Menimbang Satu Tahun Jokowinomics

Opini    | 30 Okt 2015 | Read 1460 times  
Menimbang Satu Tahun Jokowinomics Credit: Dakwatuna.com

Satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya berisi jargon Revolusi Mental dan Nawa Citanya. Keadaan ekonomi di luar negeri maupun tekanan publik di dalam negeri menuntut pemerintahannya menggulirkan reformasi perekonomian lanjutan. Dengan menggulirkan 5 paket deregulasi, berupa penyederhanaan peraturan-peraturan dan debirokratisasi agar terjadi simplifikasi birokrasi, mulai 9 september (Paket 1) hingga 22 Oktober lalu (Paket 5). Tidak berlebihan bila beberapa penulis mulai mendengungkan Jokowinomics.

Pada waktunya nanti, kita bisa menilai bagaimana Jokowinomics suatu model pengelolaan negara dan pemerintahan dengan keyakinan mendasar bahwa keduanya wajib hadir. Akankah Jokowinomics membawa hasil seperti yang diharapkan? Time will tell.

Kesemuanya ditujukan agar reformasi struktural bisa segera bekerja. Sebagaimana disajikan pada wawancara Poltak Hotradero pada website ini, perubahan fokus ekonomi Tiongkok dari investment-based economy menjadi consumption-based economy ditambah “berakhirnya” booming komoditas, maka tidak banyak pilihan pemerintah untuk kembali kepada old wisdom: deregulasi dan debirokratisasi, melanjutkan reformasi struktural!

Dengan deregulasi, pemerintah menyadari bahwa pelemahan ekonomi nasional berupa penurunan tingkat output economic growth, nilai tukar yang melemah, harga-harga aset berharga bergerak volatile yang dapat berujung pada angka pengangguran melonjak karena perusahaan terpaksa melakukan PHK, perlu direspon cepat. Pemerintah “dipaksa” menggulirkan kembali reformasi struktural, setelah keputusan baik dan berani di awal tahun mencabut subsidi BBM yang kemudian diikuti dengan relokasi anggaran untuk beragam proyek infrastruktur, pendidikan publik dan kesehatan warga. Pemerintah sepertinya berjalan sangat lambat.

Pertanyaannya lalu: Apakah paket deregulasi yang umumnya berdimensi jangka menengah hingga jangka panjang memang gebrakan yang pasar butuhkan? Apakah semangat reformasi ini “dibeli” (buy in) oleh pelaku pasar? Sampai sejauh mana reformasi regulasi memiliki peluang untuk berhasil atau (tidak) berhasil? Analisis di bawah ini mencoba menjawab 3 pertanyaan kunci tersebut. Dalam menjawab ketiga pertanyaan tadi, penulis menggunakan dua konsep dasar: path dependence dan limit reformasi institusi.

Path Dependence

Konsep path dependence membantu kita mengerti bagaimana masalah Pemerintahan Jokowi mewarisi problematika yang tidak terselesaikan pada masa pemerintahan sebelumnya.  Ide dari path dependence, berasal dari kondisi dan pilihan kebijakan saat ini tergantung pada pilihan kebijakan masa sebelumnya. Misalnya, keputusan Pemerintah SBY yang tidak mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak di tahun 2014 pada tahun akhir pemerintahannya, membawa implikasi pengurangan subsidi lebih besar perlu ditempuh pada awal tahun 2015.

Contoh lain dari path dependence soal deregulasi yang semestinya sejak lama direformasi, namun sekali lagi tidak ada tindakan perbaikan, berupa rasionalisasi peraturan dan penghilangan aturan-aturan yang tumpang tindih dan redundant. Pada paket 1 diketahui sejumlah 134 peraturan yang sudah selesai dibahas dan diperoleh komitmen dari pihak Kementerian dan Lembaga untuk disederhanakan. Adapun 134 peraturan ini meliputi 17 instansi pemerintah – termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Tantangan terberat dari deregulasi ialah koordinasi iantara instansi pemerintah itu sendiri. Sementara itu, 96 peraturan dari total 134 regulasi adalah produk hukum Peraturan Menteri (10 Kementerian). Masalah koordinasi muncul dari perbedaan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian. Ego sektoral dan masing-masing bekerja dalam ‘silo’ menjadi alasan klasik miskoordinasi dalam pemerintah.

Catatan lain menyangkut deregulasi pengakuan dari Menteri Darmin Nasution bahwa paket kebijakan yang sedang disusun belum tuntas, sehingga Pemerintah mengumumkan bertahap. Berbeda dari paket deregulasi di masa lalu yang tersusun lengkap, pemerintah saat ini coba memberi keleluasaan kepada para pemangku kepentingan berperan lebih banyak dalam penyusunan kebijakan publik yang baru. Sesuatu usaha yang perlu kita dukung, namun bilamana pemerintah tidak memberikan tujuan strategis dan dukungan teknis (strategic direction and technical guidance) yang jelas, bukan tidak mungkin pelaku pasar sebagai salah satu pemangku kepentingan tidak “membeli” tawaran deregulasi dari Pemerintah.

Selain eksperimentasi kebijakan, pemerintah berupaya melakukan kombinasi beberapa kebijakan sekaligus. Misalnya, guna mendorong investasi di sektor perumahan yang sedang mengalami penurunan permintaan akibat melemahnya ekonomi secara umum, pemerintah mengusulkan tiga kebijakan. Pertama, membuka kepemilikan orang asing terhadap properti, yaitu apartemen mewah dengan harga 10 miliar ke atas. Kedua, perubahan Peraturan Pemerintah untuk memperkuat peran BUMN Perumnas membangun rumah susun bagi masyarakat. Ketiga, penyelesaian Peraturan Pemerintah Hunian Berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan untuk msyarakat berpenghasilan rendah oleh pengembang swasta.

Kebijakan pertama menyasar kalangan atas, sementara itu kebijakan kedua dan ketiga dapat dibaca sebagai “keberpihakan” Pemerintah bagi kalangan bawah. Pemerintah berpotensi terjebak dalam lingkaran kemunduran karena gagal memisahkan dua isu yang saling terkait: efisiensi dan distribusi. Di satu sisi, pemerintah ingin bertindak sebagai penyedia dan distributor perumahan murah dan layak bagi kalangan bawah. Di sisi lain, kepemilikan properti mewah untuk orang asing tidak membawa efisiensi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kerap kali, RTRW dinegosiasikan demi kepentingan jangka pendek oleh para oknum birokrasi daerah maupun pusat.

Paket kelima yang diluncurkan pada tanggal 22 Oktober tentang revaluasi aset, insentif pajak bagi investasi real estate, properti dan infrastruktur juga deregulasi perbankan syariah, bisa jadi mulai mendapatkan perhatian investor. Walaupun dimensi deregulasi umumnya jangka menengah dan panjang, revaluasi aset yang telah lama didengung-dengungkan, seperti memperoleh jendela kesempatan (window opportunity) sebagai fokus deregulasi kebijakan.

Secara sederhana, revaluasi aset merupakan aksi korporasi guna melakukan penilaian kembali aset-asetnya, diharapkan pasca revaluasi perusahaan akan memiliki aset lebih besar sehingga dapat berhutang lebih banyak dari bank ataupun pasar modal. Muaranya berupa penyerapan lapangan pekerjaan lebih banyak sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Halangan terbesar bagi perusahaan melakukan revaluasi asetnya berasal dari Pajak Penghasilan 10 persen. Untuk itu, melalui paket deregulasi kelima Pemerintah besaran tarif pajak penghasilan diturunkan dari 10 persen menjadi (hanya) 3-6 persen, bergantung waktu pengajuan permohonan dari perusahaan selaku wajib pajak badan dan orang pribadi. Sepintas gagasan revaluasi aset ini sangat menarik bagi pengusaha, namun bagaimana respon dari pebisnis kita belum mengetahuinya. Menurut penulis, yang mendesak kita mengerti adalah adakah limitasi (batasan) bagi suatu reformasi. Berikut elaborasinya.

Limit Reformasi Institusi

Konsep kedua yang penulis pinjam adalah adanya keterbatasan (limit) pada setiap upaya reformasi kelembagaan. Ada adagium yang menyebutkan:  What you see is frequently (NOT) what you get in reform, apa yang hendak kita lihat dari perbaikan seringkali bukan apa yang kita dapati dalam reformasi. Mengapa demikian? Karena penentang terberat dari seorang reformis berasal dari lingkungan dalam (internal) organisasi itu sendiri. Dalam konteks reformasi di Indonesia telah banyak contoh kebenaran adagium ini, reformasi pajak, reformasi keuangan negara dan sebagainya.

Tantangan terbesar bagi reformasi kelembagaan – seperti yang sedang pemerintah secara serius upayakan- ialah dua hal: pertama, tingkat kesabaran publik dalam melihat dan merasakan hasil reformasi. Pemerintahan Presiden Jokowi sudah tepat memulai pencabutan subsidi BBM di awal tahun berkuasa. Namun, karena terlambat maka jendela kesempatan tidak dapat terbuka kembali. Kedua, pemerintah harus menghadapi dilema antara melakukan “penataan” atau segera ingin “berlari”. Kedua hal ini hampir tidak mungkin dilakukan bersamaan.

Guna mencapai hasil optimal dari perubahan kelembagaan, Pemerintah perlu untuk memperkuat basis bukti dari berbagai kebijakan yang telah dirancang. Langkah awal dapat berupa pemerintah untuk lebih membuka diri terhadap masyarakat sipil dan lembaga-lembaga penelitian untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang sedang dirumuskan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil maupun lembaga penelitian tidak lain bertujuan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor dan proses kebijakan. Kolaborasi hanya dapat mencapai sasaran yang hendak dicapai melalui dialog konstruktif serta diskusi intensif yang terbuka dan memahami posisi masing-masing pihak sebagai prakondisi.

Dengan menemukenali dan memahami limit reformasi insitusi (kelembagaan), dimana deregulasi kebijakan memang diarahkan kepada regulasi sebagai soft institution, kita dapat terus melakukan reformasi yang secara konsisten diarahkan ke upaya mencari jawaban atas masalah prioritas (problem driven), dengan eksperimentasi dan adaptasi kebijakan (iterative adaptation) pada masa implementasi kebijakan. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa kebijakan deregulasi dilakukan secara bertahap (incremental). Terkadang maju tiga langkah, lalu hadangan membuat pengambil kebijakan mundur satu langkah, untuk terus melangkah lebih jauh.

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan