Kampanye Hitam dan "Rational Ignorance"

Opini    | 3 Nov 2016 | Read 1572 times
Kampanye Hitam dan "Rational Ignorance"

Tulisan Arie Putra Mencari Martir Kebebasan di Pilkada Jakarta mengundang respon yang menarik, terutama dari para penentang. Saya tidak bermaksud membahas komentar-komentar yang menjadi pendukung atau penolak tulisan itu. Justru saya jadi berpikir saat Arie menutup tulisan perdana dengan pertanyaan mengelitik: ”Siapa bersedia menjadi martir kebebasan?”

Seorang martir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna: (1) Orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan, (2) Orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Buat Arie, politik menjadi suatu idealisme memperjuangkan dan meraih sesuatu yang lebih besar, kebebasan itu sendiri.

Benarkah Gubernur DKI Jakarta “wajib” menjadi seorang martir? Apakah tidak terdapat “jalan lain” selain melakukan pengorbanan untuk menuju kota yang lebih baik, yakni wilayahnya maju dan warganya juga maju? Saya berasumsi penulis sedang mengidealisasikan ide kebebasan menjadi praksis kebijakan. Maka dari itu, Arie menggunakan istilah martir.

Sebelum ketiga calon Gubernur DKI menjadi martir kebebasan, maka sangat perlu kita dengar, perbincangkan, dan debat apa yang ditawarkan para kandidat untuk lima tahun masa jabatannya. Saya sebutkan lima tahun, tetapi hanya mereka yang tahu apakah memang akan bertahan selama lima tahun di Ibukota Negara kita tercinta ini.

Saya tidak membahas janji kampanye ketiga kontestan, karena bukan tugas seorang pejuang kebebasan mengampanyekan salah satu kandidat. Kalau banyak rekan saya mendukung calon incumbent sepenuhnya hal itu pilihan politik mereka. Saya berharap agenda kebebasan bisa dititipkan kepada semua kandidat tanpa terkecuali.

Kampanye dan Suara Kita

Buat generasi millenial yang lahir setelah Orde Baru tamat, memberikan suara di bilik seperti sesuatu yang biasa saja, taken for granted. Tetapi zaman dahulu, tidak memberikan suara alias Golongan Putih adalah sikap dan kehendak politik. Karena pilihannya sangat terbatas dan diujungnya kita tahu siapa yang akan menjadi pemenang, maka Pemilihan Umum hanya menjadi ritual lima tahunan yang dating dan pergi begitu saja.

Pertanyaannya sekarang apakah suara kita demikian berharga? Jawabnya tergantung. Satu suara anda tidak ada artinya, dengan lebih dari tujuh juta lebih pemilih yang punya hak suara, apalah arti satu suara. Namun bila mana pemilih muda saja menjadi Golput dalam pilkada Jakarta 2017 ini angka 400,000 pemilih terbilang banyak dan menentukan.

Masa kampanye segera tiba dengan diselesaikannya penentuan calon dan nomor kandidat. Masa obral janji kampanye atau jualan kesuksesan ala inkumben akan memenuhi ruang publik Jakarta. Anda boleh suka atau tidak suka, pro-kontra, sebar meme atau berita positif atau negatif kandidat yang anda jagokan.

Idealnya kampanye hanya menawarkan program yang sukses buat inkumben atau bisa juga mungkin memasarkan rekam jejak (track-record) seperti anti-korupsi, tokoh muda nan ganteng, eks birokrat berpengalaman, pengusaha muda yang sukses atau asosiasi-asosiasi individual yang lain.

Bagaimana dengan berjualan Suku, Agama, Ras antar Golongan (SARA). Soal ini yang tidak mudah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.12/2016 tentang kampanye yang dilarang bila terjadi penghinaan. Menurut Sumarno – Ketua KPU Jakarta – dibenarkan pemuka agama menganjurkan pemeluk yang seagama memilih karena kesamaan iman. Anjuran ini dilematis karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya bersifat netral.

Lantas bagaimana “memantau” ajakan pemimpin yang seiman dengan tidak menghina agama lain? Tidak mungkin. Kalaupun bisa, mungkin terjadi potensi pelanggaran kebebasan berbicara di masing-masing rumah ibadah. Kalau kita anggap perbedaan iman merupakan kampanye negatif (dimana masing-masing pemuka agama berasumsi agamanya yang paling benar/positif), maka biarkan saja selama tidak ada ancaman. Lain halnya dengan ancaman pembunuhan seperti yang dipertontonkan pemuka FPI terhadap Gubernur Ahok dalam demonstrasi anti-Ahok.

Adalah urgen untuk mendorong kampanye damai. Tetapi buat saya, pembatasan kampanye hitam (black campaign) sudah sangat mendesak. Ditengah kompetisi yang hebat dan ketat seperti musim Pilkada seperti ini – saya yakin tidak hanya DKI Jakarta- mengharapkan calon dan tim kampanyenya berlaku fair play adalah mimpi di siang bolong (wishful thinking).

Ekspresi dasar pemilih dalam perspektif Teori Pilihan Publik (public choice theory) dikenal dengan rational ignorance. Secara ringkas, seseorang dianggap rational ignorance ketika seseorang menolak untuk mencari tahu lebih mendalam karena ongkos untuk mendapatkan informasi terlalu mahal atau sekurangnya tidak sebanding dengan nilai informasi yang didapat.

Barangkali kita lebih senang mencari informasi terkini tentang klub sepak bola kesayangan ketimbang mencari tahu apa yang dijanjikan kandidat A, program apa yang akan dikerjakan kandidat B atau kandidat C.

Kampanye hitam yang bertebaran ditengah pemilih memang tidak dapat dihindari. Yang kita dapat kita harapkan adalah bekerjanya institusi yang menjadi juri kontestasi politik lima tahunan ini. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja dan bertindak dengan profesional, adil, dan tidak memihak?

Pengalaman pemilihan umum Presiden tentang upaya penegak hukum untuk mengkriminalisasi pelaku kampanye hitam, misalnya kasus Obor Rakyat dan media black campaign lainnya, tidak banyak membuahkan hasil. Alih-alih pelaku kampanye hitam dikenai hukuman yang setimpal, tidak ada hukuman yang justru membuat jera.

Pemilih Instrumental dan Ekspresif

Menurut teori pilihan publik, para pemilih terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemilih instrumental dan pemilih ekspresif. Pemilih instrumental mempercayai bahwa pilihan mereka akan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Sedangkan pemilih ekspresif lebih meyakini pilihannya tidak akan mempengaruhi hasil, sehingga lebih bersifat spontan atau “eskpresif”.

Pada tulisan ini saya ingin lebih terfokus pada pemilih ekspresif karena tidak banyak perhatian diberikan pada pemilih tipe irasional ini, padahal kerapkali mereka menentukan hasil pemilu. Misalnya pemilihan Gubernur Minnesota AS, pemenang pemilu ternyata bukan berasal dari dua Partai utama, yaitu Republik dan Demokrat. Justru yang akhirnya berhasil menang adalah James George Jonas atau lebih popular dengan Jesse Ventura.

Jesse Ventura berasal dari Partai Reformasi (Reform Party) yang juga lebih dikenal sebagai pegulat profesional, aktor, penulis, lalu menjadi politiis. Kemenangan Jesse ventura dapat kita baca melalui artikel pemilu Minnesota 1998.  Bagi pemilih tidak ada biaya apapun yang mesti dibayarkan bagi ekspresi suatu pendapat politik. Gordon Tullock menyebutnya the charity of the uncharitable.

Dalam sejarah pemilihan umum Indonesia barangkali pemilihan umum tahun 1997, satu tahun sebelum kekuasan Orde Baru tumbang, pemilihan tersebut dimenangkan Golongan Karya (Golkar) yang selalu didukung oleh rezim yang sedang berkuasa. Namun pemilih protes (protest voters) sebagai bentuk nyata pemilih ekspresif jelas telah terjadi dalam sejarah persaingan politik nasional.

Kita berharap lebih banyak pemilih instrumental dalam pemilu kepala Daerah di Indonesia, tidak hanya pilkada Jakarta, kalaupun justru pemilih ekspresif yang memenangkan pilkada Jakarta. Sebagai orang yang percaya dengan demokrasi perwakilan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Hal terpenting dalam pemilihan umum yaitu kompetisi politik yang sehat dan berkualitas, serta mengedepankan kampanye positif maupun negatif (menjelaskan sisi negatif dari kandidat atau program), bukan dengan kampanye hitam.

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan