Netflix, Sensor Film, dan Sifat Buruk Negara

Opini    | 24 Mar 2016 | Read 2772 times
Netflix, Sensor Film, dan Sifat Buruk Negara

Setelah sekian lama, layanan Netflix akhirnya hadir juga di Indonesia. Banyak warga, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, sudah menantikan layanan ini. Tetapi, sebagaimana biasa, pemerintah kemudian menjadi pihak pertama yang ingin merusak suasana: mereka menyatakan akan menyensor konten layanan Netflix. Menurut pemerintah, konten Netflix harus disensor untuk melindungi masyarakat dari tayangan-tayangan yang subversif dan kontroversial.

Bukan kali ini saja pemerintah, melalui beberapa lembaga seperti Lembaga Sensor Film (LSF) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menuai polemik soal sensor-menyensor. Sudah beberapa kali LSF menjadi semacam “musuh” bersama bagi para pekerja film, dan tidak jarang pula LSF menjadi “musuh” bagi masyarakat sebagai konsumen produk-produk perfilman.

Para penggemar film di negeri ini tentu masih ingat bagaimana dua tahun lalu LSF melarang peredaran film Noah karya Darren Aronofsky atas alasan keagamaan. Sebelum itu, LSF juga pernah melarang berbagai film atas berbagai alasan: Balibo (2009), True Lies (1994), Schindler's List (1994), dan The Year of Living Dangerously (1982).

Sedangkan Kemenkominfo pernah bikin ribut karena memblokir situs-situs informatif seperti Vimeo dan Reddit. Program Internet Sehat milik Kemenkominfo juga kerap menuai protes karena memblokir situs-situs yang sebetulnya “tidak bermasalah”.

Sebagai lembaga pemerintah, memang sudah menjadi tugas LSF dan Kemenkominfo untuk menyensor konten-konten yang dianggap akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Atas perannya tersebut, LSF dan Kemenkominfo kemudian menjadi semacam “polisi moral” yang menentukan informasi mana yang baik dan buruk bagi masyarakat. Itulah sebabnya mengapa lembaga sensor selalu menghasilkan polemik: apa yang dianggap buruk bagi pemerintah belum tentu dianggap buruk juga oleh masyarakat.

Ujung pangkal persoalan sensor selalu sama: pertentangan antara kewajiban lembaga sensor untuk melindungi masyarakat vis a vis keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan bervariatif. Mirip dengan polemik antara orang tua yang terlampau protektif dengan anak remaja yang mulai ingin mandiri. Itu sebabnya negara yang terlampau keras berupaya melindungi masyarakatnya disebut sebagai negara paternalistik (berasal dari kata Yunani “pater” yang berarti “ayah”).

Solusi untuk mengakhiri polemik klasik semacam ini sebetulnya mudah, yakni menghapus lembaga sensor. Bebaskan masyarakat untuk menikmati tontonan atau bacaan apapun yang mereka suka, betapapun kontennya mungkin akan dinilai subversif oleh aparat negara.

Beberapa Persoalan mengenai Sensor

Menurut Britannica Concise Encyclopedia, sensor (censorship) adalah tindakan menutupi, mengubah, atau menghilangkan (to suppress) suara atau tulisan yang dianggap subversif bagi khalayak publik.

Dari pengertian tersebut, kita dapat melihat bahwa sensor pada dasarnya adalah alat penguasa untuk mengontrol ide atau gagasan yang beredar di masyarakat. Hasrat untuk mengontrol arus lalu-lintas ide ini muncul demi ketertiban dan kenyamanan masyarakat itu sendiri. Masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang mesti dilindungi, dan penguasa adalah pelindung yang menentukan hal-hal apa saja yang layak dikonsumsi oleh publik.

Asumsi di atas mengandung dua masalah. Masalah pertama, masyarakat dianggap pasif dan naif tentang apa yang ingin mereka konsumsi. Secara kasar, dapat dikatakan masyarakat dianggap sebagai pihak yang bodoh sehingga harus mendapat tuntunan tentang apa yang dapat mereka konsumsi. Asumsi ini seringkali salah karena pada kenyataannya, pihak yang paling mengetahui baik/buruknya sesuatu barang/komoditas adalah masyarakat itu sendiri sebagai konsumen.

Masalah kedua: asumsi bahwa pemerintah tahu pasti apa yang baik dan buruk bagi masyarakat. Memang banyak orang menganggap negara harus menjadi pedoman dan tempat bernaung yang absolut bagi rakyatnya. Tapi kita sering lupa bahwa yang menjalankan negara adalah manusia biasa juga, yang tidak luput dari kesalahan dan bias-bias tertentu. Inilah sebabnya pada beberapa kasus, lembaga sensor terkadang menjadi alat manipulasi dan propaganda bagi kepentingan-kepentingan politik pemerintah.

Kedua persoalan tersebut menunjukkan bahwa sensor adalah sebuah praktek yang mengandung mismatch antara demand dan supply: masyarakat merasa tahu apa yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri, sedangkan negara dengan lembaga sensornya juga tidak memiliki posisi moral lebih tinggi untuk menentukan hal tersebut.

The Marketplace of Ideas

Isu kebebasan berpendapat bukanlah sebuah isu ekslusif milik para elit cendikiawan yang tinggal di menara gading. Dalam jangka panjang, masyarakat pada umumnya akan diuntungkan juga dengan terlaksananya hak-hak kebebasan berekspresi secara paripurna.

John Stuart Mill menganalogikan arus lalu lintas ide dan opini sebagaimana arus pertukaran barang dan jasa di dalam pasar ekonomi. Mill menyebutnya sebagai the marketplace of ideas. Menurut Mill, pasar ide-ide ini, sebagaimana pasar di dalam aktivitas ekonomi, sebaiknya dibiarkan bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Alasannya sederhana: karena di dalam pasar ide bebas dan terbuka, ide-ide dan opini akan mengalami proses seleksi dan check & balances yang ketat. Di dalam masyarakat yang terbuka, di mana ide dan opini dapat diekspresikan secara bebas, setiap individu dapat menjadi kritik bagi setiap ide dan opini yang muncul. Dalam jangka panjang, hanya ide dan opini yang paling baik sajalah yang akan bertahan dan dikonsumsi banyak orang.

Inilah sebabnya mengapa masyarakat yang terbuka biasanya menjadi masyarakat yang maju dan modern. Sebagai contoh, negara-negara yang memiliki indeks kebebasan berbicara dan kebebasan pers paling tinggi di dunia adalah negara-negara yang secara sosial dan ekonomi maju, seperti negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebaliknya, negara-negara dengan indeks kebebasan yang rendah adalah negara-negara yang koruptif macam Korea Utara.

Di dalam masyarakat semacam tertutup seperti Korea Utara, ide dan opini hanya akan diseleksi oleh segelintir orang di dalam sebuah proses yang tertutup. Akibatnya, ide dan opini yang bertahan hanyalah ide-ide dan opini yang sesuai dengan selera orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menyensor segala sesuatu. Di dalam masyarakat semacam itu, tidak ada kompetisi ide dan gagasan sehingga status quo yang buruk bisa langgeng selama-lamanya. Contohnya, selain Korea Utara, bisa kita lihat di negara-negara fasis dan otoriter seperti Kuba, Iran, atau Arab Saudi.

Jika masyarakat yang pasar idenya terbuka dan bebas terbukti lebih produktif dan inovatif, mengapa ada masyarakat yang justru memilih menjadi tertutup? Mengapa masih ada sensor dan kebiri informasi jika pasar ide yang bebas dan terbuka terbukti lebih menguntungkan?

Ada banyak hipotesa yang bisa dijadikan jawaban, tetapi saya percaya bahwa lembaga sensor adalah alat penguasa untuk menjaga previlese dan kekuasaan mereka. Orang-orang yang ada di tampuk kekuasaan biasanya tidak nyaman dengan segala sesuatu yang baru dan ide-ide yang terdengar asing, terutama bila ide-ide itu berpotensi mengubah tatanan kuasa dan keistimewaan yang sedang mereka genggam. Untuk itulah lembaga sensor akhirnya dibentuk: yakni untuk menepis segala ide dan gagasan yang berbeda.

Itulah sebabnya, menurut saya, lembaga sensor, dengan segala sikap paternalistiknya, pada hakekatnya merupakan sebuah symptom dari otoritarianisme. Itu pula sebabnya saya berpendapat bahwa lembaga sensor sebaiknya ditiadakan.

"(Aktivitas) sensor itu seperti melarang orang-orang untuk memakan steak hanya karena bayi-bayi belum bisa mengunyahnya..."  - Mark Twain

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady