiap-tiap individu tidak seharusnya menjadi urusan dari negara, kecuali dalam hal-hal tertentu dimana kegiatan produksi, konsumsi, maupun jual-beli tersebut bersinggungan dengan hak individu, hak kepemilikan, atau melanggar kontrak.

Tapi tak banyak dari kita yang belum bisa menerima, bahwa seharusnya alat tukar yang digunakan oleh tiap-tiap individu untuk menyokong aktivitas produksi, jual-beli, maupun konsumsinya, tak harus pula diatur, dimonopoli, dan/atau dibatasi oleh negara.

Carl Menger, sang “Bapak Austrian Economics”, menjelaskan bahwa seharusnya bukanlah maklumat bukan pula diskresi pemerintah yang membuat sesuatu menjadi alat tukar yang diterima secara umum atau yang kita kenal dengan istilah uang, melainkan masyarakat sendiri sebagai pelaku pasar. Tanpa perlu perencanaan terpusat serta koersi dari negara, tiap-tiap individu dapat memilih barang yang paling dapat diterima oleh pasar (the most marketable good)  untuk digunakan sebagai alat tukar (medium of exchange).

Menurut Menger, tiap-tiap manusia adalah awal mula dan juga akhir dalam setiap perekonomian. Hal tersebut tentunya berlaku pula, dalam hal memilih apa yang paling ideal untuk dijadikan alat tukar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uang pada hakekatnya adalah sesuatu yang lahir dari institusi sosial, sesuatu yang lahir dari pasar karena pilihan tiap-tiap individu secara sukarela, bukan sesuatu yang lahir dari sebuah otoritas yang menyelenggarakan koersi.

Sampai saat ini, belum ada alasan yang jelas dan masuk akal, mengapa secara umum, dalam suatu yurisdiksi tertentu, hanya boleh ada satu jenis uang atau mata uang yang dapat diterima. Yang pasti, pengertian umum masyarakat mengenai uang telah bergeser dari makna dan hakekatnya yang sesungguhnya. Saat ini, uang tak lebih dari sekedar kertas atau logam yang dicap dan didistribusikan oleh otoritas tertentu yang diberikan hak monopoli oleh negara.

Uang yang seperti ini memiliki nilai bukan karena sejak awal masyarakat secara sukarela dan rasional menganggap uang benar-benar memiliki nilai. Sebaliknya, saat ini uang memiliki nilai karena suatu keadaan yang dipaksakan oleh pemerintah. Sedihnya, masyarakat pada umumnya telah menerima begitu saja kenyataan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di sebagian besar negara saat ini, bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menciptakan uang out of thin air, dan oleh karenanya, mata uang negara terkait saja yang sah digunakan sebagai alat tukar.

Kita semua, atau setidaknya sebagian besar dari kita yang mengerti bagaimana ekonomi, masyarakat, dan aksi manusia bekerja, percaya bahwa kompetisi dalam pasar adalah hal yang baik. Kompetisi sebagai suatu proses enterpreneurial discovery dalam pasar terbukti telah berhasil memberikan insentif kepada tiap-tiap pelaku pasar untuk terus memperbaiki diri, dan untuk terus melakukan inovasi, memberikan nilai bagi masyarakat luas yang secara langsung mendorong peradaban manusia ke arah yang semakin baik. Monopoli, terutama yang digselenggarakan oleh negara, meniadakan efek positif dari kompetisi.

Banyak dari kita yang sangat menentang monopoli negara dalam berbagai bidang, sebut saja transportasi, pendidikan, kelistrikan, komunikasi, dan lain-lain. Tapi, tak banyak dari kita yang sadar dan mencoba untuk kritis atas suatu kenyataan bahwa dalam jangka waktu yang dapat dikatakan sudah sangat panjang, kita telah menolerir monopoli dan perencanaan terpusat atas suatu hal yang sangat penting dan tak bisa dipisahkan dari hidup kita: Uang.

Menurut Hayek, seorang ekonom yang mendapatkan penghargaan Nobel, dalam suatu sistem dimana penyediaan uang dimonopoli oleh hanya satu pihak, sang penyedia uang akan memiliki kecenderungan memaksimalisasi seigniorage-nya pada tingkat inflasi yang tidak sedikit maupun stabil. Sebaliknya, adanya denasionalisasi / privatisasi yang dengan sendirinya memunculkan persaingan mata uang akan mengurangi tingkat maksimalisasi seigniorage oleh sang penyedia uang.

Bahkan, dalam kondisi dimana ada persaingan sempurna, seigniorage akan hilang sama sekali. Oleh karena itu, persaingan uang akan menghasilkan kuantitas uang yang optimal dan harga yang stabil.

Selain oleh Hayek, benefit dari adanya denasionalisasi uang yang secara langsung juga akan melahirkan kompetisi uang juga telah dibahas oleh banyak ekonom ternama. Secara umum, denasionalisasi uang dianggap sebagai cara yang tepat untuk melawan inflasi, mencegah penyalahgunaan wewenang pemerintah melalui bank sentral yang bersifat politis, untuk menyelesaikan masalah-masalah besar lainnya dalam dunia perekonomian, dan lain-lain.

Dapat dikatakan bahwa tujuan dan benefit terpenting dari denasionalisasi uang adalah untuk melawan penyalahgunaan wewenang pemerintah melalui bank sentral yang bersifat politis dengan cara memaksimalisasi seigniorage. Hal ini juga pernah dibahas oleh David Friedman dalam bukunya The Machinery of Freedom. Menurut David Friedman, isu terpenting dalam pembahasan sistem moneter alternatif adalah bukan bagaimana uang diproduksi (sistem fiat, gold standard, dan lain-lain), tetapi siapa yang memproduksi uang.

Permasalahan yang paling mendasar bukanlah sekedar pemerintah tidak dapat menyediakan uang yang stabil, tetapi adalah bahwa dalam suatu sistem dimana penyediaan uang dimonopoli, pemerintah tidak memiliki insentif dan kepentingan untuk menjaga stabilitas uang. Pencetakan uang dengan semena-mena, yang pada akhirnya akan menciptakan inflasi dan membunuh daya beli masyarakat umum, adalah salah satu contohnya.

Dalam keadaan tersebut, pemerintah dapat mendapatkan uang untuk membiayai banyak hal tanpa perlu memungut pajak. Sementara pemerintah diuntungkan secara politis karena dengan uang yang didapat pemerintah dapat melakukan pembangunan yang akan berdampak pada citranya di mata masyarakat, masyarakat akan dirugikan karena terjadinya inflasi dan depresiasi uang yang dimilikinya.

Di tahun 2016, denasionalisasi uang bukanlah hal yang mustahil lagi. Walaupun belum menerapkan secara penuh, beberapa negara sudah mulai mencoba membuka diri dengan tidak memberlakukan larangan terhadap penggunaan alat tukar lain untuk transaksi sehari-hari selain mata uang nasionalnya.  Adapun alat tukar yang dimaksud adalah virtual currency atau mata uang virtual. Saat ini, terdapat banyak varian mata uang virtual yang beredar di pasar.

Di antaranya, yang paling banyak digunakan adalah Bitcoins, Ethereum, dan Litecoin. Berbeda dengan mata uang nasional yang diproduksi oleh bank sentral suatu negara, mata uang virtual tidak diproduksi oleh otoritas manapun. Mata uang virtual diterbitkan secara terdistribusi oleh pasar. Banyak yang berpendapat bahwa mata uang virtual adalah uang masa depan.

Hal tersebut tentunya merupakan kabar yang sangat baik, bahwa di masa yang akan datang, sudah lebih dari sekedar masuk akal, bahwa penciptaan uang tak harus lagi dimonopoli oleh negara. Uang akhirnya memiliki sekali lagi kesempatan untuk kembali ke hakekatnya, yaitu sebagai produk dari institusi sosial, bukan institusi negara.

 

 

 

 

 

 

Imantaka Nugraha

Imantaka Nugraha adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menulis skripsi mengenai perbandingan klasifikasi hukum Bitcoin sebagai barang ekonomi. Studinya di FHUI berfokus pada hukum telematika, hukum tentang kegiatan perekonomian, serta hukum administrasi negara. Pada tahun 2017, dinobatkan menjadi satu dari tiga finalis dalam penghargaan Student of The Year di ISFLC Award yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Students For Liberty di Washington D.C., Amerika Serikat. Pada saat ini, aktif di Students For Liberty Indonesia.