Terkait Kasus Transportasi Online, Pemerintah Mesti Tahu Diri

Opini    | 27 Mar 2017 | Read 664 times
Terkait Kasus Transportasi Online, Pemerintah Mesti Tahu Diri

Lagi-lagi ada ribut-ribut soal transportasi online. Di Bandung, ratusan supir angkot melakukan aksi mogok dan berunjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka menuntut Pemerintah Kota Bandung melarang GoJek, Grab, dan Uber. Di tengah-tengah aksi, sekelompok supir angkot merusak sebuah mobil yang dikira taksi online. Mereka merusak dan menghancurkan kaca mobil meski saat itu di dalam mobil terdapat sejumlah penumpang yang ketakutan.

Di Tangerang, seorang supir angkot dengan sengaja menabrak seorang supir GrabBike hingga sang supir GrabBike koma. Alasannya: si supir angkot dendam kepada para supir ojek online yang membuat pendapatannya turun. Gila banget.

Lebih absurd lagi, pemerintah justru tunduk pada tuntutan supir-supir angkutan konvensional. Di Bandung, Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat sepakat untuk meminta Kementerian Perhubungan mencabut Permenhub No. 32 tahun 2016 mengenai angkutan publik non-trayek. Jika benar dicabut, semua jenis angkutan berbasis aplikasi online praktis akan dianggap “ilegal”.

Jelas sudah, bagi pemerintah, transportasi online dipandang sebagai sebuah masalah, bukan sebagai sebuah solusi atau produk inovatif yang disukai masyarakat banyak. Ini cara pandang yang salah. Mengingat buruknya kualitas transportasi publik di Indonesia, pemerintah seharusnya merayakan inisiatif bisnis transportasi online sebagai sebuah solusi kreatif bagi masyarakat.

Tetapi, oh, tentu tidak. pemerintah lebih suka melihat produk bisnis yang menguntungkan (yang berarti disukai dan dibutuhkan masyarakat banyak) sebagai sesuatu yang mesti diregulasi dan dipajaki. Begitulah pemerintah sejak dulu: selalu menawarkan solusi buruk bagi persoalan yang mereka ciptakan sendiri.

Kita mesti ingat bahwa demand terhadap transportasi online bisa muncul karena pemerintah tidak becus menyediakan transportasi publik yang layak. Bertahun-tahun pemerintah membiarkan kita berjubel di dalam angkot yang sesak, panas, dan bau. Kereta tidak pernah datang tepat waktu. Mau jalan kaki pun trotoar tidak layak. Lalu, ketika ada alternatif transportasi layak dari pihak swasta, pemerintah ingin melarangnya begitu saja?

Perilaku pemerintah terkait isu transportasi online ini mengingatkan saya pada cerita klise mengenai suami pemalas yang tidak becus bekerja. Untuk menyelamatkan rumah tangga, sang istri berinisiatif bekerja serabutan: menjual nasi di pagi hari, menjual tenaga sebagai tukang cuci di siang hari, lalu kembali berjualan di malam hari.

Keluarga terselamatkan. Anak-anak bisa sekolah dan selalu ada hidangan di meja makan. Tetapi kemudian sang suami dengan enteng berkata, “kamu tidak usah kerja lagi. Urus anak saja. Mencari nafkah itu tanggung jawabku sebagai suami,” kata sang suami sambil lanjut merokok dan nonton TV.

Itulah tipe kepala rumah tangga yang tidak tahu diri. Mengingat kapabilitas kerjanya yang pas-pasan, si suami seharusnya bersyukur punya istri yang giat bekerja dan ulet. Idealnya, si suami seharusnya mengijinkan istrinya terus bekerja demi keutuhan keluarga. Tetapi tidak semua orang mampu mengambil keputusan yang paling jernih dan rasional.

Sama seperti pemerintah. Ketidakbecusan pemerintah menyediakan transportasi publik yang layak seharusnya membuat mereka malu dan tahu diri, bukan malah petantang-petenteng bikin regulasi sana-sini yang justru bikin susah orang banyak. Pemerintah seharusnya membebaskan segala bentuk inovasi dan entrepreneurship. Toh pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan menentukan mana produk yang menurut mereka berguna dan mana yang tidak. Caranya? Ya, lewat mekanisme pasar.

Di sini lagi-lagi kita ditunjukkan pada bukti supremasi pasar bebas terhadap peran pemerintah. Sebagaimana dikatakan Ludwig von Mises di dalam Liberty and Property, “kapitalisme bukan semata-mata (soal) produksi massal, tetapi soal bagaimana produksi massal dapat memenuhi kebutuhan orang banyak”. Banyak orang salah paham menganggap kapitalisme sebagai sistem yang eksploitatif karena mereka lupa: para pekerja yang mereka anggap tereksploitasi itu bekerja untuk melayani sesamanya.

Di dalam kapitalisme, yang tereksploitasi sesungguhnya bukan para pekerja, tetapi para pemodal alias kapitalis itu sendiri. Para kapitalis selalu berada di bawah tekanan untuk terus mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen (yakni para pekerja) jika ingin bisnisnya jalan terus.

Mengutip perkataan ekonom Frank A. Fetter, “pasar bebas adalah sebentuk demokrasi di mana setiap sen yang dibelanjakan oleh konsumen berlaku layaknya surat suara (di dalam pemilu)”. Setiap kita membeli suatu produk, pada dasarnya kita sedang memberikan “suara” kita kepada sang produsen untuk terus melakukan pekerjaan mereka.

Itulah sebabnya mengapa di dalam kapitalisme profit tidak dianggap sebagai penanda akumulasi nilai-lebih. Di dalam kapitalisme, profit justru dipandang sebagai suara rakyat (konsumen) yang berkata, “kami menyukai dan memilih produk anda, dan kami ingin anda terus memproduksi barang ini”. Sebaliknya pula: setiap rugi yang dialami kapitalis juga merupakan pesan dari konsumen, bahwa “anda harus mundur. Silakan beri kesempatan bagi kapitalis lain yang lebih inovatif untuk menawarkan produknya kepada kami”.

Di dalam kasus transportasi online, rakyat sudah bicara. Para supir angkot merasa pendapatan mereka turun karena kehadiran ojek online. Itu tandanya mereka sudah harus mulai mundur teratur. Sayangnya tiba-tiba datang pemerintah bak pahlawan kesiangan mencoba melindungi para supir angkot dari inovasi transportasi online yang “merugikan”.

Pada titik ini, pemerintah justru sedang melawan kepentingan stakeholders-nya yang paling besar, yakni rakyat sebagai konsumen. Stakeholders yang selalu disebut namanya ketika mereka ingin naik tampuk kekuasaan, ketika musim kampanye elektoral datang setiap lima tahun sekali.

Kapitalisme mengajarkan bahwa pemilu elektoral yang paling tulus dan jujur adalah pemilu antara produsen dan konsumen, dimana uang adalah surat suaranya, dan advertisement adalah platform kampanyenya.

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady