Indonesia Jelas Perlu Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership!

Opini    | 23 Nov 2015 | Read 1720 times  
Indonesia Jelas Perlu Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership! Credit: Dw.com

Sepulang dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS), Menteri Tom Lembong mungkin adalah Menteri super-zibuk karena diberikan Pekerjaan Rumah besar oleh Presiden Jokowi, guna mengkaji lebih jauh juga mendalam tentang ujaran surprise dari Presiden Jokowi kepada Presiden Obama pada muhibah baru-baru ini ke Washington, DC, Amerika Serikat.  Presiden Jokowi mengindikasikan Indonesia tertarik untuk bergabung dengan 12 Negara dalam blok perdagangan regional dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, yang bagi banyak orang mungkin tidak ngaruh buat hidup mereka, perlu kita mengetahui dua fitur terpenting tentang TPP: pertama, buat para konsumen – yaitu saya dan kalian semua- hadirnya TPP ini membuka jalan bagi pembebasan hambatan perdagangan yang lebih luas. Konsumen menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari perdagangan bebas, karena harga produk menjadi lebih murah dengan pilihan produk semakin banyak, plus kualitas produk menjadi semakin baik. Misalnya pelajar/mahasiswa yang gandrung smartphone bisa mendapat beragam pilihan macam-macam smartphone dengan harga murah sekaligus kualitas terjamin

Apakah teori ekonomi perdagangan bebas memang terbukti? Pembaca perlu  mengetahui banyak mitos menyesatkan soal perdagangan bebas. Terutama dari para haters perdagangan bebas, untuk itu kolom pakar dari Fithra Faisal Hastadi, juga 20 mitos pasar dari Tom G Palmer pada rubrik dasar-dasar liberalisme klasik, bisa mencerahkan sekaligus membuat pembaca berpikir memang haters perdagangan bebas sudah kehabisan argumen.

Kedua, untuk produsen akan memperoleh manfaat lebih besar oleh karena secara keseluruhan negara anggota TPP sekitar 40 persen telah menjadi tujuan ekspor pengusaha Indonesia. Bila selama ini, produk unggulan Indonesia masih terkena bea masuk yang tinggi. Ambil contoh alas kaki produsen harus membayar bea masuk hingga 30 persen di Negara Paman Sam. TPP menjanjikan bea masuk preferensial sangat rendah. Dengan demikian, produk Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan produk dumping dari Negara Tirai Bambu, yang telah menguasai pasar AS. Produsen yang tidak siap dengan persaingan akibat perdagangan bebas cenderung menolak TPP, walaupun mereka mendapat benefit perluasan pasar ke negara TPP tanpa barrier tambahan.

Dua alasan di atas saya anggap bisa memberikan gagasan sederhana betapa TPP memang bisa memberi manfaat besar bagi kita. Untuk menambah keyakinan sidang pembaca semua tentang manfaat perdagangan bebas, saya kira perlu menyajikan kontra- argumen TPP. Tentu saja para penolak TPP utamanya berasal dari kawan-kawan kiri misalnya Institute for Global Justice (IGJ), termasuk pula dalam barisan anti-TPP Prof. Emil Salim mantan Menteri zaman OrBa, satu dari pentolan Mafia Berkeley yang masih berkiprah. Pepatah Inggris bilang Old soldiers never dies.

Di samping keduanya, sederet tokoh politik dari Negeri Paman Sam yang tengah bertarung untuk menjadi POTUS di tahun 2016, yang entah bagaimana bisa sama-sama kompak seperti Hillary Clinton, Bernie Sanders dari Partai Demokrat AS juga Donald Trump – kandidat terkuat capres dari Partai Republik ramai-ramai menolak TPP, seraya menganggapkan musibah buat AS. Padahal mereka sedang hangat-hangatnya saling menjatuhkan menjelang kampanye Pilpres AS.

@realDonaldTrump berkicau “The incompetence of our current administration is beyond comprehension. TPP is a terrible deal”. Sejujurnya, saya ragu politisi seperti Trump, Clinton maupun Sanders tidak akan berubah haluan, terutama saat mereka berkuasa. Dimana pun politisi senang dengan sikap flip-flop alias berubah-ubah posisi pada beragam isu/kebijakan.

Kalau politisi AS sekurangnya tiga besar kandidat calon penguasa Gedung Putih empat tahun ke depan beroposisi terhadap kebijakan Presiden berkuasa, bagaimana dengan para intelektual? Jawabnya terbelah! Joe Stiglitz dan Adam Hers tegas menyerukan TPP isn’t about ‘free’ trade at all. Sementara itu, Jeffrey Frankel dari Harvard Kennedy School of Government mengemukakan alasan mengapa dukung TPP.

Apapun kata politisi dan cendekiawan di atas, marilah kita lebih jernih berpikir sambil menyimak dengan seksama alasan penolakan TPP. Institute for Global Justice memberikan 10 catatan penting perlunya menolak TPP untuk Indonesia, yaitu:

1.     Hilangnya kontrol negara atas sektor publik.

2.     Dominasi perusahaan asing dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3.     'Memandulkan’ BUMN bagi kepentingan nasional.

4.     Hilangnya akses terhadap obat-obatan murah.

5.     Terancamnya kedaulatan pangan dan kedaulatan petani.

6.    Buruh terus tertindas.

7.     UMKM tergilas.

8.    Defisit perdagangan.

9.    Impor undang-undang Amerika.

10.   Indonesia digugat korporasi asing senilai triliunan  dollar AS.

Pertanyaan paling menggelitik buat saya, bila memang 10 catatan di atas faktual dan benar adanya, bagaimana mungkin pemerintah ke 12 negara mau menandatangani TPP. Karena jelas mudaratnya jauh lebih banyak dari manfaatnya, bagi negara awal insiator TPP: Brunei Darussalam, Singapura, Chili, dan New Zealand. Delapan negara lain yang bergabung Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Amerika Serikat, dan Vietnam. Terus kenapa mereka tetap ngotot untuk menandatangani TPP, saudara-saudara!

Kita sama-sama tahu Singapura adalah Negara-Kota (city state) dengan pengaruh BUMN yang sangat mendominasi ekonomi domestik mereka. Bagaimana mungkin mereka menjadi inisiator TPP ini, yang katanya akan memandulkan BUMN. Kecuali, BUMN dari Negeri Jiran Singapura memang telah lama efisien dalam beroperasi hingga menghasilkan margin laba yang gemuk dan mampu bersaing dengan perusahaan manapun (Multinasional dan Privat Domestik).

Lebih jauh, IGJ mengelaborasi ancaman TPP terhadap UMKM, dimana penghapusan tarif hingga batas serendah-rendahnya akan memudahkan produk AS dan negara industri lainnya masuk, ketimbang masuknya produk barang Indonesia ke sana. Apalagi standar akses pasar yang tinggi dalam TPP akan berpotensi menghilangkan kemampuan sektor usaha kecil Indonesia untuk dapat masuk ke pasar negara-negara TPP.

Tidak bisa dipungkiri perdagangan bebas memang menambah ancaman bagi pemain lokal, itu tidak saya bantah. Hanya saja, argumen UMKM kawan-kawan IGJ tidak lagi relevan. Fakta empiris membuktikan sebaliknya. Pembaca pasti belum kenal Fonterra dari Selandia Baru, Fonterra Co-operative Group Ltd. — nama lengkap perusahaan yang berbentuk koperasi itu — telah lama menjadi eksportir produk-produk susu terbesar.

Dengan omset tahunan US$ 8 miliar, Fonterra merupakan perusahaan produk susu dan turunannya atau dairy products nomor lima terbesar di dunia sekaligus eksportir dairy products terbesar sejagat. Kerennya, Fonterra menyumbang 20 persen dari total nilai ekspor Selandia Baru atau 7 persen produk domestik bruto negara ini. Sebelum ada TPP mereka sudah menjadi perusahaan sukses, saya hampir bisa bertaruh mereka akan tambah gede dengan bergabungnya Selandia Baru mengikuti blok dagang Kemitraan Trans-Pasifik. Walaupun saya tidak menutup mata peternak gurem di New Zealand “terpaksa” bekerjasama dengan koperasi itu, karena berbagai alasan klasik maupun situasional. Poin dari saya adalah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak otomatis tergilas pasar bebas, bila dikelola menurut prinsip manajerial yang baik dan sudah teruji.

Indonesia jelas perlu bergabung dengan TPP bila mengacu pada argumen di atas, mungkin bukan sekarang karena perlu persiapan yang matang. Negara berkembang seperti kita memang kerap kali perlu mereformasi internal sebab banyak regulasi yang menjadi benalu perdagangan bebas sambil terus mengenyahkan praktik bisnis yang anti persaingan agar bisa catch-up dengan negara yang lebih maju.

Hal yang paling penting dalam menimbang akibat bergabung atau tidaknya kita ke TPP, tidak cukup hanya melihat manfaat dan kerugiannya seperti yang telah dengan lugas dijelaskan Yose Rizal Damuri, peneliti ekonomi CSIS. Saya selalu percaya bahwa kemakmuran bangsa dapat dipercepat dengan perdagangan bebas. Perdagangan telah lama menjadi alat kemakmuran peradaban besar dunia di era negara-bangsa belum eksis. Sambil terus mengingat petuah bijak dari pejuang Liberalisme Klasik Frederic Bastiat: When goods do not cross borders, soldiers will.

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan