Menyoal Undang-Undang Partai Politik

Opini    | 26 Okt 2017 | Read 199 times
Menyoal Undang-Undang Partai Politik KOMPAS

Harus diakui dinamika politik dewasa ini sudah berubah. Masyarakat tidak lagi mudah percaya pada institusi-institusi mapan seperti lembaga perwakilan (parlemen) dan, khususnya, partai politik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populi Center pada tahun 2015, masyarakat menganggap Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga terkorup di negeri ini, bersanding dengan Kepolisian RI di urutan kedua. Survei yang sama juga mengungkapkan bahwa hanya 12,5 persen masyarakat yang percaya bahwa partai politik adalah institusi yang ‘bersih’.

Ini bisa jadi disebabkan oleh perilaku para aktor politik di dalam institusi-institusi tersebut yang tidak lagi mampu merepresentasikan aspirasi publik dengan baik. Ada celah yang begitu lebar antara kinerja anggota legislatif dan harapan publik tentang lembaga perwakilan yang baik. Selain itu, reputasi anggota dewan juga sudah tercoreng begitu rupa oleh berbagai skandal korupsi dan pelanggaran kode etik.

Kondisi ini idealnya bisa kita ubah melalui proses kepemiluan yang jujur dan adil. Sialnya, partai politik tidak mampu memberikan tawaran pilihan calon pemimpin yang baik pula kepada masyarakat. Sudah sering kita dengar keluhan masyarakat bahwa politisi yang muncul tiap pemilu adalah wajah-wajah lama, alias 4L (lu lagi, lu lagi). Kalaupun ada wajah baru, latar belakangnya tidak jelas dan tidak dikenal publik secara luas.

Lihat, misalnya, komposisi peserta pemilu tahun 2014. Sebesar 81,1 persen caleg di pemilu legislatif 2014 adalah petahana. Para petahana inilah yang diprioritaskan oleh partai untuk menempati nomor urut kandidat 1 dan 2 di dalam daftar calon yang diusung. Maka, jangan heran apabila mayoritas anggota dewan yang ada saat ini adalah para petahana pula.

Kita patut bertanya: kenapa partai politik tidak mampu menghasilkan wajah-wajah baru berkualitas?

Sebelum buru-buru menuding partai politik tidak kompeten, ada baiknya kita lihat terlebih dulu regulasi dan peraturan yang mungkin mempengaruhi keputusan partai dalam melakukan rekrutmen politik.

Akar Masalah

Asal-usul dari seluruh permasalahan terkait partai politik di negeri ini bisa kita telusuri pada regulasi yang terkandung di dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol), yakni UU Nomor 2 tahun 2011, khususnya Pasal 3 ayat (2), poin c dan d. Di situ tertulis bahwa partai politik yang ingin ikut serta di dalam proses pemilihan umum wajib memiliki “kepengurusan pada setiap provinsi” yang ada di Indonesia. Kemudian, partai politik wajib memiliki kepengurusan di setidaknya 75 persen kabupaten/kota yang ada di tiap-tiap provinsi tersebut, dan di setidaknya 50 persen kecamatan yang ada di tiap-tiap kabupaten/kota tersebut. Sedangkan poin d menambahkan bahwa tiap-tiap partai wajib memiliki kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga tahapan akhir pemilu.

Apa implikasi dari regulasi ini? Implikasi yang paling jelas, tentu saja, adalah bahwa partai membutuhkan modal ekstra untuk membangun dan mengembangkan cabang di ratusan daerah. Dengan kata lain: ongkos untuk berpartisipasi di dalam pemilihan umum akan meroket. Akibatnya, hanya partai-partai besar dan bermodal kuat yang akan mampu turut-serta dalam kancah perpolitikan elektoral. 

Ini problematis, karena tren pendanaan partai politik dewasa ini sudah tidak sama dengan pola pendanaan partai di masa lalu, di mana partai bisa mengandalkan jumlah anggota mereka yang besar untuk menarik dana iuran. Saat ini, partai bukan lagi organisasi massa yang besar, sehingga harus mengandalkan dana yang disumbangkan oleh segelintir orang kaya (biasanya pengusaha) yang punya ambisi politik.

Hal ini menyebabkan partai politik tersandera kepentingan kelompok elit. Partai politik tidak lagi berperan sebagai medium aspirasi ideologis massa, tetapi hanya sekedar menjadi alat bagi kelompok elit untuk mengakses sumber-sumber kekuasaan. Inilah implikasi pertama dari UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (2): regulasi ini membuat partai politik menjadi semakin oligarkis.

Kemudian, tuntutan regulasi tersebut juga memaksa partai politik untuk mencari jalan pintas dalam merekrut kader politisi. Membina dan mendidik ribuan kader di ratusan cabang yang tersebar di seluruh negeri bukanlah pekerjaan sederhana. Kegiatan ini butuh biaya dan tenaga yang tidak sedikit, dan imbal-balik “investasi” ini baru akan terlihat dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka jangan heran apabila partai politik lebih suka merekrut “politisi dadakan” untuk diusung sebagai kandidat menjelang pemilu. Selain lebih praktis, merekrut politisi dadakan juga lebih menguntungkan bagi partai karena langgengnya praktek “mahar politik”, yakni sejumlah uang yang harus dibayarkan calon kandidat kepada partai sebagai syarat pengusungan.

Sedangkan implikasi ketiga dari UU No. 2 Tahun 2011 adalah implikasi yang sifatnya tidak langsung, yakni lumpuhnya inisiatif politik yang bersifat lokal dan partikular. Jika kita pikirkan baik-baik, akar persoalan dari UU No. 2 Tahun 2011 terletak pada aturan yang memaksa partai politik untuk serta-merta menjadi partai berskala nasional. Sebagaimana sudah saya katakan, regulasi ini membuat partai politik dikuasai oleh kelompok elit. Maka, regulasi ini sekaligus juga akan mematikan upaya masyarakat untuk mendirikan partai politik lokal berskala kecil, apalagi jika partainya secara khusus fokus pada isu-isu yang bersifat partikular dan spesifik, seperti misalnya kesejahteraan buruh, masyarakat adat, atau masyarakat di daerah tertinggal. Bayangkan saja: bagaimana mungkin sebuah partai yang memperjuangkan aspirasi buruh pabrik, yang banyak tinggal di area perkotaan, harus dipaksa mencari dukungan di daerah agraris seperti di Papua dan Sulawesi.

Idealnya, partai politik seharusnya tumbuh sebagai partai lokal bersama dengan isu-isu yang dekat dengan masyarakat di mana ia beraktivitas. Dengan begini, identifikasi partai (yakni proses asosiasi partai politik dengan anggota masyarakat sebagai konstituen) dapat berlangsung secara lebih hakiki. Apalagi, di negara yang masih mengalami ketimpangan sosial seperti di Indonesia, apa yang kita sebut “isu nasional” seringkali sebetulnya adalah “isu pusat” semata. Akibatnya, representasi partai terhadap aspirasi publik di daerah tidak berlangsung baik.

Lebih jauh, regulasi yang terkandung di dalam UU 2 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) membatasi pilihan partai yang tersedia bagi masyarakat. Dengan meregulasi partai politik, pemerintah sebetulnya sedang membuat sebuah prakondisi pilihan-pilihan partai apa saja yang dapat dipilih masyarakat di dalam bilik suara. Meski jarang disadari, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kepemiluan yang bebas dan adil.

Niat Baik Saja Tidak Cukup

Tentu saja, UU 2 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) dibuat dengan niat baik. Regulasi ini sebetulnya efektif sebagai filter, yakni agar partai-partai yang ikut serta dalam ajang pemilu adalah partai-partai besar yang dikelola secara serius, bukan partai gurem yang didirikan secara asal-asalan.

Tetapi, sejarah selalu membuktikan bahwa regulasi publik yang baik tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik semata. Selalu ada “efek samping” dari penerapan kebijakan publik yang kelihatannya baik. “Jalan menuju neraka seringkali diaspal dengan niat baik”, kata sebuah pepatah lama.

Pada kasus UU 2 Tahun 2011, niat baik pemerintah untuk menyaring partai-partai peserta pemilu kalah telak dengan konsekuensi riil yang terjadi di lapangan: ongkos politik meroket, partai disandera kepentingan elit, kualitas politisi menurun drastis, dan inisiatif politik masyarakat menjadi lumpuh.

Padahal, jika kita benar-benar percaya pada proses demokrasi elektoral, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kemunculan partai-partai kecil yang tidak berkualitas. Ini karena pada sejatinya proses pemilu adalah sebuah proses seleksi. Artinya, para pemilih sendiri yang akan menentukan mana partai yang menurut mereka berkualitas dan mana yang tidak. Berdasarkan proses seleksi tersebut, partai yang tidak berkualitas akan tersingkir dengan sendirinya.

Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya demokrasi elektoral adalah sebuah proses penyebaran kekuasaan (power dispersion). Melalui proses pemilu, masyarakat memberikan mandat kepada diri mereka sendiri untuk menentukan siapa yang patut mengeksekusi peran dan kekuasaan negara. Proses power dispersion ini vital bagi demokrasi karena menjadi garis pembeda antara pemerintahan yang demokratik dengan yang otoriter.

Tetapi proses power dispersion ini mengandung syarat: kita harus percaya pada kemampuan masyarakat untuk memilih bagi dirinya sendiri. Ini berarti pemerintah seharusnya tidak membatas-batasi pilihan dan aktivitas politik warga negara, meskipun pembatasan tersebut mungkin dianggap baik dan perlu oleh penguasa.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa keberadaan UU Parpol No. 2 Tahun 2011, khususnya Pasal 3 ayat (2), merupakan semacam sinyal bahwa pemerintah sendiri sebetulnya tidak yakin dengan proses pemilihan umum yang bebas dan terbuka. Kalau ini benar, maka saya perlu meminta kepada pemerintah untuk menambah dosis kepercayaan mereka terhadap masyarakat. 

Pemerintah mesti ingat: sepanjang sejarah negeri ini, sudah dua kali kita menyelenggarakan pemilu yang jumlah pesertanya mencapai puluhan partai politik, yakni pada tahun 1955 dan 1999. Kedua pemilu tersebut memang jauh dari sempurna, tetapi keduanya juga dinilai oleh banyak pihak sebagai penyelenggaraan pemilu terbaik di sepanjang sejarah negeri ini.

 

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady