Ayo Dorong Teknologi dalam Pendidikan

Opini    | 31 Agu 2016 | Read 1350 times
Ayo Dorong Teknologi dalam Pendidikan suryamalang.tribunnews.com

 

Terdengar sayup-sayup, usulan Menteri Muhajir soal Full Day Schools (FDS)  masih tetap berlangsung, walaupun pendapat publik jelas mengutarakan penolakan tehadap rencana ini.  Saya berharap sinyalemen gerakan bawah tanah “FDS” tidak terbukti. Kalaupun terdengar masih ingin menerapkan FDS, tentu saja wakil-wakil rakyat yang terhormat di Komisi X (Pendidikan) selayaknya menjalankan tugas representasinya dengan baik, mengajukan pertanyaan sekaligus menguji model FDS apa lagi yang ingin diterapkan pemerintahan saat ini.

Dalam analisis ini, saya ingin bercerita soal teknologi dalam pendidikan, sesuatu yang tidak banyak mendapat sorotan publik. Mengapa saya tertarik menulis fenomena kering yang tidak hot ini? Mungkin karena saya memercayai bahwa pendidikan negeri kita tidak senegatif berita massa. Benar ada guru yang dipidanakan karena melakukan kekerasan di sekolah, tidak salah bahwa banyak sekolah negeri milik pemerintah yang rusak berat, dan tidak dimungkiri kualitas sumber daya manusia kita cenderung tertinggal dari negara sekawasan.

India, Pakistan, Tiongkok dan Indonesia

Mari kita mencoba lebih tenang dengan perbandingan empat negara, dengan melihat angka literasi untuk anak 15 tahun ke atas maupun angka literasi untuk perempuan usia 15-24 tahun, pencapaian Indonesia masih lebih baik dari raksasa ekonomi dunia India maupun negara sekawasan Asia Selatan. Saya membandingkan India, Pakistan (pecahan India mayoritas Muslim), Indonesia serta Tiongkok (RRC) dari tahun 1960, 1980, dan 2010.  Saya bandingkan pula literacy rate untuk perempuan usia di atas untuk tahun 1980 dan 2010.

An Uncertain Glory India and Its Contradictions karya Jean Dreze dan Amartya Sen (2013), menyajikan data menarik. Angka literasi anak 15 tahun ke atas di India berturut-turut 28% (1960), 41% (1980), dan 63% (2010). Artinya ada sekitar 37% anak India usia 15 tahun ke atas yang belum melek huruf. Bila dikalikan dengan jumlah populasi India 1,241 miliar manusia India, bisa dibayangkan betapa pusingnya Menteri Pendidikan India ketimbang Menteri Pendidikan Indonesia. Ini hanya dalam soal literasi saja!

Bagaimana Pakistan, Indonesia dan Tiongkok dalam literacy rate ini? Tingkat literasi anak usia di atas untuk Pakistan 15% (1960) paling jelek dari keempat negara, meningkat hanya 26% tahun 1980 dan baru mencapai 55% tahun 2010. Sementara itu, tingkat literasi untuk Indonesia 39% di tahun 1960, meningkat signifikan 67% di tahun 1980, dan 93% di tahun 2010. Sementara literasi untuk Tiongkok tidak tersedia untuk 1960, mencapai 65% tahun 1980, dan mencapai 94% tahun 2010.

Bagaimana dengan literasi perempuan usia 15-24 tahun? Polanya tidak berubah banyak, paling jelek ditempati Pakistan 61%, India 74% , Indonesia 98% dan Tiongkok 99%. Tidak buruknya tingkat literasi yang telah saya paparkan tidak lantas membuat kita bertepuk dada. Saya kira perbaikan pendidikan dasar menengah harus menjadi prioritas.

Namun, begitu kita menjadi paham perjuangan Malala Yousafzai dari Pakistan memaknai kebebasan mendapat pendidikan sebagai gerakan melawan rezim Taliban yang ingin terus menjaga status quo agar perempuan Pakistan terus terbelakang. Mungkin bagi para Mullah Taliban, kehadiran perempuan di ranah domestik adalah dosa besar.

Lalu apa masalah terbesar pendidikan negeri kita sehingga kita tidak dapat mengejar pendidikan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Tidak ada jawaban instan terhadap pertanyaan kompleks itu. Kompleksitas Indonesia sebagai negara besar dengan kondisi geografis yang menyebar tentu sangat berbeda dari Singapura – negara kota- dan Malaysia negara jiran tetangga serumpun kita. Namun saya percaya ibarat perlombaan mengejar ketertinggalan sesungguhnya lebih mudah ketimbang mempertahankan keunggulan.

Logika dibalik pertumbuhan yang mencengangkan (growth miracles) adalah keberadaan peluang bencana akibat pertumbuhan yang rendah (growth disaster). Hal ini dibahas dengan lugas dan menarik oleh Alex Tabarok dari Marginal Revolution University (MRU). Saya menyarankan anda belajar dari MRU untuk memperdalam ekonomi-politik kontemporer. Ia adalah profesor Ekonomi dari George Mason University, tempat mazhab public choice dominan.

Teknologi dalam Pendidikan

Kendala geografis Indonesia (terdepan, terluar dan tertinggal) sejatinya bisa diatasi dengan teknologi. Teknologi yang saya maksud tentu saja berupa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan tersedianya jaringan internet cepat, pemanfaatan maksimal personal computer, tablet maupun perbaikan metode pengajar guru berbasis teknologi menjadi solusi dari masalah disparitas antar wilayah Barat dan Timur Indonesia. Saat ini telah ada insiatif pemanfaatan TIK dalam pendidikan di Papua misalnya, kita bisa mengetahuinya dengan rinci dan tuntas dari laporan hasil studi lembaga Donor.

Beberapa hal yang perlu ditinjau menggunakan TIK  diantaranya: pertama, pemahaman bahwa di banyak sekolah murid (peserta didik) telah sangat terbiasa dengan alat canggih itu, sedangkan guru dan sekolah masih tertinggal dibelakang. Ungkapan populernya siswa abad ke-21, guru berasal dari abad ke-20, sementara sekolah berada dari abad ke-19 telah kita dengar dari pejabat Kemendikbud.

Kedua, untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya one laptop per child yang dijalankan pemerintah Rwanda. Maka aksi mimikri berupa meniru kebijakan negara lain perlu dihindari. Indonesia perlu menemukan sendiri kebijakan TIK seperti apa yang bekerja dengan kebutuhan “siswa” dan tuntutan di lapangan, termasuk tersedianya jaringan listrik handal dan koneksi internet yang stabil.

Ketiga, yang paling penting adalah sudah tidak zaman pemerintah bekerja sendiri menyelesaikan insiatif seperti teknologi dalam pendidikan ini. Pemerintah perlu menginsyafi keterbatasan dirinya sambil melibatkan swasta dan masyarakat sipil lainnya dalam menjalankan program yang penting ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya Anies Baswedan telah menegaskan salah satu strategi dari tiga kerangka strategik Kemendikbud 2015-2019, yaitu pelibatan publik.

Kecuali sinisme benar, saban ganti menteri ganti kebijakan, maka sepatutnya Menteri Muhajir Effendy dapat meneruskan apa-apa yang telah dirintis pendahulunya.

Saya menyaksikan sendiri melalui rangkaian penelitian komprehensif tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Inisiatif model ini dapat mempercepat perbaikan mutu pendidikan kita secara cepat dan tepat sasaran. Kuncinya berada pada kolaborasi pemerintah, swasta, orang tua dan masyarakat sipil. Peran penting swasta tidak terbatas sebagai penyedia layanan TIK yang dibutuhkan sekolah. Lebih penting dari itu, swasta perlu diajak terus berpartisipasi secara kongkret dan sesuai dengan kapasitasnya.

Kekhawatiran bahwa swasta hanya mementingkan produk barang dan jasanya terjual ke sekolah-sekolah milik publik maupun swasta, memang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Namun, bila orang tua dan masyarakat sipil juga dilibatkan dalam usaha bersama ini, maka kekhawatiran serupa itu buat saya menjadi tidak beralasan.  

Model pelibatan swasta dan masyarakat sipil diharapkan mampu mengurangi kesenjangan dalam pendidikan yang berasal dari kendala geografis negeri kita. Saya selalu takjub dengan kolaborasi beragam pihak guna memperbaiki kondisi melalui tindakan manusiawi (human action). Teringat pesan Ludwig von Mises yang paling menentukan kesuksesan peradaban ialah tindakan manusiawi-nya bukan soal perencanaan manusiawi (human planning).

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan