Menggugat Pasal Penistaan Agama

Opini    | 15 Nov 2016 | Read 2249 times
Menggugat Pasal Penistaan Agama

Di tengah ribut-ribut mengenai kasus Ahok dan Surat Al Maidah ayat 51, ada baiknya kita mulai memikirkan ulang konsep penistaan agama (blasphemy).

Apa itu penistaan agama? Ini definisi menurut Pasal 156a KUHP: semua bentuk ekspresi perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan menurut ensiklopedia Merriam-Webster, blasphemy berarti suatu perkataan atau perbuatan yang menghina Tuhan atau sesuatu yang disakralkan.

Saya tidak yakin pernyataan Ahok terkait surat Al Maidah benar-benar bisa kita kategorikan sebagai penistaan agama. Kalimat yang jadi persoalan berbunyi seperti ini: “…Kan bisa saja dalam hati kecil bapak dan ibu tidak bisa pilih saya karena dibohongi pakai surat Al Maidah (ayat) 51 dan macam-macam itu. Itu hak bapak dan ibu.

Sepembacaan saya, tidak ada penistaan agama dalam pernyataan Ahok. Apa yang ingin Ahok katakan sebetulnya jelas: ia tidak keberatan jika warga tidak memilih dirinya sebagai gubernur atas dasar ajaran agama, karena itu hak masing-masing warga yang bersangkutan. Ahok juga tidak keberatan jika tidak dipilih warga karena ada lawan politik yang mengeksploitasi ayat Al Quran demi kepentingan politik.

Tetapi kenyataannya banyak umat Islam yang merasa tersinggung dengan perkataan Ahok. Pada tanggal 4 November kemarin, puluhan ribu umat Islam turun ke jalan menuntut Ahok dipolisikan. Demonstrasi tersebut bukan demonstrasi main-main. Umat muslim benar-benar banyak yang merasa tersinggung.

Dan di sinilah letak persoalan terkait penistaan agama: tidak ada ukuran objektif yang dapat dijadikan dasar bagi pembentukan regulasinya. Sederhananya, regulasi terkait penistaan agama akan selalu menjadi hukum karet dan bersifat bebas tafsir.

Sebabnya ada dua. Pertama, tindakan menista agama adalah tindakan yang tidak memiliki batasan atau definisi yang jelas. Jika saya mengatakan bahwa Surat Annisa Ayat 3 sebagai ayat yang misoginis, apakah saya sedang menista Al Quran? Bagaimana jika saya katakan konsep Trinitas dalam agama Kristen tidak masuk akal, apakah saya sedang menodai agama Kristen?

Jawabannya: bisa ya, bisa tidak. Tergantung siapa yang mendengar dan bagaimana dia meyikapinya. Akan ada orang yang menerimanya dengan santai, dan akan ada pula yang benar-benar merasa tersinggung. Ini berarti ada atau tidak adanya penistaan agama sangat bergantung pada reaksi orang-orang yang melihat atau mendengar penistaan tersebut.

Dan inilah sebab kedua kenapa regulasi penistaan agama akan selalu menjadi pasal karet: perasaan tersinggung bukanlah kasus yang dapat diadili di pengadilan. Perasaan tersinggung adalah perasaan yang subjektif dan emosional. Sebagaimana sudah saya katakan: dua orang yang berbeda bisa memiliki respon yang berbeda pula terhadap suatu kasus penistaan yang sama.

Selain itu, di dalam kasus penistaan agama, tidak ada pelanggaran hak yang dapat diretribusi oleh pengadilan. Jika terjadi kasus penistaan agama, hak apa yang sebetulnya dilanggar? Hak agar agama kita tidak dilecehkan? Itu bukan hak namanya, tetapi privilese alias “perlakuan khusus”.

Oleh karena sifatnya yang seperti karet itulah pasal penistaan agama akhirnya punya potensi yang sangat besar untuk menghasilkan konflik. Pasal ini dapat dengan mudah dieksploitasi oleh suatu pihak untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk menjatuhkan lawan politik. Pada titik ini, pasal penistaan agama dapat menjadi ancaman serius bagi kebebasan sipil dan individu.

Lagipula, jika kita renungkan baik-baik, regulasi terkait penistaan agama atau blasphemy sebetulnya tidak lebih dari sekedar regulasi yang dibuat pemerintah untuk melindungi agama dari kritik dan skrutinisasi. Pasal penistaan agama adalah semacam privilese agar ajaran agama dapat mempertahankan pengaruh dan posisi sosiologis mereka di dalam masyarakat.

Di sini, pasal penistaan agama tak ubahnya seperti lembaga sensor. Pasal ini digunakan untuk membungkam orang-orang yang kritis dan curiga terhadap ajaran agama (atau terhadap pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan ajaran agama demi kepentingan tertentu).

Bagi saya, ajaran agama seharusnya diperlakukan setara dengan ide atau ajaran lain yang sekuler. Semua ide harus bisa diperiksa dan dikritisi validitasnya, tanpa terkecuali. Mengapa ajaran agama harus dianakemaskan?

Sebagaimana sudah saya tulis sebelumnya, kebebasan untuk melakukan kritik dan beropini erat kaitannya dengan progress yang terjadi di masyarakat. Pasar bebas ide (marketplace of ideas) secara alami akan mendorong mekanisme kompetisi atau seleksi ide. Kita bisa yakin bahwa ide yang keluar sebagai pemenang adalah ide yang terbaik karena telah melewati suatu proses pertarungan ide dan kritisisme yang ketat.

Mekanisme seleksi semacam ini tidak akan terjadi jika masih ada regulasi yang melindungi ide atau ajaran tertentu dari kritik dan skrutinisasi. Pasal penistaan agama, sebagaimana lembaga sensor, adalah batu sandungan yang serius bagi kebebasan bicara dan berpendapat di negeri ini. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa sebaiknya pasal penistaan agama dihapus saja.

Lalu bagaimana dengan ribuan umat Islam yang benar-benar merasa tersinggung dengan perkataan Ahok? Bagaimana cara mereka menuntut keadilan? Idealnya, persoalan seperti kontroversi Al Maidah 51 ini sebaiknya diselesaikan lewat jalur personal, bukan jalur hukum. Tuntut saja Ahok untuk meminta maaf.

Seingat saya, Ahok sendiri sudah meminta maaf. Jika kemudian umat Islam tidak menerima permintaan maaf tersebut dan terus menuntut Ahok untuk dipenjara, maka jangan heran jika banyak orang yang curiga bahwa ini semua adalah permainan politik belaka. Itu bukanlah kecurigaan yang tanpa dasar. Apalagi di musim politik pilkada seperti sekarang.

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady