Tesis Lee dan Pelajaran Bagi Indonesia

Opini    | 7 Apr 2015 | Read 2088 times  
Tesis Lee dan Pelajaran Bagi Indonesia Image Credit: Theatlantic.com

23 Maret 2015, pendiri Negara Singapura Lee Kuan Yew (LKY) meninggal. Ia adalah Perdana Menteri Singapura, yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade dari 1959 sampai 1990. Singapura pada mulanya pusat perdagangan bagi Inggris dan menjadi koloni Inggris di Asia Tenggara. Setelah merdeka sejak 31 Agustus 1963, pada tahun itu juga Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia tepatnya pada 16 September 1963, dan akhirnya dikeluarkan pada tahun 1965.

Penyebab dari “perpisahan” dua bangsa serumpun itu, dikarenakan perseteruan dua partai penguasa di Malaysia, United Malays National Organization (UMNO) dengan People’s Action Party (PAP) di Singapura, selain itu juga termasuk soal ketegangan rasial yang berujung pada kerusuhan sosial. Dengan “terpaksa”, LKY bersama para pendiri Singapura menyatakan kemerdekaan Singapura dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965.

LKY meninggalkan warisan pemikiran di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi alternatif pemikiran arus utama (non mainstream). Lee membanggakan bagaimana Singapura dapat berkembang dari Negara Dunia Ketiga menjadi Negara Maju, persis seperti judul buku yang ditulisnya, From the Third World to First: Singapore Story 1965-2000 (2000). Apa dan mengapa Tesis Lee ini? Pelajaran seperti apa yang bisa Indonesia petik menyangkut model Asian Value ala Singapura?

Tesis Lee

Ari Perdana (2013) menjelaskan Tesis Lee bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi masyarakat harus rela mengorbankan sedikit kemerdekaan sipil dan demokrasi. Dan jika masyarakat sudah mencapai taraf hidup yang tinggi, kemerdekaan dan demokrasi bukan lagi sebuah kebutuhan.

Lebih jauh, nilai-nilai Asia (Asian Values) yang menjadi inti sari dari Tesis Lee meyakini adanya kecenderungan budaya untuk patuh kepada otoritas yang lebih tinggi dan pekerja keras memungkinkan Negara-negara Asia Timur menciptakan kebijakan ekonomi yang liberal namun tanpa demokrasi.Misalnya pengalaman Korea Selatan di bawah Park Chang-Sun, juga Malaysia di bawah Mahathir dan Indonesia di bawah Soeharto dengan mantra stabilitas politik yang bisa memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi (Perdana, 2013).

Dua teori yang melatarbelakangi perdebatan hubungan antara tipe rezim dan pembangunan ekonomi yaitu teori modernisasi dan teori sequencing (Elgin, 2010). Teori modernisasi menyatakan saat pendapatan per kapita naik, maka tercipta suatu kelas menengah, yang berdampak tidak hanya pada bagi kebangkitan kelas menengah baru, namun juga dinamika pertarungan politik menjadi lebih terbuka. Semakin cepat modernisasi terjadi, maka semakin meningkat stabilitas dan berujung pada terbentuknya rezim demokratik pada jangka panjang seperti diprediksi oleh Seymour Lipset.

Sementara itu, teori sequencing berargumen pada gagasan urutan (sequencing) serta penambahan elemen perencanaan dalam pembangunan. Rezin non-demokratis tidak dibebani oleh kelambanan sistem politik yang lazim terjadi di Negara demokratis, sehingga berpeluang membuat percepatan reformasi ekonomi serta reformasi sosial, yang akhirnya terjadi reformasi politik setelah mencapai level pendapatan per kapita tertentu.

Kembali kepada Tesis Lee, pemerintahan baru Singapura ditahun 1965 menghadapi 3 masalah besar diantaranya pertama, kehilangan pendapatan dari hengkangnya Inggris dari Negara kota itu, kedua meningginya tensi perselisihan ras, dan ketiga kondisi alamiah Negara tanpa potensi Sumber Daya Alam apapun. Belanja militer Inggris pada waktu itu sangat besar setara dengan 20 persen Produk Domestik Bruto Singapura, menyediakan 30.000 lapangan kerja langsung dan 40.000 layanan pendukung, seperti dicatat LKY pada bukunya From the Third World to First.

Di tengah kondisi sulit itulah, Lee bersama PAP melakukan reformasi ekonomi meninggalkan kekuatan politik lainnya di Legislatif, sambil menyiapkan iklim politik tanpa oposisi yang kuat guna menjalankan reformasi ekonomi yang drastis. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun sebesar 9 persen ditopang perbaikan ekonomi dunia mulai dekade 1960-an, memosisikan Singapura sebagai basis industri jasa. Menurut rangking Indeks Kebebasan Ekonomi menempatkan Singapura pada peringkat ke-2 (Fraser Institute, 2014).

Saya ingin menutup bagian ini dengan argumen personal yang provokatif bahwa Tesis Lee hanya dapat berhasil pada Negara dengan situasi obyektif yang simple dan complicated, namun tidak dapat bekerja pada Negara yang memiliki kondisi obyektif yang complex dan dinamis.

Dibandingkan dengan kondisi transisi ekonomi Indonesia masa Orde Lama ke Orde Baru, Singapura menghadapi masalah yang lebih sederhana walaupun tergolong rumit. Ekonomi Indonesia di akhir Orde Lama mengidap masalah kronis berupa pertumbuhan ekonomi stagnan, inflasi sangat tinggi (hyperinflation), kondisi sosial politik yang terbelah antara pendukung Presiden Soekarno dan anti Presiden pertama RI itu, serta perseteruan politik dengan Negara serumpun Malaysia.

Pelajaran bagi Indonesia

Memang tidak dapat dipungkiri, pencapaian kebebasan ekonomi Singapura membuat kita kagum. Elgin (2010) mencontohkan kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Housing and Development Board (HDB) yang berdiri sejak 1960, dengan misi utama memerangi shortage rumah bagi warga Singapura. Melalui skema kepemilikan rumah bagi warga yang memberikan subsidi pemerintah bagi pasangan suami isteri, warga Singapura dapat membeli rumah yang mereka inginkan hal ini sudah berlangsung sejak 1968, hasilnya terlihat misalnya pada tahun 2003, 90 persen warga Singapura memiliki rumah.

Kesuksesan HDB merupakan contoh kasus dari bagaimana kapasitas pemerintah dalam formulasi dan implemetasi kebijakan yang sound dan respon dari warga negera terkait kebijakan yang dipilih. Keberhasilan skema pemilikan rumah bagi warga bisa menjadi pelajaran bagi kita.

Secara sederhana, kebijakan pemerintah Singapura dalam mengatasi shortage di perumahan dapat dipotret dengan kemampuan tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan indikator tata kelola dari Bank Dunia, indikator tata kelola Singapura dari 6 indikator sebagai berikut: (1)Voice dan akuntabilitas, (2) Stabilitas politik, (3) Efektivitas pemerintahan, (4) Kualitas regulasi, (5) Rule of law, dan (6) Kontrol terhadap korupsi.

Dari keenam indikator di atas hanya voice dan akuntabilitas yang memperoleh skor kurang dari 50 (nilai 0-100). Kelima indikator lainnya berada di level yang tinggi lebih dari skor 75, bahkan tiga indikator mencatat skor 100 untuk indikator efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, dan kontrol terhadap korupsi. Indikator efektivitas pemerintahan Singapura tertinggi diantara beberapa Negara yang disurvei diantaranya Korea Selatan, RRC, Filipina, Indonesia, dan Vietnam.

Sedangkan untuk Indonesia, indikator efektivitas pemerintahan sedikit lebih baik dari Vietnam namun bila dibandingkan dengan Filipina dan RRC, maka pemerintahan Filipina dan RRC dianggap lebih efektif dari Indonesia. Otonomi daerah dan desentralisasi kekuasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi tantangan terbesar mewujudkan pemerintahan yang efektif dewasa ini.

Kebebasan politik yang telah dirasakan selama lebih dari satu dekade ini, sudah selayaknya mengalami peningkatan kualitas subtansi. Sistem politik yang lebih terbuka perlu diikuti dengan pemerintah yang efektif dan juga hadirnya stabilitas politik. Sistem rekrutmen politik yang demokratis juga mendesak dilanjutkan dengan perbaikan kualitas regulasi, rule of law yang tegak, dan kontrol kuat terhadap perilaku-perilaku koruptif. Indonesia tidak bisa berpuas diri dari pencapaian voice dan akuntabilitas yang tinggi, namun indikator tata kelola lainnya tertinggal.

Menurut saya, tesis Lee yang menitikberatkan pembangunan pada persoalan ekonomi sambil “melupakan” sejenak hak-hak politik maupun hak sipil warga dalam jangka pendek terlihat bermanfaat. Walaupun demikian, kebebasan ekonomi yang lahir dari pemerintahan non-demokratis, sebagaimana diyakini Milton Friedman dalam Capitalism and Freedom, bahwa kebebasan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebebasan politik.

Sejarah memang tidak bisa diputar balik, menjalani demokrasi telah menjadi pilihan sadar kita sejak lebih dari satu dekade lampau. Berkah kebebasan politik perlu kita wujudkan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada terwujudnya Negara hukum (rule of law). Karena dengan Negara hukum-lah, demokrasi dan pasar bebas dapat saling membawa manfaat.

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan