Salah Kaprah Mobil Nasional

Opini    | 28 Mar 2015 | Read 1818 times  
Salah Kaprah Mobil Nasional

Penandatanganan nota kesepahaman pada 6 Februari 2015 antara PT. Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holdings, membuat isu mengenai mobil nasional kembali menghangat. Penandatanganan tersebut memicu kritik terkait posisi AM Hendropriyono sebagai pemilik PT. Adiperkasa Citra Lestari, yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Namun, terlepas dari kontroversi politik yang ramai di media, peristiwa ini mengingatkan kita betapa rakyat Indonesia benar-benar mendambakan negerinya mampu menciptakan mobil sendiri.

Obsesi tersebut tentu saja dapat dimengerti. Indonesia adalah sebuah bangsa berusia muda yang masih membutuhkan pengakuan internasional. Sejak awal kemerdekaannya, rakyat Indonesia telah diajari bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang besar, kaya raya, dan bermartabat. Namun sampai lewat setengah abad, kenyataannya bangsa Indonesia belum dapat menunjukkan kehebatannya di mata dunia. Maka tidak heran jika kemudian sebagian orang terobsesi dengan konsep “kemandirian ekonomi”. Dan salah satu tonggak pencapaian yang dianggap dapat mewujudkan “kemandirian” tersebut adalah kemampuan memproduksi mobil dalam negeri.

Sayangnya tidak banyak yang menyadari bahwa obsesi semacam itu adalah obsesi yang salah kaprah. Menurut hemat penulis, ada dua alasan terpenting mengapa hal ini menjadi obsesi yang salah kaprah. Pertama, obsesi tersebut hanya berdasar pada rasa superioritas semu. Jika kita benar-benar memiliki mobil nasional, beberapa pertanyaan yang muncul adalah: Apa sebenarnya definisi mobil nasional?, Apakah hasil produksi tersebut akan benar-benar membuat kita bangga? Bagaimana jika kualitasnya buruk dan kalah bersaing, atau lebih parah, jadi bahan olok-olok di pasar otomotif internasional? Dalam menjalankan industri atau kegiatan ekonomi apapun, rasa kebanggaan dan patriotisme seharusnya tidak relevan. Aktivitas produksi dan ekonomi seharusnya berorientasi pada bagaimana menciptakan kemakmuran bagi sebanyak mungkin orang.

Atas dasar alasan tersebut, obsesi mobil nasional juga mengidap kesalahkaprahan yang lain. Kesalahkaprahan yang kedua, obsesi mobil nasional tidak didasarkan pada logika ekonomi yang rigid. Obsesi mobil nasional umumnya tidak didasari pertimbangan mengenai kebutuhan dan efisiensi. Pertimbangan tentang kebutuhan misalnya, terkait pertanyaan mendasar, apakah konsumen kita membutuhkan hadirnya mobil nasional? Pertimbangan efisiensi, misalnya tentang apakah skala ekonomis (economic of scale) dapat dicapai oleh produsen mobil nasional? Hal ini pentng untuk mengetahui apakah harga jual mobil nasional dapat bersaing dengan mobil merek lain.

Lebih jauh, obsesi tersebut juga tidak berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan kemakmuran ekonomi. Kepemilikan industri mobil nasional tidak akan serta-merta membuat suatu negara menjadi kaya. Kepemilikan industri mobil nasional juga bukan penanda majunya kondisi perekonomian negara.

Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang optimal, suatu negara tidak perlu menguasai seluruh sektor produksi yang ia butuhkan. Hal ini juga mengingatkan kita pada pemikir ekonomi liberal terdepan dalam teori keunggulan kompratif adalah David Ricardo. Ia mempostulasikan teori bahwa sebuah negara tidak perlu bersusah-payah mencoba memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara mandiri. Tindakan paling bijak yang dapat dilakukan sebuah negara adalah mencoba fokus pada satu atau beberapa sektor produksi tertentu, kemudian membuka relasi perdagangan dan pertukaran seluas-luasnya dengan negara lain. Relasi perdagangan dan pertukaran menjadi esensi dari kekuatan perdagangan (the power of trade) seperti dikemukakan oleh Russell Roberts, Ekonom dari George Mason University (GMU), AS.

Dua hal itulah yang semestinya dilakukan pemerintah Indonesia terkait kemandirian ekonomi dan mobil nasional. Ada persepsi yang harus diubah. Jika kita tidak memiliki keunggulan absolut atas produksi mobil, tidak seharusnya kita memaksakan diri menjadi negara produsen mobil. Langkah terbaik adalah mencari keunggulan komparatif di dalam bidang-bidang lain yang lebih strategis.

Di dalam diskursus ekonomi klasik, David Ricardo menjelaskan bagaimana berfokus pada keunggulan komparatif justru dapat meningkatkan persebaran kemakmuran secara lebih optimal ketimbang berfokus pada keunggulan absolut. Keunggulan komparatif adalah keunggulan dalam soal ongkos produksi. Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan komparatif, jika mampu menghasilkan suatu produk dengan ongkos produksi lebih rendah dibandingkan negara lain. Sedangkan keunggulan absolut berbicara soal output. Sebuah negara dikatakan unggul secara absolut, jika hasil produksinya lebih unggul dalam soal kuantitas maupun kualitas.

Bagaimana berfokus terhadap keunggulan komparatif dapat mengoptimalkan kemakmuran? Sederhana saja: ada opportunity cost, yakni biaya yang timbul akibat pilihan-pilihan yang tidak diambil. Sebagai contoh, bayangkan ilustrasi berikut. Jerman sebagai salah satu negara penghasil mobil terbesar dunia harus membayar ongkos yang timbul akibat memilih untuk fokus memproduksi mobil dan mengabaikan sektor pertanian. Ongkos ini dapat diminimalisir jika pemerintah Jerman membuka pintu perdagangan dan menukarkan penghasilan yang didapat dari produksi mobil dengan hasil pertanian dari negara lain.

Dengan penguasaan teknologi yang tinggi, Jerman seharusnya memiliki keunggulan absolut dalam bidang otomotif dan pertanian. Namun pada kenyataannya, akan lebih menguntungkan bagi Jerman jika hanya fokus memproduksi mobil dan “hanya” mengimpor hasil pertanian dari negara lain. Dengan demikian, produksi mobil bisa ditingkatkan tanpa harus membayar opportunity cost yang timbul akibat mengabaikan produksi pertanian. Jadi, meskipun Jerman memiliki keunggulan absolut dalam bidang produksi mobil dan pertanian, ada negara-negara lain justru lebih unggul secara komparatif dalam sektor pertanian. Dengan kata lain, pertumbuhan akan lebih optimal jika kita melihat keunggulan produksi dari sisi komparatifnya, bukan sisi absolutnya.

Dari ilustrasi di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa efisiensi bisa timbul karena dua hal, yaitu (1) spesialisasi dan (2) perdagangan dengan pihak luar. Sebagaimana telah diutarakan di atas, kedua hal inilah yang seharusnya menjadi kebijakan utama pemerintah Indonesia. Spesialisasi berarti menaruh fokus pada sektor-sektor tertentu yang menjadi kelebihan kita, misalnya kelapa sawit dan produk-produk turunannya. Sedangkan membuka relasi dagang dengan pihak luar berarti menghapus hambatan-hambatan yang masih terdapat dalam aktivitas perdagangan antar negara, seperti tarif impor, pajak impor, kuota impor, dan subsidi dalam negeri. Membuka relasi dagang dengan pihak luar juga berarti mengakui bahwa negara kita, pada beberapa sektor, hanya mampu menjadi pengimpor barang-barang dari negara lain. Tidak ada yang salah dengan itu.

Banyak contoh negara-negara yang perekonomiannya maju tanpa memiliki program mobil nasional sama sekali, seperti Brazil. Brazil berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru justru karena berhasil mengeksploitasi keunggulan komparatif yang mereka miliki. Ekonomi Brazil mengandalkan sektor industri jasa pariwisata dan sektor pertanian. Indonesia, tentu saja, bisa mengejar prestasi Brazil. Namun hal tersebut akan menjadi sulit, selama kita masih terobsesi pada hal seperti mobil nasional, serta masih memiliki persepsi yang salah tentang kemandirian ekonomi, impor, dan perdagangan bebas.

Djohan Rady

Djohan Rady adalah alumnus S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Kontributor tetap untuk Suara Kebebasan dan co-founder Indo-libertarian, sebuah komunitas libertarian di Indonesia. Bisa dihubungi di email [email protected] dan twitter @djohanrady