Memerdekakan Negara dari Agama, Memerdekakan Agama dari Negara

Opini    | 17 Apr 2015 | Read 7176 times  
Memerdekakan Negara dari Agama, Memerdekakan Agama dari Negara Sumber Foto: Istimewa

Dewasa ini, kita sering mendengar kata sekuler sebagai kata dengan konotasi yang negatif. Seolah-olah menjadi sekuler adalah tindakan tercela bahkan dianggap anti-agama. Hal ini tentu tidak lepas dari propaganda yang gencar dilakukan terutama oleh mereka yang mengaku dirinya religius. Tapi benarkah sekuler adalah anti-agama?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekuler berarti bersifat duniawi atau kebendaan. Sekulerisme dalam penggunaannya saat ini adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Dengan demikian, negara sekuler adalah negara yang memisahkan antara urusan negara dan urusan agama.

Apakah hal ini berakibat buruk? Tentu tidak, karena negara sekuler seperti kata Madeley dan Enyedi (2003) dalam bukunya Church and State in Contemporary Europe mengatakan bahwa negara menjadi netral dalam permasalahan agama. Tidak mendukung orang yang beragama ataupun orang yang tidak beragama. Negara sekuler memperlakukan penduduknya sama, sederajat. Tidak ada yang diistimewakan.

Soekarno dan Pandangannya tentang Sekulerisme

Founding father yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, memiliki kekhawatiran sendiri ketika agama dan negara dicampuradukkan. Bahwa agama nantinya hanya akan dibuat sebagai perkakas-perkakas keperluan politik saja. Soekarno, yang juga mengutip Mahmud Essad Bey, mengatakan bahwa manakala agama dipakai pemerintah, agama selalu dijadikan alat penghukum saja.

Dalam tulisannya "Apa sebab Turki memisah Agama dari Negara", Soekarno mencontohkan Turki kala itu yang masih menggunakan sistem negara-agama justru menghambat perkembangan Turki. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh kepala negara yang juga ikut dijalankan oleh ulama di bawah pimpinan Sheikhul Islam malah melahirkan dualisme pemerintahan. Sistem pemerintahan caesaropapisme ala Turki kala itu menghambat dan melemahkan Turki selama berabad-abad.

"... maka ternyatalah bahwa sistem dualisme di dalam pemerintahan itu adalah menjadi rem penghambat tiap-tiap tindakan negara. Caesaropapisme hanyalah dapat membesarkan negeri, manakala kaisar-paus atau sultan-khalifah itu satu tokoh yang kuat dan mutlak. Caesaropapisme hanyalah dapat menguatkan negara, kalau kaisar-paus atau sultan-khalifah adalah sungguh-sungguh seorang diktator..", tulis Soekarno.

Semangat Sekularisme

Seperti sudah disinggung sebelumnya, bahwa kata sekuler dewasa ini menjadi stigma negatif. Penganggapan bahwa sekuler adalah anti-agama. Padahal justru sebaliknya, negara sekuler melindungi semua agama. Selama aktivitas keagamaan tidak mengganggu kepentingan publik, maka negara akan melindunginya.

Ada beberapa keuntungan jika sekulerisme benar-benar dijalankan. Pertama, negara akan melindungi semua kepercayaan yang dianut oleh warga negara, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap warga negara, terutama minoritas. Kedua, efisiensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah sudah tidak harus disibukkan dengan urusan-urusan kepercayaan yang melibatkan warga negara. Urusan kepercayan, diserahkan sepenuhnya pada individu-individu pemeluknya. Ketiga, dan yang utama bagi penulis, bahwa individu-individu dapat memaksimalkan kebebasannya sebagai warga negara. Aturan-aturan pemerintah yang mengatasnamakan agama akan terhapuskan dengan sendirinya. Bukankah agama itu merupakan hal yang privat, sehingga campur tangan pemerintah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan benar-benar hilang. Pemerintah tidak harus melarang-larang warga negara yang, misalnya ingin melangsungkan pernikahan dengan alasan perbedaan keyakinan. Atau mendiskreditkan penganut aliran kepercayaan lain dalam pencantuman identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena negara hanya mengakui enam agama saja.

Kemerdekaan Agama dan Kemerdekaan Negara

Halide Adib Hanoum, dalam Turkey Faces West, mengatakan bahwa agama perlu dimerdekakan dari asuhan negara agar agama berkembang dengan sendirinya. Senada dengan Hanoum, Soekarno berpendapat bahwa dengan dipisahkannya agama dan negara, maka akan ada inisiatif menuju kemajuan. Dalam kasus Turki, Soekarno mengatakan:

“Dengan begitu maka tiap-tiap inisiatif dirintangi, tiap-tiap kemauan ke arah kemajuan ditindas, padamkan dengan alasan kismet. Tiap-tiap aturan baru, tiap-tiap tindakan, meskipun yang paling perlu sekalipun, tak dapat lekas-lekas dijalankan pemerintah, sebab pemerintah terikat kaki dan tangannya dengan Syeikh-ul-Islam dan multi-multi, terikat kaki tangannya kepada fatwa yang sering mengeluarkan perkataan ‘jangan’.”

Dengan putusnya hubungan antara agama dan negara maka diharapkan akan muncul inisiatif-inisiatif kebijakan yang tidak lagi dirintangi. Aturan-aturan yang dimaksudkan agar terciptanya kemajuan pun bisa sesegera mungkin dijalankan oleh pemerintah tanpa menimbulkan polemik dengan tokoh-tokoh agama yang akibatnya berdampak sistemik ke masyarakat. Pun agama, akan dengan leluasa dijalankan tanpa harus menunggu peraturan pemerintah.

Bahwa kemerdekaan negara dari agama akan menciptakan kemerdekaan agama dari negara adalah benar. Seperti kata Ali Abdur Raziq dalam Al-Islam wa ushul Al-Hukm bahwa Agama (ar-Risalah) dan kekuasaan (al-Mulk) adalah dua hal yang berbeda. Dengan demikian, argumen ini dapat menepis stigma bahwa menjadi sekuler adalah salah. Dan seharusnya ada kebanggaan karena negara seharusnya terpisah dengan agama, juga merupakan harapan Bapak Proklamator RI, Presiden RI yang Pertama, Founding Father Indonesia, Ir. Soekarno.

Abdul Afif

Abdul Afif adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Afif juga merupakan salah satu pendiri Studium Veritatis, sebuah klub kajian dan diskusi yang mempromosikan keterbukaan dan keadilan. Bagian dari jaringan kepemudaan Youth Freedom Network (YFN) dan Global Charter Team, Students for Liberty (SFL).

Abdul Afif bisa dihubungi via email: [email protected] dan akun twitter: @abdoelafif