Pulanglah, Buya

Opini    | 14 Nov 2016 | Read 10826 times
Pulanglah, Buya

Setidaknya, ada dua tulisan akademik yang pernah saya tulis mengenai Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, yang akrab dipanggil Buya ini. Lepas dari segala kontroversinya, Beliau memang sosok yang memikat.

"Dari Etika Al-Quran Menuju Masyarakat Demokratis: Studi Sosiologi Pengetahuan Mengenai Ahmad Syafii Maarif" merupakan skripsi setebal 276 halaman beserta lampiran yang meluluskan saya dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia di penghujung tahun 2011.

Lalu, "Potret Intelektual Muslim: Sebuah Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Terhadap Pemikiran Ahmad Syafii Maarif" adalah tulisan akademik pertama saya setelah lulus program strata-1, yang diterbitkan Jurnal Sosiologi Masyarakat UI, Vol.  18, No. 1 tahun 2013.

Untuk melahirkan dua tulisan tersebut, saya berkesempatan untuk berkenalan langsung dengan Buya dan beberapa tokoh lainnya. Saya juga menghabiskan liburan semester VI pada program magang di kantor Maarif Institute.

Ketika itu, tidak banyak orang Indonesia yang mengenal nama Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, cuma satu-dua orang saja yang akrab mendengar kiprah Walikota Solo, Joko Widodo. Saya kira Buya pun juga begitu.

Wacana mengenai elit nasional masih terpusat pada aktor-aktor itu-itu saja, kalau bukan mantan aktivis mahasiswa, pengusaha, atau purnawirawan tentara. Kepala daerah memang belum terpikir oleh kita. Hanya nama Fadel Muhammad Gubernur Gorontalo dan Gamawan Fauzi Gubernur Sumatera Barat yang sempat muncul ke permukaan.

Dalam konteks tersebut, saya memulai menyelami gagasan Buya. "Hati-hati menggunakan nama Buya, bisa-bisa kalau terpeleset menjadi buaya," kata Buya Syafii saat saya wawancarai untuk pertama kali di Kantor DKJ Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Saya hanya bisa tertawa mendengar kalimat tersebut. Tidak menyangka hari ini, Buya benar-benar di-"buaya"-kan oleh pendukung gerakan 411. Buya dianggap membela Basuki Tjahaja Purnama, yang dituduh menistakan ajaran Islam. Keulamaannya dipertanyakan secara terang-terangan di depan publik.

Bahkan, muncul berita-berita yang mengatakan orang Minang sudah tak lagi menganggapnya sebagai orang Minang. Sepertinya, nasib Buya tampak begitu menyedihkan. Buya terusir. Seperti Zainudin di “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”-nya Buya Hamka.

Ya sudahlah, Buya juga mungkin sudah tidak tahu lagi arah jalan pulang ke Makah Darek, Sumpur Kudus. Beliau sepertinya sudah tertancap di Nogotirto, Yogyakarta. Orang Minang tidak perlu terlalu khawatir menanggapi ini.

Harus diakui, Ahmad Syafii Maarif merupakan salah satu titik kisar dari perkembangan gagasan Islam di kalangan kelompok Islam mainstream Indonesia. Jika Nahdatul Ulama (NU) memiliki Abdurahman Wahid (Gus Dur), maka Muhammadiyah telah melahirkan Ahmad Syafii Maarif. Keduanya adalah titik temu dari pertikaian teologis dari dua organisasi besar tersebut.

Bahkan, ada sebuah gurau seorang kawan yang cukup lucu mengatakan, "Kesalahan Buya adalah belajar NU dari Fadzlur Rahman jauh-jauh di Universitas Chicago sana. Kenapa tidak belajar kepada Gus Dur saja di University of Ciganjur?"

Selayaknya Nurcholis Majid (Cak Nur) pada fase awal, Buya muda adalah seorang pengagum Natsir. Baginya, solusi untuk Indonesia hanyalah negara Islam. Bahkan, dia ikut aktif berkampanye untuk Partai Masyumi ketika itu.

Orde Baru berkuasa. Masyumi dibubarkan. Hatinya teramat terpukul, namun ia selalu merasa ada harapan. Bahkan ketika menyelesaikan S2 di Ohio, Buya sempat bergabung dengan asosiasi mahasiswa yang ingin mendirikan khilafah di negaranya masing-masing. Kebanyakan anggota organisasi tersebut berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan.

Sampai akhirnya, Buya bertemu Prof. Fadzlur Rahman. Pertemuan pertamanya dibuka dengan sebuah pertanyaan, "Prof. Rahman, could you give me a forth of your knowledge? I will convert Indonesia to be an Islamic state." Sebagai guru yang baik, Rahman menjawab, "You could take it all!"

Hasil nyantri di Chicago, Buya mulai berpaling kepada gagasan-gagasan kebangsaan melalui disertasi yang ditulisnya mengenai kegagalan perjuangan konsepsi Islam di Sidang Konstituante tahun 1956. Berbeda dengan Amien Rais yang selalu konsisten dengan kekagumannya pada Ikhwanul Muslimin, Muhammadiyah ketika itu memiliki anak nakal yang “nyeleneh”, bernama Ahmad Syafii Maarif.

Masalah Buya yang dianggap membela Ahok ini harus dilihat pada konteks yang lebih besar. terutama, posisi Buya dalam berbagai konstalasi politik di Indonesia. Sepanjang kiprah intelektualnya, singgungan-singgungan politis memiliki implikasi kepada ruang aktualisasi gagasan-gagasannya.

Dukungan Buya kepada pasangan Jusuf Kalla (JK)- Wiranto pada Pemilu Presiden tahun 2009 memiliki makna yang berbeda dengan apa yang dilakukannya kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2014. Apalagi dibandingkan dengan keterlibatannya berkampanye untuk Masyumi, jelas sekali semuanya sangat berbeda.

Kita mulai dengan ikutnya Buya berkampanye untuk Masyumi. Buya di sini lebih tampak sebagai seorang partisan. Afiliasi kelompok Islam modernis begitu berpengaruh pada pilihan politiknya.

Sementara, dukungan terhadap JK membuatnya bersentuhan dengan pertarungan politik elit. Buya memberikan dukungan penuh bagi JK untuk berhadapan dengan penguasa dominan.

Ketika memberikan dukungan terhadap penantang penguasa, Buya berada pada posisi tradisionalnya. Beliau selalu bersama mereka-mereka yang ingin mengimbangi kekuasaan. JK kalah, kegagalan ini tidak terlalu berdampak apa-apa terhadap posisi Buya secara struktural.

Dukungan terhadap Jokowi-JK memiliki dampak yang berbeda. Jokowi-JK menang, lalu Buya secara implisit dianggap menjadi bagian dari penguasa. Namun, Buya selalu menolak anggapan itu.

Ini tentu pengalaman baru bagi Buya. Meski tidak duduk di jabatan politis apapun, merek "Buya Syafii" sudah menjadi salah satu microchip yang membuat kuasa bekerja. Semua logikanya akan dianggap terkoneksi dengan kepentingan kekuasaan mempertahankan diri. Meski itu mungkin seringkali tidak disengaja.

Selama ini, Buya menjadi penyeimbang. Sekarang, Buya harus berada di dalam konstalasi. Dahulu, Buya pengawal moral penguasa, sekarang dia harus berada di tengah para Machiavelian.

Konstalasi di atas berdampak terhadap posisi Buya dalam tuduhan penistaan agama atas kasus Al-Maidah 51-nya Ahok. Buya mendapat berbagai tuduhan.

Sebenarnya, tidak ada yang terlalu mencolok dari pembelaan Buya terhadap Ahok. Buya hanya meyakini Ahok adalah politisi yang baik, tidak ada maksud untuk menistakan. Bahkan, beliau sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan kepada Ahok.

Namun, duduk bersama dengan “orang dalam” membuat garis lawan harus ditegaskan oleh kelompok luar kekuasaan. Garis lawan yang dulu hanya samar-samar, sekarang menjadi semakin mantap. Dahulu berada di level gagasan, sekarang diuji melalui pertarungan politik. Mungkin dulu, tidak ada yang benar-benar mengamuk ketika Buya menggunakan istilah “preman bersorban” karena Buya dan penentangnya sama-sama tidak ada hubungan langsung dengan penguasa. Matematikanya bisa lain jika itu diulang sekarang.

Buya adalah pejuang teologi kebangsaan. Beliau sangat konsisten pada jalan itu. Kebetulan saja, gagasannya menjadi antitesa dari wacana religi kelompok yang berada di luar kekuasaan.

Pilkada DKI harus diletakkan di dalam konteks yang lebih besar. Pertarungan ini adalah ajang kualifikasi menuju Pilpres 2019. Bisa jadi, Buya tidak tahu itu. Atau, Beliau memang ingin memperpanjang kontrak dengan gerbong Joko Widodo, yang dianggap paling pas menjalankan nilai-nilai kebangsaannya.

Selama ini, tarik-menarik kepentingan lebih banyak antara Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Untuk beberapa kasus, Buya tampak juga pasang badan untuk Jokowi, seperti rencana pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Alasan etis Buya adalah perlindungan KPK, namun maknanya tentu bukan hanya itu di arena kekuasaan.  

Sekarang, lawan politik serius bagi Joko Widodo sudah bermunculan. SBY telah pulang kembali ke politik, lewat jagoannya si Putra Sulung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Prabowo Subianto juga merupakan rival yang masih lihat-lihat jauh pekarangan istana. Ladang politik terasa semakin sempit.

Saya yakin Buya tidak pernah berubah. Kita saja yang belum terbiasa melihat tempat barunya. Diam akan jadi masalah, bicara pun Buya pasti ditentang. Politik memecah belah, dakwah yang menyatukan. Semoga Buya memang melawan arus, bukan sedang terbawa arus. Pulanglah, Buya.

Arie Putra

Arie Putra adalah alumni Departemen Sosiologi FISIP UI. Ia juga menjadi associate di Universitas Indonesia Liberal and Democracy Study Club (UILDSC). Bisa dihubungi via email: [email protected] dan twitter: @arieptr.