Liberalisasi Industri Film: Solusi Untuk Kemajuan

Opini    | 12 Mar 2016 | Read 1831 times  
Liberalisasi Industri Film: Solusi Untuk Kemajuan

Pemerintah mencabut industri film nasional dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini praktis membuka pintu investasi asing di ranah industri film nasional selebar-lebarnya.

Ketika akan diumumkan, pelaku industri film di Indonesia menanggapi kebijakan tersebut dengan beragam reaksi. Ada orang-orang seperti Ody Mulya Hidayat, produser Maxima Pictures, yang menolak pencabutan DNI atas alasan proteksi dan nasionalisme.

Seperti diberitakan tempo.co, Ody mengatakan bahwa pencabutan industri film dari DNI justru akan akan mematikan industri perfilman lokal. “Bioskop asing pasti akan mengutamakan film-film negaranya dan kita tidak akan mampu bersaing,” kata Ody. Ia kemudian menambahkan bahwa investasi asing dapat menjadi awal masuknya budaya asing yang akan mempengaruhi budaya nasional.

Tetapi ada juga pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan pencabutan industri film dari DNI. Salah satunya adalah sutradara Joko Anwar. Di dalam akun twitter-nya, Joko mengatakan bahwa investasi asing akan berdampak positif terhadap pertumbuhan industri film nasional. Di dalam rangkaian tweet-nya, sutradara film Pintu Terlarang ini menyatakan investasi asing akan berdampak pada bertambahnya jumlah bioskop, sehingga film-film indonesia punya kesempatan lebih besar untuk ditonton masyarakat.

Kita sebagai penonton film pasti tahu betapa film Indonesia belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Beberapa minggu lalu saya tidak kesampaian nonton film Siti di bioskop karena sudah keburu turun layar. Padahal film terbaik FFI 2015 itu baru sempat tayang beberapa hari di bioskop. Joko Anwar betul: salah satu persoalan besar industri film nasional adalah kurangnya jumlah layar dan gedung bioskop. Akibatnya, film-film nasional harus berebut waktu tayang satu sama lain. Jika penjualan tiket suatu film di minggu-minggu awal dirasa kurang laku, pengusaha bioskop tentu akan menggusur film tersebut dan menggantinya dengan film lain, biasanya film-film Hollywood.

Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila jumlah layar di tiap-tiap daerah mencukupi. Saat ini, kita bisa melihat bahwa distribusi layar bioskop di Indonesia sangat terkonsentrasi di Jakarta. Dari 942 layar bioskop yang ada di Indonesia (per Desember 2015), 80 persen-nya berada di pulau Jawa, dan sekitar 70-75 persennya berada di Jakarta. Dengan jumlah layar seperti itu, rasio perbandingan antara layar dengan jumlah penduduk di Indonesia adalah 1:250.000. Ini adalah angka yang buruk. Bandingkan, misalnya, dengan Thailand (1:50.000) atau China dan AS (1:30.000). Untuk mencapai rasio ideal, Indonesia setidaknya harus menambah jumlah layar hingga 4.000 atau 5.000 layar.

Penambahan jumlah layar sebesar itu tentu saja hanya bisa didorong oleh investasi. Salah satu contoh sukses liberalisasi investasi sektor film dan bioskop adalah China. Semenjak membuka gerbang investasi asing 10 tahun yang lalu, jumlah bioskop dan layar di China bertambah signifikan: dari hanya 3.500-an layar pada tahun 2007, menjadi sekitar 23.600 pada 2014. China juga berhasil menjadi pasar perfilman terbesar kedua di dunia, dengan total penerimaan tiket sebesar 830 juta US dollar pada tahun 2014 (naik hingga 236% dari tahun 2009).

Investasi asing tidak hanya akan menambah jumlah layar dan bioskop. Persaingan antar pembuat film yang didorong oleh modal besar juga akan meningkatkan kualitas film yang beredar. Selama ini logika produksi film kebanyakan didorong oleh tren. Jika ada satu film tertentu berhasil meraih sukses komersial, maka produsen film lain akan berbondong-bondong membuat film dengan tema dan cerita yang mirip. Inilah mengapa saat ini kita diserbu oleh film-film drama-romantis-relijius. Dibukanya pintu investasi asing akan membuka ruang yang lebih besar bagi munculnya film-film dengan tema yang unik dan berbeda.

Belum lagi jika kita mempertimbangkan dampak perekonomian dari bertumbuhnya bisnis film dan bioskop, seperti terbukanya lapangan pekerjaan. Selain itu, masuknya modal asing juga biasanya dibarengi dengan berbagai peningkatan aspek teknis, seperti teknologi, manajerial, dan kompetensi para pekerja film itu sendiri.

Sayangnya, investasi asing di Indonesia menghadapi ganjalan berupa Peraturan Presiden No. 36/2010. Perpres ini praktis meneguhkan posisi industri film di dalam DNI dan menutup pintu bagi investasi asing. Spirit dari Perpres 36/2010 ini adalah untuk melindungi para pemain lokal yang dinilai akan kolaps jika harus bersaing dengan modal asing. Kekhawatiran ini tentu saja mengada-ada jika melihat contoh kasus China yang sudah saya sebutkan di atas.

Untunglah Pemerintah telah merevisi regulasi tersebut. Melalui paket kebijakan ekonomi X yang diumumkan 11 Februari kemarin, pemerintah mengijinkan investasi modal di industri perfilman nasional untuk sepenuhnya (100 persen) dibiayai oleh sumber asing.

Sebagai penggemar film dan penonton setia film-film lokal, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kebijakan liberalisasi ini. Kebijakan ini tentu saja akan menguntungkan konsumen film seperti saya, yang sangat berharap mendapatkan tontonan yang segar dan variatif. Untuk mengembangkan industri perfilman nasional, justru harus menghadirkan kompetisi agar terbukanya kesempatan investasi dari luar negeri dan persaingan kualitas dan jumlah bioskop di Indonesia. 

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady