Makna Merdeka Yang Sesungguhnya

Opini    | 24 Jan 2017 | Read 16111 times
Makna Merdeka Yang Sesungguhnya

Manakah yang lebih baik, hidup dengan dikurung seumur hidup oleh seseorang yang tidak dikenal ataupun oleh seorang kerabat kita sendiri?

Banyak orang tentu akan menjawab tidak keduanya. Hidup dengan cara dikurung seumur hidup oleh siapapun, bukanlah sesuatu yang menjadi impian setiap individu. Hidup dalam kurungan sama saja dengan menghilangkan kemerdekaan yang kita miliki. Kemerdekaan untuk bepergian, untuk berkarya, untuk aktualisasi diri, dan yang terpenting, memiliki kemerdekaan untuk mengatur jalan hidup diri kita sendiri.

Kemerdekaan, suatu kata yang selalu menggugah emosi ketika diucapkan. Maka tak heran, hampir seluruh tokoh publik gemar menggunakan kata tersebut untuk membakar semangat masyarakat, baik politisi, aktivis, akademisi, petinggi militer, pekerja seni, hingga tokoh agama.

Lagipula, siapa yang tidak menyukai kemerdekaan? Setiap individu mencintai hal tersebut, terutama bila diberlakukan untuk dirinya sendiri. Semua orang ingin dirinya merdeka. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang menginginkan hidup dengan dipaksa atau diperalat oleh entitas diluar dirinya sendiri.

Setiap orang menginginkan memiliki kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, untuk membangun keluarga dengan siapapun yang ia cintai, untuk menggunakan produk yang sesuai dengan seleranya, serta untuk mencari kebahagiaan sesuai dengan caranya masing-masing. Kesukarelaan seseorang untuk hidup dirantai oleh orang lain merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif.

Sayangnya tidak semua individu memiliki kemerdekaan untuk melakukan hal tersebut, bahkan di negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang merdeka.

                                                                        ****

Penjajahan merupakan fakta historis yang dialami oleh hampir semua negara-negara dunia ketiga, tidak terkecuali Indonesia. Selama 3,5 abad, para penduduk di tanah nusantara hidup dengan menjadi alat untuk memenuhi keinginan bangsa-bangsa lain, sebut saja Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Mereka tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk menanam tanaman apapun yang mereka inginkan, untuk bepergian dan berpindah tempat tinggal, untuk mengenyam pendidikan dan mengaktualisasikan dirinya, untuk menikmati hasil kerja keras yang telah dilakukan, untuk memanfaatkan hasil bumi yang alam telah berikan, dan yang terpenting, untuk menikmati kesetaraan dan martabat sebagai manusia yang merdeka.

Kerja paksa, perampasan, dan penyiksaan sewenang-wenang merupakan kehidupan sehari-hari penduduk nusantara dibawah kekuasaan kolonial bangsa asing. Sebut saja kebijakan tanam paksa yang diberlakukan gubernur jendral van den Bosch untuk memakmurkan kerajaan Belanda pada abad ke-19, hingga program kerja paksa romusha  oleh pemerintah Jepang dalam rangka membantu negara matahari terbit tersebut dalam Perang Dunia II melawa Amerika Serikat.

Pada akhirnya, tibalah suatu hari yang sangat sakral bagi rakyat Indonesia. 17 Agustus 1945, merupakan tanggal terpenting dalam catatan sejarah bangsa ini. Untuk pertama kalinya, Nusantara dipersatukan dalam deklarasi proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno. Rumah Laksamada Meida menjadi saksi bisu, bahwa penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama lebih dari 350 tahun oleh kolonial asing merupakan sesuatu yang layak dimuseumkan. Untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menentukan nasib bagi dirinya sendiri.

Kemerdekaan Indonesia tersebut bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia diperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan darah oleh para pahlawan nasional kita. Kemerdekaan kita diusahakan, melalui berbagai perundingan-perundingan sengit yang dilakukan oleh para diplomat terbaik bangsa. Sekarang, terbukti bahwa darah dan keringat para pejuang kemerdekaan  tidak tumpah sia-sia.

Kini, hampir setiap tahun, kita merayakan kemerdekaan pada tanggal sakral tersebut. Bendera merah putih dikibarkan, lagu kebangsaan digaungkan, dan pekikan “merdeka!” diteriakkan dimana-mana, baik di sekolah-sekolah, gedung-gedung perkantoran dan pemerintahan, berbagai tempat wisata, hingga rumah-rumah penduduk.

Namun, benarkah kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan sesuatu yang nyata, atau tak lebih dari ilusi dan fantasi semata yang diyakini oleh jutaan orang?

                                                                       ****

Kenyataannya, masih sangat banyak masyarakat Indoensia yang tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, meskipun Indonesia mengklaim dirinya sebagai entitas negara yang merdeka. Kemerdekaan sebuah negara bukan jaminan bahwa para penduduk yang tinggal didalamnya juga merdeka. Hampir selalu, yang terjadi justru perpindahan kekuasaan tirani dari kolonialisme asing menjadi penguasa lokal.

Indonesia pada masa Orde Baru merupakan contoh yang nyata, bagaimana kekuasaan tirani yang sewenang-wenang bukan hanya mampu dilakukan oleh penguasa asing, namun juga pemimpin diktator yang lahir di tanah air kita sendiri. Di bawah tangan Suharto, ribuan rumah dan properti milik penduduk digusur paksa atas nama pembangunan, kebebasan politik ditekan dengan mengatasnamakan stabilitas, serta penembakan brutal diluar jalur hukum merupakan hal yang biasa terjadi dengan dalih keamanan.

Hak masyarakat untuk beribadah dan menjalankan keyakinannya dibatasi, pers dan media yang kritis terhadap pemerintah dibredel secara paksa, seperti yang terjadi terhadap Tempo, serta oposisi dan kebebasan berpendapat dibungkam. Belum lagi penangkapan dan pembuangan paksa orang-orang yang dianggap membahayakan kekuasaan Suharto, seperti yang terjadi di Pulau Buru, dan penculikan para aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998. Individu tidak lagi diakui sebagai pribadi yang utuh, namun menjadi alat penguasa untuk menggapai keinginannya.

Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 merupakan angin segar kemerdekaan bagi penduduk Indonesia yang selama lebih dari 3 dekade hidup dalam rantai penguasa. Untuk pertama kalinya selama 30 tahun, individu-individu di Indonesia memiliki kebebasan untuk mendirikan partai politik dan menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah. Namun, benarkah reformasi telah menciptakan kemerdekaan yang sejati bagi penduduk bumi pertiwi?

Nyata-nyatanya tidak. Jatuhnya rezim kekuasaan Suharto lantas melahirkan kembali tiran-tiran lokal dan para penguasa sewenang-wenang dalam negeri, yang lahir dalam berbagai bentuk, baik pejabat, pemimpin agama, ketua ormas fundamentalis, hingga suara mayoritas masyarakat yang merasa memiliki hak untuk menentukan jalan hidup bagi kelompok-kelompok lain yang lebih kecil.

Tengoklah berbagai peraturan sewenang-wenang yang dikeluarkan oleh berbagai aparatur negara, yang telah memberangus berbagai hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang merdeka. Salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang melarang penganut Ahmadiyah untuk menjalankan keyakinannya.  Lalu Undang-Undang anti Pornografi dan Pornoaksi, juga berbagai peraturan anti minuman keras yang berlaku di berbagai daerah, terutama wilayah yang memberlakukan syariat Islam seperti di Aceh, yang telah mencabut hak seseorang atas tubuh yang dimilikinya. Belum lagi, tidak lama ini kembali marak banyak kasus penggusuran paksa rumah-rumah warga di berbagai kota, termasuk di Jakarta oleh aparatur pemerintah atas nama pembangunan dan estetika kota, yang sangat melanggar hak kepemilikan seseorang.

Oleh karena itu, segala pilihan mereka diatur dan dibatasi. Dimana mereka dapat tinggal, apa yang boleh mereka konsumsi, hingga agama yang boleh mereka yakini. Bila ada pihak yang secara lantang menentang aturan tersebut, maka jeruji besi dan tiang gantungan siap menanti.

Indonesia yang merdeka dimaknai bukan dengan memberikan kemerdekaan sejati yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk yang hidup didalamnya, namun hanya sebagai legitimasi kekuasaan negara yang tidak terbatas atas warganya sendiri. Individu tetap tidak diakui sebagai pribadi yang otonom, yang memiliki hak untuk menentukan hidupnya masing-masing, namun hanya sebagai alat untuk memenuhi pihak yang berkuasa.

Kemerdekaan negara dengan menegasikan kemerdekaan individu hanyalah ilusi. Perpindahan kekuasaan dari kolonial bangsa asing menuju tirani pemimpin lokal merupakan 2 opsi yang sama buruknya, karena hak tersebut sama saja dengan pindah dari dikurung oleh seseorang yang tidak dikenal, menjadi dikurung oleh kerabat kita sendiri.

Haikal Kurniawan

Haikal Kurniawan adalah kontributor tetap Suara Kebebasan yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016)."

Selain menjadi penulis di Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota Charter Teams organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke acara Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016.

Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.

Haikal dapat dihubungi melalui email: [email protected] dan [email protected]