Marxisme: Narasi Ideologis Yang Tak Faktual

Opini    | 13 Jun 2016 | Read 5015 times
Marxisme: Narasi Ideologis Yang Tak Faktual Wikipedia

Rasa-rasanya tidak ada ideologi yang lebih populer daripada marxisme. Meski sudah gagal berkali-kali dan nyaris mati, ideologi ini masih banyak dianut dan diperbincangkan dengan antusiasme yang tidak surut.

Hal ini bisa dimaklumi. Terlepas dari segala kontroversi yang melingkupi marxisme, ideologi ini memang bersinggungan langsung dengan persoalan-persoalan etis yang paling primordial dari kemanusiaan, yakni soal keadilan, kesetaraan, dan emansipasi. Status ideologi ini sebagai ideologi perlawanan juga memberikan semacam nuansa romantisisme perjuangan dan heroisme.

Mungkin itulah alasan mengapa marxisme bisa sangat appealing bagi anak-anak muda dan orang-orang yang baru tertarik belajar filsafat. Saya selalu ingat sebuah lelucon lawas: “jika pada usia 20 anda tidak menjadi marxis, itu tandanya anda tidak punya hati. Tapi jika sampai usia 30 anda masih marxis, itu tandanya anda tidak punya otak”. Memang, rasa-rasanya kurang afdhol jika di masa-masa mudanya seseorang tidak pernah menjadi “marxis” yang doyan protes dan memberontak dari segala bentuk otoritas dan situasi ketidakadilan.

Namun saya pribadi tidak pernah merasa sreg dengan ideologi marxisme. Sejak pertama kali “berkenalan” lewat The Communist Manifesto, saya sudah merasa bahwa ada yang kurang beres dengan logika Karl Marx dalam memandang realitas sosial. Jangan salah: saya menilai Marx sebagai seorang ekonom yang jeli. Teori surplus value saya anggap sebagai sebuah sumbangan besar terhadap pemahaman kita mengenai kapitalisme secara umum. Namun, saya punya keberatan yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi pilar ideologi marxisme.

Sebelum saya jabarkan keberatan saya, ada baiknya kita kaji sedikit prinsip-prinsip dan logika dasar dari filsafat marxisme. Dari situ baru saya akan jelaskan alasannya.

Marxisme adalah sebuah ideologi yang kompleks dan komprehensif. Objek kajian ideologi ini adalah moda produksi di dalam sistem kapitalisme, dan Marx menilai bahwa moda produksi ekonomi mempengaruhi keseluruhan moda hidup bermasyarakat, mulai dari politik, pendidikan, seni, budaya, hingga agama.

Sejak awal, Marx adalah seorang Hegelian. Sebagaimana Hegel, Marx percaya bahwa subjek secara aktif membentuk realitas di sekitarnya melalui kontradiksi dan dialektika. Namun, sebagaimana Feurbach, Marx menolak idealisme Hegel sambil menyatakan bahwa dialektika sejarah bersifat konkret dan memiliki basis material. Dan bagi Marx, basis material dari dialektika sejarah peradaban manusia terletak pada relasi antagonistik antara kelas-kelas sosial. “Sejarah peradaban manusia adalah sejarah perjuangan kelas,” kata Marx dan Engels di The Communist Manifesto.

Di era industri kapitalistik, menurut Marx, kelas-kelas sosial yang saling berhadapan adalah antara kelas borjuis dan kelas proletar. Kaum borjuis adalah kelas pemilik modal, yakni orang-orang yang memiliki alat-alat produksi secara privat. Sedangkan kaum proletar adalah kelas pekerja yang menjual waktu dan tenaga mereka untuk bekerja menjalankan skema produksi yang dikuasai oleh kaum borjuis.

Marx menilai, melalui teori surplus value, struktur sosial yang ada di dalam masyarakat kapitalistik semacam itu sebagai struktur masyarakat yang tidak adil. Secara struktural, kelas borjuis di dalam masyarakat kapitalisme akan selalu “mengeksploitasi” para pekerja demi “nilai-lebih” dan akumulasi profit. Oleh sebab itu, menurut Marx, sistem kapitalisme adalah sebuah moda ekonomi dan sistem sosial yang “eksploitatif”.

Tepat pada poin inilah saya keberatan dengan marxisme, karena terma “eksploitasi” yang dipakai Marx lebih merupakan penilaian etis ketimbang observasi empiris. Menurut saya, penggunaan kata “eksploitasi” di dalam seluruh bangunan filsafat marxisme bersifat problematis karena kata tersebut menunjukkan betapa marxisme sebetulnya adalah sebuah narasi ideologis ketimbang sebuah kajian sosial yang memiliki basis material-empiris.

Mari ambil contoh para buruh di pabrik-pabrik. Mereka bekerja di lingkungan kerja yang tidak sehat, kerja monoton, dan digaji kecil. Apakah mereka sedang dieksploitasi? Tergantung. Saya bisa saja bilang bahwa para buruh ini bekerja di pabrik justru mendapat batu loncatan untuk membawa keturunan mereka keluar dari garis kemiskinan, karena kondisi mereka akan jauh lebih buruk jika tidak bekerja di pabrik. Contohnya di Bangladesh: dari tahun 2000 hingga 2010 jumlah orang miskin turun dari 63 juta menjadi 47 juta. Faktor utamanya? Labor income. (http://bit.ly/20OanV9, http://bit.ly/1q9c9jx). Hal yang sama juga terjadi di Kamboja (http://bit.ly/1hdZ0R5).

Saya tidak sedang ingin menyangkal fakta bahwa hidup menjadi buruh itu tidak enak dan eksploitasi (dalam berbagai bentuk) terjadi di mana-mana. Tapi apa betul setiap eksploitasi terjadi akibat struktur masyarakat kapitalisme? Bagaimana jika ada contoh seperti Bangladesh dan Kamboja di atas?

Jika kita punya persepsi bahwa 'capitalism is evil', kita pasti akan mengatakan bahwa buruh-buruh di negara dunia ketiga sedang dieksploitasi. Tapi jika kita menganut paham economic developmentalism, kita bisa saja mengatakan bahwa buruh-buruh itu justru sedang diberikan batu loncatan untuk keluar dari garis kemiskinan (betapapun tidak ideal kondisi faktual yang mereka hadapi). Fenomena “eksploitasi” pada kasus ini sangat bergantung persepsi dan subjektivitas kita masing-masing.

Inilah kenapa saya menganggap tema “eksploitasi” di dalam filsafat marxisme bukan sebagai sebuah assessment terhadap fakta, tetapi sebagai sebuah narasi. Akibatnya, seberapa banyak pun bukti-bukti positif mengenai kapitalisme yang kita berikan, para marxist akan dengan mudah menyangkalnya dengan menggunakan narasi eksploitasi yang sama.

Sampai di sini para marxist tentu akan menyangkal keberatan saya. Mereka akan mengatakan bahwa eksploitasi di dalam sistem kapitalisme adalah riil, memiliki basis material, serta berdasarkan logika ekonomi yang rigoris. Kemudian mereka akan memberikan contoh klasik mengenai proses produksi sepatu: seorang pekerja di pabrik sepatu bekerja dengan gaji Rp. 50.000 per delapan jam. Setelah bekerja selama empat jam, si pekerja dapat menghasilkan sepasang sepatu senilai Rp. 200.000 yang terdiri dari Rp. 130.000 bahan baku, Rp. 20.000 untuk depresiasi mesin dan ongkos lain-lain, dan Rp. 50.000 untuk gaji si pekerja.

Berdasarkan hitung-hitungan tersebut, si pemilik pabrik sebetulnya sudah berhasil balik modal hanya dengan mempekerjakan si pekerja selama empat jam. Tapi tentu si pemilik pabrik juga harus mendapatkan profit, sehingga ia harus mempekerjakan si pekerja melebihi kapasitas kerja satu kali gaji, yakni delapan jam. Maka, pada empat jam proses pembuatan sepatu berikutnya, seluruh nilai produksi harus menjadi milik si pemilik pabrik sebagai profit. Artinya, ada sejumlah jam kerja yang tidak dibayar oleh si pemilik pabrik kepada si pekerja.

Nilai kerja yang tak terbayar itulah yang disebut oleh Marx sebagai surplus value dan dianggap sebagai sumber eksploitasi pemilik modal terhadap kelas pekerja di dalam sistem kapitalisme. Dan surplus value ini bersifat inheren di dalam moda produksi kapitalisme karena sudah menjadi sifat dasar kapitalisme itu sendiri untuk mengakumulasi profit dari hasil kerja orang lain. Inilah bukti bahwa tema “eksploitasi” di dalam filsafat marxisme bukan sekedar narasi etis yang bersifat subjektif, melainkan memiliki basis fakta yang bersifat material dan empiris, kata para marxist.

Semua itu betul. Saya tidak menyangkal bahwa di dalam sistem kapitalisme selalu ada nilai kerja yang diapropriasi oleh para pemilik modal. Pada poin ini, saya mengagumi kejelian Marx dalam melihat aspek-aspek “yang tidak terlihat” dari sebuah fenomena ekonomi. Teori surplus value adalah bukti bahwa Marx merupakan salah satu ekonom paling cerdas di dalam sejarah intelektual Eropa.

Tetapi contoh mengenai produksi sepatu dan teori surplus value sama sekali tidak membantah keberatan awal saya mengenai marxisme sebagai sebuah narasi etis. Betapapun memang surplus value memiliki basis empiris, tetapi marxisme tetap tidak dapat melepaskan diri untuk memberikan judgment etis terhadap surplus value, karena sejak awal Marx telah mengasumsikan bahwa setiap surplus value yang diapropriasi oleh pemilik modal adalah sebentuk “eksploitasi”. Pada poin inilah Marx berhenti menjadi seorang ekonom dan mulai beralih menjadi seorang ideolog: karena ia memberikan judgment etis.

Padahal, eksploitasi tidak bisa kita nilai secara hitam-putih. Batasan-batasan mengenai apa yang eksploitatif dan apa yang non-eksploitatif tidak bisa kita definisikan berdasarkan satu sumber yang integral. Jika anda bekerja selama 16 jam dalam sehari, dan seluruh hasil kerja 16 jam tersebut anda serahkan kepada majikan, itu jelas-jelas perbudakan. Jika anda bekerja selama 12 jam per hari dan 8 jam dari hasil kerja anda diberikan pada atasan, itu jelas-jelas eksploitasi. Tapi jika anda bekerja selama 8 jam per hari dan hanya memberikan hasil kerja selama dua jam kepada perusahaan, apakah itu masih bisa disebut eksploitasi? Para marxist tentu akan menjawab “ya, itu masih merupakan eksploitasi”. Tapi menurut saya itu bukan “eksploitasi”, namun merupakan “kooperasi” atau kerjasama  antara pemilik modal dengan para pekerja.

Untuk memudahkan penyampaian maksud saya, mari kondisinya kita balik. Bayangkan suatu situasi dimana tidak ada satu pun kaum pekerja yang jam kerjanya menjadi surplus value, yakni situasi dimana tidak ada pekerja yang jam kerjanya tidak dibayar dan diapropriasi oleh pemilik modal. Apa yang diimplikasikan oleh situasi semacam itu? Situasi tersebut mengimplikasikan bahwa para pekerja menggunakan modal dan bahan baku yang disediakan oleh para pemilik modal secara cuma-cuma untuk bekerja dan berproduksi demi keuntungan dirinya masing-masing.

Para marxist akan menyebut situasi semacam itu sebagai situasi keadilan bagi para pekerja, dan ini sah-sah saja. Tetapi, bisakah saya katakan bahwa situasi semacam itu justru sebagai sebuah situasi “perampokan” yang dilakukan kelas pekerja terhadap pemilik modal? Tentu saja bisa. Saya punya argumen moral dan justifikasi etis yang masuk akal untuk berkata demikian.

Dan inilah problem yang diidap oleh setiap ideologi yang hanya berbasis pada narasi etis: kebenaran ideologi tersebut hanya dapat diukur melalui standar moral masing-masing ideologi. Persoalan lain: ideologi yang berbasis narasi etis sama sekali tidak layak (bahkan berbahaya) untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan publik. Kebijakan publik selayaknya diambil berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang terukur, bukan berdasarkan narasi ideologis yang dianut oleh sekelompok golongan tertentu.

Itulah alasan-alasan mengapa saya keberatan dengan marxisme.

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady