Mengapa Alat Produksi Sebaiknya Dimiliki Secara Privat, Bukan Komunal

Opini    | 21 Mar 2017 | Read 1308 times
Mengapa Alat Produksi Sebaiknya Dimiliki Secara Privat, Bukan Komunal Sumber ilustrasi: TEMPO

Tidak seperti anggapan kebanyakan orang, kapitalisme dan sosialisme adalah dua ideologi yang sebetulnya punya banyak kesamaan.

Salah satu contoh kesamaannya, kedua ideologi sama-sama merupakan ideologi emansipatif, dalam artian keduanya ingin membebaskan manusia dari kondisi sosial yang belum ideal. Selain itu, kedua ideologi juga punya posisi diametral terhadap negara (kapitalisme dalam semangat laissez faire dan sosialisme sebagai fase transisi sebelum terjadinya the withering away of the state).

Namun, segala kemiripan antara kapitalisme dan sosialisme menjadi tidak ada artinya karena keduanya berbeda secara radikal mengenai satu aspek penting, yakni soal kepemilikan alat produksi.

Kapitalisme percaya bahwa alat-alat produksi boleh dan memang sebaiknya dimiliki secara privat, yakni dimiliki dan dikelola oleh individu atau sekelompok individu berdasarkan hak kepemilikan pribadi. Di dalam kapitalisme, hak kepemilikan pribadi merupakan prakondisi penting bagi munculnya kemakmuran secara kolektif.

Sedangkan sosialisme sebaliknya. Di dalam paradigma sosialisme, hak kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi adalah biang kerok kemiskinan, kemelaratan, eksploitasi, perbudakan, dan segala hal buruk lainnya yang mungkin ada di muka bumi. Oleh karena itu, para pendukung sosialisme percaya kebebasan dan kemakmuran yang sejati hanya dapat muncul jika hak kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi sudah diabolisi.

Lalu siapa yang berhak menguasai alat-alat produksi di dalam setting masyarakat sosialis? Jika masih berada pada fase negara sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara untuk menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh anggota masyarakat. Namun, para Marxis percaya bahwa peran negara tidak dibutuhkan lagi ketika negara sosialis telah bertransformasi menjadi masyakat komunis. Di dalam masyarakat komunis, alat-alat produksi akan dikuasai secara egaliter oleh komune (sekelompok orang yang berbagi kepemilikan dan tanggung jawab bersama).

Sekilas, ide kepemilikan sosialisme/komunisme terdengar lebih baik karena lebih egaliter dan demokratis. Sedangkan kapitalisme terkesan lebih egois karena mendahulukan kepemilikan individu ketimbang kepemilikan kelompok secara luas. Namun, kesan sekilas ini bisa jadi misleading, karena jika kita bicara soal alokasi sumber daya, patokan final yang ideal adalah efisiensi, bukan populisme ala demokrasi.

Di sini saya akan memaparkan alasan kenapa alat-alat produksi sebaiknya dimiliki secara privat, bukan komunal.

Pertama-tama, kita harus memahami konsekuensi dari penerapan ide sosialisme/komunisme terhadap mekanisme alokasi sumber daya di masyarakat. Oleh karena alat-alat produksi dimiliki secara komunal, maka tidak akan pernah ada persaingan produksi di dalam sosialisme/komunisme. Akibatnya, tidak ada pilihan konsumsi. Barang atau jasa di dalam masyarakat sosialis tidak dibeli oleh konsumen berdasarkan pilihan bebas dan valuasi individual, tetapi harus dialokasikan berdasarkan central planning yang dibuat oleh otoritas tertentu.

Ini berbeda dengan mekanisme alokasi sumber daya di dalam sistem kapitalisme. Di dalam kapitalisme, masing-masing produsen atau penyedia jasa saling berlomba-lomba menyediakan pelayanan terbaik kepada konsumen. Konsumen kemudian memilih produk/jasa sesuai dengan selera dan daya beli masing-masing. Dengan begini, sumber daya dan komoditas teralokasi secara organik melalui proses jual-beli.

Agar dapat terjadi proses jual-beli, tentu diperlukan pengakuan terhadap hak milik pribadi, termasuk pengakuan terhadap hak milik atas alat-alat kerja dan produksi. Saya hanya dapat menjual beras yang saya panen hanya jika beras tersebut benar-benar milik saya. Sebaliknya, pelanggan saya pun hanya dapat membeli beras saya dengan uang yang ia dapatkan secara sah.

Apakah jual-beli adalah jalan satu-satunya agar kita dapat mengalokasikan sumber daya dan kemakmuran secara kolektif? Jika anda ingin alokasi tersebut berjalan secara efisien dan efektif, maka jawabannya adalah “ya”. Proses jual-beli atau perdagangan adalah jalan satu-satunya agar sumber daya dapat teralokasi secara efisien, efektif, dan etis.

Mengapa? Karena hanya melalui proses jual-beli masing-masing individu di dalam pasar terdorong untuk mencari dan memenuhi sendiri kebutuhan spesifiknya masing-masing. Dengan begini, sumber daya teralokasi secara organik kepada masing-masing individu berdasarkan mekanisme harga dan daya beli. Selain itu, proses alokasi tersebut tidak mengandaikan hadirnya otoritas sentral karena seluruh proses alokasi dipandu oleh sebuah mekanisme impersonal bernama “mekanisme harga”.

Proses jual-beli ini yang tidak dapat terjadi di masyarakat sosialis dan, khususnya, komunis. Di dalam masyarakat komunis, tidak ada insentif bagi masyarakat untuk melakukan jual-beli. Untuk apa melakukan jual-beli apabila semua komoditas adalah “milik bersama”? Paling banter, orang-orang di dalam masyarakat sosialis/komunis dapat melakukan pertukaran komoditas (karena di dalam masyarakat paling komunis sekalipun pasti ada division of labour), namun pertukaran itu tidak didasarkan pada harga pasar atau sistem moneter apapun. Lalu bagaimana sistem pertukaran itu terjadi?

Untuk itu kita perlu melakukan komparasi konseptual terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme/komunisme dengan melihat bagaimana proses alokasi sumber daya dapat terjadi.

Proses alokasi sumber daya di dalam komunisme bisa kita rangkum ke dalam kutipan terkenal: from each according to their abilities, to each according to their needs (dari masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya, untuk masing-masing orang lainnya sesuai dengan kebutuhannya). Sayangnya, kutipan terkenal ini tidak menjelaskan banyak. Justru sebaliknya, kalimat tersebut butuh eksplanasi yang lebih terang agar kita dapat membayangkan bagaimana implementasinya.

Di dalam Critique of the Gotha Programme, Marx hanya mengatakan bahwa di dalam fase masyarakat komunis, umat manusia akan hidup dalam situasi serba-kecukupan, dan masing-masing orang akan mendapatkan semua kebutuhan mereka selama mereka berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya masing-masing.

Kepercayaan Marx terhadap happy ending ala Hegelian tersebut bisa dimaklumi, karena persoalan alokasi sumber daya di dalam masyarakat sosialis/komunis baru disadari banyak orang jauh setelah Marx meninggal, tepatnya ketika Ludwig von Mises menjabarkan persoalan tersebut di dalam esai berjudul Economic Calculation in the Socialist Commonwealth pada tahun 1920.

Di dalam esai tersebut Mises menunjukkan bahwa alokasi optimum di dalam masyarakat sosialis/komunis adalah tidak mungkin. Alokasi sumber daya yang optimal, menurut Mises, membutuhkan mekanisme harga pasar sebagai panduan.

Kenapa? Alasannya ada dua. Pertama, dunia yang kita tinggali mengandung berbagai macam sumber daya material dengan berbagai jenis dan bentuk. Masing-masing dari sumber daya ini dapat dikombinasikan satu sama lain dengan kemungkinan kombinasi yang nyaris tak terbatas. Kedua, kreativitas dan tindakan manusia sifatnya indeterministik, sehingga kemungkinan pilihan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya juga menjadi tak terbatas.

Persoalannya kemudian adalah soal pilihan dan keterbatasan: bagaimana kita mengetahui pilihan kombinasi apa yang paling efisien dalam memuaskan kebutuhan orang banyak? Mengingat begitu banyaknya kemungkinan, tidak ada satu orang pun yang tahu kombinasi yang paling efisien. Satu-satunya cara, menurut Mises, adalah jika masing-masing individu di dalam masyarakat dapat melakukan proses jual-beli komoditas berdasarkan valuasi yang ditetapkan secara organik oleh pihak-pihak yang saling bersepakat.

Dengan kata lain, kalkulasi penggunaan sumber daya di dalam aktivitas produksi dan konsumsi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme harga pasar. Dan, sebagaimana kita tahu, perdagangan bebas di antara pelaku usaha (entah itu individu maupun korporasi) hanya dapat terjadi apabila negara dapat menjamin hak kepemilikan pribadi bagi warganya.

Untuk mendapatkan ilustrasi sederhana bagaimana kalkulasi ekonomi di dalam pasar bebas dapat menghasilkan alokasi sumber daya optimum, saya suka menggunakan fabel mengenai pensil yang ditulis oleh Leonard Read di dalam esainya yang berjudul I, Pencil (dapat dibaca pada tautan berikut: http://bit.ly/1vm9jvg, atau tonton videonya pada tautan berikut: http://bit.ly/WTKicN).

Di dalam esainya, Leonard Read menulis dengan lugas dan cerkas silsilah sebatang pensil. Pensil, sebuah benda sederhana yang kerap kita gunakan sejak kecil, ternyata memiliki riwayat dan silsilah yang rumit sebelum dapat benar-benar menjadi sebatang pensil.

Setidaknya, sebatang pensil memiliki tiga komponen bahan utama: kayu, batu granit, dan karet untuk penghapus. Kombinasi antara tiga komponen utama ini saja sudah memerlukan koordinasi dan kalkulasi yang detail dan rumit: kayu, granit, dan karet jenis apa yang akan digunakan, diambil dari mana, dan dalam jumlah berapa banyak.

Tetapi bayangkan proses koordinasi dan kalkulasi yang terjadi untuk menghasilkan satu komponen saja, misalnya kayu. Untuk mendapatkan kayu yang diinginkan, seorang produsen pensil harus membelinya dari para penebang kayu. Kedengarannya sederhana. Tapi tentu kita tahu para penebang kayu memerlukan perkakas khusus untuk melakukan pekerjaan mereka, misalnya gergaji mesin dan kapak.

Untuk mendapatkan sebuah gergaji mesin, seorang penebang kayu harus membelinya dari produsen gergaji yang memerlukan banyak hal untuk memproduksi satu gergaji mesin: mata rantai, karburator, besi logam, dan sebagainya. Dan, lagi-lagi, untuk mendapatkan semua komponen tersebut si produsen gergaji mesin harus membelinya dari produsen lain yang membutuhkan komponen lain pula. Begitu seterusnya.

Dari sini kita bisa melihat betapa untuk menciptakan satu batang pensil saja memerlukan suatu proses pertukaran dan alokasi sumber daya yang panjang dan rumit. Saking kompleksnya, bisa kita katakan bahwa tidak ada satu orangpun di seluruh dunia yang tahu bagaimana caranya membuat satu batang pensil tersebut. Bahkan seorang pengrajin kayu paling handal sekalipun tidak akan pernah bisa membuat sebatang pensil tanpa peran para penebang kayu, penambang batu granit, petani karet, dan para produsen alat-alat perkakas yang akan ia gunakan untuk membuat pensil tersebut.

Tetapi keajaiban fabel mengenai pensil ini tidak berhenti sampai di situ. Melalui fabel ini kita menjadi sadar bahwa seluruh proses pertukaran dan alokasi tersebut tidak membutuhkan komando atau perintah dari siapapun. Tiap-tiap aktor yang terlibat di dalam keseluruhan proses tersebut tidak menerima perintah dari presiden dan tim ekonominya. Mereka semata-mata bekerja dan saling melakukan pertukaran demi memenuhi kepentingan diri mereka masing-masing, atau lebih spesifik: demi profit.

Dan, sebagaimana kita tahu, profit hanya bisa terjadi apabila setiap komoditas dapat dipertukarkan dan divaluasi secara subjektif melalui unit harga. Dan, lagi-lagi, pertukaran komoditas yang berbasis harga hanya dapat terjadi apabila masing-masing pelaku pertukaran mempunyai hak milik yang sah terhadap komoditas yang dipertukarakan.

Inilah kenapa menurut Mises alokasi sumber daya yang optimum di dalam masyarakat sosialis menjadi tidak mungkin: tanpa adanya jaminan terhadap hak milik privat, tidak akan ada pertukaran komoditas berbasis harga, dan tanpa adanya pertukaran komoditas berbasis harga, komoditas atau sumber daya tidak dapat teralokasi secara sempurna kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan komoditas atau sumber daya tersebut. Yang terjadi kemudian adalah misalokasi sumber daya. Inilah kenapa di negara-negara yang tidak menerapkan mekanisme harga pasar, seperti di Venezuela saat ini, terjadi shortages (kekurangan), breadlines (antrian sembako), dan hiperinflasi. Milton Friedman pernah berujar: “jika kamu letakkan pemerintah (central planner) di Gurun Sahara, cepat atau lambat mereka akan kehabisan pasir”.

Untuk menghindari itu, resepnya sederhana: lindungi hak properti privat dan biarkan mekanisme pasar bekerja. Itulah alasan mengapa alat-alat produksi sebaiknya dimiliki secara privat, bukan komunal.

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady