Hukum dan Filsafat Keadilan Bastiat

Opini    | 24 Agu 2015 | Read 1493 times  
Hukum dan Filsafat Keadilan Bastiat Sumber Ilustrasi: Wikipedia

Hukum adalah unsur yang tidak terpisahkan dalam bernegara. Hukum merupakan produk utama yang berfungsi untuk mengakomodir norma-norma sebaga panduan bagaimana tata cara kehidupan dalam masyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, penyelenggaran, pemenuhan, dan perlindungan keadilan masyarakat dilakukan melalui hukum. Oleh karena itu, penciptaan hukum merupakan hal yang sangat penting dan harus mampu memenuhi kebutuhan keadilan.

Meski hukum memilliki cita-cita yang mulia. Namun, dalam perjalanannya hukum seringkali menjadi sangat berbeda dengan tujuannya. Hukum yang sejak awal menjadi penjaga norma keadilan lantas keluar dari jalurnya. Alih-alih mencipta keadilan, hukum justru menjadi munculnya ketidakadilan dan menjadi komoditi bagi orang-orang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi dan kelompok.

Hal inilah yang menjadi perhatian besar dari salah satu pemikir liberal kenamaan, Frederic Bastiat (1801-1850). Bastiat yang sebagian karirnya dilewati menjadi salah satu anggota dewan perwakilan rakyat di Perancis adalah pioner penting dalam menyampaikan gagasan-gagasan hak asasi manusia, kebebasan, dan hak milik di zamannya. Bastiat berpendapat bahwa hukum belum pasti adil. Ia memahami dengan sahih jika hukum dalam pembuatannya kadangkala dinodai oleh tindakan-tindakan dan sikap yang tidak bertanggung jawab oleh pemilik otoritas. Hal ini tidak mengagetkan bagi Bastiat, mengingat hukum adalah buatan manusia.

Ia menjelaskan kondisi seperti ini sebagai fenomena penyelewangan hukum. Hukum tidak membatasi dirinya pada fungsi-fungsi yang seharusnya. Hukum diciptakan melampaui fungsi-fungsi yang seharusnya, bahkan berkembang melawan tujuannya sendiri.

Perampasan Hak ‘Asasi’ Manusia

Bastiat mendeskripsikan bahwa adanya tindakan penyelewengan hukum sejatinya bertujuan merampas hak manusia melalui organisasi. Dengan dalih organisasi, regulasi, perlindungan, atau pengobaran semangat, hukum mengambil hak milik dari satu orang dan memberinya kepada orang lain. Tidak hanya itu, hukum yang diciptakan ini mengambil kekayaan semua orang dan memberikannya kepada beberapa orang, serta berbagai perampasan lainnya, yang dibalut dengan legal. Oleh karena itu, Bastiat menyebutnya sebagai perampasan legal (legal plunder).

Kondisi ini bisa dipahami dengan beberapa ciri. Pertama, apakah hukum mengambil dari sebagian orang apa yang menjadi milik mereka, dan memberikannya kepada orang-orang lain yang tidak memiliki hak atasnya. Kedua, apakah hukum tersebut menguntungkan satu warga negara dan mengorbankan orang lain dengan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri tanpa melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, jika masih ada sebuah hukum yang merefleksikan unsur-unsur tersebut, maka hukum ini harus segera dihapuskan. Hal ini karena hukum tidak saja kejahatan itu sendiri, melainkan juga merupakan sumber utama bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, jika hukum tersebut tidak dihapuskan segera ia akan menyebarluas, berlipat ganda, dan berkembang menjadi sebuah sistem. Alhasil, akan merusak makna daripada hukum itu sendiri.

Saat ini tantangan hukum di Indonesia sangat relevan dengan  tesis ini. Mengingat masih adanya fenomena hukum yang dibuat memiliki preferensi terhadap munculnya ketidakadilan. Lembaga-lemabaga dan institusi-institusi negara pemiliki otoritas hukum seringkali menegasikan pentingnya apa yang disampaikan Bastiat ini dalam kebijakan-kebijakan hukum yang dikeluarkannya.  Fenomona kriminalisasi hukum misalnya, saat ini menjadi hal yang sering terjadi di kalangan penegak hukum. Memang hal menjadi diskresi dan kewenangan lembaga penegak hukum. Namun, kini fenomena ini menjadi bak opera kepentingan yang kian terjadi masif. Padahal, pada setiap keputusan memejahijaukan seseorang harus murni dan jeli dari penegak hukum memang terjadi pelanggaran hukum. Kita juga memahami betul, bahwa kriminalisasi memunculkan hukum baru yang bersifat melawan hukum (perampasan) sebelumnya. Dalam kasus KPK-Polri terbaru ini misalnya, saling tangkap dan mengkriminalisasi adalah bentuk bagaimana sejatinya ada sikap saling merampas secara legal antar penegak hukum. Hal ini persis dengan apa yang diungkapkan Bastiat, bahwa perampasan legal, sebagai kejahatan akan menjadi sumber kejahatan lain karena adanya keinginan balas dendam.

Selanjutnya, hingar-bingar kasus yang menyanyat keadilan berulangkali adalah adanya kebijakan diskriminatif bidang agama oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda). Setara Institute (2010) mencatatat setidaknya ada 216 pelanggaran kebebasan beragama yang dibagi dalam 286 bentuk kejadian di daerah-daerah yang banyak menerapkan perda-perda syariat. Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatra Utara adalah daerah-daerah yang paling tinggi kekerasannya. Contoh ini adalah salah satu bagaimana sejatinya kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seolah menjelaskan bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan agama. Seperti diketahui, aspek agama adalah merupakan pemberian Tuhan bagi manusia yang tidak seorang pun boleh mengambilnya. Kondisi ini juga tampak sebagai bahwa hukum mencoba melakukan perampasan kepada apa yang dimaksud hak asasi manusia yang merupakan fitrah dari Tuhan.

Penegakan Keadilan

Melalui tesis Bastiat, setidaknya dapat diambil beberapa pelajaran penting bagaimana keadilan menjadi pondasi utama dalam pembangunan hukum. Hakekat penting akan perlindungan hak asasi manusia harus mampu diejawantahkan dalam segala jenis bentuk hukum. Mengingat pengejawantahan daripada hak asasi manusia yang adalah anugerah Tuhan. Sehingga, tidak boleh seorang pun, dengan cara apapun melakukan tindak-tindakan yang mencederai pemberian Tuhan ini.

Selanjutnya, apa yang disampaikan Bastiat yang beberapa abad yang lalu tersebut seharus menjadi pembelajaran penting dalam pembuatan hukum. Pembuatan hukum merupakan hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara. Mengingat dalam pembuatan hukum terdapat amanat penting daripada kepentingan individu-individu dalam negara yang harus dilindungi. Hal ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadapnya dan terjadi ketidakadilan.

Posisi Bastiat menjelaskan dengan penuh kebenaran, bahwa karena manusia memiliki ketamakan, maka hukum harus dikawal dengan benar dan betul. Seperti yang diungkapkan sebelumnynya, bahwa mengingat hukum adalah buatan manusia, hukum menjadi sangat rentan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan ketika penyalahgunaan dilakukan, maka terjadilah perampasan legal.

Gagasan Ferederic Bastiat merupakan sebuah pembelajaran yang sangat relevan di era kekinian. Argumentasi hukum pemikir kelahiran Bayonne 1801, adalah gagasan yang tidak surut untuk diulang-ulang kembali dan didengungkan terus-menerus. Pemikiran penting yang mampu melewati batas zaman ini adalah pelepas dahaga problematika hukum yang selalu hadir saat ini.

Galang Taufani

Galang Taufani,  adalah alumni Akademi Merdeka VI, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Ekonomi dan Teknologi,  Universitas Diponegoro, Semarang. Aktif sebagai peneliti di Satjipto Rahadjo Institute. Ia fokus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Pembangunan dan HAM, serta terhadap isu-isu kebijakan publik. Bisa dihubungi via email: [email protected] dan akun twitter: @galangtaufan